Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkap strategi di tengah lonjakan target setoran pajak Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026.

Untuk diketahui, pemerintah membukukan penerimaan pajak sepanjang 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Reallisasi itu hanya 87,6% dari target yang ditetapkan APBN.

Pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perekonomian nasional dan juga global tengah berada dalam kondisi menantang baik 2025 maupun 2026.

"Kita insyaallah di tahun 2026 membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realized revenue tahun 2025. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan kami harus, selain memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi dan juga perekonomian, kami juga harus memperkuat sumber daya manusia," terang Bimo, dikutip Rabu (28/1/2026).

Bimo mengakui tantangan tidak hanya berada berasal dari faktor perekonomian nasional maupun global. Ada tantangan juga yang muncul bahkan dari internal DJP, seperti salah satunya penetapan tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari segi kinerja penerimaan tahun lalu, Bimo memaparkan bahwa tingginya restitusi atau pengembalian pajak cukup tinggi. Sebagai informasi, senilai Rp361,2 triliun penerimaan dikembalikan (refund) ke wajib pajak (WP) dalam bentuk restitusi. Nilainya meningkat 39,5% dari restitusi 2024 yaitu Rp265,7 triliun.

"Ada sekitar kenaikan akumulatif year-on-year 35,9% di sini, refund yang kami kembalikan ke dunia bisnis. Kami kembalikan ke wajib pajak untuk mengakselerasi growth business-nya, untuk menambah cashflow operating business-nya termasuk juga untuk mendorong demand dari masyarakat," tutur Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk itu, terang Bimo, pemerintah ke depan memiliki PR untuk memperbaiki ekonomi domestik salah satunya permintaan masyarakat. Dengan begitu, hal tersebut bisa memengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu, otoritas pajak turut melakukan ekstensifikasi dengan memungut pajak transaksi digital. Sejauh ini, terangnya, sudah ada 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah ditunjuk untuk memungut pajak transaksi digital.

Beberapa metode lain yang akan digunakan adalah implementasi pajak minimum global 15% sampai 22% terhadap perusahaan asing di Indonesia beromzet 750 juta euro per tahun, penguatan sistem Coretax, serta kerja sama antarinstansi.

Pada sisi kerja sama instansi, Bimo mencontohkan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) untuk mengawasi kepatuhan perpajakan dari data kepemilikan manfaat (beneficial ownership), maupun di sektor pertambangan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

"Kami kerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba, kami sepakat di tahun 2025 kami dorong semua pemohon RKAB [Rencana Kerja dan Anggaran Biaya] untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar tunggakannya dan segala macam," terang Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar tajam ke 4,4% terhadap PDB akibat penerimaan pajak yang memburuk.

Misbakhun mengaku sudah melakukan simulasi realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2025 dan pengaruhnya terhadap defisit fiskal. Dia masih memakai data acuan laporan semester I/2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.

Hasilnya, jika penerimaan perpajakan mencapai Rp2.241,82 pada akhir tahun atau setara 90% dari target (Rp2.490,91 triliun) maka defisit APBN 2025 akan mencapai 3,39% terhadap PDB.

Sementara jika penerimaan perpajakan sebesar Rp2.241,82 triliun pada akhir tahun atau setara 85% dari target maka defisit bisa mencapai 3,92%. Lebih buruk lagi, jika penerimaan perpajakan Rp1.992,73 triliun pada akhir tahun atau hanya setara 80% dari target maka defisit melebar ke 4,44% dari PDB.

"Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2% [per akhir Oktober 2025]. Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit," ujar Misbakhun dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sebagai catatan, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. Artinya, jika defisit melebar ke 3,39% atau 3,92% atau bahkan 4,44% seperti simulasi Misbakhun maka pemerintah akan melanggar UU.

Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Partai Golkar itu meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto terkait taktik hingga langkah konsolidasi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak, baik upaya ekstra maupun rutin.

"Saya menyadari Pak Bimo adalah salah satu generasi baru di Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan pemikiran-pemikiran segarnya itu bisa memberikan visi baru, arahan baru, dan kemimpinan yang baru, untuk membawa leadership-nya Pak Bimo itu menjadi inspirasi bagi semua anak buah Bapak," katanya.

Komisi XI DPR, sambung Misbakhun, siap memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah Bimo memperbaiki penerimaan pajak.

Sementara dalam perkembangan terbaru per akhir Oktober 2025, APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,02% terhadap PDB.

Pemerintah sendiri mendesain defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

Strategi DJP

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum.

Dalam paparannya, Direktur cs9xfuwr Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Dari sisi jenisnya, Bimo merincikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp759,36 triliun hingga Oktober dan diproyeksikan mencapai Rp987,52 triliun pada akhir tahun. Sementara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) mengumpulkan Rp556,61 triliun dan ditargetkan Rp895,91 triliun.

Selain itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) mencatatkan realisasi Rp22,84 triliun, pajak lainnya Rp99,86 triliun, dan PPh Migas Rp20,35 triliun. DJP memperkirakan tiga pos terakhir tersebut masing-masing menutup tahun pada Rp30,08 triliun, Rp109,33 triliun, dan Rp54,08 triliun.

Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

"Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera]," lanjut Bimo.

Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek penerimaan pajak hingga akhir 2025 dinilai semakin suram, setelah realisasi hingga Oktober baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2% terhadap outlook yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun).

Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pencapaian tersebut membuat peluang menembus outlook pada akhir tahun menjadi semakin kecil meski otoritas pajak menyiapkan langkah ekstra.

Fajry menjelaskan bahwa capaian yang selama ini dirujuk pemerintah yakni outlook APBN, sebenarnya lebih rendah dari capaian terhadap target penerimaan pajak. Dia mencatat realisasi Rp1.459,03 triliun baru setara 66,64% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun (Rp2.189,3 triliun).

Dia pun mengaku CITA sudah melakukan perhitungan dengan beberapa skenario. Dalam berbagai skenario, hasil terburuk yakni realisasi penerimaan pajak hanya setara 81% dari target APBN 2025.

"Ketika skenario realisasi akhir tahun 81%, proyeksi kita untuk Oktober hanya sebesar 64,5%, tidak jauh berbeda dengan realisasi pemerintah yang 66,64%. Kalau terus seperti ini realisasi penerimaan masih belum tembus 84% dari target," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia menilai tambahan penerimaan dari strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)—mulai dari penguatan pertukaran data DJP-Bea Cukai hingga percepatan audit dan penegakan hukum menjelang Desember—tidak akan mampu mendongkrak penerimaan secara signifikan dalam jangka pendek.

"Sinergi DJP dan DJBC itukan sudah dilakukan sedari awal, bahkan kalau tak salah sudah masuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Sedangkan penegakan hukum, itukan memerlukan waktu, Ada prosesnya. Dia bukanlah solusi jangka pendek dan kalau kita lihat data penerimaan dari gakkum [penegakan hukum] itu berapa sih?" jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, dia menyebut pemerintah kemungkinan kembali mengandalkan pola klasik penarikan penerimaan pada akhir tahun, yang kerap dilakukan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Fajry menegaskan bahwa tanpa perbaikan struktural dan strategi yang lebih kuat, tekanan penerimaan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. "Saya hanya bisa menyemangati dari jauh. Intinya, kinerja penerimaan pajak masih suram,” katanya.