Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen keju merek Prochiz PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) berkomitmen untuk memenuhi ketentuan batas free float minimal 15% yang baru-baru ini ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir laporan bulanan kepemilikan saham yang dilaporkan KEJU, sampai dengan Maret 2026 persentase pemegang saham KEJU dengan kepemilikan kurang dari 5% sebesar 11,45% atau sebanyak 642,68 juta saham yang dimiliki 3.110 pemegang saham. Jumlah tersebut tidak berubah sejak Januari 2026.

Sementara itu, untuk kepemilikan saham di atas 5% ada PT Garudafood Putra Putri Jaya sebesar 66,07% sebagai pemegang saham pengendali, serta perusahaan asal Prancis yang tahun lalu membeli sebagian kepemilikan KEJU, BEL S.A dengan porsi sebesar 22,50%. Dengan demikian, kepemilikan saham KEJU oleh pemegang saham lebih dari 5% sebesar 88,57% atau mencapai 4,98 miliar saham.

Hingga Maret 2026 terdapat sebagian anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham KEJU. Mereka adalah Komisaris Utama Hardianto Atmadja dengan kepemilikan 0,23%, Komisaris Paulus Tedjosutikno (0.11%), Komisaris E Maurits Klavert (0,01%), Direktur Utama Indrasena Patmawidjaja (0,03%), Direktur Jeffry Halim (0,01%), dan Direktur Ari Sutanto (0,07%).

"Karena PT Mulia Boga Raya Tbk. itu nilai kapitalisasi saham kami masih di bawah Rp5 triliun, berarti secara aturan dari peraturan dari BEI, free float perseroan harus mencapai 15% dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2029," ujar Sekretaris Perusahaan KEJU, Jeffry Halim dalam online public expose, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A, yang tergolong saham free float adalah saham tanpa warkat (scripless) dan telah tercatat di bursa yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%, bukan dimiliki pengendali atau afiliasi, bukan dimiliki anggota komisaris dan direksi, bukan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, dan bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya.

Menilik aturan main free float berdasarkan regulasi BEI terbaru, emiten diberikan waktu masa transisi untuk peningkatan free float bertahap sampai 15%. Periode transisi ini dibedakan antara emiten yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas dan di bawah Rp5 triliun.

Bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas yang memiliki free float di bawah 12,5% per 31 Maret 2026, mereka wajib memenuhi free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027 dan minimal 15% pada 31 Maret 2028. Sementara untuk emiten dengan free float 12,5% sampai 15% per 31 Maret 2026, wajib memenuhi minimum free float sebesar 15% pada 13 Maret 2027.

Sementara itu, emiten yang memiliki kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, wajib memenuhi jumlah free float minimum 15% pada 31 Maret 2029. Adapun, kapitalisasi saham KEJU saat ini mencapai Rp3,12 triliun dengan free float 10,22%.

"Tentunya kami akan mengikuti dan mematuhi peraturan BEI. Hingga saat ini free float perusahaan ada di level sekitar 10%. Tentunya kami akan melakukan peningkatan free float bertahap hingga pada akhirnya di 31 Maret 2029," pungkasnya.

Pada perdagangan intraday Selasa (21/4/2026) pukul 13.41 WIB, saham KEJU menguat 1,83% ke Rp555. Secara year to date (YtD), harga tersebut mencerminkan koreksi 18,38%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah calon emiten yang telah memberikan mandat IPO kepada BRI Danareksa Sekuritas, menahan diri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia hingga paruh pertama 2026.

Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria, menerangkan bahwa pihaknya sebetulnya telah mengantongi mandat IPO dari beberapa calon emiten, tetapi upaya perbaikan pasar modal yang tengah berlangsung membuat sejumlah emiten urung melantai di BEI dalam waktu dekat.

"Awal tahun sebetulnya sudah ada beberapa di pipeline, tapi melihat kondisi perkembangan terkini, kayaknya wait and see juga secara emiten," katanya kepada wartawan dalam acara Economic Outlook BRIDS 2026, Jumat (13/2/2026).

Fifi menerangkan, calon perusahaan tercatat kini tengah berhitung mengenai pengubahan sejumlah aturan di BEI, seperti free float, keterbukaan data Ultimate Beneficial Ownership (UBO), atau keterbukaan data investor di atas 1%.

Dengan begitu, BRI Danareksa belum dapat memprediksi jumlah emiten yang akan dibawa melantai di Bursa pada awal tahun ini. Calon emiten menanti kejelasan aturan baru yang diprediksi akan rampung pada Mei 2026.

"Belum lagi soal free float yang harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi PR bersama juga. Jadi kalau ngomong berapa [calon emiten], masih agak abu-abu sekarang, jadi kami menunggu perkembangan [oleh OJK dan SRO]," katanya.

Meskipun begitu, Fifi mengklaim bahwa sebagai penjamin emisi, BRI Danareksa Sekuritas akan memastikan seluruh calon perusahaan tercatat memenuhi aturan sebelum melantai di BEI.

Sebelumnya diberitakan, BRI Danareksa Sekuritas sebetulnya telah mengantongi 5-6 mandat IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi hijau.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka opsi bagi perusahaan tercatat untuk dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Pengubahan ticker saham tersebut sebenarnya menjadi wacana sejak 2015, namun baru dilakukan BEI sejalan dengan revisi Peraturan Nomor I-A BEI yang sedang dalam proses.

Dalam poin II.10, menjabarkan bawah BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

"Penambahan klausul untuk mengakomodasi pemesanan dan/atau perubahan kode Perusahaan Tercatat," tulis BEI dalam dokumen matriks perubahan Peraturan Nomor I-A yang dirilis ke publik, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman mengatakan pengubahan ticker saham tersebut harus diikuti dengan sosialisasi masif kepada pada investor dan emiten agar tak menjadi dampak negatif.

Gilman bilang penting untuk melihat mitigasi terhadap potensi dampak yang timbul, seperti kebingungan investor, perubahan sistem pelaporan internal, dan penyesuaian pada sistem perdagangan maupun set data historis emiten.

"Adanya opsi ini akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh emiten yang tengah melakukan perubahan besar dalam identitas perusahaan," ujar Gilman, Selasa (20/5/2025).

Salah satu emiten yang angkat bicara soal opsi ketentuan pengubahan ticker saham adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA). Direktur Utama OASA Bobby Gafur menilai opsi tersebut bisa membantu emiten yang ingin melakukan branding.

"Emiten yang beralih saham pengendali, nah dengan peralihan itu, ya memang bisnisnya saja berubah, ticker name-nya itu dia mungkin mau menyelesaikan degan bisnis yang baru. Itu harusnya memungkinkan karena itu bagaimana branding," ujarnya.

Adapun, BEI saat ini telah menyebar dokumen matriks perubahan Peraturan I-A BEI ke publik. Otoritas bursa sedang menjaring aspirasi dari para pelaku pasar. Hasil jaring aspirasi tersebut akan dibahas, dan hasil revisi Peraturan Nomor I-A BEI ditargetkan disahkan pada Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan telah melakukan pertemuan secara daring dengan penyedia indeks global MSCI. Pertemuan tersebut menurut BEI membahas sejumlah inisiatif.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dan Sekretaris Perusahaan KSEI Hesti Setyo Rini menjelaskan BEI dan KSEI dengan arahan OJK telah menyelenggarakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk membahas beberapa inisiatif.

“Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum akhir April 2026,” kata Kautsar dan Hesti, Kamis (5/2/2026).

Inisiatif pertama adalah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif kedua adalah penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Adapun, inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Ke depan, lanjutnya, BEI dan KSEI dengan arahan OJK menegaskan komitmen untuk terus menjaga keterlibatan yang tepat waktu, proaktif, dan konstruktif dengan MSCI.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi pasar serta semakin memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.

Adapun sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan memperketat syarat penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dan melakukan revisi aturan usai kasus pidana pasar modal menjerat PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan berupaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat ke depannya, seperti menerapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Hal tersebut seperti financial test, governance, bisnis perusahaan terkait, dan growth opportunity atau peluang pertumbuhannya.

“Itu yang kami perhatikan sekali di draf kami,” ujar Nyoman, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menjelaskan Bursa akan meningkatkan level papan akselerasi. Level papan akselerasi akan ditingkatkan sebagaimana persyaratan papan pengembangan yang ada saat ini.

“Jadi sudah naik kelas. Dulu kan akselerasi, pengembangan, terus utama. Yang akselerasi nih, persyaratan financial test-nya sudah kami naikkan ke tahapan pengembangan, pengembangan naik ke utama,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Nyoman, perusahaan yang masuk ke bursa merupakan perusahaan yang memang sizeable, dengan kualitas keuangan dan operasional yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Selain itu, ujarnya, Bursa akan memperketat governance, dengan mewajibkan direksi dan komisaris emiten baru memiliki sertifikasi atau waktu tempuh pendidikan yang cukup terkait dengan good corporate governance, Undang-Undang Perusahaan terbuka, dan Undang-Undang Pasar Modal.

Hal ini menurutnya memiliki tujuan agar mereka yang masuk ke pasar modal adalah orang-orang yang berkualitas. Menurut Nyoman, selain perusahaan yang berkualitas, Direksi, Komisaris, dan Komite Audit juga wajib berkualitas.

“Setelah masuk menjadi perusahaan tercatat, ada juga pendidikan berkelanjutan buat mereka. Dan untuk menyiapkan laporan keuangan, yang saat ini belum ada ketentuan, yang mesti punya sertifikasi, kami akan wajibkan memiliki catat Chartered Accountant,” tuturnya.

Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi IPO PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan ada sanksi delisting saham bagi emiten tercatat di bursa yang tidak mematuhi ketentuan free float.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mencatat saat ini ada 267 emiten tercatat yang tidak akan memenuhi ketentuan free float apabila diterapkan penyesuaian 7,5% menjadi 15% diterapkan.

Adapun, sanksi emiten diatur di dalam Peraturan Nomor I-H BEI tentang Sanksi. Dalam beleid yang diteken 19 Juli 2004 tersebut memang tidak secara terang menyebut delisting, dan sanksi paling tinggi adalah suspensi saham di perdagangan.

Nyoman mengatakan, walau demikian dalam implementasinya BEI dapat mengenakan delisting saham emiten yang tak patuh free float. Sementara itu, ketentuan free float diatur di dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Kalau kita bicara secara komprehensif peraturan I-A, secara holistik, nanti di draft [revisi free float 15%] juga ada. Jadi kita istilahkan itu exit strategy. Jadi pada saat perusahaan tercatat itu belum memenuhi ketentuan free float, maka ada mekanisme," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mekanismenya, BEI akan mengenakan sanksi tertulis dan memberikan waktu emiten untuk memenuhi ketentuan free float dalam 3 bulan, 6 bulan hingga 9 bulan. Bila tidak ada perbaikan, BEI mengenakan denda.

Apabila setelah pengenaan denda belum ada perbaikan, BEI mengenakan sanksi suspensi saham maksimal 12 bulan. Jika masih tak ada perubahan, akan masuk ke periode review oleh BEI untuk delisting saham.

"Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspons, kan sudah cukup seharusnya itu. Periodenya dari sanksi [tertulis] sampai suspensi. Pada saat itu kita minta mereka untuk melakukan delisting," ujarnya.

Nyoman menegaskan BEI juga memastikan perlindungan investor ketika emiten dikenakan sanksi delisting. BEI turut mengawal emiten melakukan buyback, sehingga mekanisme ini tak semata hanya fokus pada pengenaan sanksi namun juga proteksi investor.

Adapun, penyesuaian ketentuan free float nanti akan dituangkan dalam revisi Peraturan BEI Nomor I-A. Saat ini BEI sedang membuka aspirasi publik selama 10 hari kerja, sebelum kemudian melalui review sampai ditetapkan oleh OJK, yang ditargetkan regulasi ini selesai Maret 2026.

Nyoman mengatakan mekanisme pengenaan sanksi dalam ketentuan yang berlaku saat ini akan tetap sama, bahwa saham emiten dapat dihapus dari bursa ketika tak mampu memenuhi ketentuan free float. Namun, hal yang menurutnya mungkin berbeda adalah besaran denda maksimal dari yang berlaku sekarang Rp500 juta.

"Pada saat ini masih Rp500 juta. Kalau seandainya otoritas memberikan hal yang lebih, ya tentu kami akan sesuaikan sesuai dengan kondisi sekarang. Mungkin inflasi, dulu Rp500 juta sekarang angkanya sudah tidak [relevan]," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sanksi bagi pelaku pasar yang melakukan manipulasi pasar telah diatur, baik dalam Peraturan OJK maupun peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan mekanisme untuk sanksi delisting ataupun suspensi bagi saham-saham yang diduga melakukan manipulasi pasar telah diatur di POJK maupun BEI.

“Setiap kejadian atau kondisi manipulasi harga, ada konsekuensi tindakan sanksi tertentu,” ucap Hasan di Gedung BEI, Rabu (4/2/2026).

Dia melanjutkan dalam tahap awal, saham-saham yang terindikasi memiliki potensi manipulasi dapat ditempatkan dalam status unusual market activity (UMA). Menurutnya, penetapan UMA bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan investor sebelum mengambil keputusan investasi lebih lanjut.

Selanjutnya, kata Hasan, apabila dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran yang lebih serius, maka sanksi dapat ditingkatkan hingga suspensi perdagangan saham.

“Jadi mekanismenya masih sama, hanya mungkin kalau diperhatikan, salah satu poin rencana aksi peningkatan reformasi integritas adalah kami akan lebih hadir untuk menegakkan itu. Melakukan enforcement secara terukur, sesuai dengan fakta dan temuan pengawasan yang dilakukan, baik di tingkat bursa maupun di tingkat OJK sebagai pengawas,” tutur Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menuturkan OJK belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kasus manipulasi pasar PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Menurutnya, OJK akan melakukan pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya

“Belum, belum saya dapatkan informasi rincinya. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan, karena ini kejadian terkini, kami akan lakukan dulu pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya dan nanti kita lihat ke depannya,” ujar Hasan.

OJK akan melihat apakah ada eskalasi kembali berdasarkan fakta baru dan proses hukum yang terjadi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan memberlakukan kewajiban free float perusahaan tercatat di bursa dari yang sekarang berlaku 7,5% menjadi 15%.

Regulasi tersebut ditargetkan rampung Maret 2025 dan saat ini otoritas menjadwalkan melaksanakan sosialisasi dengan asosiasi emiten.

Mengacu pada data yang dihimpun Bisnis per Senin (2/2/2026), terdapat 248 emiten tercatat yang memiliki free float di bawah 15%. Teratas adalah PT Mastersystem Infotama Tbk. (MSTI) yang mencatat free float 14,99% sampai di urutan paling bawah ada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) yang punya free float hanya 0,05%.

Sementara bila mengacu pada ketentuan free float sekarang, masih ada 39 emiten dengan peredaran saham publik di bawah 7,5%. Emiten paling mendekati batas kewajiban itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dengan free float 7,46%, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dengan free float 7,42%, atau PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan free float 6,57%.

Sebagai informasi, landasan ketentuan free float ini diatur dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, terbit dan mulai berlaku sejak 21 Desember 2021.

Dalam Bab V.1.1 dijelaskan bahwa perusahaan tercatat dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat. Selain itu, dalam poin V.1.2 mengatur ketentuan jumlah pemegang saham paling sedikit 300 nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

Regulasi itu juga mengatur apabila perusahaan tercatat tidak memenuhi kriteria kewajiban free float 7,5%, perusahaan dapat mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

Pada 30 Januari 2026 BEI mengumumkan telah mengenakan peringatan tertulis dan denda sebesar Rp50 juta kepada 38 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 29 Januari 2026 tidak bisa memenuhi ketentuan free float 7,5% dan/atau ketentuan 300 nasabah pemilik SID. Konsekuensinya, sebanyak 38 emiten tersebut dibekukan atau disuspensi dari perdagangan sampai dengan periode pemantauan berikutnya.

Sanksi atas perusahaan tercatat yang tak mampu memenuhi kewajiban free float itu diatur di dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Jenis sanksi yang dapat dikenakan BEI adalah peringatan tertulis I sampai III, denda maksimal Rp500 juta, sampai suspensi atau penghentian sementara perdagangan.

Aturan mainnya, dalam hal ada perusahaan tercatat dikenakan sanksi denda oleh BEI, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening BEI selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan. Apabila perusahaan tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu itu, maka BEI dapat melakukan penghentian perdagangan sementara saham perusahaan tercatat di pasar reguler.

Penting dicatat, jenis-jenis sanksi tersebut bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, tetapi dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Free Float 15% Dikaji

Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan ketentuan kewajiban free float 15% akan diatur di tingkat peraturan BEI, yang diawali dengan proses rule of making rule atau proses perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dalam proses perumusan tersebut, otoritas akan memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk meminta pandangan dan masukan. Pertemuan dengan AEI tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, meski Hasan bilang belum ditentukan jadwalnya.

"Tapi kami sudah meminta AEI untuk melakukan simulasi di internal mereka terkait dengan rencana peningkatan porsi free float ini. Jadi nanti kesiapannya kan bisa paralel pada saat kami bertemu. Itu ada waktunya, mudah-mudahan bisa minggu ini kita akan bertemu dengan AEI dan ingin mendengarkan dari hasil kalkulasi mereka, kira-kira tahapan implementasi free float minimum 15% yang realistis dan dapat dilakukan seperti apa," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hasan menegaskan saat ini, OJK bersama Self Ragulatory Organization (SRO) dan pelaku usaha memiliki spirit yang sama untuk mendorong implementasi peningkatan free float saham-saham Indonesia.

"Ini sangat penting. Ini penting sekali untuk mendukung misi besar kita menghadirkan pendalaman pasar modal kita dan mengundang minat investasi, tidak hanya investor lokal tapi juga investor asing, termasuk investor institusi domestik yang besar yang memang membutuhkan jaminan adanya pendalaman market," tandasnya.

Hasan berharap penyesuaian free float 15% dapat diterima para emiten karena menjadi hal yang sangat positif. "Kepemilikan saham publik kan buat para emiten atau usaha publik itu juga meningkatkan bentuk kepercayaan publik, dan di sisi lain juga menjadi penyeimbang untuk tata kelola yang baik," tandasnya.

Hasan juga menegaskan dalam prosesnya OJK selalu membuka exit policy atas tantangan dan kendala yang ditemukan dari implementasi free float 15% ini. Pasalnya, ketika kewajiban free float 15% berlaku, sekaligus menjadi mandat yang harus dipenuhi oleh emiten-emiten baru yang melakukan initial public offering (IPO).

"Tapi kalau itu kemudian beberapa perusahaan berpikir ulang, itu yang akan mungkin menjadi konsekuensi awal. Tapi kami harapkan justru mereka menyambut ini dengan baik juga," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan non-cancellation periode sebagai upaya memperkuat proses pembentukan harga saham yang lebih wajar. Non-cancellation period mulai berlaku efektif pada Senin (15/12/2025).

Sebagai informasi, non-cancellation period merupakan periode tertentu pada sesi pre-opening dan sesi pre-closing yang memungkinkan pesanan yang telah masuk untuk tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan, namun input pesanan jual atau beli yang baru tetap dapat dilakukan. Kebijakan non-cancellation period diimplementasikan berdasarkan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diberlakukan pada 8 April 2025.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, implementasi non-cancellation period merupakan upaya BEI dalam menjaga kualitas transaksi di pasar modal. non-cancellation period juga dinilai merupakan salah satu best practice pada bursa lainnya di kawasan regional.

“Implementasi non-cancellation period bertujuan untuk meminimalkan potensi praktik spoofing atau manipulasi pesanan pada jam-jam krusial, khususnya menjelang pembukaan dan penutupan perdagangan. Implementasi Non-Cancellation Period memberikan proteksi lebih kepada investor, sehingga proses pembentukan harga dapat lebih credible, wajar dan transparan,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Ia menerangkan, BEI juga telah melakukan serangkaian pengujian dan persiapan teknis bersama anggota bursa serta penerima lisensi bursa lokal dan asing sebelum implementasi kebijakan. Selain itu, BEI secara paralel telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness serta berkolaborasi dengan anggota bursa untuk menyampaikan informasi mengenai implementasi non-cancellation period kepada nasabahnya masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasinya dapat berlangsung dengan optimal, serta operasional perdagangan pada setiap Anggota Bursa dapat berjalan dengan lancar.

Non-cancellation period diketahui merupakan salah satu program strategis BEI pada 2025 dalam upaya memberikan proteksi lebih terhadap investor. Dengan implementasi itu, BEI berharap dapat meningkatkan kualitas, transparansi serta integritas pembentukan harga.

“Kami juga berharap Non Cancellation Period dapat memperkuat kenyamanan dan meningkatkan kepercataan investor dalam bertransaksi di pasar modal Indonesia,” ungkapnya.