Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus yang meminta berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gibran menyatakan ungkapan terima kasih atas masukan dari Anggota DPR itu dan mengajak untuk sama-sama berkantor di IKN nantinya.

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Gibran dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (9/4/2026).

Menurut Gibran, IKN telah ditetapkan sebagai ibukota politik untuk 2028. Sehingga, penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.

Gibran menjelaskan bahwa estafet pembangunan IKN merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hal ini sekaligus menepis keraguan publik terkait keberlanjutan proyek raksasa di Kalimantan Timur tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Adapun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Kepala BNNP, dan Kepala Otorita IKN pada Senin (30/3/2026), Deddy berpendapat bahwa pemindahan ibukota ke IKN bukan hanya soal relokasi fisik, melainkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan tata kelola pemerintahan.

Deddy juga mengkritik pendekatan yang masih terkesan terburu-buru dan minim perencanaan matang dari pemerintah terhadap IKN.

Dia mengingatkan bahwa pemindahan IKN berisiko besar, mulai dari proyek yang tidak berjalan, pembangunan yang tidak teratur, hingga hasil yang belum tentu sesuai target.

Deddy pun mengusulkan agar gedung-gedung di IKN yang sudah dibangun sebaiknya ditempati, termasuk oleh Wakil Presiden Gibran.

"Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan misalnya gitu," kata Deddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi sinyal bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana perpindahan operasional RI-2 ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa sebanyak 50 staf Sekretariat Wakil Presiden bahkan telah dikirim ke Nusantara untuk melakukan persiapan teknis. Penugasan personel tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi pendukung kepresidenan siap beroperasi.

“Saya kira ini, iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana [IKN] untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera. Insyaallah [tahun ini],” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Basuki menegaskan bahwa infrastruktur fisik untuk menunjang aktivitas Wakil Presiden saat ini sudah siap digunakan. Gedung kantor dinyatakan telah rampung, termasuk penyediaan fasilitas furnitur untuk mendukung kerja para staf.

Sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden juga dilaporkan telah berada di lokasi untuk memantau detail persiapan akhir. Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan matang sebelum jadwal resmi berkantor diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi, furniture-nya juga yang sementara juga sudah. Sudah beberapa dari sana juga [staf staf wapres],” jelas Basuki.

Basuki menuturkan bahwa kehadiran pimpinan negara di IKN nantinya akan mempercepat akselerasi transformasi pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Karenanya, otorita berharap rencana ini berjalan sesuai jadwal agar aktivitas pemerintahan di Nusantara semakin intensif dan terintegrasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa baru-baru ini juga kedapatan mengunjungi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Dalam kunjungan itu, Tina melaporkan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tina mengatakan kunjungan ke kediaman Jokowi pada Rabu (23/3/2026) merupakan bagian dari silaturahmi Idulfitri sekaligus mempererat hubungan kebangsaan. Menurut Tina, pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Stafsus Gibran itu juga mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Jokowi, terdapat diskusi mengenai perkembangan IKN.

“Tadi saya juga diskusi soal IKN dengan Pak Jokowi. Saya terakhir ke IKN itu 21 Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan Pak Wapres untuk mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bergiliran dan bergantian berkantor dalam kawasan IKN," kata Tina dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/3/2026).

Proyek IKN sebelumnya dipastikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk dilanjutkan, bahkan dipercepat. Pemerintah juga, menurut Tina, telah menunjukkan komitmen keberlanjutan pembangunan tersebut melalui penganggaran Rp48,8 triliun untuk 2025-2029.

Tina menyatakan semangat persatuan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah, termasuk pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

KOMPAS.com – Perusahaan konstruksi dan pengembangan properti asal Uni Emirat Arab (UEA), Ayedh Dejem Group, akan membangun kawasan terpadu berupa pusat perbelanjaan (shopping mall), perkantoran, area komersial, hingga fasilitas ibadah berupa masjid di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana tersebut tertuang dalam kerja sama antara Ayedh Dejem Group dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang ditandatangani pada Jumat (23/1/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso dan Chairman Ayedh Dejem Group Syeikh Ayedh Dejem.

Optimisme Investor terhadap Pertumbuhan IKN

Chairman Ayedh Dejem Group Syeikh Ayedh Dejem menyampaikan, keputusan berinvestasi di IKN didorong oleh keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan prospek ekonomi di Nusantara.

“Pertumbuhan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dan Insyaallah ekonomi (di IKN) tumbuh pesat, sehingga membutuhkan proyek yang besar untuk memenuhi kebutuhan,” ungkap Syeikh Ayedh Dejem dalam keterangan tertulis OIKN, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, Ayedh Dejem Group yang bergerak di bidang pengembangan real estat melihat potensi besar di Indonesia dan Nusantara.

“Bidang kami adalah pengembang real estat. Melihat populasi dan ukuran negara Indonesia yang besar, serta posisi kami dari Dubai yang berada di antara 20 ekonomi terbesar dunia, kami sangat mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di bidang pengembangan real estat di Nusantara,” tambah Syeikh Ayedh Dejem.

Garap Lahan 9,7 Hektare di KIPP 1A

Kerja sama ini mencakup pemanfaatan lahan seluas 9,7 hektare yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Lokasi tersebut berada di posisi strategis, tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika.

Di atas lahan tersebut, Ayedh Dejem Group akan mengembangkan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan (shopping mall), serta fasilitas ibadah berupa masjid.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menyambut tuntasnya kesepakatan alokasi lahan strategis tersebut.

“Alhamdulillah pada 23 Januari, OIKN bersama-sama Ayedh Dejem telah berhasil menandatangani perjanjian kesepakatan pengalokasian lahan di luasan sebesar 9,7 hektar,” ujar Sudiro dalam keterangan tertulis.

Nilai Investasi dan Tahapan Pembangunan

Sudiro merinci, estimasi nilai investasi proyek ini mencapai sekitar Rp 4 triliun. Tahapan awal akan diawali dengan pendetilan perencanaan, proses perizinan, serta pelelangan kontraktor.

Seluruh proses pra-konstruksi tersebut diperkirakan memakan waktu paling lambat satu setengah tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Sesuai tahapan tersebut, pembangunan konstruksi fisik direncanakan mulai pada pertengahan tahun 2027 dan akan berlangsung secara berkelanjutan hingga lima tahun ke depan.

Sudiro menegaskan, realisasi investasi ini merupakan hasil dari proses panjang dan komitmen serius kedua belah pihak. Sebelumnya, Ayedh Dejem Group telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan di Nusantara.

Selain itu, kedua pihak juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) pada 8 Mei 2025.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Akhirnya, Raksasa Properti Dubai Resmi Investasi Rp 4 Triliun di IKN

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menggandeng Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Uni Emirat Arab (UEA), untuk pengembangan proyek properti berupa kawasan terpadu (mixed-use) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menyambut positif tuntasnya kesepakatan alokasi lahan strategis tersebut.

“OIKN bersama-sama Ayedh Dejem telah berhasil menandatangani perjanjian kesepakatan pengalokasian lahan di luasan sebesar 9,7 hektare,” kata Sudiro dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (25/1/2026).

Sudiro menyampaikan, nilai investasi dari perusahaan yang berfokus pada infrastruktur dan real estat asal Arab tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun.

Kerja sama ini mencakup pemanfaatan lahan seluas 9,7 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, yang terletak di posisi strategis tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Di lokasi ini, Ayedh Dejem Group akan mengembangkan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan (shopping mall), serta fasilitas ibadah berupa masjid.

Tahapan pra-konstruksi akan dilaksanakan yang diawali dengan perencanaan melalui pendetilan di perencanaan kemudian proses perizinan dan juga proses pelelangan kontraktor selama kurang lebih selambat-lambatnya satu setengah tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian pada 23 Januari 2026.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan konstruksi fisik segera dimulai pada pertengahan tahun 2027 dan terus berlangsung secara berkelanjutan hingga lima tahun ke depan.

Realisasi investasi ini merupakan buah dari proses panjang dan komitmen serius kedua belah pihak. Sebelumnya, Ayedh Dejem Group telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan di Nusantara dan menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) pada 8 Mei 2025 lalu.

Terkait komitmen tersebut, Syeikh Ayedh Dejem menegaskan keyakinannya berdasarkan latar belakang kekuatan ekonomi kedua belah pihak.

“Bidang kami adalah pengembang real estat. Melihat populasi dan ukuran negara Indonesia yang besar, serta posisi kami dari Dubai yang berada di antara 20 ekonomi terbesar dunia, kami sangat mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di bidang pengembangan real estat di Nusantara,” tuturnya.

Adapun, pembangunan di KIPP 1A di IKN terus berjalan. Misalnya, pada paket pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sejumlah Rp1,1 triliun dengan total panjang 5,399 kilometer yang dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Selain itu, juga terdapat paket pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027.

OtoritaIbu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan investor di IKN bertambah lima. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang usaha mulai kuliner, sarana dan prasarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta.

Kelima investor tersebut adalah PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

"Hadirnya tambahan proyek ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu (10/1) mengutip Antara.

Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan para investor dalam mendukung pembangunan IKN, yang membuktikan bahwa pemerintah konsisten membangun Nusantara untuk dunia.

Kelima investor tersebut telah melakukan penandatanganan tujuh perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP) OIKN serta akta notarialdi Kantor Balai Kota Otorita IKN, Jumat (9/1/2026).

Kehadiran lima investor ini menambah daftar 50 investor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan di IKN dari sektor swasta dengan total nilai investasi mencapai Rp66 triliun.

Investasi dari 50 investor tersebut terbagi dalam lima klaster, yakni komersial, perbankan, pergudangan, pendidikan dan kesehatan, serta hunian dan residensial.

Pada klaster hunian dan residensial, proyek dengan investasi PT Pakubuwono Mandiri Investama, yakni rancangan pembangunan apartemen hunian bagi staf kedutaan yang akan dimulai Juli 2026 dengan target penyelesaian Juli 2028.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso menambahkan sejumlah proyek investasi dari lima investor ini direncanakan mulai berjalan pada pertengahan 2026.

"Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Sedangkan, saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan perizinan," tutup Roi.

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan investor di IKN bertambah lima, yang bergerak di berbagai bidang usaha mulai kuliner, sarana dan prasarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta.

Kelima investor tersebut adalah PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

"Hadirnya tambahan proyek ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.

Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan para investor dalam mendukung pembangunan IKN, yang membuktikan bahwa pemerintah konsisten membangun Nusantara untuk dunia.

Kelima investor tersebut telah melakukan penandatanganan tujuh perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP) OIKN serta akta notarial di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Jumat (9/1/2026).

Kehadiran lima investor ini menambah daftar 50 investor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan di IKN dari sektor swasta dengan total nilai investasi mencapai Rp66 triliun.

Investasi dari 50 investor tersebut terbagi dalam lima klaster, yakni komersial, perbankan, pergudangan, pendidikan dan kesehatan, serta hunian dan residensial.

Pada klaster hunian dan residensial, proyek dengan investasi PT Pakubuwono Mandiri Investama, yakni rancangan pembangunan apartemen hunian bagi staf kedutaan yang akan dimulai Juli 2026 dengan target penyelesaian Juli 2028.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso menambahkan sejumlah proyek investasi dari lima investor ini direncanakan mulai berjalan pada pertengahan 2026.

"Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Sedangkan, saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan perizinan," kata Roi.

Sementara, perwakilan PT Batara Maduma Prospernusa Bob Yanuar menyampaikan apresiasi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Otorita IKN untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara.

"Menurut pengamatan saya, dengan kepemimpinan Bapak Basuki, kemajuan dan perkembangan IKN luar biasa. Saya ucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan dan kepercayaan berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini," kata Bob.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut kantor wakil presiden di IKN rampung akhir tahun ini.

"Akhir Desember ini jadi, tinggal nanti ngisi furniture-nya," kata Basuki di UGM, Sleman, DIY, Jumat (12/12).

Selain kantor, kediaman wapres RI serta Masjid Negara yang masuk fase pertama pembangunan akan dituntaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Desember ini.

Secara keseluruhan, untuk pengerjaan Tahap 1 (2022-2024) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Presiden, lapangan upacara, gedung kementerian, serta penyediaan air bersih dan jalan tol, progresnya telah mencapai 97 persen.

"Jalan tol dari Balikpapan ke IKN yang akan insyaallah mulai fungsional tahun akhir bulan ini," imbuhnya.

Sepanjang 2025, OIKN telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembangunan KIPP demi kesiapan IKN jadi ibu kota politik di 2028, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Pada bulan Desember ini, OIKN telah memulai pembangunan untuk perkantoran legislatif dan yudikatif dan infrastruktur jalan di kawasan 1A (bagian utara), 1B (tengah) dan 1C (bagian selatan). Ini masuk dalam pengerjaan Tahap 2 (2025-2029).

"Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester 1 tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai (legislatif dan yudikatif)," harapnya.

OIKN sendiri mengajukan kebutuhan anggaran Rp21,18 triliun untuk tahun 2026 untuk pembangunan tahap dua IKN yang juga mencakup pengerjaan hunian ASN/TNI/Polri, dan infrastruktur pendukung lainnya. Akan tetapi, pagu anggaran sementara yang disetujui baru Rp6,2 triliun.

"(Tahun) 2026, DIPA-nya yang belum diserahkan, kan, baru akan nanti diserahkan, setelah Bapak Presiden pulang dari luar negeri nanti. Kita yang di DIPA awal itu ada sekitar enam (triliun), tapi nanti akan ada tambahannya 14 (triliun), jadi sekitar 20 (triliun)," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengaku mendengar informasi yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan mulai bekerja di IKN mulai 2026.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat kerja di Komisi II DPR yang turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (15/11).

Rifqi menilai para wakil menteri juga mestinya mengikuti langkah tersebut.

"Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN," kata Rifqi dalam rapat tersebut.

IDXChannel - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara resmi membuka lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk dua proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek pertama, pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 m² beserta fasilitas pendukungnya.

Proyek kedua, pembangunan delapan tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 m² beserta fasilitas penunjang.

Kedua proyek akan dilaksanakan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT), yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menjelaskan, pembukaan lelang KPBU ini merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN.

"Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B akan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi, diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun. Proyek ini merupakan prakarsa PT Intiland Development Tbk (DILD), yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa No. B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025.

Sebagai bentuk kompensasi, Intiland memperoleh tambahan nilai sebesar 10 persen.

Sementara itu, proyek pembangunan delapan tower rumah susun ASN di KIPP 1A akan memiliki masa konstruksi selama 1 tahun 3 bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Proyek ini diinisiasi oleh PT Nindya Karya (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa No. B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10 persen.

Kedua proyek KPBU ini menggunakan mekanisme pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), serta memperoleh fasilitas penjaminan pemerintah secara bersama antara Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Konstruksi kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dimulai. Salah satu paket yang tengah berlangsung yakni pengerjaan jalan kawasan Yudikatif yang proses konstruksinya efektif pada 31 Oktober 2025.

Dalam laporannya, proyek tersebut bakal dikerjakan oleh kontraktor pelat merah yakmi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dengan nilai sebesar Rp1,9 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa proyek tersebut dilaksanakan melalui skema Joint Operation (JO), di mana PTPP berperan sebesar 25%.

"Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, dilanjutkan masa pemeliharaan selama satu tahun," kata Joko dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Joko menambahkan, proyek tersebut mencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 & 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

"Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN juga mengumumkan akan segera menggarap infrastruktur pendukung di kawasan yudikatif di IKN dengan nilai konstruksi mencapai Rp3,1 triliun. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa nantinya kawasan yudikatif IKN akan dibangun di lahan seluas 15 hektare (Ha).

"Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Adapun, konstruksi kawasan Yudikatif IKN akan mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, proses pembangunan kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan terhitung mulai November 2025. Artinya, konstruksi kawasan yudikatif IKN ditargetkan akan rampung pada akhir 2027.

KOMPAS.com – Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif dengan anggaran Rp 11,6 triliun. Hal ini dilakukan usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia,

Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Dari anggaran Rp 11,6 triliun, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027), di lahan seluas 42 hektar. Pembangunan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Adapun untuk kompleks yudikatif dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung di lahan seluas 15 hektar. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, yang dimulai November 2025.

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan. Pertama, dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028).

DOK. Otorita IKN Pembangunan Plaza Legislatif dan Yudikatif di IKN akan segera dimulai pada November 2025. Penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pemenang lelang dilaksanakan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kemudian kedua, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025). Ketiga, investasi swasta murni dengan estimasi nilai Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).

Dalam rilis persnya kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025), Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pembangunan tahap kedua IKN akan semakin cepat dilakuka.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)," ujarnya.

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." ujar Basuki pada agenda Media Gathering di Kantor Otorita IKN, Rabu (29/10/2025)

Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.

Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN.

Sumber air baku tersebut, yaitu Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik sehingga mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik. Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan.

Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan berkapasitas 300 liter/detik. Air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum.

Dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.

DOK. Otorita IKN Bendungan Sepaku Semoi merupakan salah satu sumber air baku IKN dengan luas 800 - 900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik sehingga mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

Dampak pembangunan tidak hanya terlihat dari fisik kota, tetapi juga pada pengembangan masyarakat sekitar IKN. Salah satu contohnya adalah Otorita IKN yang mengadakan pelatihan bagi 1.000 siswa SMA dan SMK untuk menjadi content creator bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung.

Program ini bertujuan mendorong pemanfaatan ekonomi digital dan membuka peluang ekonomi bagi generasi muda di sekitar IKN. Tidak hanya itu, saat ini telah terselenggara kurang lebih 879 pengembangan kapasitas bagi masyarakat, mulai dari kaum ibu, sahabat difabel dan UMKM.

Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar.

KOMPAS.com – Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif. Hal ini dilakukan usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia,

Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027), kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar yang mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Adapun untuk kompleks yudikatif dengan anggaran Rp 3,1 triliun dan seluas 15 hektar akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, yang dimulai November 2025.

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan. Pertama, dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028).

DOK. Otorita IKN Pembangunan Plaza Legislatif dan Yudikatif di IKN akan segera dimulai pada November 2025. Penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pemenang lelang dilaksanakan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kemudian kedua, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025). Ketiga, investasi swasta murni dengan estimasi nilai Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).

Dalam rilis persnya kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025), Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pembangunan tahap kedua IKN akan semakin cepat dilakuka.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)," ujarnya.

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." ujar Basuki pada agenda Media Gathering di Kantor Otorita IKN, Rabu (29/10/2025)

Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.

Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN.

Sumber air baku tersebut, yaitu Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik sehingga mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik. Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan.

Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan berkapasitas 300 liter/detik. Air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum.

Dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.

DOK. Otorita IKN Bendungan Sepaku Semoi merupakan salah satu sumber air baku IKN dengan luas 800 - 900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik sehingga mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

Dampak pembangunan tidak hanya terlihat dari fisik kota, tetapi juga pada pengembangan masyarakat sekitar IKN. Salah satu contohnya adalah Otorita IKN yang mengadakan pelatihan bagi 1.000 siswa SMA dan SMK untuk menjadi content creator bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung.

Program ini bertujuan mendorong pemanfaatan ekonomi digital dan membuka peluang ekonomi bagi generasi muda di sekitar IKN. Tidak hanya itu, saat ini telah terselenggara kurang lebih 879 pengembangan kapasitas bagi masyarakat, mulai dari kaum ibu, sahabat difabel dan UMKM.

Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap telah mengantongi komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa komitmen investasi tersebut datang dari skema investasi murni dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Perinciannya, investasi sebesar Rp66,3 triliun merupakan kucuran modal dari swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk mendukung pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

Basuki menegaskan pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

Terlebih, kejelasan pembangunan IKN ikut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

"Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Mewujudkan hal itu, Prabowo turut merinci sejumlah rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.