JAKARTA - Jelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi nasional. Ditjen Bina Adwil menegaskan pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA yang diwakili Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran saat membacakan keynote speech dan paparan dalam rapat koordinasi persiapan menghadiri The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Amran menjelaskan, pembangunan kota cerdas tidak harus meniru daerah maupun negara lain, sebab setiap wilayah memiliki tantangan, kondisi sosial, serta karakteristik yang berbeda. “Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujarnya.

Ditjen Bina Adwil mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.

Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.

Lihat video: Otorita IKN Jalin Kerja Sama 4 Negara Wujudkan IKN Menjadi Smart City



Amran menegaskan, keberhasilan smart city tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui forum ASCN 2026, Indonesia optimistis dapat menghadirkan model pengembangan kota cerdas yang inklusif, adaptif, dan relevan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ASEAN,” katanya.

ACEH - Kegiatan Future Leaders Bootcamp (FLB) resmi dibuka. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelatihan dan Sertifikasi Badan Pekerja Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah).

Kegiatan yang diikuti 26 anak muda Aceh dari berbagai daerah ini menghadirkan berbagai narasumber akademisi Universitas Syiah Kuala, penulis produktif, serta trainer dan public speaker di bidang pengembangan diri dan kepemimpinan Said Muniruddin.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Amana, Kawasan Industri Aceh (KIA), Ladong, Kabupaten Aceh Besar, ini mengusung tema “Mengenal Diri, Menentukan Arah, Mewujudkan Masa Depan.”

Ketua Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah) Syaifullah Muhammad yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan adalah mereka yang telah melalui proses seleksi dari puluhan pendaftar terbaik di seluruh Aceh. Syaifullah menyampaikan pentingnya kehadiran Amanah sebagai wadah pengembangan generasi muda Aceh.

“Pentingnya membangun pola pikir kepemimpinan, komitmen, serta peran aktif generasi muda dalam pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dengan semangat cinta tanah air,“ ucapnya, Senin (20/4/2026).

Syaifullah juga melakukan pertemuan dengan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman. Pertemuan membahas pentingnya perubahan pendekatan dalam menangani persoalan pemuda serta penguatan pembinaan generasi muda di tengah meningkatnya kerentanan sosial.

Syaifullah mengatakan generasi muda Aceh tidak kekurangan potensi, namun masih terbatas dalam ruang pengembangan diri. Energi dan kreativitas yang tidak tersalurkan berpotensi mendorong munculnya perilaku destruktif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mampu mengubah potensi itu menjadi produktivitas dan daya saing. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Mujiburrahman mengungkapkan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Kampus harus bertransformasi menjadi pusat inovasi yang terbuka dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi ruang akademik. Kampus harus hadir sebagai pusat solusi dan kolaborasi bagi generasi muda,” katanya.

Pada pertemuan ini, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi melalui berbagai program konkret, seperti pelatihan berbasis industri kreatif, inkubasi kewirausahaan, serta perluasan jejaring global bagi pemuda Aceh. Selain itu, pembinaan juga diarahkan pada penguatan pola pikir berkembang (growth mindset) guna membentuk generasi muda yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global.

Melalui kolaborasi ini, Amanah dan UIN Ar-Raniry berharap dapat membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk berkembang, sekaligus mengarahkan potensi mereka ke kontribusi nyata bagi daerah maupun tingkat global.

"Langkah ini dinilai penting seiring besarnya bonus demografi di Aceh. Tanpa pengelolaan yang tepat, dominasi penduduk usia muda berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) Mujetahid menilai kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat. Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia.

Sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua FOReTIKA, Mujetahid memandang Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni selalu terbuka terhadap masukan dari berbagai perguruan tinggi kehutanan. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, keterbukaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan konkret yang melibatkan unsur kampus. Mujetahid menjelaskan, Kementerian Kehutanan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi kampus yang belum mendapatkan izin pengelolaan kawasan tersebut.

“Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan,” katanya.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga secara aktif mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terhadap berbagai program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga. “Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama,” lanjutnya.

Mujetahid menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi juga terlihat dalam partisipasi aktif kampus pada acara peluncuran rencana investasi Result Based Contribution (RBC) tahap keempat, serta layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga.

Program ini, menurutnya, membuka kesempatan bagi perguruan tinggi kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat di sektor kehutanan. “Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga melibatkan kalangan akademik dalam sejumlah proses strategis, seperti penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, serta forum Rapat Kerja (Raker), Rakornas, dan monitoring–evaluasi kegiatan kementerian.

“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan,” kata Mujetahid.

Kolaborasi Pendidikan dan Pengembangan SDM

Tidak hanya di level kebijakan, Kementerian Kehutanan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa melalui program Kuliah Forestry Update Course yang digelar untuk perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.

“Kementerian Kehutanan bekerja sama dan memberi support dalam Kuliah Forestry Update Course kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia selama 16 kali pertemuan,” ujar Mujetahid.

Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan wawasan mahasiswa dengan perkembangan terbaru di dunia kehutanan, sekaligus memperkuat jembatan antara teori akademik dan praktik di lapangan.

Menurut Mujetahid, rangkaian inisiatif kolaboratif tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Menteri Kehutanan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Ia menilai capaian ini turut menjelaskan mengapa Raja Juli Antoni masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi.

“Sinergi dengan akademisi bukan hanya memperkaya kebijakan, tapi juga memperkuat legitimasi pembangunan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan,” pungkasnya.