Bisnis.com, MAKASSAR – Pengembang properti PT Ghezz Patombong Perkasa (GPP) memperluas ekspansi portofolio propertinya dengan meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Taman Ria Regency, di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Taman Ria Regency Rochmad Bustari mengungkapkan bahwa kehadiran proyek ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dengan harga yang kompetitif di pasar.

"Keberhasilan tahap sebelumnya menjadi motivasi besar bagi kami untuk kembali menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Kami ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat, terutama kalangan MBR, untuk memiliki rumah sendiri," ujar Rochmad melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Proyek yang membidik segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini berlokasi di Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kesuksesan korporasi dalam memasarkan tahap terdahulu, yakni Taman Ria Estate Tahap I dan II, yang mencatatkan penjualan hingga lebih dari 600 unit.

Dalam mengeksekusi proyek teranyar ini, pengembang menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Cabang Palu guna memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi calon konsumen.

Peluncuran proyek ini mencatatkan respons positif dari pasar. Berdasarkan data internal perusahaan, tercatat sekitar 1.700 peminat telah mendaftar untuk melakukan peninjauan lokasi, dengan sejumlah calon pembeli menyatakan komitmen siap membayar uang muka (down payment/DP).

Momentum peluncuran ini dinilai strategis karena bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pengembang memanfaatkan momentum tersebut dengan merilis stimulus pasar berupa promo uang muka yang sangat miring.

"Hari Kemerdekaan RI, kita harus merdeka dari yang mahal-mahal. Itulah visi kami. Konsumen cukup membayar DP sebesar Rp81.000 dan bisa langsung menerima kunci rumah," kata Rochmad.

Selain sebagai strategi penetrasi pasar, proyek Taman Ria Regency ini juga dirancang untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihak pengembang optimistis skema pembiayaan yang mudah dijangkau akan mempercepat penyerapan backlog perumahan di daerah.

Secara total, Taman Ria Regency diproyeksikan merangkum 239 unit rumah subsidi tipe 36 dengan luas lahan mencapai 96 meter persegi per unit. Dari total target tersebut, pengembang melaporkan sebanyak 87 unit saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi di lapangan.

Dari sisi aksesibilitas, proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang berada di dalam area perkotaan. Lokasi perumahan hanya berjarak sekitar 10 menit menuju Palu Grand Mall serta memiliki konektivitas yang dekat dengan pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik.

Pengembang mematok harga normal unit hunian ini sebesar Rp173 juta. Namun, guna menstimulus daya beli selama masa promo, konsumen disajikan sejumlah insentif tambahan, antara lain DP khusus senilai Rp81.000, bebas biaya akad dan biaya notaris, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bonus fasilitas pemasangan kanopi rumah tanpa biaya tambahan.

Manajemen optimistis kombinasi antara lokasi yang strategis, rekam jejak (track record) perusahaan, serta insentif finansial yang ditawarkan akan mampu mengerek kinerja penjualan Taman Ria Regency di pasar properti Sulawesi Tengah pada kuartal ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Tarif listrik di Singapura naik 17 persen mulai Juli hingga September 2026. Kenaikan juga terjadi pada tarif jaringan gas kota sebesar 7,1 persen.

Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyatakan kenaikan harga tersebut seiring meningkatnya harga gas alam di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung.

Tercatat, harga gas alam meningkat tajam sejak akhir Februari, dan tetap tinggi dari April hingga Juni, yang menyebabkan biaya produksi listrik dan gas kota menanjak.

Hari ini, Selasa (30/6), perusahaan listrik SP Group pun mengumumkan harga listrik rumah tangga pada kuartal III 2026 akan naik sebesar 4,64 sen per kilowatt-jam (kWh) dari kuartal sebelumnya, menjadi 31,91 sen per kWh, sebelum pajak barang dan jasa (PPN).

Adapun tarif listrik secara keseluruhan pada Juli-September, termasuk untuk non-rumah tangga, akan meningkat rata-rata 17,5 persen atau 4,66 sen per kWh, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Dalam pernyataan terpisah, penyedia gas kota City Energy mengatakan tarif gas untuk rumah tangga akan meningkat sebesar 1,56 sen per kWh dari kuartal sebelumnya, menjadi 23,48 sen per kWh, sebelum PPN.

David Broadstock, mitra perusahaan konsultan energi The Lantau Group, mengatakan kepada The Straits Times bahwa kenaikan tarif listrik sudah diprediksi kendati lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Namun, ia mengatakan tarif baru tersebut masuk akal karena cara perhitungan komponen biaya energi, yang merupakan bagian terbesar dari tarif tersebut.

"Saya tidak terkejut bahwa kita melihat kenaikan besar kali ini. Ini konsisten dengan semua yang telah diperingatkan oleh Pemerintah," ujar Broadstock seperti dilansir The Strait Times, Selasa (30/6),

Broadstock menambahkan pasar energi global terus menghadapi ketidakpastian di tengah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran.

SP Group dan City Energy sendiri mengevaluasi tarif listrik dan gas setiap kuartal berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh regulator EMA.

Tarif listrik dan gas dapat berfluktuasi dari kuartal ke kuartal karena harga bahan bakar global yang bergejolak yang didorong oleh faktor geopolitik. Adapun tarif ditentukan berdasarkan harga gas dalam 2½ bulan pertama kuartal sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sudah punya barang incaran di wishlist Blibli tapi masih terus menunda untuk check-out? Mungkin ini waktu yang paling pas bagi Anda untuk segera mengeksekusinya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menghadirkan program spesial BRIDAY yang bisa menjadi solusi cerdas bagi Anda yang ingin berbelanja lebih hemat di akhir bulan Juni hingga awal Juli ini.

Kolaborasi eksklusif antara BRI dan Blibli ini berlangsung tepat pada periode 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Program ini tidak hanya sekadar promo musiman, melainkan sebuah bentuk value added nyata yang dirancang khusus oleh BRI untuk mengapresiasi loyalitas para nasabah yang aktif bertransaksi secara digital di platform e-commerce.

Keuntungan Maksimal bagi Nasabah BRI

Di tengah mobilitas yang tinggi dan kebutuhan yang beragam, transaksi online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat urban, profesional muda, hingga keluarga muda.

Memahami kebutuhan tersebut, program BRIDAY hadir dengan tawaran yang sangat menggiurkan untuk memanjakan kebutuhan harian maupun gaya hidup Anda.

Apa saja keuntungan yang bisa dinikmati? Selama periode 28 Juni hingga 4 Juli 2026, nasabah setia BRI, baik pengguna BRI Kartu Kredit maupun BRI Debit, berkesempatan untuk menikmati diskon hingga Rp 5 juta untuk berbagai transaksi pilihan.

Potongan harga fantastis ini berlaku luas untuk berbagai kategori produk yang sering dicari masyarakat saat ini, di antaranya:

• Gadget & Tablet: Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade perangkat pendukung pekerjaan atau hiburan, ini adalah momen yang tepat.
• Peralatan Elektronik: Lengkapi kebutuhan rumah tangga dengan perangkat elektronik berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
• Sport & Lifestyle: Penuhi hobi olahraga atau kebutuhan gaya hidup Anda dengan penawaran spesial.
• Bliblimart: Belanja kebutuhan harian dapur dan rumah tangga menjadi lebih praktis dan pastinya lebih hemat.
• Kecantikan: Produk perawatan diri favorit kini bisa didapatkan dengan potongan harga menarik.
• Special Selected Brand Deals: Dapatkan penawaran eksklusif dari brand-brand pilihan yang berpartisipasi dalam program ini.

Mengapa Program Ini Begitu Spesial?

Program Blibli BRIDAY dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan lebih hemat dan praktis melalui transaksi online. Keunggulan utama dari program ini adalah inklusivitasnya.

Tidak peduli apakah Anda seorang pengguna BRI Kartu Kredit yang terbiasa dengan fasilitas cicilan, atau pengguna setia BRI Debit yang menyukai pembayaran langsung, keduanya mendapatkan akses yang sama untuk menikmati promo diskon ini.

Selain itu, program ini juga menjadi jawaban bagi Anda yang selama ini menunda pembelian karena menunggu harga yang lebih masuk akal.

Dengan potongan hingga jutaan rupiah, anggaran belanja bulanan Anda tentu akan menjadi lebih efisien. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan barang berkualitas tanpa harus menguras saldo tabungan secara drastis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James T. Riady meminta agar para pengusaha Belarus menanamkan modalnya di Indonesia dengan membangun industri manufaktur.

Hal ini disampaikan James dalam acara Indonesian-Belarusian Business Forum, Selasa (30/6/2026). Menurutnya, negara anggota kawasan Eurasian Economic Union (EAEU) ini telah mengembangkan industri, teknologi pertanian, produksi pupuk, alat berat serta pendidikan sains maupun teknologi dengan pesat.

James menilai kedua negara saling melengkapi. Dengan perkembangan industri yang pesat, Belarus hanya berpopulasi 9 juta orang. Indonesia di sisi lain memiliki populasi 285 juta orang, dengan sumber daya alam yang berlimpah serta banyaknya generasi muda.

"Inilah mengapa saya mendorong Belarus tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar ekspor. Saya mendorong anda untuk melihat Indonesia sebagai rumah kedua bagi anda untuk investasi. Bangun pabrik di sini, transfer teknologi anda, kembangkan manufaktur di sini bermitra dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," tutur James di forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia dan Belarus, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

James menjamin pengusaha Belarus tidak akan kehabisan mitra berusaha di Indonesia. Upaya mengembangkan sektor manufaktur ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Terkait dengan iklim usaha, konglomerat grup Lippo ini turut menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang pro bisnis dan investasi. Apalagi, berbagai kelebihan yang dimiliki Belarus sejalan dengan agenda prioritas nasional Indonesia yaitu pengembangan industri, ketahanan pangan, serta industri penghiliran.

Pemerintah juga disebut terus mendorong upaya pembenahan regulasi berusaha. Dia menyebut hal ini merupakan komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut James, posisi Belarus tak ubahnya saat pertama kali perusahaan-perusahaan Jepang masuk ke Indonesia. Dia mengklaim Jepang turut melokalisasi produksi mereka di Indonesia, serta mengembangkan talenta di dalam negeri dan bermitra dengan dunia usaha setempat.

Apalagi, ujar James, Indonesia merupakan pintu dari pasar Asia Tenggara yang berpopulasi total sekitar 685 juta orang.

"Kini operasi di Indonesia adalah salah satu cerita keberhasilan pertumbuhan Jepang. Mungkin salah satu cerita sukses terbesar di Asia, dan mungkin Belarus bisa menciptakan kesuksesan di Indonesia," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) memperkuat strategi bisnisnya melalui perluasan kegiatan usaha setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (30/6/2026).

Perusahaan mempercepat pengembangan, komersialisasi, dan operasional teknologi keamanan siber berbasis kecerdasan artifisial (AI) sekaligus memperluas model bisnis berbasis perangkat lunak dan pendapatan berulang (recurring revenue).

ITSEC Asia menilai Industri keamanan siber mengalami pergeseran terbesar dalam satu dekade terakhir seiring meningkatnya kompleksitas ancaman digital dan percepatan adopsi AI.

Perubahan tersebut mendorong pelaku industri beralih ke platform yang menggabungkan AI, perangkat lunak, threat intelligence, dan otomatisasi guna menghadirkan perlindungan berkelanjutan.

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan AI menjadi titik balik bagi industri keamanan siber dan mengubah cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. ITSEC meyakini fase berikutnya akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan membangun intellectual property berbasis AI.

“Ke depan, pelanggan tidak hanya membutuhkan mitra yang mampu memberikan layanan keamanan siber, tetapi juga teknologi yang mampu belajar, beradaptasi dan berkembang lebih cepat dibanding ancaman yang terus berubah. Itulah arah yang sedang kami bangun di ITSEC Asia," ujar Patrick, Selasa (30/6/2026).

Melalui persetujuan RUPSLB, ITSEC Asia memperluas ruang lingkup kegiatan usahanya yang mencakup penerbitan perangkat lunak, aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, aktivitas teknologi informasi, pengolahan data, serta perdagangan perangkat lunak dan komputer. Perluasan ini mendukung pengembangan dan komersialisasi berbagai platform internal perusahaan, termasuk IntelliBroń Aman, IntelliBroń Orion, IntelliBroń Threat Intelligence, dan Bronyx AI.

Patrick menambahkan langkah yang disetujui pemegang saham merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan yang telah dipersiapkan selama beberapa tahun terakhir melalui investasi konsisten pada riset dan pengembangan (R&D).

"Persetujuan pemegang saham memberikan fondasi yang lebih kuat bagi kami untuk mempercepat komersialisasi inovasi tersebut, memperluas sumber pendapatan berbasis teknologi dan membawa inovasi keamanan siber dari Indonesia ke pasar regional maupun global," katanya.

Transformasi korporasi ini juga didukung oleh hasil studi kelayakan independen yang menyatakan rencana penambahan kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan.

Studi tersebut memproyeksikan model bisnis berbasis recurring revenue ini mampu menghasilkan rata-rata Gross Profit Margin sebesar 74% dan rata-rata Net Profit Margin sebesar 55% selama periode 2026–2031.

Untuk implementasi awal, perseroan membutuhkan investasi sebesar Rp11 miliiar yang seluruhnya akan didanai dari kas operasional internal perusahaan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Langkah ini diambil guna menjaga disiplin pengelolaan modal emiten.

Mengenai peran teknologi baru ini, Patrick memandang AI bukanlah pengganti posisi manusia dalam ekosistem keamanan siber, melainkan instrumen yang memperkuat kemampuan para profesional di bidangnya.

"Masa depan keamanan siber bukan tentang manusia atau AI, tetapi bagaimana keduanya bekerja bersama untuk membangun ketahanan digital yang lebih kuat," pungkas Patrick.

Bisnis.com, JAKARTA — Catalyst Policy Works menilai draf aturan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih memerlukan sejumlah penyempurnaan substansial pada sektor batas wewenang institusi dan perlindungan privasi industri digital.

Secara umum materi RUU KKS telah memuat kewajiban penyelenggara infrastruktur informasi untuk menjalankan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, tanggap insiden, dan pemulihan, serta memberikan pengaturan khusus bagi Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK). Kendati demikian, muatan regulasi tersebut dinilai rawan melahirkan konsentrasi kewenangan yang berlebihan jika tidak disertai batas mandat yang jelas.

Direktur Eksekutif Wahyudi Djafar mengemukakan keamanan dan ketahanan siber nasional memang membutuhkan lembaga yang kuat, tetapi kekuatan kelembagaan tersebut harus disertai batas mandat, mekanisme akuntabilitas, dan pengawasan yang jelas.

Evaluasi mendalam terhadap naskah kiriman Presiden menunjukkan ketidakpastian hukum masih membayangi pelaku industri akibat draf yang belum eksplisit.

Meski demikian, Djafar tetap mengapresiasi dimulainya pembahasan RUU KKS yang dinilai memiliki arah kebijakan yang tepat karena mengadopsi siklus manajemen keamanan siber modern dari hulu ke hilir.

“Pendekatan ini penting untuk memastikan organisasi tidak hanya bereaksi setelah insiden, tetapi membangun kemampuan pencegahan, deteksi diri, respons, dan pemulihan secara berkelanjutan,” ujar Wahyudi, Selasa (30/6/2026).

Namun, lanjutnya, penguatan operasional tersebut terganjal oleh rumusan struktur birokrasi. Desain kelembagaan masih menjadi titik paling kritis dalam draf regulasi saat ini.

RUU berulang kali merujuk pada “instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketahanan siber”, tetapi belum menetapkan secara tegas status, struktur, independensi, hubungan dengan regulator sektor, batas kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

“Dalam undang-undang payung, isu kelembagaan tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada peraturan pemerintah. Akan tetapi seharusnya diatur secara lebih eksplisit mengenai bentuk kelembagaan, tugas, fungsi, dan wewenangnya,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga melihat terdapat risiko tumpang tindih fungsi mengingat instansi siber diberikan peran luas dari standardisasi, audit, sertifikasi, hingga koordinasi krisis. Kondisi ini berpotensi memicu konflik kepentingan jika fungsi regulator, operator, auditor, dan koordinator digabung tanpa sekat eksternal.

Isu lain yang disoroti adalah kebutuhan jaminan safe harbour bagi pelapor insiden siber agar pelaku industri tidak menyembunyikan serangan digital akibat takut sanksi administratif.

Pagar konstitusional juga diperlukan dalam pemantauan anomali trafik agar tidak berujung pada akses massal terhadap isi komunikasi privat warga negara.

Mencermati substansi materi tersebut, Catalyst Policy Works memberikan tiga rekomendasi utama.

Pertama, RUU perlu menetapkan secara eksplisit Otoritas Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional sebagai badan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan mandat sebagai regulator dan pengawas kepatuhan, bukan lembaga intelijen atau penyidik.

Kedua, RUU dapat mengadopsi model central coordinator with sectoral regulators di mana otoritas nasional menetapkan standar lintas sektor sementara regulator teknis tetap mengawasi sektor masing-masing.

Ketiga, penting memisahkan fungsi regulasi, operasi, audit, sertifikasi, dan penindakan melalui laporan tahunan kepada DPR serta audit independen.

Pada aspek penegakan hukum, skema sanksi dalam RUU KKS harus disusun secara bertingkat dan proporsional mulai dari teguran hingga denda administratif. Pendekatan pidana disarankan tidak menyasar pelanggaran administratif yang tidak disengaja oleh pelaku usaha.

“Ancaman pidana berat hanya layak diterapkan terhadap tindakan dengan akibat serius, mens rea yang jelas, hubungan kausal yang terbukti, dan dampak yang signifikan,” tutur Wahyudi.

Sektor industri membutuhkan kepastian agar iklim investasi teknologi tidak terganggu oleh pasal karet. Oleh karena itu, batasan hukum pidana harus dirumuskan secara rigid guna melindungi komunitas riset keamanan siber domestik.

“Menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium untuk serangan berat terhadap IIK, ransomware, sabotase, dan tindakan yang menimbulkan akibat serius, bukan ditegakkan terhadap kegagalan kepatuhan administratif,” ucap Wahyudi.

Tapanuli Selatan: Menjelang dimulainya pengisian awal (impounding) Bendungan PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW), PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan bendungan dan pengisian awal waduk.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami setiap tahapan proses sekaligus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area proyek.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," kata Arie dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," imbuh Arie.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, Manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, mekanisme keselamatan bendungan, serta menyaksikan penayangan video profil PLTA Batangtoru dan Simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Pengisian waduk dilakukan bertahap

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru juga menjelaskan bahwa seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan secara bertahap selama kurang lebih dua minggu. Selama proses tersebut, debit aliran sungai ke wilayah hilir tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batangtoru.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami area genangan dan dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

PT NSHE meyakini bahwa keberhasilan proses impounding tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis bendungan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keselamatan, dan kolaborasi bersama pemerintah serta masyarakat agar setiap tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi penyediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim hukum PT MNC Asia Holding Tbk mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dan meminta untuk mengawasi jalannya persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kejanggalan dalam proses dan putusan persidangan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait sengketa jual beli Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Pengawasan KY dan MK dianggap krusial guna memastikan integritas dan independensi hakim dalam memutus sidang banding atas perselisihan NCD antara MNC Asia Holding dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Anggota Tim Hukum MNC Asia Holding Belliandry Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif dengan menyurati Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas.

"Kita dari awal sudah melihat memang di (putusan) tingkat pertama, di PN Pusat itu, banyak kejanggalan dari putusan yang dihasilkan. Jadi, kita minta KY juga memonitor perkara ini. Dari tim tergugat juga sudah bersurat ke KY, ke MA, ke Badan Pengawasan," kata Rudy, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pengawasan ketat di tingkat banding diperlukan agar preseden di tingkat pertama tidak terulang. Ia membeberkan dua poin utama yang dianggapnya sebagai kejanggalan dalam putusan hakim dan dinilai sangat merugikan kliennya.

Pertama, terkait penolakan bukti utama berupa surat komunikasi antara CMNP dan Unibank. Majelis hakim tingkat pertama menolak bukti tersebut dengan alasan hanya berupa fotokopi, padahal bukti yang sama pernah diakui dalam perkara CMNP sebelumnya.

"Nah, jadi aneh ya kalau itu dulu buktinya diakui, sekarang kita ajukan. Kita nggak mungkin punya aslinya, karena itu surat CMNP ke Unibank," ujarnya.

Yang lebih mengecewakan lagi, kata dia, bukti-bukti fotokopi yang diajukan CMNP justru dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kedua, tim hukum menyoroti adanya dokumen internal CMNP yang justru kontradiktif dengan gugatan mereka saat ini.

Dalam dokumen tersebut, CMNP secara tertulis mengakui transaksi jual beli dan menyatakan tidak bisa menagih lagi. Namun, fakta materiil ini justru diabaikan oleh majelis hakim di tingkat pertama.

Dengan adanya pengawasan dari KY dan MA, tim hukum MNC Asia berharap Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek formil tetapi juga aspek materiil.

"Harapannya, di tingkat banding, majelis hakim bisa melihat tidak hanya formilnya ya, tapi juga secara material. Aspek-aspek kejanggalan itu kenapa bisa terjadi," tuturnya.

Rudy menegaskan bahwa permohonan pengawasan ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, melainkan upaya bersama untuk menjaga muruah pengadilan dari potensi intervensi dari pihak luar.

"Jadi, di satu sisi kita yakin hakimnya berintegritas, hakimnya juga bersih, tapi di sisi lain kami harap KY dan MA mengawasi sidang banding ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut momen liburan sekolah, The Sunan Hotel Solo menghadirkan rangkaian program bertajuk “Holiday is Coming, Liburan di Solo, Liburan di Sunan”. Berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif telah dipersiapkan untuk memberikan pengalaman liburan bagi anak-anak maupun keluarga selama bulan Juli 2026.

Selama periode liburan, para tamu dapat menikmati Kids Pool Fun Day setiap hari di area kolam renang, menghadirkan suasana bermain air yang aman dan menyenangkan bagi si kecil. Sementara itu, saat sarapan di Narendra Restaurant, anak-anak juga dapat menikmati Kids Corner in Breakfast setiap pagi dengan pilihan menu dan area yang dirancang khusus untuk keluarga.

Keseruan berlanjut dengan berbagai aktivitas spesial yang telah dijadwalkan, di antaranya Breakfast with Superhero pada Sabtu, 27 Juni & 4 Juli 2026 di Narendra Restaurant, menghadirkan karakter superhero favorit yang menemani momen sarapan keluarga.

Ada pula program Mini Burger Creation Live Instagram 1 Juli 2026 yang disiarkan langsung melalui sesi Live Instagram yang mengajak anak-anak berkreasi membuat mini burger.

Clay-Tastic Painting dijadwalkan pada 6–7 Juli 2026, aktivitas kreatif melukis dengan media clay untuk mengembangkan imajinasi anak. Menyusul berikutnya ada acara Kids Cooking & Barista Class pada 8 Juli 2026, kelas memasak dan meracik minuman yang dikemas secara interaktif dan edukatif.

Holiday Book & Coffee Talk bersama Solo Book Party akan digelar pada 11 Juli 2026, menghadirkan kegiatan membaca, berbagi inspirasi, dan diskusi santai yang dapat dinikmati oleh keluarga maupun komunitas pecinta buku.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman menginap yang lebih berkesan selama musim liburan.

"Kami ingin menjadikan The Sunan Hotel Solo sebagai destinasi liburan keluarga yang tidak hanya nyaman untuk menginap, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, kreatif, dan edukatif bagi anak-anak. Melalui berbagai aktivitas ini, kami berharap setiap keluarga dapat menciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama kami,” ujarnya.