PT PERTAMINA Hulu Energi (PHE) menemukan sumber daya minyak dan gas bumi atau migas baru di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Temuan ini berasal dari pengeboran sumur eksplorasi Metulang Deep (MDP)-1x yang dilakukan anak usaha Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), di wilayah lepas pantai South Mahakam.

PEMERINTAH akhirnya mempublikasikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026 melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Publikasi APBN 2026 baru terbit setelah operasional anggaran tahun ini berjalan tujuh hari.

UU APBN 2026 disahkan dan berlaku pada Kamis, 1 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan . “Menetapkan: Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” mengutip dokumen, pada Rabu.

Dalam undang-undang ini, pemerintah menargetkan anggaran pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.153.580.466.863.000 alias tiga kuadriliun seratus lima puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah. Penerimaan negara itu bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Adapun pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini dapat mencapai sebesar Rp 2.693.714.250.000.000 atau dua kuadriliun enam ratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah. Adapun penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Untuk penerimaan pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar Rp 2.6O1.247.989.783.000 atau dua kuadriliun enam ratus satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah.

Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan; pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; pendapatan pajak bumi dan bangunan; pendapatan cukai; dan pendapatan pajak lainnya.

Pada tahun ini, total APBN yang dialokasikan untuk dana belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) adalah sebesar Rp 3.842.728.369.471.000 atau tiga kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Adapun anggaran belanja pemerintahan pusat akan digelontorkan sebesar Rp 3.149.733. 390. 760.000 atau tiga kuadriliun seratus empat puluh sembilan triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.

Sementara itu pemerintah menetapkan dana TKD tahun ini sebesar Rp 692.994.978.711.000 atau enam ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah.

Berikut merupakan target sasaran pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-undang APBN 2026.

Undang-undang APBN 2026 akhirnya diterbitkan hampir tiga bulan sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi UU APBN 2026 pada 23 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menyoroti ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang dinilai membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. "Tanpa transparansi dan pengawasan publik yang memadai, masyarakat hanya disuguhi informasi lisan dan paparan singkat terkait rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran, tanpa dapat memverifikasi kebenarannya secara langsung melalui dokumen resmi APBN," ujar Roy ketika dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut dia, berdasarkan praktik siklus APBN yang berjalan relatif konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir, rancangan APBN yang telah disetujui DPR pada akhir September 2025 lalu seharusnya disahkan dan diundangkan paling lambat bulan Oktober. “Tahap ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN,” kata Roy.

Tahapan itu juga sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga lainnya untuk menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran K/L dan non-K/L termasuk alokasi ke daerah dalam rentang November-Desember, untuk kemudian diserahkan kepada K/L dan pemerintah daerah sebelum akhir tahun.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KETIKA meluncurkan "Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5" pada 15 September 2025, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membidik angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir 2025.

ANALIS Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menganggap pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan hal yang sulit dicapai. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menargetkan angka yang sama, meskipun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4 persen.

Menurut Ajib, dunia usaha secara konservatif juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 5 sampai 5,4 persen. “Paling tidak ada 6 prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi,” ucap Ajib dalam keterangan tertulis pada Kamis, 1 Desember 2026.

Pertama, kata Ajib, lapangan pekerjaan yang tercipta harus berkualitas. Setiap kebijakan pemerintah harus bermuara pada penyerapan tenaga kerja, apalagi masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban perekonomian.

Investasi perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah pun perlu mencegah pola investasi turnkey atau siap pakai, terutama untuk posisi level bawah, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten.

Kedua, kata Ajib, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 merupakan masa transisi model kepemimpinan dan fatsoen fiskal, yang sebelumnya menekankan stabilitas, sekarang mengedepankan pertumbuhan.

Meski gaya kebijakan fiskal oleh Presiden Prabowo Subianto sangat cocok, tetapi masalah yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgetair yang sehat Maka dari itu, kata Ajib, pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better.

“Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” tutur Ajib.

Ketiga, efisiensi biaya usaha universal yang harus menjadi agenda struktural utama. Selain itu butuh komitmen pemerintah, prioritasnya harus mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.

Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dunia usaha, industri, dan pendidikan perlu saling terhubung dan diakselerasi. Ajib menganggap perlu ada reformasi vokasi, pembaruan dan penambahan kemampuan, serta penguatan literasi digital untuk tenaga kerja yang beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

“Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” katanya.

Kelima, kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), harus diberdayakan dalam rantai pasok. Mereka perlu terlibat secara terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar, setelah itu akan mendorong UMKM menjadi naik kelas hingga terhubung ke rantai pasok global.

Keenam, kata Ajib, prasyarat ini menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. “Dengan catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah dimungkinkan, tapi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,4 persen lebih dapat dicapai,” ucapnya.

Kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak terlalu sulit dicapai. Walaupun selama sembilan bulan pertama pada 2025 terjadi perlambatan ekonomi.

Tetapi perkembangan kebijakan fiskal dan moneter yang lalu sudah cukup untuk menjadi bekal untuk tahun anggaran 2026. Dia mengklaim sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter berhasil memulihkan perekonomian dengan baik.

Dia mengakui perkembangan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, yang biasanya disimpan di Bank Indonesia (BI), tidak sekencang proyeksi yang dia targetkan. Kendala ini disebabkan oleh ketidakselarasan kebijakan fiskal dan moneter.

“Sekarang sudah dibereskan. Satu bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang makin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang,” ujarnya pada Rabu, 31 Desember 2025, dikutip dari ANTARA.

KEMENTERIAN Keuangan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun pada 2026 atau meningkat dari Rp 144,6 triliun pada tahun ini. Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan Rp 23,7 triliun untuk lumbung pangan, cetak sawah, dan optimasi lahan seluas 550 hektare.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan anggaran ketahanan pangan masih menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. “Saya rasa anggaran cadangan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah,” katanya kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.

Budhianto mengatakan anggaran lumbung pangan ini masuk kategori produksi yang mendapat jatah Rp 162,4 triliun dari seluruh program.

Selain lumbung pangan, kategori produksi ini meliputi subsidi pupuk Rp 8,8 juta ton atau Rp 46,9 triliun; bantuan alat mesin pertanian prapanen tanaman pangan 42,3 ribu unit; bendungan 15 unit, irigasi 212 ribu hektare, dan sarana prasarana senilai Rp 19,1 triliun; pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare; bantuan benih-indukan 137,6 juta ekor; kampung nelayan merah putih 250 kampung senilai Rp 5,5 triliun; dan pergaraman nasional 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun.

Selain sektor produksi, Budhianto mengatakan sektor konsumsi juga mendapat jatah anggaran. Dia mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Adapun, untuk SPHP, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5,8 triliun pada tahun depan.

Budhianto mengatakan pemerintah tak hanya menargetkan kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi, tapi juga bisa mengekspor pangan. “Targetnya adalah melakukan ekspor pangan,” ujarnya.

Pada tahun ini, Budhianto menyampaikan bahwa alokasi APBN 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Dia mengatakan alokasi anggaran bukan hanya dari aspek produksi tetapi juga kualitas gizi pangan.

Budhianto memastikan APBN 2026 tetap dialokasikan sektor yang mendukung ketahanan pangan.

“Ke depan, melalui APBN 2026, pemerintah akan terus memperkuat program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional,” kata Budhianto.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan strategi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Salah satu yang akan dilakukan Kemenkeu adalah mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (x) 2026 mulai dari kuartal pertama.

“Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal-I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” katanya di Jakarta, Rabu, 5 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Febrio menjelaskan pemerintah berupaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam jangka pendek. Adapun untuk tahun ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2 persen dan perekonomian pada kuartal III-2025 dilaporkan tumbuh 5,04 persen.

Pemerintah, kata Febrio menargetkan dapat mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal keempat tahun ini. “Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I-2026."

Lebih jauh, Febrio menambahkan terdapat tiga kunci mesin pertumbuhan untuk membangun sentimen positif tersebut, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Dari sisi fiskal, Kemenkeu bakal mengupayakan instrumen dapat terus aktif dalam mendorong kinerja dua mesin lainnya.

Ia mencontohkan, pada sektor keuangan, Kemenkeu melakukan injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang bertujuan untuk mendorong sektor riil melalui akselerasi penyaluran kredit.

Sedangkan untuk iklim investasi, Kemenkeu bakal memperkuat kolaborasi bersama K/L lain dalam mendukung sektor usaha, sehingga tidak ada ketimpangan dengan dua mesin pertumbuhan lainnya. “Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini."