Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan Israel selama ini dikenal sebagai sekutu. Dalam aksi genosida yang dilancarkan Israel ke Palestina, AS menjadi salah satu pendukung garis depan dengan memasok senjata perang.

Kendati demikian, hubungan mesra AS dan Israel ternyata pernah mengalami guncangan pada 1967 silam. Kala itu, tepatnya pada 8 Juni 1967, kapal perang USS Liberty milik AS diserang secara brutal oleh Israel di perairan internasional dekat Semenanjung Sinai.

Mulanya USS Liberty berlayar dengan tenang, hingga akhirnya suasana berubah sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Alarm kapal mendadak berbunyi nyaring yang menandakan kondisi bahaya.

Kapten kapal, William L. McGonagle, segera menuju layar radar. Di sana, dia melihat sejumlah titik muncul bergerak cepat menuju kapal. Dari ketinggian dan jarak yang terpantau, titik tersebut diidentifikasi sebagai pesawat tempur yang terbang sekitar 5.000 kaki dan berada dua mil dari posisi Liberty.

Menyadari potensi ancaman, McGonagle langsung melaporkan situasi tersebut kepada Laksamana William Martin di Armada Keenam Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, sebelum sempat menerima respons, dua pesawat tersebut menurunkan ketinggian dan langsung melepaskan tembakan ke arah Liberty.

Serangan mendadak itu menewaskan sembilan awak kapal dan melukai lebih dari 70 lainnya, termasuk Kapten McGonagle yang terkena peluru di lengan dan paha.

Menyangka serangan berasal dari militer Mesir, McGonagle memerintahkan anak buahnya untuk membalas tembakan. Aksi tembak-menembak pun terjadi di tengah laut. Situasi pun makin panas.

Tak berselang lama, beberapa kapal torpedo mendekat dan ikut menyerang. Salah satu tembakan meriam mereka menghantam bagian kapal. Lalu lima torpedo lain dilepaskan. Satu di antaranya membuat ledakan besar.

Ledakan itu menewaskan 25 awak kapal. Jadi, total awak tewas mencapai 34 prajurit. William D. Gerhard dalam Attack on the USS Liberty (2009) menyebut, mayoritas korban selamat juga mengalami luka bakar parah imbas ledakan. Kapal Liberty sendiri berada di ambang kehancuran dan nyaris tenggelam.

Di tengah kekacauan, pihak penyerang tiba-tiba terlihat tampak ragu. Mereka yang awalnya meyakini telah menargetkan musuh mulai merasakan kejanggalan. Sebab, kapal yang diserang tidak memberikan perlawanan berarti.

Beberapa menit kemudian, ketika salah satu sekoci penyelamat USS Liberty berhasil mereka dekati, terlihat jelas lambang resmi Angkatan Laut AS.

Saat itulah kesalahan besar terungkap. Ternyata kapal yang diduga musuh itu adalah milih Angkatan Laut AS dan serangan tersebut ternyata dilakukan oleh sekutu dekat, yakni Israel.

Kesalahan Fatal Israel

Dalam penceritaan James M. Ennes dalam Assault on the Libery (1987), ketika hari kejadian, tensi dunia Arab sedang meningkat imbas pertempuran antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang Enam Hari, AS memang tak terlibat. Tapi, mereka merasa penting mengumpulkan data intelijen.

Pentagon lantas mengirim USS Liberty sebagai kapal intelijen. Misi itu dijalankan secara diam-diam. USS Liberty berlayar sendirian tanpa pengawalan kapal tempur, tanpa identitas jelas, dan tanpa mengibarkan bendera AS. Bahkan, keberadaannya tidak diinformasikan kepada negara lain, termasuk ke Israel.

Keputusan untuk merahasiakan kehadiran kapal ini kelak menjadi awal petaka. Di hari-hari awal perang, Israel telah mencurigai kapal asing yang bergerak tanpa identitas di perairan internasional. Saat itu, perairan internasional sudah ditutup. Praktis, satu kapal yang bergerak tanpa identitas menarik perhatian militer.

Militer Israel tidak mengetahui bahwa kapal tersebut adalah bagian dari operasi militer AS. Kecurigaan itu makin menguat saat 8 Juni 1967, Israel menerima laporan tentang adanya serangan terhadap pasukannya.

Mereka menduga serangan itu berasal dari kapal perang. Melihat adanya kapal asing yang selama ini mereka curigai, militer Israel kemudian menganggap kapal itu sebagai milik Mesir, musuh mereka dalam perang.

Serangan pun dilakukan. Tanpa disadari bahwa kapal tersebut ternyata adalah milik Angkatan Laut Amerika Serikat.

Begitu AS mengetahui bahwa kapal USS Liberty diserang, reaksi keras langsung muncul dari Washington. Pemerintah AS awalnya mengira serangan dilakukan militer Rusia. Namun, setelah terkonfirmasi, serangan dilakukan oleh sekutu sendiri. Kemarahan pun muncul.

Israel lalu mengakui kesalahan dan menawarkan kompensasi sebesar US$12 juta untuk keluarga para korban.

Meskipun Presiden Lyndon B. Johnson (1963-1969) menerima permintaan maaf dan tawaran kompensasi tersebut, kasus ini meninggalkan luka mendalam. Banyak pihak, termasuk keluarga korban, merasa bahwa pemerintah AS tidak cukup tegas terhadap Israel. Sebab, tragedi USS Liberty merupakan serangan pertama terhadap kapal militer AS setelah Perang Dunia II (1939-1945).

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan "Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (order fo rennaisance)" dari Kerajaan Yordania. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Raja Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Pemberian penghargaan simbolik dilakukan dengan penyematan selempang bertahtakan lencana besar yang dihiasi ornamen permata.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa penghargaan yang diterima Presiden merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kerajaan Yordania.

"Ini merupakan bentuk penghargaan. Saya kira kebanggaan juga buat kita bapak Presiden menerima itu," kata Sugiono.

Ini merupakan penghargaan tertinggi dalam Ordo Al-Nahda, yang biasanya diberikan secara eksklusif kepada kepala negara, angkatan bersenjata, hingga warga negara asing atas kontribusinya dan pengabdian di level regional hingga internasional.

Kunjungan Raja Abdullah II ini berlangsung akrab dan hangat. Saat memberikan pengantar pertemuan bilateral, Raja Abdullah juga menyapa Prabowo dengan sebutan "My Dear Friend, My Dear Brother".

Lebih lanjut, dia membenarkan hubungannya dengan Prabowo telah terjalin erat lebih dari 28 tahun lalu. "Kami telah berteman sejak lama. Kami telah menjadi saudara," kata Raja Abdullah.

"Dan ketika Anda datang ke Yordania, ayah saya bertanya, "siapa orang ini?" Saya jawab, "dia saudara saya",".

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

"Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni," kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan "tekanan maksimum" yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk "jaminan keamanan" terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

"Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya "berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik."

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berangkat ke Sydney, Australia, pada Selasa (11/11/2025) untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

"Rencananya Presiden akan memenuhi undangan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 12 November," ujar Menteri Luar Negeri Sugiono pada Senin (10/11/2025).

Sugiono menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Albanese akan membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.

"Di sana kita akan membicarakan beberapa topik. Pertama, peningkatan kerja sama di bidang ekonomi antara Australia dan Indonesia," ucapnya.

Menurut Sugiono, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang kini memasuki usia ke-76 terus menunjukkan kedekatan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Upaya-upaya untuk mempererat kerja sama yang sudah terjalin selama ini dan bagaimana bisa meningkatkan lagi hubungan people to people contact akan menjadi salah satu pembahasan utama," katanya.

Sebagai informasi, Albanese sebelumnya telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada 15 Mei lalu, sehari setelah dirinya resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Australia.

Usai kunjungan ke Sydney, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima tamu penting lainnya. "Kunjungannya tidak lama, ya, mungkin satu hari saja kembali lagi ke Jakarta. Rencananya akan menerima Raja Yordania Abdullah II yang akan datang ke Jakarta pada 14 November," tutur Sugiono.

Jakarta, CNBC Indonesia - Umat Kristen dan Muslim di Nigeria kompak menolak ancaman intervensi militer Amerika Serikat (AS) yang disampaikan mantan Presiden Donald Trump. Ancaman itu muncul setelah Trump menuding terjadinya pembunuhan massal terhadap umat Kristen di negara terpadat di Afrika tersebut.

Nigeria selama ini dikenal sebagai negara yang terbagi hampir seimbang antara wilayah selatan yang mayoritas Kristen dan utara yang mayoritas Muslim. Namun, para pemimpin lokal menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah bukan soal agama semata.

"Umat Kristen dibunuh, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa umat Muslim juga dibunuh," ujar Danjuma Dickson Auta, pemimpin komunitas Kristen di negara bagian Plateau, kepada AFP, dikutip Selasa (4/11/2025).

Trump sebelumnya menyatakan melalui media sosial bahwa ia telah meminta Pentagon menyiapkan rencana serangan sebagai respons atas dugaan "penganiayaan" terhadap umat Kristen di Nigeria.

Saat ditanya apakah akan menggunakan serangan udara atau pasukan darat, Trump menjawab, "Bisa jadi. Mereka membunuh orang Kristen dalam jumlah sangat besar, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi."

Menanggapi hal tersebut, Presiden Nigeria Bola Tinubu menegaskan bahwa toleransi beragama adalah "prinsip inti identitas kolektif bangsa." Ia menyerukan agar semua pihak menghindari provokasi yang bisa memperkeruh situasi.

Kekerasan di Nigeria, terutama di wilayah "Sabuk Tengah" seperti Plateau, sering kali dipicu perebutan lahan antara petani yang sebagian besar Kristen dan penggembala Muslim Fulani. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.

Para analis menilai akar masalahnya lebih pada perebutan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum di daerah pedesaan, bukan perbedaan agama.

"Bahkan mereka yang menyebarkan narasi genosida Kristen tahu bahwa itu tidak benar," kata Abubakar Gamandi, pemimpin serikat nelayan di negara bagian Borno yang mayoritas Muslim.

Analis politik Oxford Economics, Jervin Naidoo, menilai retorika Trump juga bisa terkait dengan ketegangan diplomatik. Nigeria diketahui menolak tuntutan AS untuk menerima kembali warga yang dideportasi dalam kebijakan imigrasi Trump.

"Sebagai balasan, AS memperketat aturan visa bagi warga Nigeria," ujarnya.

Sementara itu, pendeta Joseph Hayab, Ketua Asosiasi Kristen Nigeria untuk wilayah utara, meminta agar pernyataan Trump tidak dipelintir.

"Orang-orang memutarbalikkan cerita seolah-olah Trump datang untuk melawan Nigeria. Tidak, dia datang untuk menghadapi teroris," katanya.

Juru bicara Presiden Tinubu, Daniel Bwala, menilai gaya komunikasi Trump memang sering provokatif, namun hal itu bisa dimanfaatkan untuk membuka dialog strategis.

"Unggahan Trump bisa jadi cara untuk memaksa pertemuan antara kedua pemimpin agar mereka dapat menyelesaikan isu keamanan bersama," ujarnya.

Ketika generasi muda NTB menyadari bahwa tanah kelahirannya bukan sekadar rumah, tetapi juga panggung dunia tempat mereka berkarya, maka diplomasi investasi akan menemukan makna terdalamnya, yakni membangun masa depan dengan keberanian, kepercayaan,

Mataram (ANTARA) - Di banyak belahan dunia, anak muda mulai mengambil peran baru dalam diplomasi ekonomi. Mereka bukan lagi sekadar penerus tongkat estafet, melainkan penggerak utama untuk menghubungkan ide, teknologi, dan modal lintas negara.

Dalam arus global yang kian cair, investasi kini tak hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan dan nilai yang diusung generasi baru. Mereka berbicara tentang keberlanjutan, inklusivitas, dan masa depan yang lebih hijau.

Nilai-nilai perubahan itu kini menjalar hingga ke Nusa Tenggara Barat. Di tengah semangat baru membangun daerah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal membuka dialog investasi internasional dengan tiga negara sahabat yakni Palestina, Suriah, dan Azerbaijan, sambil menegaskan pesan sederhana tapi bermakna bahwa NTB adalah milik anak muda.

Pernyataan itu bukan sekadar simbol politik. Di tengah provinsi-provinsi lain yang berlomba mengejar “investasi besar” tanpa sentuhan lokal, NTB mencoba jalur berbeda, yakni memadukan diplomasi ekonomi dengan pemberdayaan generasi muda.

Apalagi, momen ini lahir bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober--sebuah pengingat bahwa energi perubahan sejati selalu datang dari keberanian generasi muda menatap masa depan.

Diplomasi dan Investasi

Pertemuan Gubernur Iqbal dengan tiga duta besar di Mataram belum lama ini bukan sekadar seremoni diplomatik. Di dalamnya mengalir gagasan tentang kolaborasi lintas sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, pertanian, pariwisata, hingga kedokteran.

Suriah, misalnya, dikenal sebagai negeri dengan warisan peradaban besar dan keunggulan dalam seni budaya serta pendidikan kedokteran. Azerbaijan menjadi model pengelolaan energi modern yang bisa menginspirasi NTB. Sementara Palestina menghadirkan semangat ketahanan dan solidaritas yang bernilai universal.

Di sisi lain, realisasi investasi di NTB hingga triwulan III-2025 telah mencapai Rp48,99 triliun, atau 80,2 persen dari target tahun itu. Sektor energi dan sumber daya mineral, industri, serta pariwisata menjadi penyumbang utama.

Namun, di balik capaian itu masih ada tantangan nyata, yakni infrastruktur dasar yang belum merata, tumpang tindih regulasi, hingga isu penguasaan lahan di kawasan konservasi.

Maka, tawaran investasi internasional harus dibarengi dengan kesiapan di tingkat lokal. Bukan hanya soal jalan dan listrik, tapi juga regulasi yang bersih, sumber daya manusia yang tangguh, serta budaya inovasi yang terus tumbuh dari akar masyarakat.

Anak muda

Di titik inilah, peran generasi muda menjadi kunci. Gubernur Iqbal menegaskan, masa depan NTB bergantung pada kemampuan anak muda memanfaatkan peluang yang datang. Pemerintah harus memberi ruang dan dukungan nyata agar gagasan mereka tidak berhenti di ruang diskusi.

Pernyataan itu sejalan dengan realitas di lapangan. Anak muda kini adalah penggerak utama ekonomi kreatif dan pariwisata. Dua sektor yang diakui sebagai motor pembangunan NTB.

Bila mereka dilatih dan diberi ruang, lahir berbagai inovasi seperti start-up wisata, platform digital pertanian, hingga sistem pemasaran berbasis teknologi global.

Lebih dari itu, generasi muda memiliki kemampuan alami beradaptasi dengan arus globalisasi. Investasi dari Suriah atau Azerbaijan tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan. Dalam konteks ini, anak muda NTB menjadi jembatan yang menghubungkan potensi lokal dengan arus inovasi global.

Semangat ini menemukan maknanya di Hari Sumpah Pemuda. Nilai “bersatu dalam perbedaan” dan “berkreasi di negeri sendiri” dapat menjadi fondasi ideologis agar anak muda NTB tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku aktif pembangunan.

Namun, semua itu menuntut ruang yang nyata. Jika mereka tidak dilibatkan secara struktural melalui pelatihan, inkubasi bisnis, atau kemitraan investasi, maka peluang besar dari luar bisa terhenti di tengah jalan, bahkan menciptakan ketergantungan baru pada modal asing.

Membangun solusi

Angka investasi yang tinggi tak serta-merta menjamin pemerataan manfaat. Pertanyaannya, apakah investasi besar itu benar-benar menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, termasuk anak muda dan pelaku UMKM? Data resmi belum sepenuhnya menunjukkan hal itu.

Dominasi sektor tambang dan energi masih menyisakan catatan. Gubernur Iqbal sendiri mengakui, kontribusi sektor tersebut belum signifikan bagi daya beli masyarakat.

Karena itu, perlu dorongan agar arus investasi bergeser ke bidang yang lebih inklusif seperti pertanian, pariwisata, dan agroforestri. Sektor yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Masalah lain adalah tata kelola dan transparansi. Kasus dugaan pemerasan terhadap investor di Lombok Barat menunjukkan bahwa hambatan birokrasi masih menjadi momok. Tanpa pembenahan serius, kepercayaan investor bisa luntur, dan semangat anak muda bisa ikut padam.

Di sisi lain, keseimbangan antara investasi asing dan lokal juga penting. Pemerintah memang memberi “karpet merah” bagi investor, tapi apakah pelaku usaha muda lokal punya akses yang setara terhadap peluang itu?

Jawabannya harus diwujudkan lewat kebijakan nyata, bukan hanya wacana.

Pemberdayaan

Agar investasi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan, perlu langkah-langkah strategis. Salah satunya, membentuk Youth NTB Innovation Hub --ruang kolaborasi antara anak muda, investor internasional, dan sektor prioritas daerah. Di tempat seperti ini, gagasan bisa tumbuh menjadi proyek nyata, dan anak muda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi pencipta perubahan.

Selain itu, setiap investasi besar sebaiknya disertai kajian dampak sosial dan ekonomi yang transparan. Publik perlu tahu manfaat nyata dari setiap kerja sama internasional. Transparansi bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun kepercayaan.

Perbaikan regulasi dan birokrasi juga menjadi kunci. Pemerintah daerah harus memangkas hambatan izin, menjamin porsi pelaku lokal, dan menegakkan standar anti-korupsi yang ketat.

Pendidikan dan pelatihan lintas disiplin akan menjadi fondasi jangka panjang. Karena investasi internasional membawa teknologi dan jejaring pasar global, maka anak muda NTB perlu dikuatkan dalam bahasa asing, literasi digital, dan kewirausahaan modern.

Investasi bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian. Ketika generasi muda NTB menyadari bahwa tanah kelahirannya bukan sekadar rumah, tetapi juga panggung dunia tempat mereka berkarya, maka diplomasi investasi akan menemukan makna terdalamnya, yakni membangun masa depan dengan keberanian, kepercayaan, dan kebanggaan.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Rabu (22/10/2025) memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat. Hal ini menyusul langkah parlemen Israel (Knesset) memberikan persetujuan awal pada rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk memperluas kedaulatan Israel di wilayah pendudukan tersebut.

Rubio menyebut tindakan ini, bersama dengan lonjakan kekerasan pemukim, sebagai "ancaman terhadap perdamaian" di kawasan tersebut. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang tidak produktif.

"Langkah-langkah aneksasi berpotensi mengancam kesepakatan damai," kata Rubio kepada wartawan saat bersiap terbang ke Israel dikutip Guardian.

RUU di Knesset, yang secara simbolis memberi persetujuan awal untuk menerapkan hukum Israel di Tepi Barat, merupakan langkah yang setara dengan aneksasi. Hal ini berpotensi memicu konflik baru dengan Palestina.

Rubio menegaskan kembali kebijakan garis keras Presiden Trump, yang telah berulang kali menyatakan bahwa aneksasi Tepi Barat akan melanggar batas yang tidak dapat dilanggar.

"Mereka adalah negara demokrasi, mereka akan melakukan pemungutan suara, dan orang-orang akan mengambil posisi ini. Tetapi saat ini, ini adalah sesuatu yang kami pikir mungkin kontraproduktif."

Peringatan dari diplomat tinggi AS ini muncul hanya seminggu setelah Presiden Donald Trump mendorong kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza. Trump juga menegaskan hal ini ada September lalu.

"Saya pikir presiden telah memperjelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini," tambah Rubio.

Kekerasan di Tepi Barat telah meningkat sejak Oktober 2023. Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas oleh pasukan atau pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober 2023. Selain itu, ribuan orang lainnya dipaksa mengungsi akibat serangan pemukim, pembatasan pergerakan, dan pembongkaran rumah.

Rubio, yang merupakan pejabat senior AS terbaru yang mengunjungi Israel setelah Wakil Presiden JD Vance, menutup pesannya dengan menyuarakan optimisme hati-hati mengenai keberlangsungan gencatan senjata antara Israel dan kelompok penguasa Gaza, Hamas.

"Setiap hari akan ada ancaman terhadapnya, tetapi saya benar-benar berpikir kita lebih cepat dari jadwal dalam menyatukannya, dan fakta bahwa kita berhasil melewati akhir pekan ini adalah pertanda baik," tutup Rubio.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ditunda pada Selasa (21/10/2025) setelah Moskow menolak gencatan senjata segera di Ukraina. Hal ini memperkeruh upaya diplomasi yang digencarkan Washington untuk mengakhiri perang.

Penundaan ini muncul di tengah perbedaan substansial atas syarat-syarat Rusia dan dorongan kuat dari pemimpin-pemimpin Eropa agar dialog internasional dimulai dari penghentian pertempuran pada garis depan yang sekarang.

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa "tidak ada rencana bagi Presiden Trump untuk bertemu dengan Presiden Putin dalam waktu dekat" setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan "pembicaraan yang produktif" lewat telepon, namun memutuskan tidak melanjutkannya ke pertemuan tatap muka.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa dirinya dan Putin akan segera bertemu di Budapest untuk mencari jalan keluar atas konflik di Ukraina. Namun, sejauh ini Putin belum menunjukkan kesediaan untuk memberikan konsesi. Rusia masih menuntut agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah sebelum gencatan senjata bisa dimulai.

Ketika ditanya oleh wartawan tentang peluang pertemuan puncak itu, Trump menegaskan ia tidak ingin mengadakan "pertemuan yang sia-sia". Namun ia menambahkan, "akan ada perkembangan, dan kami akan memberi tahu Anda dalam dua hari ke depan."

Sementara itu, Kirill Dmitriev, utusan investasi Presiden Putin, menyebut lewat unggahan media sosial bahwa "persiapan pertemuan masih terus berlangsung."

Menurut dua pejabat AS dan dua sumber yang mengetahui situasi tersebut, Rusia pada akhir pekan lalu mengirim sebuah komunike tidak resmi ataunon-paperkepada Washington yang menegaskan kembali syarat-syarat perdamaian versi Moskow.

Dokumen itu menuntut agar Rusia mendapat kendali penuh atas wilayah Donbas, yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk, menolak usulan Trump untuk membekukan garis depan di posisi saat ini sebagai dasar gencatan senjata.

Adapun Rusia saat ini telah menguasai seluruh Luhansk dan sekitar 75% wilayah Donetsk.

Eropa Desak AS Tegas

Para pemimpin Eropa pada Selasa menyerukan agar Washington tetap berpegang pada posisi menuntut gencatan senjata segera, dengan garis pertempuran saat ini dijadikan dasar negosiasi.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa menyatakan bahwa mereka "sangat mendukung posisi Presiden Trump bahwa pertempuran harus segera dihentikan, dan bahwa garis kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi."

Sementara itu, NATO mengonfirmasi Sekretaris Jenderal Mark Rutte telah tiba di Washington untuk bertemu dengan Trump pada Rabu. Dua sumber yang mengetahui rencana itu mengatakan Rutte akan menyampaikan pandangan Eropa tentang gencatan senjata dan arah pembicaraan damai berikutnya.

Seorang pejabat Barat mengatakan secara anonim bahwa "Rutte berencana membawa pandangan Eropa terkait gencatan senjata dan langkah diplomasi berikutnya."

Trump sendiri baru-baru ini berbicara dengan Putin melalui telepon dan bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia berharap bisa menggelar pertemuan besar berikutnya dengan Putin setelah pertemuan Agustus lalu di Alaska gagal menghasilkan kemajuan berarti.

Namun, rencana pertemuan persiapan antara Rubio dan Lavrov yang dijadwalkan Kamis di Budapest juga ditunda. Lavrov mengatakan tempat dan waktu pertemuan bukanlah yang terpenting.

"Yang lebih penting adalah substansi dari pelaksanaan kesepahaman yang telah dicapai di Alaska," ujarnya.

Kremlin menegaskan belum ada tanggal pasti untuk pertemuan tersebut. "Dengarkan, kami memiliki kesepahaman di antara para presiden, tetapi kami tidak bisa menunda sesuatu yang belum difinalisasi," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

"Baik Presiden Trump maupun Presiden Putin tidak memberikan tanggal yang pasti."

Ketika ditanya apakah Rusia sudah memiliki gambaran waktu pertemuan, Peskov menjawab, "Tidak, belum ada kesepahaman apa pun."

Meskipun tidak ada pihak yang secara resmi membatalkan rencana pertemuan, dua diplomat senior Eropa mengatakan pembatalan pertemuan Rubio-Lavrov menunjukkan bahwa AS enggan melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi itu kecuali Moskow melunak.

"Saya kira pihak Rusia menuntut terlalu banyak, dan akhirnya jelas bagi pihak Amerika bahwa tidak akan ada kesepakatan untuk Trump di Budapest," kata salah satu diplomat.

Diplomat Eropa lainnya menambahkan, "Rusia sama sekali belum mengubah posisinya dan tidak mau 'berhenti di posisi mereka saat ini'. Saya kira Lavrov menyampaikan hal yang sama, dan Rubio mungkin berpikir, 'Baiklah, sampai jumpa nanti.'"

Diplomasi investasi menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional diterjemahkan menjadi realisasi investasi

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penguatan diplomasi investasi sebagai bagian dari strategi menciptakan kesepakatan internasional yang selaras dengan kepentingan pembangunan dan peningkatan realisasi investasi.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan penguatan diplomasi investasi dilakukan melalui penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional.

"Diplomasi investasi harus menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional mampu diterjemahkan menjadi realisasi investasi nyata di lapangan," kata Tirta.

Menurut dia, penguatan diplomasi investasi akan menjadikan Indonesia sebagai mitra aktif dalam membentuk arsitektur investasi global yang mengedepankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional turut mengakomodasi masukan dari peran pemangku kepentingan di daerah, sehingga bisa memperkuat daya tawar Indonesia di setiap forum internasional.

Dengan cara ini kebijakan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah mampu berjalan terarah.

Penguatan diplomasi investasi juga ditujukan untuk memberikan dampak langsung terhadap penciptaan akses lapangan kerja melimpah dalam rangka mengakselerasikan transformasi ekonomi nasional.

"Memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi investor," ucap dia.

Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya diplomasi investasi melalui kerja sama dengan berbagai negara secara bilateral maupun multilateral.

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang dijalankan oleh pemerintah adalah penandatanganan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) pada September 2025.

Perjanjian tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan arus investasi dari Kanada ke Indonesia.

Pada agenda penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi turut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan PT PLN (Persero).

Kementerian terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembahasan tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat iklim investasi nasional.

Sedangkan bersama PT PLN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan penandatanganan adendum atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita di balik pertemuan delapan negara muslim dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela acara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir September 2025.

Pertemuan yang digelar di New York itu dilakukan untuk menyepakati solusi penyelesaian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Gaza. Indonesia, kata Prabowo, dihubungi langsung oleh Trump untuk hadir dalam pertemuan itu.

"Indonesia dianggap sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, jadi kami diundang. Dan beliau memaparkan rencananya. Kami meninjau rencana itu, kami berdiskusi. Rencana itu memberi kami harapan," kata Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dari hasil pertemuan itu, Prabowo menceritakan, para pemimpin negara muslim dunia, yang terdiri dari Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, Indonesia, Egypt, United Arab Emirates dan Saudi Arabia puas dengan rencana penyelesaian konflik yang Trump ajukan.

"Beberapa pemimpin Arab lainnya berkata bisa menerima rencana ini, menyukainya, memberi kami harapan," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, Trump saat itu juga telah memberikan jaminan kepada delapan pimpinan negara muslim tentang resolusi konflik ini kepada pihak Israel.

Hal ini lah yang pada akhirnya membuat terjadi gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober 2025, diikuti dengan pelepasan para sandera di kedua belah pihak secara berkelanjutan.

"Sekarang kita memiliki gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Para sandera telah dibebaskan. Saya kira beberapa jenazah masih harus ditemukan. Jadi, ya, saya akan mengatakan masih ada harapan bahwa kita bisa mewujudkannya," kata Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku terus menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan solusi dua negara, supaya perdamaian di kawasan Timur Tengah itu tercipta.

"Kita selalu menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya dialog damai. Indonesia mendukung penuh solusi dua negara yang adil dan damai bagi rakyat Palestina dan Israel," ucap Prabowo.

"Saya percaya bahwa tidak akan ada perdamaian sejati tanpa keadilan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran itu di forum-forum internasional," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan perdamaian tidak bisa dipaksakan, harus dibangun dengan kesabaran, diplomasi, dan empati. Indonesia akan terus memainkan peran konstruktif, baik melalui PBB maupun kerja sama bilateral.

"Dan Indonesia masih bersedia menjadi bagian dari upaya itu. Jika dibutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami mengatakan bahwa kami siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Jadi, saya pribadi merasa optimistis. Saya berharap hal ini dapat terlaksana," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok penguasa Gaza, Hamas telah menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kesepakatan yang mulai berlaku sejak Jumat itu mengharuskan Hamas melepaskan semua sandera tanpa adanya perjanjian jelas mengenai bagaimana penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Mengutip Reuters, keputusan Hamas untuk percaya pada janji seorang pria yang tahun ini pernah mengusulkan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan membangunnya kembali menjadi resor pantai yang dikontrol AS, berakar pada keyakinan bahwa Trump tidak akan membiarkan Israel melanjutkan perang setelah sandera dibebaskan. Keyakinan ini diperkuat oleh dua insiden penting yang melibatkan Trump.

Pertama, penanganan Trump terhadap serangan Israel di Qatar yang gagal membunuh pejabat Hamas, termasuk negosiator utama Khalil Al Hayya. Peristiwa ini memberi Hamas keyakinan lebih bahwa Trump mampu "berdiri tegak melawan Netanyahu" dan serius mengakhiri perang di Gaza. Dalam sebuah panggilan telepon luar biasa, Trump bahkan meminta Netanyahu untuk meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar atas serangan tersebut.

"Fakta bahwa dia [Trump] memberikan jaminan keamanan kepada Qatar bahwa Israel tidak akan menyerang mereka lagi, telah meningkatkan kepercayaan Hamas bahwa gencatan senjata akan tetap berlaku," kata Jonathan Reinhold dari Departemen Studi Politik di Bar-Ilan University di Israel.

Kedua, perintah publik Trump kepada Israel untuk menghentikan permusuhan dengan Iran pada Juni lalu, saat perang 12 hari, dengan menuntut pesawat-pesawat Israel "berbalik dan pulang" di platform Truth Social-nya. Seorang pejabat Palestina di Gaza mengatakan janji publik Trump bahwa serangan serupa tidak akan terjadi lagi terhadap Qatar sangat meningkatkan kredibilitasnya di mata Hamas dan aktor regional lainnya.

Terlepas dari tuduhan sebelumnya dari Hamas yang menyebut Trump "rasis" dan "resep kekacauan," kehadiran tokoh-tokoh penting AS dan regional di pusat konferensi Sharm El Sheikh meyakinkan Hamas. Pejabat AS senior mengatakan semangat Trump sangat terasa, di mana ia secara pribadi menelepon tiga kali selama sesi maraton, sementara menantunya Jared Kushner dan utusan Steve Witkoff bolak-balik antara negosiator Israel dan Qatar.

Kehadiran kepala intelijen Turki, Ibrahim Kalin, juga dianggap penting karena ikatan kuat Ankara dengan Hamas dan permintaan Trump kepada Presiden Tayyip Erdogan untuk membantu meyakinkan Hamas menerima rencana tersebut.

Meskipun menyetujui gencatan senjata, Hamas tidak menerima jaminan tertulis formal yang didukung oleh mekanisme penegakan spesifik bahwa fase pertama, yang melibatkan pembebasan sandera, penarikan sebagian Israel, dan penghentian pertempuran, akan berlanjut ke kesepakatan yang lebih luas yang mengakhiri perang.

Sebaliknya, kelompok itu menerima jaminan lisan dari Washington dan mediator Mesir, Qatar, dan Turki bahwa Trump akan mengawasi kesepakatan tersebut dan tidak akan mengizinkan Israel untuk melanjutkan kampanye militernya segera setelah sandera dibebaskan.

Para pemimpin Hamas menyadari bahwa "pertaruhan" mereka bisa menjadi bumerang. Mereka khawatir Israel dapat melanjutkan kampanye militernya setelah sandera dibebaskan, seperti yang terjadi setelah gencatan senjata Januari, di mana tim Trump juga terlibat erat.

Namun, mereka berpandangan bahwa terus menahan sandera telah merusak dukungan global untuk Palestina, dan tanpa sandera, Israel tidak akan memiliki kredibilitas untuk memulai kembali pertempuran.

"Bagi kami, perjanjian ini mengakhiri perang," kata salah satu pejabat Hamas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa perang Gaza telah berakhir pada Minggu (12/10/2025) waktu setempat, sesaat sebelum ia berangkat menuju Timur Tengah untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh.

Pernyataan itu muncul di tengah kesibukan negosiator yang masih berupaya menyelesaikan rincian akhir pertukaran sandera dan tahanan.

Trump, yang tampak percaya diri berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One sebelum lepas landas dari Washington.

"Perang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat istimewa," katanya, dilansir AFP.

Menurut peta jalan perdamaian yang diajukan Trump, Hamas akan menyerahkan seluruh sandera yang masih hidup yang ditahan sejak Oktober 2023, sementara Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai imbalannya.

Namun hingga Minggu malam, dua sumber dari Hamas mengatakan kepada AFP bahwa kelompok itu masih bersikeras agar Israel memasukkan tujuh pemimpin Palestina senior dalam daftar pembebasan, termasuk setidaknya satu nama yang sebelumnya ditolak oleh Israel.

Trump dijadwalkan tiba di Israel setelah pelepasan sandera dan akan berpidato di parlemen Israel sebelum melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk memimpin KKTT di Sharm El-Sheikh, yang akan dihadiri lebih dari 20 kepala negara dan pemerintahan.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan yang lebih berhati-hati dalam pidatonya di Yerusalem.

"Bersama-sama kita telah mencapai kemenangan luar biasa, kemenangan yang membuat dunia tercengang. Tetapi saya harus katakan, perjuangan ini belum berakhir," katanya.

"Ini malam yang penuh emosi, air mata dan sukacita, karena besok anak-anak kita akan pulang ke tanah air," ujarnya, sambil mengutip ayat kitab suci.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, juga menegaskan bahwa kemenangan telah dicapai melalui kombinasi operasi militer dan diplomasi.

"Tekanan militer yang kami lakukan selama dua tahun terakhir, disertai langkah diplomatik yang melengkapinya, merupakan kemenangan atas Hamas," kata Zamir.

Pertukaran Sandera dan Tahanan

Juru bicara kantor Netanyahu, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa pelepasan sandera akan dimulai pada Senin pagi, dengan harapan seluruh 20 sandera yang masih hidup akan dibebaskan secara bersamaan.

Namun, seorang pejabat militer senior Israel memperingatkan satu hal. "Sayangnya, kami memperkirakan tidak semua sandera yang gugur akan dikembalikan besok."

Bedrosian menambahkan bahwa badan internasional akan dibentuk untuk mencari dan mengidentifikasi jenazah sandera yang tidak dikembalikan dalam pertukaran tersebut.

"Tahanan Palestina akan dibebaskan setelah Israel menerima konfirmasi bahwa semua sandera yang dijadwalkan dibebaskan sudah melintasi perbatasan dengan aman," jelasnya.

Di sisi lain, dua sumber Hamas menegaskan bahwa mereka telah "menyelesaikan semua persiapan" untuk penyerahan sandera, termasuk 47 orang yang masih ditahan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, serta jenazah seorang tentara Israel yang tewas dalam perang Gaza 2014.

Dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan, sekitar 250 orang adalah tahanan keamanan, termasuk yang dihukum karena membunuh warga Israel, sementara 1.700 lainnya ditangkap oleh pasukan Israel di Gaza selama perang dua tahun terakhir.

Sementara itu, meski kehilangan banyak pemimpin penting baik di Gaza maupun di pengasingan, Hamas belum benar-benar hancur.

Seorang sumber dekat komite negosiasi Hamas mengatakan bahwa kelompok itu tidak akan ikut serta dalam pemerintahan Gaza pascaperang, tetapi juga tidak akan menyerahkan senjatanya.

Rencana Trump mencakup penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, yang akan digantikan oleh pasukan multinasional di bawah komando pusat yang dipimpin AS dan berbasis di Israel.

Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, konflik telah menewaskan lebih dari 67.800 orang di Gaza, menurut data Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dinilai dapat dipercaya oleh PBB. Lebih dari setengah korban tewas dilaporkan merupakan perempuan dan anak-anak.