Bisnis.com, JAKARTA — PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT Inka membidik ekspansi kapasitas produksi di pabrik Banyuwangi dan Madiun lewat pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2025 senilai Rp473 miliar.

Direktur Utama PT Inka, Eko Purwanto menjelaskan suntikan modal tersebut dialokasikan untuk mengeskalasi kapasitas, kapabilitas, serta mempercepat transformasi digital pada sejumlah lini manufaktur hilir perusahaan.

Selin itu, injeksi modal tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi fasilitas pengujian guna menjamin kualitas final dari produk-produk buatan Inka.

“Rencana penggunaan PMN ini kami pergunakan selain peningkatan kapasitas dan kapabilitas, juga kami pergunakan untuk pengembangan komponen-komponen utama kereta api, yaitu propulsi dan bogie,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Eko merincikan, alokasi dana PMN tahun anggaran 2025 senilai Rp473 miliar tersebut secara garis besar terbagi ke dalam dua klaster peruntukan utama demi menyokong kebutuhan pabrik.

Sebesar Rp440 miliar dialokasikan khusus pada sektor fasilitas produksi dan pengembangan, sedangkan sisa anggaran senilai Rp33 miilar ditempatkan untuk memperkuat ketersediaan fasilitas pendukung pabrik.

Saat ini, realisasi PMN 2025 tersebut telah memasuki tahapan proses pengadaan mesin-mesin modern demi memacu output produksi di pabrik Madiun maupun Banyuwangi.

Melalui injeksi PMN 2025, kapasitas produksi bogie di Madiun ditargetkan melesat dari 300 car set menjadi 586 car set per tahun, sementara pabrik Banyuwangi meningkat ke angka 250 car kereta berpenggerak per tahun.

Pada saat yang sama, dia juga mengungkap pihaknya bakal membagi fokus produk secara spesifik, di mana pabrik Madiun diorientasikan khusus untuk memproduksi kereta non-penggerak seperti kereta penumpang konvensional dan gerbong barang.

Fasilitas Madiun juga diarahkan memproduksi lokomotif, komponen rangka bawah, hingga sistem propulsi mandiri guna memangkas ketergantungan impor yang selama ini membebani struktur biaya.

Sementara itu, pabrik Banyuwangi seluas 83,49 hektare yang kini masih beroperasi terbatas, akan ddiperuntukkan menjadi pusat perakitan kereta berpenggerak canggih seperti KRL, LRT, MRT, hingga KRDE.

“Jadi kereta-kereta yang berpenggerak nanti akan kami produksi di Banyuwangi. Banyuwangi ini pabrik yang baru dengan luas 83,49 hektare. Ini juga saat ini sudah beroperasi secara terbatas. Nanti dengan PMN ini bisa untuk melengkapi pabrik Banyuwangi sehingga Banyuwangi bisa beroperasi dengan optimal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken tiga regulasi yang mengatur penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga badan usaha milik negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Tiga BUMN yang menerima tambahan modal tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Total PMN yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp4,77 triliun.

Pemberian PMN ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penugasan yang diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing BUMN. Dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan berlaku sejak peraturan pemerintah terkait diundangkan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperoleh tambahan modal sebesar Rp1,8 triliun. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT Kereta Api Indonesia, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa PMN diberikan seiring dengan penugasan kepada KAI untuk menyediakan sarana perkeretaapian berupa rel listrik guna meningkatkan kualitas layanan angkutan kereta api bagi masyarakat.

"Penugasan penyediaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan dan retrofit sarana perkeretaapian dengan mengutamakan produk dalam negeri dan mempertimbangkan kapasitas produksi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 1, dikutip Rabu (4/2/2026).

Tambahan penyertaan modal tersebut selanjutnya dicatat sebagai penambahan modal saham PT KAI, dengan ketentuan negara tetap memegang 1 persen saham seri A Dwiwarna.

Sementara itu, pemerintah juga mengalokasikan PMN sebesar Rp2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BPI Danantara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

Penyertaan modal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan pemerintah kepada Pelni dalam penyediaan kapal penumpang, guna memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antardaerah serta meningkatkan armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan layanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

"Penugasan penyediaan kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan 3 (tiga) kapal penumpang kelas ekonomi dengan melibatkan industri kapal dalam negeri," tulis Pasal 1 ayat (2).

Seperti halnya KAI, tambahan PMN tersebut akan dikonversi menjadi penambahan modal saham PT Pelni, dengan kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh negara tetap sebesar 1 persen.

Selain KAI dan Pelni, pemerintah juga memutuskan menambah PMN untuk PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar. Kebijakan ini diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BPI Danantara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT Industri Kereta Api, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

PMN tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap penugasan pemerintah pusat kepada INKA untuk meningkatkan kapasitas produksi, khususnya dalam penyediaan sarana perkeretaapian, termasuk kereta rel listrik, serta mendorong revitalisasi industri perkeretaapian nasional.

"Penugasan peningkatan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan fasilitas produksi dan pendukung produksi, pengembangan sistem propulsi, dan fasilitas produksi sistem bogie oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian dalam negeri," tulis Pasal 1 ayat (2).

Tambahan penyertaan modal tersebut akan dicatat sebagai penambahan modal saham PT INKA, dengan ketentuan kepemilikan negara atas saham seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebesar 1 persen. Adapun seluruh dana PMN tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih harus menyuntikkan modal kepada BUMN kendati pengelolaannya kini telah beralih ke Danantara.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga. Totalnya mencapai Rp14,4 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci bahwa PMN 2025 tunai untuk diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Kemudian, PMN nontunai 2025 adalah untuk Badan Bank Tanah berupa barang milik negara (BMN).

"Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah," terang Misbakhun pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Secara terperinci, PMN untuk KAI yakni senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek dan kelanjutan PMN TA 2024.

Kemudian, PMN untuk INKA senilai Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang wilayah Jabodetabek serta kelanjutan PMN 2024.

Selanjutnya, PMN untuk Pelni senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga buah kapal serta kelanjutan PMN TA 2024.

Lalu, terbesar adalah untuk PT SMF sebesar Rp6,68 triliun untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terakhir, adalah PMN nontunai senilai Rp2,96 triliun untuk Badan Bank Tanah. PMN nontunai ittu meliputi barang milik negara (BMN) Kementerian ATR/BPN dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mendukung program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyebut PMN dari APBN tetap disuntikkan ke BUMN kendati sudah berada di bawah Danantara, khusus untuk BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah saja. Artinya, BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) akan tetap bisa mendapatkan dukungan BUMN.

"PMN-nya lebih karena PSO, karena di undang-undangnya kan setiap penugasan kepada Danantara itu dibiayai oleh pemerintah karena ini bentuknya adalah PSO, penugasan, sehingga didanai pemerintah. Tetapi di luar itu, kalau perbaikan perusahaan itu dilakukan oleh Danantara," terang Dony usai rapat tersebut.