#30 tag 24jam
Saham Sultan Subang (ZATA) Gerak Liar di Tengah Jerat Kasus BEBS-IPPE
Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) bergerak liar dan melonjak dalam beberapa hari terakhir. [1,124] url asal
#asep-sulaeman-sabanda #sultan-subang #zata #ippe #bebs
(IDX-Channel - Market News) 15/04/26 11:38
v/191841/
IDXChannel – Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) bergerak liar dan melonjak dalam beberapa hari terakhir, di tengah sorotan baru-baru ini terhadap dugaan kasus pasar modal yang menjerat dua emiten lain milik Asep Sulaeman Sabanda, sosok yang dijuluki Sultan Subang.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 11.26 WIB, saham ZATA melambung 18,95 persen ke Rp113 per unit. Nilai transaksi mencapai Rp201,2 miliar dan volume perdagangan 1,82 miliar saham.
Dengan ini, saham ZATA mencatatkan reli kenaikan 4 hari berturut-turut.
Catatan saja, saham ini mendapatkan notasi L dari bursa lantaran perusahaan terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal III-2025.
Berdasarkan data bursa per 31 Maret 2026, PT Lembur Sadaya Investama menguasai 68,71 persen saham ZATA, dengan Asep Sulaeman Sabanda tercatat sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner).
Sebelumnya, ZATA merealisasikan penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp75 miliar pada 8 April 2026 kepada PT Karya Utamaputra Mandiri.
Manajemen menyebut, dalam keterbukaan informasi pada 10 April 2026, dana hasil transaksi akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban kredit, sekaligus memperkuat struktur permodalan, menekan beban bunga, dan meningkatkan likuiditas perseroan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi restrukturisasi keuangan (deleverage), dengan melepas aset non-inti yang sebelumnya juga dijaminkan untuk kredit. Perseroan menilai pelepasan aset tersebut dapat mengoptimalkan struktur keuangan tanpa mengganggu kelangsungan usaha.
Meski demikian, secara akuntansi transaksi ini berpotensi menimbulkan rugi pelepasan aset sekitar Rp78,49 miliar, yang secara proforma mengubah posisi laba menjadi rugi bersih.
Di sisi lain, dampak jangka panjang dinilai positif. Pengurangan utang akan menekan beban bunga secara signifikan, memperbaiki arus kas operasional, serta menopang kinerja laba bersih ke depan.
Penjualan aset ini juga telah mengantongi persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB pada Februari 2026.
Namun, berdasarkan penilaian independen, harga transaksi tercatat sekitar 32,71 persen di bawah nilai pasar Rp100,42 miliar, sehingga dikategorikan tidak wajar dari sisi kewajaran nilai.
Meski demikian, manajemen menegaskan transaksi dilakukan atas pertimbangan bisnis dan tetap diyakini memberikan manfaat bagi perseroan, terutama dalam memperkuat kondisi keuangan dan menyelesaikan kewajiban jangka panjang.
Kasus BEBS dan IPPE
Nama Asep Sulaeman Sabanda sempat kembali menjadi sorotan beberapa bulan lalu.
Tiga emiten yang dibawanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS), PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), dan ZATA pernah melambung tinggi, namun kini justru terseret berbagai persoalan di pasar modal.
Asep membawa ketiga perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada periode 2021-2022.
Pada awal kemunculannya di bursa, saham-saham itu sempat melesat tinggi dengan berbagai cerita bisnis yang menyertainya, sebelum akhirnya terpuruk dan sebagian bahkan disuspensi oleh bursa.
Saham BEBS saat ini masih digembok BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan. Harga sahamnya pun terpuruk hingga berada di level Rp5 per unit.
Nasib serupa dialami IPPE. Emiten tersebut disuspensi karena belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan serta belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saham IPPE kini berada di kisaran Rp14 per unit.
Padahal, ketiga saham tersebut sempat melesat tinggi. BEBS pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level Rp1.490 per saham pada intraday 7 Februari 2022.
IPPE juga sempat mencapai ATH di Rp660 pada Maret 2022, sedangkan ZATA menembus Rp356 per saham tak lama setelah melantai di bursa pada November 2022.
Dugaan Manipulasi IPO dan Transaksi Saham BEBS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, pada 4 Maret 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik OJK untuk mengembangkan penyidikan terkait dugaan manipulasi informasi fakta material dalam proses IPO.
Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana hasil IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam proses penyidikan, OJK juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan sejumlah pihak terafiliasi.
Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 pihak perorangan yang bertindak sebagai nominee, dengan eksekusi transaksi dilakukan oleh enam operator di bawah kendali tersangka.
Rangkaian transaksi tersebut diduga berdampak signifikan terhadap pergerakan saham BEBS. Harga saham perusahaan itu disebut meningkat sangat tajam di pasar reguler, bahkan mencapai sekitar 7.150 persen.
Perkara ini diduga terjadi dalam periode 2020 hingga 2022 dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK yang merupakan mantan Direktur Investment Banking MASI, serta korporasi MASI.
Modus yang diselidiki mencakup insider trading, manipulasi proses IPO, hingga transaksi semu.
Sejauh ini, penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari berbagai pihak, termasuk MASI, BEBS, perbankan, nominee, serta pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.
OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.
Otoritas menilai langkah penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi investor, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
Kasus IPPE
Sebelumnya, OJK menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tertulis kepada IPPE serta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran di bidang pasar modal.
Keputusan tersebut diumumkan pada 28 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.
Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan IPPE, OJK menemukan kesalahan penyajian aset pada laporan keuangan tahunan 2021, 2022, dan 2023.
Perusahaan dinilai mengakui aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Atas pelanggaran tersebut, IPPE dikenai denda sebesar Rp4,62 miliar.
Dua mantan direksi IPPE periode 2021-2023, yakni Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali, juga dijatuhi denda tanggung renteng sebesar Rp840 juta karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan perusahaan.
Sanksi juga dijatuhkan kepada auditor yang memeriksa laporan keuangan IPPE. Auditor Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan didenda Rp265 juta terkait audit laporan keuangan 2021 dan 2022, sedangkan auditor Rizki Damir Mustika dikenai denda Rp265 juta atas audit laporan keuangan 2023.
Kantor akuntan publik tersebut juga dikenai denda Rp525 juta karena dinilai tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam proses audit.
Selain itu, OJK turut menjatuhkan sanksi terkait proses IPO IPPE.
PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi dikenai denda Rp3,4 miliar serta pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.
OJK menilai KGI Sekuritas tidak menjalankan prosedur uji tuntas nasabah secara memadai terhadap sejumlah investor yang profil keuangannya tidak sejalan dengan nilai pemesanan saham dalam IPO IPPE.
Selain itu, perusahaan juga dianggap memberikan penjatahan saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai perusahaan.
Direktur Utama KGI Sekuritas saat itu, Antony, turut dikenai denda Rp650 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama 18 bulan karena dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan efek secara hati-hati. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
Asep Sulaeman ‘Sultan Subang’ Disorot, BEBS Diduga Manipulasi IPO dan IPPE Kena Sanksi
Nama Asep Sulaeman Sabanda yang dijuluki Sultan Subang kembali menjadi sorotan. [923] url asal
#bebs #ippe #zata #asep-sulaeman-sabanda #sultan-subang
(IDX-Channel - Market News) 06/03/26 09:45
v/156778/
IDXChannel – Nama Asep Sulaeman Sabanda yang dijuluki Sultan Subang kembali menjadi sorotan.
Tiga emiten yang dibawanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS), PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), pernah melambung tinggi, namun kini justru terseret berbagai persoalan di pasar modal.
Asep membawa ketiga perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada periode 2021-2022.
Pada awal kemunculannya di bursa, saham-saham itu sempat melesat tinggi dengan berbagai cerita bisnis yang menyertainya, sebelum akhirnya terpuruk dan sebagian bahkan disuspensi oleh bursa.
Saham BEBS saat ini masih digembok BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan. Harga sahamnya pun terpuruk hingga berada di level Rp5 per saham.
Nasib serupa dialami IPPE. Emiten tersebut disuspensi karena belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan serta belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saham IPPE kini berada di kisaran Rp14 per saham.
Sementara itu, ZATA masih diperdagangkan namun berada di papan pemantauan khusus dengan harga sekitar Rp147 per saham.
Padahal, ketiga saham tersebut sempat melesat tinggi. BEBS pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level Rp1.490 per saham pada intraday 7 Februari 2022.
IPPE juga sempat mencapai ATH di Rp660 pada Maret 2022, sedangkan ZATA menembus Rp356 per saham tak lama setelah melantai di bursa pada November 2022.
Dugaan Manipulasi IPO dan Transaksi Saham BEBS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik OJK untuk mengembangkan penyidikan terkait dugaan manipulasi informasi fakta material dalam proses IPO.
Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana hasil IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam proses penyidikan, OJK juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan sejumlah pihak terafiliasi.
Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 pihak perorangan yang bertindak sebagai nominee, dengan eksekusi transaksi dilakukan oleh enam operator di bawah kendali tersangka.
Rangkaian transaksi tersebut diduga berdampak signifikan terhadap pergerakan saham BEBS. Harga saham perusahaan itu disebut meningkat sangat tajam di pasar reguler, bahkan mencapai sekitar 7.150 persen.
Perkara ini diduga terjadi dalam periode 2020 hingga 2022 dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK yang merupakan mantan Direktur Investment Banking MASI, serta korporasi MASI.
Modus yang diselidiki mencakup insider trading, manipulasi proses IPO, hingga transaksi semu.
Sejauh ini, penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari berbagai pihak, termasuk MASI, BEBS, perbankan, nominee, serta pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.
OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.
Otoritas menilai langkah penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi investor, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
OJK mengungkapkan, PT MASImeraup keuntungan hingga Rp14,5 triliun lewat aksi dugaan manipulasi harga initial public offering (IPO) dan transaksi semu saham BEBS.
"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus kepada wartawan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, total keuntungan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun. Uang triliunan rupiah itu pun kini telah dibekukan sementara oleh OJK.
"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 miliar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian," kata dia.
Kasus IPPE
Sebelumnya, OJK menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tertulis kepada IPPE serta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran di bidang pasar modal.
Keputusan tersebut diumumkan pada 28 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.
Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan IPPE, OJK menemukan kesalahan penyajian aset pada laporan keuangan tahunan 2021, 2022, dan 2023.
Perusahaan dinilai mengakui aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Atas pelanggaran tersebut, IPPE dikenai denda sebesar Rp4,62 miliar.
Dua mantan direksi IPPE periode 2021-2023, yakni Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali, juga dijatuhi denda tanggung renteng sebesar Rp840 juta karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan perusahaan.
Sanksi juga dijatuhkan kepada auditor yang memeriksa laporan keuangan IPPE. Auditor Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan didenda Rp265 juta terkait audit laporan keuangan 2021 dan 2022, sedangkan auditor Rizki Damir Mustika dikenai denda Rp265 juta atas audit laporan keuangan 2023.
Kantor akuntan publik tersebut juga dikenai denda Rp525 juta karena dinilai tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam proses audit.
Selain itu, OJK turut menjatuhkan sanksi terkait proses IPO IPPE.
PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi dikenai denda Rp3,4 miliar serta pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.
OJK menilai KGI Sekuritas tidak menjalankan prosedur uji tuntas nasabah secara memadai terhadap sejumlah investor yang profil keuangannya tidak sejalan dengan nilai pemesanan saham dalam IPO IPPE.
Selain itu, perusahaan juga dianggap memberikan penjatahan saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai perusahaan.
Direktur Utama KGI Sekuritas saat itu, Antony, turut dikenai denda Rp650 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama 18 bulan karena dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan efek secara hati-hati. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)