Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali melaksanakan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air.

Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 purna PMI di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduliyang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha (business plan), manajemen usaha(produksi, pemasaran, dan keuangan), penguatan mental dan motivasi kewirausahaan, serta pendampingan bisnis pasca pelatihan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan bahwa program pemberdayaan purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi, baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan purna migran dalam mengembangkan usaha, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pendampingan bisnis secara intensif guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih optimal, berdaya saing serta berkelanjutan.

"Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus berkontribusi secara aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," jelas Dhanny.

Sebagai informasi, berdasarkan data penempatan PMI pada Desember2025 dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah asal PMI terbesar di Indonesia dengan proporsi sekitar 21,93 persen dari total nasional dan menunjukkan tren peningkatan.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima besar daerahasal PMI atau berkontribusi 4,02 persen, dengan peningkatan jumlah dari767 menjadi 886 orang atau naik 15,51 persen pada 2025.

"Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah prioritas dalam upaya pemberdayaan purna migran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta ketahanan ekonomi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif yang mereka kelola, serta membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan di dalam negeri," imbuh Dhanny.

Di lain pihak, Tanipa, salah satu purna PMI asal Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan BRI memberikan manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Sebelumnya, Tanipa bekerja di Hong Kong, Bahrain, dan Singapura.

Program pemberdayaan purna PMI bagi Tanipa tidak hanya membekali peserta dengan materi mengenai validasi bisnis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, termasuk cara mengelola keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan purna PMI dalam mengembangkan usaha. Saya berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan oleh BRI agar semakin banyak purna PMI yang merasakan manfaat positif dari program tersebut," kata Tanipa.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Desa Sehat Bebas Stunting.

Program berskala lokal tersebut menyasar empat wilayah utama. Kawasan tersebut meliputi Desa Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program BNI Berbagi yang dijalankan bersama Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Puskesmas Sukamanah. Program difokuskan pada peningkatan gizi dan edukasi kesehatan bagi kelompok yang rentan mengalami masalah gizi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan program ini menjadi wujud kontribusi perseroan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

"Program Desa Sehat Bebas Stunting ini merupakan wujud kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6).

Dalam pelaksanaannya, BNI memberikan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada 65 anak berisiko stunting selama 52 hari berturut-turut. Perseroan juga menyalurkan Paket Nutrisi bagi 12 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 60 hari berturut-turut.

Program ini turut mencakup pemberian nutrisi dan tablet tambah darah kepada 50 remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Seluruh rangkaian intervensi berlangsung selama tiga bulan dengan pendampingan dan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Okki menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena stunting dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

"Program ini menjadi bagian dari komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," imbuh dia.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi program karena masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat 24,1%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Selain pemenuhan gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan keluarga. Program ini juga memperkuat peran posyandu serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

BNI menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kondisi penerima manfaat.

"Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas," ujar Okki.

BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, menurut BNI, perlu dimulai sejak usia dini.

Melalui Program BNI Berbagi, perseroan berkomitmen menghadirkan program sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memperpanjang waktu pengisian data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026).

Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi murid untuk mengikuti PCMB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, hingga Selasa (9/6/2026) pukul 21.00 WIB, masih ada murid yang belum mengisi data PCMB.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua anak lulusan SMP dan MTs serta Paket B untuk mengikuti pemetaan calon murid baru melalui perpanjangan waktu hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Pada tahap ini, murid memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan.

"Dengan perpanjangan waktu ini, semakin banyak murid yang dapat mengikuti proses pemetaan dan memperoleh akses pendidikan jenjang menengah," ujar Purwanto, Selasa (9/6/2026).

Setelah mengisi data PCMB, selanjutnya tahap pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6/2026) pukul 14.00 WIB.

Usai pengumuman PCMB, murid yang belum diterima di sekolah mana pun jangan khawatir karena akan dilaksanakan SPMB tahap 1 dan 2. Murid bisa memilih sekolah yang memiliki kuota belum terisi.

Pendaftaran SPMB tahap 1 dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 19 Juni 2026. Adapun, pengumuman SPMB tahap 1 akan dilaksanakan pada 25 Juni 2026.

Apabila tetap masih ada juga murid yang belum mendapatkan sekolah, maka bisa mendaftar ke SPMB tahap 2 yang dimulai pada 30 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026. Pengumuman SPMB tahap 2 akan berlangsung pada 10 Juli 2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengubah nama Jawa Barat. Dia membantah rumor yang beredar.

Dia juga mengevaluasi rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar keliling di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Lelaki yang akrab disapa KDM membantah adanya tudingan jika Milangkala Tatar Sunda ini ke depannya akan mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

“Tidak ada itu, tidak ada, Jawa Barat tetap Jawa Barat,” kata Dedi Senin (18/5/2026).

Dedi menyebut tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jutaan warga yang hadir selama rangkaian acara berlangsung di berbagai daerah.

“Spirit masyarakat Jawa Barat sangat kuat. Ukurannya bisa dilihat dari kehadiran masyarakat untuk menyambut. Kalau dikalkulasikan, sudah jutaan orang dari seluruh perjalanan keliling ini,” katanya,

Selain tingginya partisipasi warga, pihaknya menilai kegiatan tersebut juga mendorong perputaran ekonomi daerah. Dia mencontohkan tingkat hunian hotel yang meningkat selama agenda berlangsung.

“Dari sisi ekonomi memberikan implikasi yang cukup kuat. Coba lihat hotel-hotel penuh, kunjungan ke Jawa Barat meningkat, dan beberapa daerah mulai tampak bersih,” katanya.

Menurutnya, rangkaian Milangkala Tatar Sunda menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jawa Barat. Karena itu, ia menilai ada banyak catatan yang harus diperbaiki ke depan.Dedi meminta seluruh daerah di Jawa Barat mulai memperkuat penataan kawasan, kebersihan lingkungan, hingga estetika kota agar memiliki identitas yang kuat.

“Ke depan seluruh daerah harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, branding dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat,” ungkapnya.

Salah satu sorotan diberikan KDM—panggilan akrabnya terhadap kawasan keraton di Cirebon. Menurutnya, bangunan-bangunan baru di sekitar kawasan keraton saat ini belum selaras dengan karakter budaya yang ada.

Dia menilai kondisi tersebut membuat potensi wisata budaya belum tergarap maksimal.

“Keraton-keraton di Cirebon kurang mendapat ruang terbuka yang cukup karena dikepung bangunan baru. Ke depan bangunan di sekitar keraton harus selaras agar melahirkan gelombang publik untuk datang,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus mengejar kunjungan wisatawan semata. Menurutnya, hal paling penting adalah membangun dan menata daerah terlebih dahulu.“Kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung. Satu saja, urus lembur kita, tata kota kita. Setelah itu nanti ada hikmahnya. Jangan berpikir hasil kemudian melupakan proses,” tandasnya.

Sebelumnya, menuju Milangkala Tatar Sunda 18 Mei 2026, Pemprov Jabar telah menggelar kirab budaya Mahkota Binokasih di sembilan kota. Diawali di Sumedang pada 2 Mei 2026 berlanjut ke Ciamis, Tasikmalaya dan Garut. Kemudian ke Cianjur, Bogor, Karawang, Cirebon dan terakhir di Kota Bandung pada Sabtu malam (16/5/20206). Kirab budaya diisi pertunjukan seni budaya dari 27 kabupaten dan kota di Jabar serta provinsi lainnya.

Drama kolosal bertajuk "Peuting Muggaran" menjadi puncak acara Milangkala Tatar Sunda. Digelar selama sekitar 2,5 jam, pagelaran ini menyambut hadirnya Hari Tatar Sunda 18 Mei 2026, tepat pukul 00.00 WIB.Disutradarai oleh Sujiwo Tejo, yang juga ikut berperan sebagai Sunan Kalijaga, "Peuting Munggaran" membangkitkan kembali nilai kehidupan yang lekat dengan Kerajaan Pajajaran.

Sejumlah seniman teater, artis dan musisi ikut andil dalam pagelaran "Peuting Munggaran" yang berlangsung di Gedung Sate, Minggu malam (17/5/2026).

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi akuisisi pengelolaan Bandung Zoo melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di tengah belum tuntasnya proses penunjukan pengelola baru kebun binatang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan skema pengelolaan melalui BUMD disiapkan apabila proses seleksi pengelola yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kembali menemui hambatan.

Pemprov Jabar bahkan membuka kemungkinan membentuk lembaga konservasi yang dikelola BUMD untuk memastikan fungsi pelestarian satwa dan kawasan tetap berjalan.

“Kalau diperlukan, pemerintah provinsi bisa mengajukan lembaga konservasi melalui BUMD agar pengelolaannya lebih mengarah pada konservasi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Kehutanan Jawa Barat bahwa hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo masih belum menghasilkan keputusan final.

“Masih ada berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” katanya.

Sebelumnya, proses penunjukan pengelola baru ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai tenggat dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemerintah Kota Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.

KDM, sapaan akrabnya, menilai pengelolaan Bandung Zoo melalui BUMD dapat menjadi solusi untuk menjaga fungsi konservasi tanpa terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis.“Tujuannya bukan bisnis. Yang utama menyelamatkan konservasi dan pegawai,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis yang penting bagi Kota Bandung karena masih memiliki kawasan hijau dan pepohonan besar yang terjaga.

“Kawasannya sangat baik, hutannya masih relatif terjaga, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung,” ujarnya.

Meski demikian, KDM tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan proses seleksi pengelola baru apabila perpanjangan waktu disetujui pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengakui proses pencarian pengelola Bandung Zoo belum berjalan sesuai harapan.

Pemkot Bandung diketahui telah mengundang sekitar 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi. Namun, hanya empat pihak yang merespons dan sebatas menyatakan minat awal.

Lantaran minimnya respons tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan tenggat kepada pemerintah pusat guna memberi ruang tambahan dalam proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kendaraan listrik tetap dikenai pajak. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, meski kendaraan listrik dikenal ramah lingkungan, penggunaannya tetap bergantung pada fasilitas publik yang sama.

“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Jalan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya bergantung pada penerimaan ini.

Pemprov Jabar melihat kebijakan ini sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal. Penghapusan pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik, dinilai berisiko terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Apalagi, terdapat potensi penundaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Jika kedua faktor itu terjadi bersamaan, ruang fiskal daerah bisa tertekan.

“Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, kami akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat,” kata Dedi.

Dalam konteks ini, kendaraan listrik diposisikan setara dengan kendaraan konvensional dalam hal kontribusi terhadap penggunaan jalan.

Meski tetap memungut pajak, Pemprov Jabar menekankan peningkatan kualitas layanan publik sebagai imbal balik. Pemerintah daerah meyakini masyarakat akan tetap patuh membayar pajak jika manfaatnya dirasakan langsung. Salah satunya melalui kondisi jalan yang baik dan layak dilalui.

Pendekatan ini dinilai penting di tengah meningkatnya adopsi kendaraan listrik di berbagai kota di Jawa Barat.

Untuk mendorong kepatuhan, Pemprov juga melakukan penyederhanaan layanan. Proses administrasi kendaraan dibuat lebih praktis.

Salah satu kebijakan baru adalah penghapusan kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat mengurus administrasi kendaraan. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan untuk menjaga produksi padi tetap optimal melalui langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung April hingga Oktober 2026.

"Upaya ini difokuskan pada penguatan ketersediaan air dan dukungan benih guna menjaga produksi padi tetap optimal serta memastikan pasokan pangan tetap aman," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (29/3/2026).

Disebutkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan luas baku lahan sawah sekitar 900.772 hektare memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional. Diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan jaringan irigasi pertanian, optimalisasi irigasi perpompaan, bantuan pompa air, serta optimasi lahan nonrawa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih padi sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh untuk menghadapi musim kemarau, khususnya melalui penguatan irigasi dan pompanisasi guna menjaga ketersediaan air bagi pertanian.

“Air adalah faktor kunci. Karena itu, penguatan irigasi, pompanisasi, dan dukungan benih harus berjalan bersamaan agar petani tetap bisa berproduksi secara optimal,” ujarnya.

Melalui langkah terkoordinasi, dia berharap ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga sehingga produksi dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjajaki wacana tukar guling Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan PT Angkasa Pura II sebagai salah satu pemegang saham BIJB Kertajati sekaligus pengelola Bandara Husein Sastranegara.

“Kita tunggu nanti minggu depan, saya mungkin sudah mulai keliling untuk pembahasan ini,” katanya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Dedi, rencana tukar guling tersebut akan melibatkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertahanan serta Danantara.

“Kita tunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.

“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama,” ujar Rachmat.

Ia menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan pembiayaan rutin yang membebani pemerintah daerah.

“Kalau lahan tidak dimanfaatkan, setiap tahun pemda harus mengeluarkan biaya. Lebih baik dikeluarkan sekarang dan setelah itu memberikan dampak ekonomi,” katanya.

Bappenas memastikan proses perencanaan teknis akan terus berjalan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui tim perencana yang sejak awal menangani proyek tersebut.

“Kami dari Bappenas tugasnya menyiapkan percepatan perencanaannya. Nanti yang memanfaatkan pertama-tama adalah Pemda Jabar,” ujarnya.

Menurut Rachmat, pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati memiliki nilai strategis tinggi dan berpotensi menjadi satu-satunya kawasan serupa di Asia.

“Kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya kawasan di Asia yang bisa kita kembangkan ada di sini, Jawa Barat,” ujarnya.

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2,31 juta. Angka ini meningkat dibandingkan UMP 2025 yang berada di level Rp2,19 juta.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2026, yang diumumkan pada Rabu (23/12/2025) di Gedung Pakuan, Bandung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menyampaikan bahwa besaran UMP 2026 secara resmi ditetapkan sebesar Rp2.317.601 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

“Upah minimum provinsi Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601 dan mulai dibayarkan per 1 Januari 2026,” ujar Kim saat membacakan keputusan gubernur.

Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa daerah kabupaten atau kota yang belum menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026, wajib mengacu pada besaran UMP Jawa Barat.

Selain UMP, Pemprov Jabar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.860-Kesra/2025. UMSP tahun depan ditetapkan sebesar Rp2.339.995 dan berlaku bagi perusahaan skala menengah dan besar.

UMSP 2026 mengatur 12 sektor usaha, yang mayoritas berada di bidang konstruksi, mulai dari pembangunan gedung hunian dan perkantoran, konstruksi jalan dan jembatan, hingga pekerjaan khusus seperti pemasangan pondasi, tiang pancang, dan kerangka baja.

Kim menambahkan, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) beserta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) saat ini masih dalam tahap finalisasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dokumennya masih dalam proses drafting di Biro Hukum, sehingga belum bisa kami rilis,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan UMSP meningkat sekitar 0,9 persen.

Menurut Dedi, seluruh usulan UMK dan UMSK dari pemerintah kabupaten dan kota pada prinsipnya disetujui dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

“Seluruh komponen upah minimum, termasuk sektoralnya, telah disesuaikan dengan regulasi dan akan segera disosialisasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ujar Dedi.

(SAW)