Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Dalam tinjauan ini Maruarar Sirait dan Tito Karnavian ditemani Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Lombok Barat Nurul Adha serta anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.

Di hadapan warga penerima bantuan bedah rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan total anggaran Kementerian PKP di tahun 2026 sebesar Rp10 triliun. Dari nilai itu Rp8 triliun lebih atau 80 persen diperuntukkan untuk program bedah rumah rakyat di seluruh wilayah tanah air, termasuk di NTB.

"Sisanya untuk bayar gaji dan sebagainya. Itu pun nggak sampai 10 persen. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan bila merujuk pada data tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit sehingga terjadi kenaikan empat kali lipat dari pada tahun 2025.

"Ini perjuangan pemerintah untuk warga NTB," kata Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.

Ia menegaskan bantuan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan untuk mengurus rakyat. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri," tegasnya.

Ara juga mengingatkan kepada pemerintah daerah maupun unit balai Kementerian PKP untuk betul-betul mengecek kondisi rumah penerima sehingga bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran.

"Jadi, benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah yang rusak parah, sehingga bantuannya tepat sasaran," katanya.

Selain berbincang dengan penerima bantuan, Menteri Ara juga mengajak Mendagri dan gubernur yang hadir masuk dalam rumah yang kondisinya rusak parah tersebut. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bambu berlantai semen tanpa ada kamar, dan hanya disekat kain sebagai pembatas tempat tidur dengan dapur.

"Kita sudah lihat bersama-sama rumah ini memang pantas dibedah. Ini masalahnya sudah bolong-bolong di dinding, bocor-bocor di atap, lantai juga tanah semen, sehingga 100 persen bantuan tepat sasaran," ujar Ara.

Ara juga menitipkan pesan pada tiga gubernur yang hadir untuk juga memilih kondisi rumah warga yang akan dibedah benar-benar kondisinya sudah rusak parah bukan rumah kondisinya bagus.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit yang dibedah pada tahun ini di seluruh tanah air. Oleh karena itu, Tito berharap bantuan pemerintah melalui bedah rumah diperuntukkan untuk warga yang kondisi rumahnya benar-benar rusak parah.

"Bahkan ada yang lebih sulit dari rumah di NTB ini, waktu saya meninjau di salah satu Pulau Sitaro namanya di Sulawesi Utara sudah dapat bantuan juga. Jadi, kita harus bersyukur dapat target bantuan," katanya.

Sementara itu, warga penerima bantuan, pasangan suami istri Abdul Azim dan Rohaimin mengaku bersyukur dan berterima kasih tahun ini mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Karena selama ini, mereka mengaku bertahun-tahun hanya didata saja tanpa ada kejelasan realisasi.

"Alhamdulillah, tahun ini bisa dibantu," ujarnya.

Pekerja serabutan ini mendapat bantuan bedah rumah BSPS sebesar Rp20 juta. Bedah rumah warga ini mulai dikerjakan pada 20 Mei dengan tenggat waktu penyelesaian 30 Juni 2026. Masing-masing unit rumah yang dibedah akan diawasi oleh pendamping bersama unit pelaksana tugas (UPT) Balai PKP.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 6.918 unit untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi program bedah rumah untuk NTB ini naik empat kali lipat dibanding alokasi tahun 2025.

"Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu," ujarnya di Senggigi, Lombok Barat, Selasa.

Pada kesempatan itu Maruarar Sirait selesai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur serta bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, NTB.

Ia mengatakan secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit bedah rumah di tahun 2026. Jumlah ini naik dari 45 ribu unit rumah dari tahun 2025.

"Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu," kata Ara sapaan akrabnya.

Ara menegaskan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

"Peningkatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.

Ia mengatakan program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kemendagri yang juga selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Untuk wilayah sasaran perbatasan ini antara lain perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau.

"Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni," katanya.

Selain itu, kata Ara, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo.

Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu-290 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Melalui skema itu, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi pada pemerintah pusat melalui Kementerian PKP yang meningkatkan jumlah bedah rumah di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih, karena kami masih memiliki 2 persen warga dengan kategori kemiskinan ekstrem yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh kondisi rumah, sehingga melalui program ini membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kemendagri dalam upaya membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan melalui skema-skema pembangunan meski ada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, melalui skema-skema bantuan dari Pak Mendagri, kita bisa membiayai pembangunan di daerah. Saya kira di pemerintah daerah lain juga mendapatkan hal yang sama," katanya.

Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta para bupati dan wali kota di empat daerah tersebut.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menggelar salah satu intervensi terbesar dalam sektor perumahan dalam satu dekade terakhir. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, program bedah rumah melonjak drastis, sementara aset-aset negara mulai disisir untuk dijadikan fondasi pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, target renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah) pada 2026 mencapai 400.000 unit—melonjak hampir sembilan kali lipat dibandingkan realisasi 2025 yang hanya 45.000 unit. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perubahan pendekatan: dari program terbatas menjadi gerakan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah… tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Namun di balik ambisi besar itu, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kapasitas fiskal negara mampu menopang program masif ini? Dan apakah pendekatan berbasis aset negara serta relokasi vertikal benar-benar menjawab akar persoalan perumahan di Indonesia?

Lompatan Besar di Tengah Backlog

Indonesia menghadapi persoalan klasik di sektor perumahan: backlog yang terus membengkak. Data berbagai lembaga menunjukkan kebutuhan rumah pada 2025 telah menembus kisaran 15 juta unit. Angka ini menjadi alarm bahwa intervensi incremental tidak lagi cukup.

Program bedah rumah dipilih sebagai solusi cepat untuk meningkatkan kualitas hunian tanpa harus membangun dari nol. Dengan skema bantuan stimulan, pemerintah hanya menanggung sebagian biaya renovasi—sekitar Rp20–25 juta per unit—sementara sisanya diharapkan berasal dari swadaya masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai pendekatan ini secara desain memang realistis dalam jangka pendek.

“Program ini secara desain bersifat stimulus-based, bukan pembiayaan penuh. Artinya, secara aritmetika APBN masih bisa menanggung,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa keberlanjutan program menjadi isu krusial.

“Risiko utamanya bukan pada pembiayaan tahun berjalan, melainkan pada konsistensi jangka menengah di mana jika program ini menjadi ekspektasi permanen, tekanan terhadap belanja wajib akan meningkat,” katanya.

Dengan defisit anggaran yang terus mendekati batas 3% PDB, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Ini berarti setiap ekspansi belanja harus diimbangi dengan prioritas yang ketat.

Untuk mengatasi keterbatasan APBN, pemerintah mengandalkan skema pembiayaan campuran: APBN, CSR, dan dana dari badan investasi seperti Danantara. Secara konsep, pendekatan ini menawarkan leverage—memperbesar kapasitas program tanpa sepenuhnya membebani negara.

Meskipun, Maruarar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tetapi menurut Rizal, skema ini memiliki batasan yang tidak bisa diabaikan.

“APBN tetap harus menjadi tulang punggung untuk kelompok miskin ekstrem. CSR hanya pelengkap yang sporadis, sementara Danantara relevan untuk proyek yang punya potensi return,” tuturnya.

Risiko terbesar muncul ketika batas antara fungsi sosial dan komersial menjadi kabur. Dalam situasi tersebut, proyek-proyek berpotensi kehilangan arah—antara melayani kebutuhan publik atau mengejar profitabilitas.

Tak hanya itu, selain aspek pembiayaan dan sosial, tantangan lain terletak pada akurasi data penerima manfaat. Rizal mengingatkan risiko exclusion error dan inclusion error dalam program berskala besar.

“Exclusion error muncul ketika kelompok miskin tidak bisa mengakses program… sebaliknya inclusion error terjadi akibat lemahnya verifikasi data,” tandasnya.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, melihat keterlibatan swasta justru sebagai kunci keberhasilan.

“Peran pemerintah adalah regulator dan fasilitator. Swasta yang berat bukan hanya bunga kredit konstruksi, tapi juga infrastruktur. Kalau pemerintah fokus di infrastruktur penunjang, cost swasta akan turun,” ucapnya saat dihubungi.

Dalam perspektif ini, negara tidak harus menjadi pemain utama, tetapi cukup memastikan ekosistem berjalan efisien dan adil.

Selain bedah rumah, strategi besar pemerintah terletak pada optimalisasi aset negara—khususnya lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia.

Di kota-kota besar, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama pembangunan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyisir aset-aset yang selama ini tidak produktif atau bahkan dikuasai pihak lain.

Di Jakarta dan Bandung, sejumlah lokasi telah diidentifikasi, termasuk kawasan Tanah Abang dan lahan di sekitar jalur rel. Pemerintah berencana membangun hunian vertikal dengan skema campuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma: dari ekspansi horizontal ke densifikasi vertikal. Namun, optimalisasi aset negara bukan tanpa tantangan. Banyak lahan yang telah lama ditempati masyarakat secara informal, sehingga memerlukan pendekatan sosial yang hati-hati.

Relokasi dan Risiko Sosial Ekonomi

Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta./Bisnis-Arief Hermawan P

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah relokasi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta. Tahap awal mencakup pembangunan 324 unit, dengan tambahan 500 unit dari KAI—total 824 unit hunian.

Namun, bagi pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, relokasi bukan sekadar soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain.

“Relokasi paksa itu punya persoalan… bagaimana kemampuan mereka beradaptasi dengan rumah susun, bagaimana kemampuan mereka untuk membayar sewa,” ujarnya.

Dia menyoroti risiko gagal bayar yang sudah terjadi di Jakarta selama lebih dari satu dekade.

“Kasus di Jakarta saja sudah lebih dari Rp95 miliar penghuni rumah susun menunggak untuk membayar sewanya.”

Masalah ini mencerminkan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Belum lagi, kelompok miskin ekstrem—yang berada di desil 1 hingga 3—sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar sewa, bahkan jika tarifnya disubsidi.

“Tanpa subsidi mereka tidak akan kuat,” tegas Yayat.

Lebih jauh, dia mengingatkan potensi dampak gentrifikasi—di mana biaya hidup meningkat setelah relokasi, sementara sumber penghasilan justru menurun.

“Kalau mereka kehilangan mata pencarian… bagaimana mereka membayar sewanya?”

Alhasil, kata Yayat, relokasi ke rumah susun sering kali dipandang sebagai solusi modern untuk kawasan kumuh. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini dapat menciptakan masalah baru jika tidak disertai strategi ekonomi.

Di kawasan bantaran rel, banyak warga menggantungkan hidup pada sektor informal—berjualan, membuka jasa kecil, atau bekerja di sekitar lokasi.

Ketika dipindahkan ke hunian vertikal, ruang ekonomi ini sering hilang. Yayat menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, sebab tanpa intervensi ekonomi, relokasi berisiko menciptakan “kemiskinan baru” di lingkungan yang secara fisik lebih baik, tetapi secara sosial lebih rentan.

“Pendekatannya itu menata kawasan kumuh, bukan sekadar memindahkan orangnya, tapi bagaimana menata ekonominya supaya mereka lebih mandiri,” ucapnya.

Kampus Turun Tangan: Dari Teori ke Praktik

Menariknya, pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam program ini. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut kampus akan menjadi mitra dalam perencanaan tata kota dan riset perumahan.

“Fakultas planologi, arsitek… membantu kepala daerah sehingga tata ruang menjadi tempat praktik mahasiswa,” ujarnya.

Pendekatan ini diharapkan menciptakan solusi berbasis data dan riset, sekaligus memperkuat konsep kampus berdampak. Selain itu, kampus juga akan melakukan kajian terhadap berbagai aspek, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal).

Keterlibatan akademisi menjadi penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Ambisi pemerintah untuk mempercepat perumahan rakyat pada 2026 menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi backlog yang telah lama menjadi masalah struktural.

Namun, kompleksitas tantangan—mulai dari keterbatasan fiskal, risiko sosial, hingga akurasi data—menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar pembangunan fisik.

Program bedah rumah dan optimalisasi aset negara memang dapat menjadi akselerator. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan.

Dalam konteks ini, perumahan bukan hanya soal membangun atap, tetapi membangun kehidupan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan justru berpotensi menciptakan kerentanan baru.

Sebaliknya, jika dijalankan dengan pendekatan holistik—menggabungkan intervensi fisik, ekonomi, dan sosial—maka 2026 bisa menjadi titik balik bagi sektor perumahan Indonesia. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak kehidupan yang benar-benar diperbaiki.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mempercepat program perumahan rakyat dengan lonjakan signifikan pada target renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program tersebut.

Hal itu disampaikan Maruarar usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026), yang membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional.

“Dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Dan satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan target ambisius renovasi 400.000 rumah pada 2026, melonjak drastis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 45.000 unit.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada sekitar 220 kabupaten kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah,” jelas Maruarar.

Dia menilai peningkatan skala program ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” tambahnya.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan strategi pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Maruarar menyebutkan, lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia serta aset yang dikelola Danantara akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah susun, terutama di kota-kota besar.

“Bagaimana lahan-lahan negara terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun,” katanya.

Proyek ini akan menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga kelas menengah, dengan skema hunian campuran (mixed housing).

Proyek Mulai Digarap di Jakarta dan Bandung

Sementara itu, pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta dan beberapa titik potensial di Bandung.

“Dalam dua hari ini kami sudah menyisir secara bertahap… di Jakarta, di kawasan Tanah Abang,” ungkap Maruarar.

Di Bandung, persiapan pembangunan direncanakan mulai akhir April 2026, bekerja sama dengan PT KAI.

“Akhir bulan ini kami akan mulai untuk mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung,” ujarnya.

Salah satu proyek yang sudah berjalan berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kramat. Pembangunan sekitar 300 unit rumah saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi,” kata Maruarar.

Selain itu, PT KAI juga tengah menyiapkan tambahan 500 unit rumah di lokasi lain yang akan segera diproses.

Untuk memastikan percepatan berjalan optimal, pemerintah mengandalkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta dukungan pembiayaan dari Danantara.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mendapat arahan langsung dari Presiden untuk mempercepat penyediaan lahan.

Dia menambahkan, lahan yang disiapkan akan langsung diintegrasikan dengan pembiayaan dan pembangunan agar proyek dapat berjalan secara masif.

“Aset-aset negara ini harus makin berkualitas dan digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat,” tegas Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah," ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan bahwa tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

"Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," kata Ara.

Pemerintah juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan negara di kawasan perkotaan, terutama aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian guna pembangunan rumah susun (rusun) rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, Ara bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BP BUMN telah meninjau sejumlah lahan potensial, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan konsep campuran antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah agar tercipta kawasan permukiman yang inklusif.

"Kemudian juga di Bandung tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini, kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026