JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi dkk. Surat Rehabilitasi itu belum diterima hingga Kamis (27/11/2025) sore.

"Sampai dengan saat ini, KPK belum menerima surat keputusan rehabilitasi tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Budi menjelaskan, surat tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar membebaskan Ira dkk dari balik jeruji besi.

"Posisi KPK menunggu, untuk bisa menindaklanjuti keputusan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui sebelumnya, Ira Puspadewi selaku mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.

Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

"Terdakwa satu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Sunoto saat membacakan amar putusan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu surat keputusan rehabilitasi eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dkk.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari presiden," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (26/11/2025).

Budi menegaskan, dengan belum diterimanya surat yang dimaksud maka belum bisa dilakukan pembebasan terhadap Ira dkk. "Saat ini para pihak masih di rutan KPK," ujarnya.

Terpisah, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo memperkirakan kliennya akan bebas besok pada Kamis, 27 November 2025. "Jawabannya adalah setelah KPK menerima Keppres, kapannya (KPK terima Keppres) itu, kemungkinan besok," kata Soesilo, Rabu (26/11/2025).

Soesilo menilai, hal itu sejalan dengan batas akhir pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. "Jadi kita hormati saja keputusan Presiden itu, karena Keppres itu kemarin saya dapat sedikit rilisnya bahwa akan diberikan setelah inkrah, inkrahnya itu baru besok," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (2019–2022). Rekam jejak pendidikannya pun menarik untuk diulas.

Keputusan ini menjadi sorotan publik karena kasus yang menjerat Ira sebelumnya dianggap tidak menunjukkan bukti aliran dana pribadi atau indikasi memperkaya diri.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Ira. Namun, di tengah proses hukum tersebut, muncul kritik karena keputusan bisnisnya tidak terbukti memberikan keuntungan pribadi.

Justru, di era kepemimpinannya, ASDP mencatatkan laba tertinggi dalam sejarah perusahaan, berkembang menjadi perusahaan feri negara yang agresif, modern, dan semakin kompetitif.

Dapat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo

Perhatian atas kasus ini turut datang dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah melalui kajian komisi hukum DPR sejak Juli 2024, pemerintah akhirnya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga nama, termasuk Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa keputusan rehabilitasi diambil setelah kajian hukum yang komprehensif disampaikan kepada pemerintah.

“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ujarnya.

Riwayat Pendidikan Ira Puspadewi

Ira Puspadewi lahir di Malang dan tumbuh sebagai sosok profesional perempuan Indonesia yang memiliki rekam jejak akademik kuat dan relevan dengan karier kepemimpinannya.

Perempuan berhijab inipun menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya, mengambil S1 Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan (1984–1990).

Keinginan Ira untuk memperdalam ilmu manajemen pembangunan membawanya ke Asian Institute of Management (AIM) Filipina, salah satu sekolah manajemen terbaik di Asia. Di sana, ia meraih gelar Master in Development Management, Development Economics and International Development (1993–1994).

Pendidikan ini membentuk cara pandangnya mengenai pengelolaan organisasi, transformasi bisnis, dan pembangunan sektor publik maupun privat.

Tidak berhenti sampai di situ, Ira melanjutkan studi doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan meraih gelar doktor pada tahun 2018.

Semua jenjang akademik tersebut saling terkait dengan rekam jejak profesional Ira. Kariernya dimulai di tingkat global sebagai Direktur Global Initiative Regional Asia GAP Inc., posisi yang membuatnya terbiasa mengelola transformasi dan ekspansi perusahaan multinasional.

Reputasinya yang cemerlang membuat Dahlan Iskan, Menteri BUMN saat itu, memanggilnya pulang untuk membantu membangun perusahaan-perusahaan BUMN.

Ira Puspadewi kemudian dipercaya menjadi Direktur Sarinah, dilanjutkan dengan tugas strategis sebagai Direktur Ritel, Jaringan, dan SDM PT Pos Indonesia. Akumulasi pengalaman inilah yang akhirnya mengantarkannya memimpin ASDP dan melakukan transformasi besar-besaran hingga perusahaan mencatatkan laba tertingginya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat keputusan rehabilitasi untuk mengeluarkan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dari penjara. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi untuk Ira dan dua terdakwa lainnya.

"Masih menunggu surat keputusannya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (25/11/2025).

Ira mendapat rehabilitasi bersama Yusuf Hadi selaku mantan Direktur Komersial dan Pelayanan serta Harry Muhammad Adhi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Asep mengatakan, hal itu berdasarkan amnesti yang diterima Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Setelah menerima surat keputusan dari kementerian terkait, Pimpinan KPK akan mengeluarkan surat untuk pembebasan.

"Jadi ada proses, mungkin kita tunggu saja untuk petugas dari Kementerian Hukum mengantarkan surat keputusan tersebut," katanya.

Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (25/11/2025) malam. Hal itu dia lakukan setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Kedatangannya untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, dia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga.

"Saya juga belum tahu, suratnya juga belum nerima. Kalau KPK sudah menerima harus segera dikeluarkan," ucapnya.

JAKARTA - Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu ia sampaikan setelah kliennya menerima rehabilitasi atas pekara yang menjerat Ira.

"Tentu terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya membebaskan Ibu Ira, tentu juga kepada Bang Dasco yang tadi saya lihat, Pak Teddy, dan Pak Mensesneg," kata Soesilo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/11/2025) malam.

Dengan adanya rehabilitasi ini, Soesilo menilai hak dan martabat kliennya telah dipulihkan. "Tentu kalau judulnya rehabilitasi, itu adalah ada suatu proses hukum keliru atau tidak sah, sehingga dia diberikan pemulihan kembali hak dan martabatnya seperti orang biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

JAKARTA - Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/11/2025) malam. Hal itu ia lakukan setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Ia menjelaskan, kedatangannya ini guna mengecek apakah Lembaga Antirasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga.

"Kalau sudah sampai tentu kita akan mengajukan pembebasan terhadap Ibu Ira, harapan saya malam ini," kata Soesilo di lokasi.

"Saya juga belum tahu, suratnya juga belum nerima. Kalau KPK sudah menerima harus segera dikeluarkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Selain Ira, Prabowo juga menyetujui pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa terkait kasus yang menjerat ketiganya, DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. "Pimpinan DPR kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024," kata Dasco dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Hasil kajian hukum tersebut, kata Dasco, selanjutnya disampaikan kepada pihak pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. "Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," ujarnya.

"Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden," tutur Dasco sambil menunjukkan surat yang telah ditandatangani Presiden.

Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat permohonan pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi sudah melalui proses pengkajian dari para pakar. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasus yang menjerat Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dkk ini.

"Dalam prosesnya dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu Minggu ini oleh menteri hukum," kata Prasetyo dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pengkajian ini, kata dia, penting agar Kementerian Hukum bisa benar-benar memberikan saran yang baik kepada Presiden untuk menggunakan haknya.

Kemudian, surat permohonan dari DPR RI tersebut dibicarakan dalam rapat terbatas, sebelum Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan haknya di dalam kasus ini.

"Berdasarkan permohonan dari kementerian hukum, bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik," ujarnya.

"Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur dia melanjutkan.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat permohonan pemberian rehabilitasi untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi sudah melalui proses pengkajian dari para pakar. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, termasuk kasus yang menjerat Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dkk ini.

"Dalam prosesnya dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu Minggu ini oleh menteri hukum," kata Prasetyo dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pengkajian ini, kata dia, penting agar Kementerian Hukum bisa benar-benar memberikan saran yang baik kepada Presiden untuk menggunakan haknya.

Kemudian, surat permohonan dari DPR RI tersebut dibicarakan dalam rapat terbatas, sebelum Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan haknya di dalam kasus ini.

"Berdasarkan permohonan dari kementerian hukum, bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik," ujarnya.

"Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yg berlaku," tutur dia melanjutkan.