Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Heru.

Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.

"ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik," tutur Heru.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggunakan skenario padat pada puncak arus balik H+6 Lebaran 2026 dengan mengoperasikan sebanyak 30 unit kapal dari sebelumnya 28 unit.

"Sesuai prediksi kami pada hari ini puncak arus balik, sehingga kami mengimplementasikan skenario padat, dari 28 unit kapal dioperasikan sehari sebelumnya ditambah menjadi 30 unit kapal," ujar Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu.

Kendati arus balik di penyeberangan lintasan Ketapang (Banyuwangi) - Gilimanuk (Bali) pada hari ini mulai padat, lanjut dia, hingga Sabtu (28/3) sore arus penyeberangan masih terkelola dengan baik dan lancar.

Sejauh ini, kata Yossi, pemudik yang tiba di tempat parkir utama Pelabuhan Ketapang tidak terlalu lama mengantre untuk masuk ke kapal feri dan menyeberang ke Gilimanuk.

Dia menyampaikan petugas di lapangan terus melakukan pemantauan, dan apabila arus balik terus mengalami peningkatan, ASDP akan menggunakan pola sangat padat dan menambah armada kapal beroperasi.

"Tentunya ketika eskalasinya terus naik pada malam ini dan masuk sangat padat, kami akan tambah armada hingga menjadi 40 unit kapal beroperasi," kata dia lagi.

Yossi memprediksi pada puncak arus balik Lebaran pada hari ini jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang bisa mencapai 20.000 unit.

"Hingga siang tadi jumlah kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Bali sudah mencapai lebih dari 5.000 unit. Kami juga terus memantau pergerakan arus balik mulai reservasi, checkin hingga boarding ke kapal," kata Yossi.

Yossi menambahkan, sejak mulai H-10 sampai dengan H+5 Lebaran 2026 atau hingga Jumat (27/3) total penumpang menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang mencapai 1.140.238 orang atau turun 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Sedangkan jumlah total kendaraan yang telah menyeberang sejak H-10 hingga H+5 Lebaran sebanyak 326.264 unit atau meningkat 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sejak H+1 hingga H+3 Lebaran 2026 pada hari ini penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan normal dan belum ada kendala apapun

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus mewaspadai apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan saat arus balik pengguna jasa yang akan ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Sejak H+1 hingga H+3 Lebaran 2026 pada hari ini penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan normal dan belum ada kendala apapun. Namun demikian, Bapak Menteri Perhubungan senantiasa mengingatkan kami untuk terus mewaspadai apabila terjadi lonjakan pemudik yang akan menyeberang ke Gilimanuk," ujar Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano di Pelabuhan Ketapang, Rabu.

Ia menyatakan arus balik melalui penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terus meningkat sejak H+1 hingga H+3 Lebaran pada Rabu (25/3).

Menurut Yossi, ASDP Ketapang terus melakukan evaluasi operasional kapal feri dan pengaturan pemudik kendaraan roda empat maupun roda dua setiap hari dalam upaya antisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus balik yang diperkirakan mulai 26-29 Maret 2026.

Sebagai bagian dari manajemen lalu lintas terpadu, lanjut dia, ASDP juga telah menyediakan buffer zone di Grand Watudodol dan Bulusan dengan kapasitas sekitar 900 kendaraan untuk mobil pribadi dan bus.

Sedangkan kendaraan logistik diarahkan ke Terminal Sritanjung, PT Pusri dan Pelindo Tanjung Wangi dengan kapasitas sekitar 600 unit kendaraan.

"Di buffer zone kami juga akan menyediakan makan dan minum apabila terjadi antrean dengan waktu yang cukup lama. Tapi harapan kami arus balik berjalan lancar dan aman serta terkendali," kata Yossi.

Dia menambahkan pada dua hari terakhir ini arus balik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan normal dengan mengoperasikan sebanyak 29 unit kapal feri dari 55 armada kapal.

Adapun data Posko Angkutan Lebaran 2026 Pelabuhan Ketapang menunjukkan bahwa pada H+2 Lebaran atau Selasa (24/3) selama 24 jam tercatat total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali 45.615 orang dengan 192 trip. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada H+1 Lebaran atau pada Senin (23/3) sebanyak 38.212 orang penumpang dengan 171 trip.

Dalam skenario sangat padat, khususnya saat volume kendaraan di kantong parkir Pelabuhan Ketapang mencapai 972 unit mobil, ASDP bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan kepolisian akan menerapkan pola tiba bongkar berangkat (TBB).

Skema TBB ini memungkinkan kapal langsung kembali beroperasi tanpa memuat dari Pelabuhan Gilimanuk, sehingga mempercepat penguraian antrean di Pelabuhan Ketapang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat pada awal tahun 2026 sebanyak 30.600 orang penumpang dan 7.190 kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengungkapkan pergerakan penumpang dan kendaraan pada Kamis (1/1) mulai ramai, dan ini mencerminkan kembalinya masyarakat dengan berakhirnya libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"ASDP terus menjaga kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi potensi peningkatan arus balik pada akhir pekan ini," ujarnya dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Heru menjelaskan bahwa awal Januari 2026 tidak hanya diwarnai arus balik wisatawan dari Bali ke Jawa, tetapi juga mulai meningkatnya pergerakan angkutan logistik.

"Kami memastikan kesiapan armada kapal feri dan optimalisasi pola operasional, serta penguatan layanan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk, agar arus kendaraan tetap terkendali, khususnya pada puncak arus balik Natal dan tahun baru," ujarnya.

Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menambahkan, secara kumulatif sejak H-10 hingga H+7 libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, total penumpang dari Bali ke Jawa tercatat 427.910 orang, dengan total kendaraan 121.364 unit.

"Sedangkan total penumpang dari Jawa ke Bali mencapai 413.839 orang, dengan kendaraan 110.193 unit," katanya.

Windy menyampaikan, kedisiplinan terhadap jadwal keberangkatan, kesiapan perjalanan serta kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi kunci kelancaran arus balik Natal dan tahun baru.

"Pengguna jasa juga kami imbau mewaspadai potensi cuaca ekstrem di lintasan Ketapang-Gilimanuk, demi keselamatan bersama," tuturnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi dkk. Surat Rehabilitasi itu belum diterima hingga Kamis (27/11/2025) sore.

"Sampai dengan saat ini, KPK belum menerima surat keputusan rehabilitasi tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Budi menjelaskan, surat tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar membebaskan Ira dkk dari balik jeruji besi.

"Posisi KPK menunggu, untuk bisa menindaklanjuti keputusan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui sebelumnya, Ira Puspadewi selaku mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.

Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

"Terdakwa satu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Sunoto saat membacakan amar putusan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dkk.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari presiden," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (26/11/2025).

Budi menegaskan, dengan belum diterimanya surat yang dimaksud maka belum bisa dilakukan pembebasan terhadap Ira dkk. "Saat ini para pihak masih di rutan KPK," ujarnya.

Terpisah, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo memperkirakan kliennya akan bebas besok pada Kamis, 27 November 2025. "Jawabannya adalah setelah KPK menerima Keppres, kapannya (KPK terima Keppres) itu, kemungkinan besok," kata Soesilo, Rabu (26/11/2025).

Soesilo menilai, hal itu sejalan dengan batas akhir pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. "Jadi kita hormati saja keputusan Presiden itu, karena Keppres itu kemarin saya dapat sedikit rilisnya bahwa akan diberikan setelah inkrah, inkrahnya itu baru besok," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Keluarga mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi terhadap Ira dan dua mantan pejabat ASDP lainnya.

Ungkapan itu disampaikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Britania Raya Desra Percaya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @desrapercaya, yang dikutip pada Rabu (26/11/2025).

Dalam unggahannya, Desra yang sedang memeluk Ira menuliskan ungkapan syukur keluarga atas keputusan tersebut.

“Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, Bapak Presiden Prabowo,” tulis Desra.

Dia menilai perhatian Presiden Ke-8 RI itu terhadap kasus yang menimpa sang adik sangat berarti bagi keluarga.

“Perhatian dan ketulusan Bapak telah menyentuh hati kami, meninggalkan rasa haru dan syukur yang begitu mendalam,” ujarnya.

Desra juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan selama proses hukum berlangsung.

“Atas nama pribadi dan keluarga kami juga turut berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendukung, mengawal dan mendoakan adik saya Ira hingga saat ini,” tulisnya.

Unggahan Desra ditutup dengan salam hormat bagi semua pihak yang telah membantu keluarga Ira.

“Dengan rasa hormat yang tulus dan terima kasih yang tidak terhingga. Salam hormat, Desra,” tandas Desra.

Langkah rehabilitasi ini sebelumnya diumumkan oleh pemerintah setelah Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga mantan pejabat ASDP: Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa (25/11/2025).

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (2019–2022). Rekam jejak pendidikannya pun menarik untuk diulas.

Keputusan ini menjadi sorotan publik karena kasus yang menjerat Ira sebelumnya dianggap tidak menunjukkan bukti aliran dana pribadi atau indikasi memperkaya diri.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Ira. Namun, di tengah proses hukum tersebut, muncul kritik karena keputusan bisnisnya tidak terbukti memberikan keuntungan pribadi.

Justru, di era kepemimpinannya, ASDP mencatatkan laba tertinggi dalam sejarah perusahaan, berkembang menjadi perusahaan feri negara yang agresif, modern, dan semakin kompetitif.

Dapat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo

Perhatian atas kasus ini turut datang dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah melalui kajian komisi hukum DPR sejak Juli 2024, pemerintah akhirnya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga nama, termasuk Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa keputusan rehabilitasi diambil setelah kajian hukum yang komprehensif disampaikan kepada pemerintah.

“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ujarnya.

Riwayat Pendidikan Ira Puspadewi

Ira Puspadewi lahir di Malang dan tumbuh sebagai sosok profesional perempuan Indonesia yang memiliki rekam jejak akademik kuat dan relevan dengan karier kepemimpinannya.

Perempuan berhijab inipun menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya, mengambil S1 Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan (1984–1990).

Keinginan Ira untuk memperdalam ilmu manajemen pembangunan membawanya ke Asian Institute of Management (AIM) Filipina, salah satu sekolah manajemen terbaik di Asia. Di sana, ia meraih gelar Master in Development Management, Development Economics and International Development (1993–1994).

Pendidikan ini membentuk cara pandangnya mengenai pengelolaan organisasi, transformasi bisnis, dan pembangunan sektor publik maupun privat.

Tidak berhenti sampai di situ, Ira melanjutkan studi doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan meraih gelar doktor pada tahun 2018.

Semua jenjang akademik tersebut saling terkait dengan rekam jejak profesional Ira. Kariernya dimulai di tingkat global sebagai Direktur Global Initiative Regional Asia GAP Inc., posisi yang membuatnya terbiasa mengelola transformasi dan ekspansi perusahaan multinasional.

Reputasinya yang cemerlang membuat Dahlan Iskan, Menteri BUMN saat itu, memanggilnya pulang untuk membantu membangun perusahaan-perusahaan BUMN.

Ira Puspadewi kemudian dipercaya menjadi Direktur Sarinah, dilanjutkan dengan tugas strategis sebagai Direktur Ritel, Jaringan, dan SDM PT Pos Indonesia. Akumulasi pengalaman inilah yang akhirnya mengantarkannya memimpin ASDP dan melakukan transformasi besar-besaran hingga perusahaan mencatatkan laba tertingginya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat keputusan rehabilitasi untuk mengeluarkan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dari penjara. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi untuk Ira dan dua terdakwa lainnya.

"Masih menunggu surat keputusannya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (25/11/2025).

Ira mendapat rehabilitasi bersama Yusuf Hadi selaku mantan Direktur Komersial dan Pelayanan serta Harry Muhammad Adhi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Asep mengatakan, hal itu berdasarkan amnesti yang diterima Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Setelah menerima surat keputusan dari kementerian terkait, Pimpinan KPK akan mengeluarkan surat untuk pembebasan.

"Jadi ada proses, mungkin kita tunggu saja untuk petugas dari Kementerian Hukum mengantarkan surat keputusan tersebut," katanya.

Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (25/11/2025) malam. Hal itu dia lakukan setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Kedatangannya untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, dia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga.

"Saya juga belum tahu, suratnya juga belum nerima. Kalau KPK sudah menerima harus segera dikeluarkan," ucapnya.

JAKARTA - Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/11/2025) malam. Hal itu ia lakukan setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Ia menjelaskan, kedatangannya ini guna mengecek apakah Lembaga Antirasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga.

"Kalau sudah sampai tentu kita akan mengajukan pembebasan terhadap Ibu Ira, harapan saya malam ini," kata Soesilo di lokasi.

"Saya juga belum tahu, suratnya juga belum nerima. Kalau KPK sudah menerima harus segera dikeluarkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Selain Ira, Prabowo juga menyetujui pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa terkait kasus yang menjerat ketiganya, DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. "Pimpinan DPR kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024," kata Dasco dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Hasil kajian hukum tersebut, kata Dasco, selanjutnya disampaikan kepada pihak pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. "Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," ujarnya.

"Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden," tutur Dasco sambil menunjukkan surat yang telah ditandatangani Presiden.

Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat permohonan pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi sudah melalui proses pengkajian dari para pakar. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasus yang menjerat Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dkk ini.

"Dalam prosesnya dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu Minggu ini oleh menteri hukum," kata Prasetyo dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pengkajian ini, kata dia, penting agar Kementerian Hukum bisa benar-benar memberikan saran yang baik kepada Presiden untuk menggunakan haknya.

Kemudian, surat permohonan dari DPR RI tersebut dibicarakan dalam rapat terbatas, sebelum Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan haknya di dalam kasus ini.

"Berdasarkan permohonan dari kementerian hukum, bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik," ujarnya.

"Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur dia melanjutkan.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat permohonan pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi sudah melalui proses pengkajian dari para pakar. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasus yang menjerat Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dkk ini.

"Dalam prosesnya dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu Minggu ini oleh menteri hukum," kata Prasetyo dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pengkajian ini, kata dia, penting agar Kementerian Hukum bisa benar-benar memberikan saran yang baik kepada Presiden untuk menggunakan haknya.

Kemudian, surat permohonan dari DPR RI tersebut dibicarakan dalam rapat terbatas, sebelum Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan haknya di dalam kasus ini.

"Berdasarkan permohonan dari kementerian hukum, bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik," ujarnya.

"Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yg berlaku," tutur dia melanjutkan.