Proyek Water Guardian resmi dimulai, yang dimulai lewat peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan oleh seorang siswa Jakarta Intercultural School (JIS), Darren Ismaya Karmaina, di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menandai awal pembangunan fasilitas akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kawasan Kemayoran yang membutuhkan.

Program ini merupakan inisiatif sosial dan lingkungan yang dicetuskan Darren. Siswa kelas 8 itu mengaku tergerak menghadirkan akses air bersih yang berkelanjutan, serta sanitasi yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fasilitas sederhana yang sesuai kebutuhan warga, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan warga setempat. Program juga mencakup edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, penggunaan air yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan sumber daya air.

"Water Guardian bukan hanya tentang menyediakan akses air bersih, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan," kata Darren Ismaya Karmaina pada Senin (8/6).

Bagi Darren, proyek ini merupakan bentuk nyata dari semangat kepemimpinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai pelajar, ia percaya bahwa setiap individu, termasuk generasi muda, memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Masyarakat Kemayoran menyatakan menyambut baik inisiatif Darren. Proyek Water Guardian diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, dengan dukungan dari berbagai guna memperluas dampak program.

"Melalui proyek Water Guardian, Darren menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Alex, salah seorang warga Kemayoran.

Program Water Guardian menjadi contoh kontribusi generasi muda dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6: Clean Water and Sanitation atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Peletakan batu pertama proyek menandai tonggak perjalanan Water Guardian menuju visi jangka panjangn, yakni menghadirkan solusi akses air bersih yang berkelanjutan bagi warga yang membutuhkan, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya progres penanganan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dan menjanjikan disampaikan pada Senin (30/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (26/3/2026). Pengumuman juga bersamaan dengan kembalinya aktivitas masyarakat setelah libur Lebaran 1447 H.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus," katanya kepada jurnalis.

Hanya saja Asep belum dapat menyampaikan secara eksplisit progres tersebut seperti apakah ada penetapan tersangka baru atau progres lainnya. Namun dia memastikan bahwa progres penyidikan membuahkan hasil positif.

"Nanti kita sampaikan ya. Pokoknya ini progresnya sangat bagus," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan perihal pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi tahanan rumah sebelum lebaran di tahun ini.

Menurutnya, pengalihan tersebut telah berdasarkan pertimbangan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil keputusan Pimpinan KPK, termasuk dirinya.

"Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak," jelasnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dan telah ditahan. Keduanya diduga kuat mengubah pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, Gus Alex meminta Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex memiliki peran sentral dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Gus Alex berperan sebagai jembatan perintah dan penerimaan uang untuk Yaqut.

"Adapun saudara IAA dalam perkara kuota haji ini mempunyai peran yang sentral, yaitu sebagai jembatan alur perintah dan juga jembatan alur penerimaan uang oleh saudara YCQ yang saat itu sebagai Menteri Agama periode 2020-2024," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (17/3/2026).

Budi menjelaskan Gus Alex berkomunikasi dengan para asosiasi dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk membagikan kuota haji tambahan sejumlah 8% dari 8.000 atau sekitar 640 kuota.

"Kemudian IAA juga cukup aktif berkaitan dengan pengumpulan fee percepatan atau T0 atau TX bagi para calon jemaah yang tidak perlu mengantri," jelasnya.

Selain itu, Gus Alex diduga mengumpulkan fee percepatan yang nominal terbesarnya mencapai Rp84,4 juta. Fee diduga mengalir ke sejumlah PIHK, Yaqut, Gus Alex, dan sejumlah pihak di Kementerian Agama.

Begitupun pada penyelenggaraan haji tahun 2024, di mana Indonesia mendapatkan 20.000 kuota haji tambahan. Kuota yang seharusnya dibagi 92% kuota reguler-8% kuota khusus, menjadi 50%-50%. Atas tindakan tersebut, Gus Alex ditetapkan tersangka dan ditahan KPK.

"Penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, tanggal 17 Maret sampai dengan 5 April 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Gedung KPK C1 atau Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi," jelasnya.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara pada perkara ini mencapai Rp622 miliar.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex rencananya dilakukan pada hari ini, Selasa (17/3/2026) di gedung KPK Merah Putih dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini Selasa (17/3), penyidik menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. IAA yang merupakan Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi meyakini bahwa Gus Alex akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Pemanggilan ini setelah Yaqut ditahan pada Kamis (12/3/2026).

KPK mengungkapkan keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan Gus Alex maupun Yaqut diduga mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 8.000 yang pada dasarnya dialokasikan untuk haji reguler.

Namun, justru dibagi untuk kuota haji khusus. Bahkan ada pembagian jatah kuota haji khusus kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diduga diinisiasi oleh Fuad Hasan Masyhur.

Sedangkan di tahun 2024, keduanya diduga membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50%-50%, karena pembagian seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus. KPK menduga ada penarikan fee dan aliran uang ke Yaqut.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex meminta komitmen fee kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Rp42,2 juta per jemaah untuk pengisian kuota haji tambahan 2024.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan para PIHK membebankan commitment fee kepada para jemaah. Gus Alex memerintahkan M. Agus Syafi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus untuk mengumpulkan uang tersebut.

"Meminta sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus, sekurang-kurangnya sebesar US$2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX," katanya saat konferensi pers pada Kamis (12/3/2026).

Sebagai informasi, kode T0 atau TX berarti jemaah haji dapat langsung berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu.

Asep menambahkan bahwa pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memperoleh kuota haji dasar 221.000 dan kuota tambahan 20.000 untuk ibadah haji 2024, sehingga total 241.000. Gus Alex dan Yaqut diduga mengubah skema pembagian dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%-50%.

Commitment fee juga dipungut pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dengan nominal Rp67,5 sampai Rp84,4 juta per jemaah.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Asep menuturkan bahwa rincian pembagian fee masih dihitung sehingga belum dapat disampaikan. Atas perbuatan tersebut, Gus Alex dan Yaqut ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru Yaqut yang ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex akan dipanggil oleh KPK pekan depan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyebarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) hanya kepada pihak-pihak tertentu. Aturan tersebut terkait perubahan kuota haji 92% haji reguler dan 8% haji khusus menjadi 50%-50%.

KMA yang dimaksud bernomor 1156 tentang Kuota Haji Tambahan 1445 Hijriah/2023 Masehi yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 50% (10.000) untuk haji reguler dan 50% (10.000) untuk haji khusus. Kuota tambahan sebanyak 20.000 itu diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk memangkas antrean haji Indonesia.

Keputusan diterbitkan setelah Yaqut bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex membuat skema dengan menghubungi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sehingga seolah-olah pembagian 50%-50% juga mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.

"Namun, keputusan YCQ ini tidak disebarluaskan di kalangan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, hanya orang tertentu saja yang mengetahui adanya KMA ini," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (12/3/2026).

Asep menegaskan, aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 64 ayat (2). Pasal ini menjelaskan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

KMA juga bertentangan dengan keputusan Panja Komisi VIII DPR RI bahwa kuota haji harus dibagi menjadi 92%-8%. Yaqut memberikan laporan ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa jemaah yang akan berangkat menjadi 213.320 kuota reguler dan 27.680 kuota haji khusus.

Kuota tersebut merupakan pembagian dari 241.000, hasil akumulasi dari 221.000 kuota dasar dan 20.000 kuota tambahan. Asep menyebut, Gus Alex meminta staf pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus untuk mengumpulkan fee dari PIHK agar penyerapan kuota haji dapat dimaksimalkan.

"Nilai fee disepakati sebesar US$2.000 atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah," ucap Asep.

Kendati demikian, KMA Nomor 1156 Tahun 2023 dihapus dan diganti KMA 130 Tahun 2024. Alasannya adalah KMA 1156 belum mencantumkan MoU antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia terkait pembagian kuota haji menjadi 50%-50%.

Pemungutan fee juga terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2023 sebesar Rp67,5 juta-Rp84,4 juta. Saat itu Indonesia mendapatkan 8.000 kuota haji tambahan. Secara pembagian telah sesuai aturan, yakni 92%-8%. Namun, Gus Alex mengatur agar pemberangkatan jemaah haji berdasarkan usulan PIHK, bukan nomor urut nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berbunyi: Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional," jelas Asep.

Atas perbuatan tersebut, Gus Alex dan Yaqut ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru Yaqut yang ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex akan dipanggil oleh KPK pekan depan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Kamis (12/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Yaqut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Benar, hari ini Kamis (12/3), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 - 2024," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Pemanggilan setelah praperadilan Yaqut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputuskan pada Rabu (11/3/2026). Keputusan ini karena hakim menilai petitum yang disampaikan pihak Yaqut tidak berkekuatan hukum kuat.

Sedangkan barang bukti yang disampaikan pihak termohon, yakni KPK, dinyatakan sah. Dengan keputusan tersebut, status hukum tersangka Yaqut tetap berlaku.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

JAKARTA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengenang sosok almarhum Alex Noerdin. Menurut Setnov, Alex Noerdin merupakan sosok yang mempunyai visi misi luar biasa terhadap daerahnya, yakni Sumatera Selatan (Sumsel).

"Beliau orang yang memang mempunyai visi misi yang luar biasa terhadap daerahnya. Membangun kota, membangun infrastruktur, semua dilakukan dengan baik," kata Setnov usai melayat ke rumah duka eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang bertempat di kediaman putra Alex, Dodi Reza Alex, Jalan Martimbang II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Dia mengenal baik sosok almarhum Alex. Sebab, saat ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Alex Noerdin menjadi Ketua DPD Sumsel.

Ia pun mengaku kehilangan atas berpulangnya Alex Noerdin. Ia pun mengaku sangat menghormati sosok yang dimaksud.

"Beliau sosok-sosok yang luar biasa yang tentunya saya hormat dan bangga. Karena beliau begitu kuat, apalagi pada saat beliau ditahan, beliau tetap gigih untuk memperjuangkan amnestinya," ujarnya.

Diketahui, Alex Noerdin mengembuskan napas terakhirnya pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Ia meninggal di usia 75 tahun. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke Palembang, Sumatera Selatan besok untuk dimakamkan.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie melayat ke rumah duka eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang bertempat di kediaman putra Alex, Dodi Reza Alex, Jalan Martimbang II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Jimly mengenang sosok Alex yang menurutnya pribadi penuh kreativitas.

"Saya baru takziah ini, ikut prihatin ikut berduka gubernur dua periode yang sangat kreatif, terobosannya banyak tapi ya itu lah jadi masalah, terobosan sering menimbulkan masalah," kata Jimly di lokasi.

"Maka dia tergelincir diproses hukum, itu yang tadi saya bilang sebetulnya penjara itu bukan untuk orang yang salah, tapi untuk orang jahat. Nah kalau kategorinya jahat beliau ini bukan orang jahat, cuman dia banyak melakukan terobosan-terobosan," sambungnya.

Ia pun berpesan kepada aparat penegak hukum dan sarjana hukum untuk berpikir ulang dalam menangani tindak pidana. Sebab, kata Jimly, saat ini banyak kebijakan yang dilaporkan sebagai tindak pidana.

Ia kemudian menyinggung perihal kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan dua guru Abdul Muis yang dipecat lantaran membantu guru honorer. Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan atas dua perkara tersebut.

"Jadi kinerja sarjana hukum kita itu evaluasi, jadi saya harapkan mudah-mudahan ini salah satu contoh bagaimana kita menegakkan keadilan secara substantif," ujarnya.

Diketahui, Alex Noerdin mengembuskan napas terakhirnya pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dimakamkan.

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026). Ia meninggal di usia 75 tahun.

Gubernur Sumsel dua periode ini meninggal di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah anaknya, Dodi Reza Alex yang berlokasi di Jalan Martimbang II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, kerabat terus berdatangan di rumah yang didominasi warna putih itu. Beberapa tokoh nasional pun nampak terlihat mendatangi lokasi, di antaranya Jimly Asshiddiqie, Hatta Rajasa, dan Setya Novanto.

Beberapa yang hadir terdengar melantunkan surat yasin dan membaca tahlil untuk almarhum. Di luar rumah, terlihat jejeran karangan bunga menyampaikan turut berdukacita.

Diketahui, Alex Noerdin mengembuskan napas terakhirnya pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dimakamkan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Rencana pemulangan dan pemakaman mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) periode 2008-2018, Alex Noerdin mulai dipersiapkan pihak keluarga.

Juru Bicara Keluarga Besar Alex Noerdin, Okta Alfarisi mengatakan prosesi pemulangan jenazah ke Palembang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/2) pagi.

“Besok pukul 07.00 WIB jenazah akan take off menuju ke Palembang. Rencananya, prosesi pemakaman akan dilaksanakan sebelum waktu Dzuhur,” ujar Okta saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka putra sulung almarhum, Dodi Reza Alex, yang beralamat di Jalan Martimbang II No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setibanya di Palembang, jenazah akan terlebih dahulu disemayamkan di Rumah Merdeka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan para pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir.

“Setelahnya, rencana almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di TPU Kebun Bunga Palembang, Kota Palembang,” kata dia.

Pihak keluarga memastikan seluruh rangkaian prosesi berjalan sesuai rencana dan terbuka bagi masyarakat yang ingin turut mendoakan serta melepas kepergian mantan orang nomor satu di Sumatra Selatan tersebut.

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026). Alex merupakan politikus yang pernah menduduki sejumlah jabatan di eksekutif dan legislatif.

Kabar meninggalnya Alex dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji. "Ya. Informasi yang saya terima begitu," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Namun, Sarmuji belum mengetahui detail informasi wafatnya dan persemayaman Alex. "Lagi menunggu informasi lanjutan," ucap Sarmuji.

Alex yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 9 September 1950, pernah menduduki sejumlah jabatan di eksekutif dan legislatif. Berikut ini beberapa jabatan di eksekutif dan legislatif yang pernah dijabat Alex Noerdin:

1. Bupati Musi Banyuasin (2001-2007).

2. Gubernur Sumatera Selatan (2008-2018).

3. Pimpinan Komisi VII DPR RI (2019-2024). Jabatan sebagai pimpinan Komisi VII DPR berakhir saat dia dirotasi oleh Fraksi Partai Golkar pada Juni 2021.