JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore tadi.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, terdiri atas sembilan orang di Kuansing dan satu orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara yakni Pengadilan Negeri Kuansing.

Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

KPK masih mencari keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain. Keduanya diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi.

Menurut Budi, hingga saat ini tim penyidik KPK belum mengetahui lokasi keduanya. Untuk itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Riau guna melakukan pencarian. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

KPK berencana mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta langkah penahanan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (1/7/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap delapan saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman pada Rabu (10/6/2026).

Saksi yang dipanggil di antaranya Kepala Satpol PP Rochman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Buddy Haryanto. "Pemeriksaan dilakukan di Polresta Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Saksi lainnya yaitu, Hamzah Syafroedin selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Luhur Satrio Muchsin selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, Sumbowo selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Ferry Adhi Dharma selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; dan Budi Santosa selaku Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah. Belum ada informasi terkait kehadiran saksi tersebut. Termasuk keterangan apa yang akan digali belum diungkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Syamsul ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD).

Lihat video: Konferensi Pers KPK: Kronologi Tangkap Tangan Bupati Cilacap



Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Sabtu 14 Maret 2026.

Dalam konstruksinya Asep mengungkapkan, Syamsul memerintahkan Sadmoko untuk mengumpulkan uang kepada perangkat daerah setempat guna kebutuhan tunjangan hari raya (THR) untuk pribadi dan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cilacap.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Di balik angka itu, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek" pada 13 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).

Forum ini menghadirkan lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menegaskan, lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.

"Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan," katanya, Kamis (28/5/2026).

Kondisi lapangan memang mencerminkan urgensi itu. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai dari APBD DKI Jakarta, sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah turut menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan integrasi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. "Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, yang diwakili Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan.

Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek.

Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang mengatakan, ITDP Indonesia memandang forum ini sebagai langkah awal dari proses yang lebih panjang. "Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek," katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan.

"Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan," ujarnya.

Urgensi pemodelan tersebut semakin nyata ketika melihat temuan-temuan yang muncul dari diskusi kelompok. FGD berlangsung dalam tujuh kelompok yang membahas tiga tema utama: regulasi dan kepemimpinan di kawasan aglomerasi, fiskal dan skema subsidi, serta pengelolaan aset lintas provinsi.

Hambatan terbesar yang teridentifikasi bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta fragmentasi pengelolaan aset yang menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Para peserta sepakat bahwa dibutuhkan formula pembagian beban fiskal yang adil dan berbasis data — bukan hanya berdasarkan panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing wilayah.

Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) dinilai strategis sebagai fondasi data untuk menghitung kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.

Diskusi juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggaraan layanan yang melampaui batas administratif.

Para peserta menekankan bahwa kelembagaan ini perlu hadir bukan sebagai pengganti operator eksisting, melainkan sebagai wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh daerah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang akan berlanjut dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan dari forum, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek yang direncanakan sebagai persembahan bagi peringatan 500 tahun Jakarta.

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menyiapkan sejumlah program unggulan dalam upaya peningkatan SDM ketenagakerjaan salah satunya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Salah satu program yang terus kita tingkatkan yakni pelatihan-pelatihan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi di Serang, Rabu.

Ia mengatakan tahun 2026 Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi berjumlah sekitar 600 orang untuk program provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo.

Pelatihan tersebut di antaranya kejuruan teknis mesin bubut/CNC, las (SMAW/GMAW), listrik, otomotif (motor/mobil), IT, menjahit, hingga tata rias

Septo mengatakan, Disnakertrans telah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Desk Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 terkait program unggulan.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas antar perangkat daerah demi mewujudkan pembangunan Provinsi Banten yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Septo mengatakan bahwa Disnakertrans berkomitmen untuk terus mendorong program-program unggulan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi agar selaras dengan visi pembangunan daerah tahun 2027, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten.

"Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," kata Septo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta agar dua indikator utama bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Banten dapat dipenuhi. Yakni terkait peningkatan serapan tenaga kerja terlatih dan peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai norma dan ketentuan. Keduanya menjadi indikator strategis yang bersifat krusial untuk peningkatan mutu tenaga kerja.

“Ada dua indikator utama yang harus dicapai Disnakertrans, yaitu meningkatkan serapan tenaga kerja terlatih di pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang berlaku,” kata Deden Apriandhi di Forum OPD Disnakertrans Provinsi Banten.

Deden mengatakan, dua indikator itu menjadi amanat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Meski terlihat sederhana, tantangan dalam pencapaiannya membutuhkan komitmen berbagai pihak. Terutama menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang berkembang, turut mempengaruhi pencapaian target dua indikator tersebut.

"Sehingga, kami mengharapkan ada masukan dan saran dalam forum ini, agar kedua indikator itu bisa dicapai," katanya.

Di satu sisi, potensi Provinsi Banten terhadap sektor investasi, harus mampu ditangkap dengan baik. Khususnya dalam upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banten.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua agar pemerintah daerah bisa lebih banyak membuka peluang kerja,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, Deden mendorong beberapa langkah strategis sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Termasuk penguatan komunikasi dengan para investor yang akan menanamkan modal di Provinsi Banten.

Terkait pengembangan SDM, ia juga menyampaikan pentingnya konsep "link and match" antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Koordinasi dengan SMK serta optimalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) harus terintegrasi agar peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Penyesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja itu penting. Link and match antara sekolah-sekolah dengan perusahaan harus berjalan agar lulusan siap terserap,” kata Deden.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK,

Serang (ANTARA) - Bank Banten mencatatkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan sepanjang tahun buku 2025 dengan capaian aset di atas Rp10 triliun atas capaian tersebut, manajemen optimistis membidik laba bersih sebesar Rp75 miliar pada tahun 2026.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, di Serang, Selasa, mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tahun 2025 mencakup seluruh lini keuangan dengan pertumbuhan rata-rata di atas 30 persen dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Bank Banten mencatatkan total aset menembus angka di atas Rp10 triliun, kredit yang diberikan mencapai Rp5,07 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebesar Rp6,42 triliun. Kualitas kredit perbaikan signifikan pada rasio Gross Non-Performing Loan (NPL) yang kini berada di bawah 5 persen.

"Keikutsertaan kabupaten dan kota dalam mempercayakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Bank Banten memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kinerja, terutama pada penyaluran kredit ASN dan PPPK," jelasnya usai RUPST dan Public Expose.

Memasuki tahun 2026, Busthami optimistis kinerja perseroan akan semakin solid seiring bertambahnya jumlah kabupaten dan kota yang bekerja sama dalam pengelolaan RKUD. Pihaknya memproyeksikan tambahan potensi pengelolaan kredit mencapai hampir Rp3 triliun.

"Sesuai rencana bisnis bank tahun 2026, proyeksi laba bersih kami di akhir tahun adalah Rp75 miliar. Namun, kami berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai di atas target tersebut," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Banten telah menyiapkan sejumlah strategi utama, di antaranya yakni melakukan akselerasi digital pengembangan produk dan layanan digital sebagai suatu keniscayaan perbankan modern.

Serta efisiensi operasional, perbaikan proses bisnis, pengelolaan biaya yang lebih ketat dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan produktif.

"Dengan penguatan sinergi daerah dan transformasi digital, Bank Banten berkomitmen untuk terus berbenah guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa Banten harus terus meningkatkan produktivitas ekonomi dari tahun ke tahun.

Ia berharap Bank Banten menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Apa yang dicapai di 2025 adalah sesuatu yang baik. Harapannya Banten memang harus bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Saat ini sudah ada empat daerah yakni Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang yang bergabung RKUD. Ini akan terus kita upayakan agar daerah lain juga berkontribusi," ujar Deden.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap data terbaru terkait insiden baku tembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Natalius menyebut jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka, termasuk anak-anak.

“Setelah dirangkumkan, maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurut Pigai, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga tim di lapangan. Namun angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring pendalaman fakta.

Pigai menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 14 April 2026 itu harus segera diungkap secara terang benderang. Pigai bahkan menyebut masyarakat di lokasi sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan.

“Peristiwa terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, masyarakat di lokasi juga tahu. Jadi tidak usah bermain opini,” tegasnya.

Pigai mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengakui dan menjalani proses hukum. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata dunia. Selain itu, Natalius Pigai juga menegaskan pemerintah akan mengambil alih penanganan kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pigai secara terbuka menyatakan tidak ingin lembaga lain seperti Komnas HAM, LSM, atau civil society mendahului proses investigasi. “Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama, atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan lebih dulu,” katanya.

Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA



Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.

“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.

Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.

“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini, ditunjukan sejumlah bukti yang secara gamblang memperlihatkan bahwasanya KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI, seperti isu yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini.

“Bahkan, diperoleh fakta menarik, di mana sesama anggota KKB saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, terkait tragedi berdarah tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, terdapat 2 peristiwa berbeda di 14 April 2026. Peristiwa pertama terjadi di Desa Kembru, di mana personel TNI diserang terlebih dahulu oleh KKB. Meski demikian TNI berhasil melumpuhan 4 anggota mereka berikut barang bukti berupa senjata rakitan dengan berbagai jenis amunisi, busur, parang, kampak, alat komunikasi serta bendera opm.

Peristiwa kedua berlokasi di Desa Jigiunggi Minika yang berjarak 7 kilometer dari lokasi pertama, di mana personel TNI menerima laporan seorang anak kecil yang luka tembak, dan hingga saat ini kejadian tersebut masih dalam pendalaman untuk memastikan siapa pelaku penembakan sebenarnya.

Nemu Tabuni mengajak KKB untuk bersama-sama menjaga masyarakat agar hidup damai, sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan papua, dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Mewakili pemkab dan masyarakat Puncak Provinsi Papua Tengah, Nemu Tabuni mengingatkan KKB bahwasanya korban kekerasan sejatinya adalah keluarga mereka sendiri, dan meminta kelompok kriminal tersebut untuk memghentikan seluruh aksi kekerasan di Tanah Papua.

KALTIM - Tiga Sekretaris Daerah (Sekda) peraih Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 mengikuti pembelajaran keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Mereka adalah Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi, dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Kegiatan ini difasilitasi oleh perusahaan keamanan siber LSWare dan didampingi Ketua Askompsi Muhammad Faisal. “Selain pembelajaran klasikal secara penuh, peserta juga akan mengunjungi Korea Internet & Security Agency (KISA) untuk melihat langsung sistem keamanan siber yang diterapkan di Korea Selatan,” ujar Faisal, Kamis (16/4/2026).

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi langsung dari sejumlah pakar keamanan siber internasional. Di antaranya Kim Hyun Soo dari R&D Team Leader LSWare, Elijah dari Assistant Manager, Hwang Jin Soon dari Regional Manager Axgate, Chung Dong Hae dari Global Business Director WaterWall Systems, Jason Lee dari Global Business Leader PioLink, serta Jae Ho Jeong dari Assistant Team Leader Everyzone.

Faisal menegaskan, pembelajaran ini sangat penting bagi pimpinan daerah, khususnya Sekda, dalam memperkuat pemahaman dan pola pikir digital guna mendorong percepatan transformasi digital di pemerintahan.

“Sekda ibarat dirigen dalam orkestrasi pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang keamanan informasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan digital,” jelas Faisal yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim.

Para peserta pun mengaku mendapatkan banyak wawasan baru. Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati menyampaikan apresiasi atas kesempatan tersebut. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kami tentang keamanan siber,” ujarnya.

Lihat video: Pakar Keamanan Siber: Presiden Perlu Bentuk Lembaga Perlindungan Data



Senada, Sekda Kaltim Sri Wahyuni yang meraih peringkat pertama ADLGA 2025 kategori provinsi. Ia menilai materi yang diberikan sangat komprehensif dan layak diperluas ke lebih banyak pejabat daerah di Indonesia.

“Pengetahuan ini sangat penting dan sebaiknya bisa dibagikan lebih luas, misalnya melalui pola hybrid,” ungkapnya.

Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi menyebut pengalaman ini sangat inspiratif. “Luar biasa, sangat menginspirasi,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari apresiasi bagi pemenang ADLGA 2025, di mana seluruh biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung olehLSWare. Diharapkan, pengalaman ini dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di daerah sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah menghadapi tantangan keamanan siber di era digital.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pj Sekda Pati Riyoso sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo pada Senin (13/4/2026). Dalam perkara ini, KPK menggeledah rumah yang bersangkutan.

"Hari ini Senin (13/4/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap satu saksi lain yakni Hindarto selaku pihak swasta. Kendati begitu, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan keduanya. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

KPK menggeledah rumah mantan Pj Sekda Pati Riyoso, Jumat (27/2/2026). "Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan mantan Pj Sekda Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara ini.

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda). Penunjukan ini diputuskan melalui keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT MRT Jakarta tentang perubahan susunan dewan komisaris tetang tertanggal 10 Maret 2026.

"Turut diputuskan pengangkatan: Sdr. Uus Kuswanto sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan," tulis akun instagram, @mrtjkt, Kamis (2/4/2026).

Dalam keputusan tersebut, juga memuat pemberhentian dengan hormat kepada Dodik Wijanarko yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT MRT Jakarta (Perseroda).

Atas pemberhentian itu, manajemen MRT Jakarta menyampaikan apresiasi atas pengabdian serta kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan.

Adapun dengan pengangkatan baru Uus, maka susunan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama: Heru Budi Hartono

- Komisaris Independen: Sudarmanto

- Komisaris: Deni Surjantoro

- Komisaris: Uus Kuswanto

- Komisaris: Ahmad Yani

Perubahan susunan Dewan Komisaris ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pembentukan holding badan usaha milik daerah (BUMD) Jabar, Sanggabuana Holding resmi berdiri paling lambat Agustus 2026, untuk mengonsolidasikan aset dan memperkuat struktur investasi daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan langkah besar ini telah melalui uji kelaikan (feasibility study) bersama tim ahli dari Burhanuddin Abdullah Center (BA Center) dan juga telah dinyatakan laik oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Hasilnya, secara kajian dinyatakan feasible untuk dibentuk," ujar Herman di Gedung Sate Bandung, Jabar, Rabu.

Tapi, dalam skema ini, Herman memastikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tidak akan dilebur ke dalam holding.

Keputusan ini diambil mengingat status BJB sebagai bank sistemik dan perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek.

"BJB tidak masuk holding karena merupakan bank sistemik dan sudah menjadi perusahaan terbuka (IPO), sehingga mekanismenya berbeda," kata Herman.

Tahap awal konsolidasi ini, akan difokuskan pada sembilan BUMD sektor nonkeuangan.

Sementara itu, untuk 28 BUMD sektor keuangan lainnya, Pemprov Jabar masih melakukan konsultasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah pembentukan holding ini, merupakan jawaban atas evaluasi internal Pemprov Jabar yang menemukan kelemahan pada aspek analisis investasi dan optimalisasi aset di sejumlah perusahaan daerah.

Guna memayungi kebijakan ini, Pemprov Jabar akan segera mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Jawa Barat, yakni Raperda Pembentukan Holding dan Raperda Penyertaan Modal.

"Keputusan akhir tentu berada di tangan Gubernur dan DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Prinsip kami, lebih cepat lebih baik, tetapi tetap taat aturan," tutur Herman.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid . Hal itu dilakukan tim penyidik KPK saat memeriksa 16 saksi yang dua di antaranya merupakan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekda Riau Syahrial Abdi, Rabu (11/2/2026).

"Penyidik juga mendalami aliran uang terkait peristiwa tertangkap tangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut juga didalami perihal perencanaan dan proses pergeseran anggaran. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau.

Selain dua orang tersebut, saksi lainnya yaitu Marjani selaku ADC Gubernur Riau Februari 2025-saat ini, Ade Agus Hartanto selaku Bupati Indragiri Hulu, Purnama Irawansyah selaku Plt Kepala Bappeda Riau, Hatta Said selaku swasta, Tata Maulana selaku swasta (TA Gubernur Riau), Khairil Anwar selaku Ka UPT I, dan Thomas Larfo selaku ASN Pemprov Riau.

Selanjutnya, Fauzan Kurniawan selaku swasta, Ferry Yunanda selaku Sekdis PUPR Riau, Ardi Irfandi selaku Ka UPT Wil II Dinas PUPR Riau (ex), Eri Ikhsan selaku Ka UPT Wilayah III Dinas PUPRPKPP Riau, Ludfi Hardi selaku Ka UPT Wilayah IV Dinas PUPRPKPP Riau, Basharuddin selaku Ka UPT Wilayah V Dinas PUPRPKPP Riau, serta Rio Andriadi Putra selaku Ka UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Riau.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.