MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa perang negaranya terhadap Ukraina mungkin "akan segera berakhir". Menariknya, dia juga menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan rekan sejawatnya dari Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di negara ketiga jika kesepakatan perdamaian diselesaikan.

Putin menyampaikan komentar tersebut kepada wartawan pada hari Sabtu, beberapa jam setelah menjanjikan kemenangan di Ukraina pada parade Hari Kemenangan Rusia yang paling sederhana dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut muncul ketika Rusia dan Ukraina memulai gencatan senjata tiga hari dan sepakat untuk menukar 1.000 tahanan, dalam perkembangan yang meningkatkan harapan hati-hati akan kemajuan diplomatik yang diperbarui.

4 Alasan Putin Akan Mengakhiri Perang Ukraina, Salah Satunya Sudah Raih Kemenangan

1. Sudah Meraih Kemenangan

Pada parade tersebut, Putin memuji pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina, menggambarkan misi mereka sebagai "tujuan yang adil" melawan "kekuatan agresif yang dipersenjatai dan didukung oleh seluruh blok NATO".

"Kemenangan selalu dan akan menjadi milik kita," tambahnya, saat barisan pasukan berbaris di Lapangan Merah Moskow.

Berbicara kepada wartawan setelahnya, Putin menyalahkan "elit globalis" Barat atas perang tersebut, mengatakan bahwa mereka telah berjanji NATO tidak akan berekspansi ke timur setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, tetapi kemudian mencoba menarik Ukraina ke dalam orbit Uni Eropa.

Kemudian ia menyatakan, "Saya pikir masalah ini akan segera berakhir."

Hari Kemenangan tahunan Rusia menandai kekalahan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II dan menghormati 27 juta warga Soviet yang tewas dalam konflik tersebut.

Parade tahun ini lebih tenang dari biasanya, dengan video peralatan militer yang ditampilkan di layar raksasa daripada tank dan sistem rudal yang melintas di Lapangan Merah.

Untuk pertama kalinya, parade hari Sabtu menampilkan pasukan dari Korea Utara, sebagai penghormatan kepada Pyongyang yang mengirimkan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan Moskow untuk mengusir serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia.

Rusia telah menyatakan gencatan senjata sepihak untuk hari libur pada hari Jumat dan Sabtu, sementara Zelenskyy mengumumkan gencatan senjata yang seharusnya dimulai pada 6 Mei, tetapi keduanya tidak terlaksana, dan kedua pihak saling menyalahkan atas serangan yang terus berlanjut.

2. Ada Campur Tangan Donald Trump

Kekhawatiran akan perayaan mereda pada hari Jumat, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah menuruti permintaannya untuk gencatan senjata yang berlaku Sabtu hingga Senin dan pertukaran tahanan.

“Gencatan senjata ini akan mencakup penghentian semua aktivitas kinetik, dan juga pertukaran tahanan sebanyak 1.000 orang dari masing-masing negara,” tulis Trump dalam unggahan media sosial Truth pada hari Jumat.

“Pembicaraan terus berlanjut” tentang mengakhiri perang, kata Trump, menambahkan bahwa “kita semakin dekat setiap hari”.

“Semoga ini adalah awal dari akhir perang yang sangat panjang, mematikan, dan sengit,” katanya.

Zelenskyy menindaklanjuti pernyataan Trump dengan sebuah dekrit yang mengejek Rusia untuk mengadakan perayaan Hari Kemenangannya, dan menyatakan Lapangan Merah untuk sementara waktu terlarang bagi serangan Ukraina.

Kremlin menganggap komentar tersebut sebagai “lelucon konyol”.

3. Negosiasi Antara Putin dan Zelenskyy Akan Digelar

Zelenskyy sebelumnya telah mengusulkan untuk bertemu dengan Putin untuk menegosiasikan kesepakatan perdamaian, tetapi menolak saran pemimpin Rusia itu agar ia datang ke Moskow. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan kepada wartawan bahwa ia dapat bertemu dengan Zelenskyy di negara lain, tetapi hanya untuk mendukung kesepakatan komprehensif.

“Pertemuan di negara ketiga juga dimungkinkan, tetapi hanya setelah perjanjian perdamaian yang bertujuan untuk perspektif historis jangka panjang diselesaikan,” kata Putin. “Ini harus menjadi kesepakatan akhir, bukan negosiasi.”

4. Sudah Mengorbankan USD3 Triliun

Putin, yang telah memerintah Rusia sebagai presiden atau perdana menteri sejak hari terakhir tahun 1999, menghadapi gelombang kecemasan di Moskow tentang perang di Ukraina, yang telah menewaskan ratusan ribu orang, meninggalkan sebagian besar wilayah Ukraina dalam reruntuhan, dan menguras ekonomi Rusia senilai USD3 triliun.

Pasukan Rusia telah berperang di Ukraina selama lebih dari empat tahun. Itu lebih lama daripada pasukan Soviet berperang dalam Perang Dunia II, yang dikenal di Rusia sebagai Perang Patriotik Besar tahun 1941-1945.

Namun, pasukan Rusia sejauh ini belum mampu merebut seluruh wilayah Donbas di Ukraina timur, di mana pasukan Kyiv telah dipukul mundur ke garis kota-kota benteng. Kemajuan Rusia telah melambat tahun ini, meskipun Moskow menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pekan lalu bahwa ada potensi untuk pembicaraan antara Eropa dan Rusia tentang arsitektur keamanan masa depan benua itu.

Ditanya pada hari Sabtu apakah ia bersedia untuk terlibat dalam pembicaraan dengan pihak Eropa, Putin mengatakan tokoh yang lebih disukainya adalah mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder.

“Bagi saya pribadi, mantan kanselir Republik Federal Jerman, Bapak Schroder, lebih saya sukai,” kata Putin.

MOSKOW - Setidaknya 26 orang tewas dan lebih dari 80 orang terluka dalam serangan drone dan rudal Rusia di Ukraina, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata Kiev mulai berlaku dan tiga hari sebelum jeda pertempuran yang direncanakan Moskow.

Pada Selasa sore, bom luncur berat Rusia menghantam Kramatorsk, di timur, Zaporizhzhia, di tenggara, dan Chernihiv, di utara, menurut para pejabat.

Setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari puluhan luka-luka dalam serangan di Zaporizhzhia saja, menurut gubernur wilayah Zaporizhia, Ivan Fedorov.

Di Kramatorsk, pusat terakhir yang berada di bawah kendali Kiev di wilayah Donetsk yang dilanda konflik, sedikitnya lima orang tewas, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menambahkan kemudian bahwa serangan Rusia juga menewaskan empat orang di kota Dnipro di Ukraina tenggara.

Setidaknya lima orang tewas dalam serangan udara Rusia semalam terhadap fasilitas gas milik negara Ukraina di wilayah Poltava dan Kharkiv, kata para pejabat, sehari setelah Kiev dan Moskow mengumumkan gencatan senjata yang saling bersaing yang akan berlaku akhir pekan ini.

Tiga karyawan dan dua petugas penyelamat tewas dan 37 orang terluka dalam serangan rudal dan drone semalam, kata Serhiy Koretskyi, CEO perusahaan energi negara Ukraina Naftogaz, pada hari Selasa.

“Kami telah mengalami kerusakan dan kerugian produksi yang signifikan. Ini adalah serangan gabungan yang melibatkan UAV [pesawat tanpa awak] dan rudal balistik,” kata Koretskyi.

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut memutus pasokan gas ke hampir 3.500 pelanggan.

Zelenskyy mengatakan otoritas Rusia menunjukkan "sinisme total" dengan mengumumkan gencatan senjata dan kemudian melancarkan serangan rudal dan drone ke negaranya.

“Rusia dapat menghentikan tembakan kapan saja, dan ini akan menghentikan perang dan tanggapan kita. Perdamaian dibutuhkan, dan langkah-langkah nyata diperlukan untuk mencapainya. Ukraina akan bertindak serupa,” katanya di X.

Zelenskyy mengatakan bahwa Ukraina akan mematuhi gencatan senjata yang dimulai pada akhir hari Selasa dan akan membalas tindakan Rusia mulai saat itu, tanpa menetapkan tanggal berakhir.

Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata dalam perang di Ukraina untuk hari Jumat dan Sabtu untuk menandai kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II.

Angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan 11 rudal balistik dan 164 drone ke negara itu sejak pukul 18.00 (15:00 GMT) pada hari Senin. Satu rudal dan 149 drone ditembak jatuh atau dinetralisir, katanya, tetapi delapan rudal dan 14 drone menghantam 14 lokasi.

Melaporkan dari Kyiv, Audrey Macalpine dari Al Jazeera mengatakan serangan rudal Rusia menimbulkan tantangan bagi Ukraina.

“Ukraina telah terbiasa mencegat drone secara teratur, tetapi masih kekurangan sarana yang memadai untuk mencegat, terutama rudal balistik, itulah sebabnya Anda sering mendengar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memohon kepada mitra-mitra Eropanya untuk lebih banyak pertahanan udara, untuk hal-hal seperti rudal Patriot, karena itu adalah satu-satunya senjata yang mampu mencegat ancaman balistik,” katanya.

Sementara itu, otoritas regional di Republik Chuvashia Rusia mengatakan pada Selasa malam bahwa dua orang tewas dan setidaknya 32 orang terluka. Sejumlah orang terluka dalam serangan pesawat tak berawak.

Oleg Nikolaev, kepala wilayah tersebut, mengumumkan keadaan darurat, menurut laporan media Rusia, menambahkan bahwa di antara korban luka terdapat seorang anak.

Sebelumnya pada hari Selasa, Ukraina juga menyerang salah satu kilang minyak terbesar Rusia, memicu kebakaran di kawasan industri kota Kirishi di wilayah Leningrad, kata Gubernur Alexander Drozdenko.

“Sasaran utama musuh adalah kilang minyak [Kirishinefteorgsintez],” kata Drozdenko, menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa.

Kebakaran telah berhasil dipadamkan, dan operasi pemadam kebakaran hampir selesai, katanya.

Menurut sumber industri, kilang minyak Kirishinefteorgsintez, salah satu yang terbesar di negara itu, memproses 17,5 juta metrik ton minyak (350.000 barel per hari) pada tahun 2024, yang menyumbang 6,6 persen dari total volume pengolahan minyak Rusia.

Produksinya mencapai 2 juta ton bensin, 7,1 juta ton diesel, 6,1 juta ton bahan bakar minyak, dan 600.000 ton bitumen.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan pertahanan udaranya menghancurkan 289 drone Ukraina di wilayah Rusia semalam.

JAKARTA - Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengeluarkan instruksi pelarangan angkutan batubara melintas di jalan raya menuai kritikan. Tidak hanya problematik secara hukum, kebijakan tersebut juga berpotensi merugikan kepentingan nasional, khususnya dalam sektor energi .

Pengamat hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, dalam perspektif hukum positif, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara jelas dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ). Dalam regulasi tersebut, pembatasan kendaraan berbasis tonase menjadi parameter utama.

“Sepanjang kendaraan angkutan batubara memenuhi ketentuan teknis, termasuk tidak melebihi batas tonase yang diatur, maka tidak dapat serta-merta dilarang melintas di jalan umum. Instruksi gubernur yang bersifat pelarangan total berpotensi bertentangan dengan norma dalam UU Lalu Lintas,” katanya, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut juga beririsan dengan sektor strategis nasional yang diatur dalam UU Minerba. Batubara merupakan komoditas vital yang menopang kebutuhan energi nasional, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Dalam konteks ini, distribusi batubara bukan sekadar urusan daerah, melainkan bagian dari kepentingan nasional. Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tengah mendorong penguatan ketahanan energi dan peningkatan produksi listrik. ”Kebijakan daerah yang menghambat distribusi batubara berpotensi bertabrakan dengan arah kebijakan nasional,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat luas. Salah satu risiko nyata adalah terganggunya pasokan batubara ke sejumlah PLTU, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketersediaan listrik di berbagai wilayah.

“Jika distribusi terganggu, maka bukan hanya industri yang terdampak, tetapi juga masyarakat umum. Pemadaman listrik atau penurunan pasokan energi akan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung publik,” tandasnya.

Zaki menegaskan bahwa kebijakan gubernur tersebut tidak kebal hukum. Gugatan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum.

“Jika kebijakan itu berbentuk keputusan administratif, maka dapat digugat melalui PTUN. Sementara jika berbentuk peraturan, seperti peraturan gubernur, maka dapat diajukan uji materiil ke MA,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara prinsip hukum berlaku asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional.

Selain jalur pengadilan, Zaki juga menyoroti adanya mekanisme evaluasi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri terhadap produk hukum daerah yang dinilai bermasalah. “Jika terbukti menghambat kepentingan nasional, termasuk distribusi energi, maka pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan. Ini penting agar tidak terjadi disharmoni kebijakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya. Penetapan PP 39 Tahun 2025 Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Ia menilai bahwa pendekatan pelarangan total bukanlah solusi yang tepat. Pemerintah daerah seharusnya mengedepankan regulasi berbasis pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran teknis di lapangan, seperti kendaraan overloading atau pelanggaran rute.

“Solusi yang lebih proporsional adalah penegakan aturan, bukan pelarangan menyeluruh. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, seimbang, dan tidak menabrak regulasi yang lebih tinggi,” tandasnya.

JAKARTA - Perundingan damai kedua antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di Pakistan gagal. Kondisi ini akan berdampak pada China sebagai negara yang dekat dengan Teheran.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, berdasarkan dinamika geopolitik per April 2026, jika perundingan damai kedua antara AS-Israel dan Iran buntu, China diprediksi bakal mengambil pendekatan "netral aktif" yang lebih tegas, dengan fokus mengamankan kepentingan energinya tanpa terlibat militer langsung.

Menurut Nuning, panggilan akrabnya, ada beberapa langkah yang kemungkinan besar akan diambil China. Antara lain, peningkatan tekanan diplomatik atau mediator di balik layar di mana China akan terus mendorong gencatan senjata melalui jalur diplomasi dua tingkat (Track Two Diplomacy).

“Bisa saja menggunakan Pakistan untuk memastikan konflik tidak semakin meluas, karena perang yang berlarut-larut mengganggu stabilitas pasar energi global dan jalur pelayaran di Selat Hormuz,” ujarnya Selasa (21/4/2026).

Selain itu, penguatan kemitraan ekonomi dengan Iran. Menurut Nuning, China sebagai pembeli minyak utama Iran kemungkinan akan memberikan dukungan ekonomi terselubung untuk membantu Iran menstabilkan ekonominya di tengah tekanan militer AS-Israel.

“Mempromosikan narasi alternatif yakni, melawan dominasi Amerika. Jadi Beijing akan menggunakan kebuntuan tersebut untuk memperkuat argumen bahwa intervensi militer AS-Israel adalah akar penyebab ketidakstabilan, sambil memposisikan China sebagai "pembela perdamaian" yang mempromosikan dialog dan solusi pembangunan,” paparnya.

Lihat video: IRAN MENOLAK PERUNDINGAN KEDUA! Perang Besar Segera Meletus?



Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, China juga akan menggunakan pihak ketiga baik Pakistan atau negara-negara lain sebagai penengah.

“China diperkirakan akan menggunakan Pakistan sebagai "tangan kanan" untuk menangani masalah sensitif, guna menghindari China disalahkan secara langsung jika upaya mediasi gagal,” katanya.

Selain itu, China juga akan mengambil langkah tegas dengan mendesak solusi dua negara di Palestina. Menurut Nuning, China akan semakin keras menyerukan penyelesaian jangka panjang, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, untuk mengatasi akar konflik di Timur Tengah.

“Singkatnya, China akan mengambil keuntungan dari ketidakpopuleran perang yang dipimpin AS, menggunakan posisinya sebagai mediator untuk memperluas pengaruh, sekaligus memastikan kepentingan ekonominya yakni minyak di Iran tetap aman,” ucapnya.

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE).

PADA Minggu pagi (12 April 2026), Hotel Serena Islamabad menjadi saksi kegagalan perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dimediasi Pakistan. Wapres AS JD Vance menyatakan “Pembicaraan damai dengan Iran sejauh ini belum mencapai kesepakatan”.

Persoalan utama yang kontradiktif adalah masalah kepemilikan nuklir. Vance menambahkan “Kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mendapatkan senjata nuklir dan tidak berupaya mendapatkan alat-alat yang memungkinkan mereka dengan cepat memperoleh senjata nuklir”.

Iran menyahuti bahwa pembicaraan damai berlangsung dalam “atmosfir ketidakpercayaan”. Washington perlu memutuskan “apakah akan mendapatkan kepercayaan kami atau tidak”. Kedua belah pihak saling menyalahkan dan berujung tidak ada kesepakatan.

Dengan kebuntuan negosiasi diplomatik tersebut, ada ironi yang getir setelah 21 jam berlangsungnya negosiasi yang melelahkan. Amerika Serikat dan Iran, akhirnya, keluar dari ruangan yang sama tanpa kesepakatan. Yang tersisa hanyalah kata “deadlock”, yang telah lama mengendap dalam sejarah relasi keduanya.

Kegagalan ini bukan sekadar soal teknis negosiasi. Ia adalah cermin dari dua cara pandang dunia yang tidak pernah benar-benar bertemu dan saling menyapa. Tulisan ini akan mengulik beberapa faktor mengapa negosiasi diplomatik tersebut tidak mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan.

Pertama, deadlock terjadi karena tuntutan masing-masing pihak yang terlalu kontradiktif (bertentangan). Amerika Serikat datang dengan garis merah bahwa Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya secara permanen. Di sisi lain, Iran menolak tunduk pada tuntutan tersebut, dan justru menuntut hak pengayaan uranium, pencabutan sanksi, serta kompensasi perang. Di sini, diplomasi berubah menjadi arena penegasan kedaulatan.

Lebih jauh, AS datang dengan paradigma keamanan global yang menuntut kepastian mutlak. Dalam logika Washington, Iran harus menghentikan ambisi nuklirnya, bukan sekadar membatasi. Dunia, menurut AS, hanya aman jika potensi ancaman dihilangkan sejak dini. Tetapi di Teheran, tuntutan itu dibaca sebagai bentuk dominasi lama dalam wajah baru. Bagi Iran, hak atas teknologi nuklir adalah simbol kedaulatan, bukan sekadar alat strategis. Singkatnya, tidak ada pihak yang mau mengalah.

Kedua, perundingan ini dibebani oleh luka sejarah yang belum sembuh. Sejak Revolusi 1979, relasi Iran–AS dibangun bukan di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan yang diwariskan secara lintas generasi. Bahkan, dalam forum resmi sekalipun, kedua negara tidak pernah benar-benar bernegosiasi.

Iran menuduh Amerika membuat “tuntutan berlebihan”, tidak masuk akal, dan juga melanggar janji. Sementara Amerika menilai Iran tidak menunjukkan itikad untuk mengubah perilakunya secara fundamental. Dalam situasi seperti ini, diplomasi kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi menjadi ruang kompromi, melainkan sekadar panggung retorika.

Ketiga, isu yang dinegosiasikan terlalu rumit guna diselesaikan dalam satu meja perundingan. Ini bukan hanya soal nuklir, melainkan juga Selat Hormuz, perang bayangan oleh poros perlawanan (axis of resistance), yaitu Hezbollah di Lebanon, sanksi ekonomi, bahkan arsitektur kekuasaan di Timur Tengah.

Dengan ujaran lain, Islamabad mencoba merangkum terlalu banyak isu konflik dalam satu paket perundingan. Akibatnya, setiap isu menjadi sandera bagi isu lainnya. Singkatnya, tidak ada satu pun yang bisa disepakati tanpa membuka simpul konflik yang lain.

Keempat, keterbatasan mediator. Pakistan, dengan segala upayanya, hanya mampu menyediakan ruang negosiasi, bukan solusi. Ia mampu mempertemukan, tetapi tidak dapat memaksa.

Diplomasi modern acap melebih-lebihkan peran mediator, seolah-olah kehadiran pihak ketiga cukup untuk mencairkan kebuntuan. Padahal, jika kehendak politik dari para pihak utama yang bertikai tidak berubah, mediator hanya menjadi saksi dari kegagalan.

Kelima, dinamika eksternal yang tidak sinkron. Di luar ruang perundingan, realitas dan dinamika eskalasi terus bergerak dan dinamis. Israel masih terlibat konflik dengan Hezbollah di teater perang Lebanon, dan suhu ketegangan regional tetap tinggi.

Masalahnya sederhana, yaitu Iran tidak akan menandatangani kesepakatan yang mengabaikan sekutunya, sementara Amerika tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dinamika sekutunya (Israel) sendiri. Di titik ini, diplomasi bilateral menjadi tidak memadai untuk menyelesaikan konflik yang bersifat multilateral.

Keseluruhannya, deadlock di Islamabad menunjukkan satu hal yang lebih mendasar, yaitu diplomasi hari ini acap datang terlambat. Ia hadir setelah perang berkecamuk, setelah korban berjatuhan, setelah posisi mengeras, setelah narasi publik dikunci oleh nasionalisme dan trauma. Padahal, diplomasi yang efektif seharusnya bisa bekerja sebelum konflik mencapai titik didihnya.

Memang, Islamabad gagal mencapai kesepakatan, namun bukan karena kurangnya waktu dan upaya. Ia gagal karena mencoba menyelesaikan krisis yang rumit dengan instrumen yang sudah tidak cukup lagi. Dunia telah berubah, tetapi cara pihak yang bertikai dalam bernegosiasi masih terjebak dalam logika lama, yaitu tekanan, tuntutan, ultimatum, dan kemenangan sepihak.

Masing-masing pihak mengklaim kemenangan.

Bahkan, untuk beberapa derajat, AS mengancam dan menganggap kerugian pada pihak Iran jika negosiasi gagal. Misalnya, Vance menyatakan, “Dan saya mengira bahwa kabar buruknya bagi Iran lebih banyak daripada AS”. Dalam nada yang sama, Trump menyatakan, “Apakah kita ada kesepakatan atau tidak (dengan Iran) itu tidak ada perbedaan untuk saya. Terlepas apa yang telah terjadi, kita (AS) menang”.

Deadlock kali ini bukan akhir dari perundingan. Ia adalah pengingat bahwa perdamaian tidak bisa dipaksakan dari meja negosiasi yang penuh kecurigaan antara pihak yang bertikai. Ia harus dibangun dari keberanian untuk mengubah cara pandang bahwa lawan tidak selalu harus dikalahkan, tetapi mestinya bisa dipahami. Dengan kata lain, deadlock ini mungkin tidak menghasilkan kesepakatan, tetapi ia menghasilkan kejelasan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas tuntutan sepihak dan memori luka yang belum kering dan sembuh.

Pungkasannya, negosiasi diplomatik yang berhasil membutuhkan sesuatu yang lebih langka dalam politik global hari ini, yaitu keberanian untuk mempercayai dan memahami. Tanpa hal tersebut, setiap meja perundingan hanya akan menjadi tempat di mana harapan datang untuk ditunda. Seperti bunga yang layu sebelum mekar.

TEHERAN - Pembicaraan mendatang tentang program nuklir Teheran akan menentukan apakah tentara Amerika Serikat (AS) "akan pergi ke neraka atau kembali ke Amerika". Peringatan itu diungkap Ebrahim Rezaei, anggota parlemen Iran dan juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen.

Pernyataan itu muncul ketika Presiden AS Donald Trump meningkatkan ancaman aksi militer kecuali Iran menerima kesepakatan yang membatasi program nuklir dan rudal balistiknya.

Pembicaraan tidak langsung dilanjutkan awal bulan ini di bawah mediasi Oman, dengan putaran ketiga dijadwalkan di Jenewa pada hari Kamis, di mana Teheran diharapkan akan mengajukan draf perjanjian.

Trump pekan lalu menetapkan tenggat waktu 15 hari untuk kesepakatan tersebut dan kemudian mengatakan Teheran akan menghadapi "hari yang sangat buruk" jika kesepakatan itu tidak tercapai.

"Negosiasi hari Kamis adalah ujian bagi Trump dan akan menentukan apakah tentara Amerika akan pergi ke neraka atau kembali ke Amerika," tulis Rezaei di X pada hari Minggu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengatakan Teheran siap untuk konfrontasi militer jika diplomasi gagal dan akan menargetkan pangkalan AS jika diserang.

Ia menolak tuntutan untuk menghentikan pengayaan uranium, menyebut program nuklir Iran sebagai program damai dan penting untuk keamanan energi, dan menekankan program rudal Iran adalah "garis merah" dan "sama sekali tidak dapat dinegosiasikan."

Sebelumnya, Reuters melaporkan Pentagon sedang mempersiapkan kampanye berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap situs keamanan dan nuklir Iran jika pembicaraan gagal.

Namun, Axios dan The Wall Street Journal melaporkan minggu ini bahwa Jenderal Daniel Caine, ketua Kepala Staf Gabungan AS dan arsitek serangan tahun lalu terhadap Iran, memperingatkan para pejabat tentang risiko kampanye baru terhadap Teheran termasuk korban jiwa, pertahanan udara yang tegang, dan pasukan yang kelelahan.

Financial Times mengutip pejabat intelijen Israel yang mengatakan AS hanya memiliki kapasitas militer untuk mempertahankan serangan intensif selama empat hingga lima hari, atau sekitar seminggu dengan intensitas yang lebih rendah.

Berbicara pada briefing mingguan pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan setiap serangan AS, terlepas dari skalanya, akan dianggap sebagai "tindakan agresi" dan akan dibalas dengan respons yang "dahsyat".

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.

Prabowo menjelaskan, pertemuan itu membahas terkait perundingan tarif dagang yang cukup lama. “Iya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus,” kata Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang cukup lama melakukan perundingan dagang dengan Amerika. “Intinya itu kita kan termasuk yang paling...mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perjanjian dagang di Washington DC, Kamis, 19 Februari 2026. Dalam unggahan @sekretariat.kabinet di Instagram, tampak Prabowo dan Trump duduk berdampingan.

Lihat video: Presiden Trump Puji Ketegasan Prabowo di KTT Dewan Perdamaian



"Perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia ini berisi tentang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik," tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun @sekretariat.kabinet, Jumat, 20 Februari 2026.

Seskab Teddy mengungkapkan, kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, untuk membahas arah strategi Indonesia dalam menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.

Pertama adalah memastikan setiap posisi yang diambil Indonesia dalam perundingan ekonomi dengan negara mana pun memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional.

Fokus terdekat, kata Teddy, adalah persiapan menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat yang segera bergulir dalam waktu dekat.

"Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," katanya.

Menurut Teddy, Presiden menginginkan agar setiap proses perundingan mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Hal kedua, kata Teddy, kerja sama ekonomi yang dijalin tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional.

Ia menambahkan Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi Indonesia.

Arahan tersebut menjadi pedoman bagi para menteri untuk merumuskan langkah strategis yang cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) bersama Presiden Donald Trump, sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rincian kesepakatan tarif masih menunggu finalisasi, namun tarif ekspor Indonesia ke AS telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen, dan pemerintah meminta publik menunggu hingga seluruh proses rampung.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

MALANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekaligus juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan pandangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Tri Joko saat menghadiri ajang CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi di Malang, Jawa Timur.

“Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda,” kata Tri Joko dikutip Jumat (13/2/2026).

Tri Joko menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran UU ITE kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mewanti-wanti agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70% di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial.

Lihat video: Komdigi Kebut Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak



Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. "Literasi digital penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan," kata Naning.

Masih di ajang CommuniAction seri Malang, praktisi public relations, Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Kehadiran PP Tunas menjadi fondasi yang penting, mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus.

"Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital," ujarnya.

Di sisi lain, kreator konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital. Cara itu bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat harus peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi konten yang bertanggung jawab,” kata Hari.

Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi Dwi Santoso atau Anto Motulz menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) harus tetap berpegang pada etika serta tanggung jawab kepada publik. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI tidak lantas menghilangkan kewajiban moral kreator untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya.

“AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” kata Motulz.

Motulz mendorong para kreator muda untuk tidak sekadar mengejar popularitas, tetapi juga menghadirkan nilai guna melalui kontennya. Salah satunya dengan mengangkat potensi lokal sebagai bahan utama dalam produksi konten digital. “Ceritakan potensi daerah serta tips yang produktif sehingga dapat memberikan inspirasi,” ujarnya.

Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo saat membuka CommuniAction seri Malangan mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang.

“Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tandas Nursodik.

KALBAR - Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri mengungkap bahwa siswa SMP Negeri Sungai Raya Kalimantan Barat yang melempar bom molotov ke sekolah terinspirasi aksi kekerasan di luar negeri. Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana menyebut hal itu diketahui dari adanya tulisan nama-nama pelaku aksi kekerasan ekstrem pada tas milik pelaku.

"Nama-nama yang tertera adalah pelaku penembakan massal dan sering dijadikan referensi di komunitas ekstrem online," kata Mayndra kepada awak media dikutip, Rabu (11/2/2026).

Dia mencontohkan beberapa nama yang ditulis yakni Stephen Paddock yang melakukan penembakan massal Las Vegas 2017. Ia menyebut aksi itu menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat.

Kemudian Adam Peter Lanza pelaku penembakan Sandy Hook Elementary School di tahun 2012 yang menewaskan anak-anak usia sekolah dasar dan guru. "Sering dijadikan simbol ekstrem kekerasan nihilistik," ujarnya.

Selanjutnya Seung-Hui Cho yang merupakan pelaku penembakan Virginia Tech 2007. Mayndra menyebut kasus ini menjadi yang banyak dianalisis dalam studi tentang lone wolf dan alienasi sosial.

Keempat, Salvador Ramos yakni pelaku penembakan Uvalde, Texas di 2022 yang menargetkan sekolah dasar. Kelima, Luca Traini yakni pelaku penembakan bermotif rasial di Macerata, Italia di 2018 yang berafiliasi dengan ideologi ekstrem kanan.

Terakhir, Mayndra menyebut siswa tersebut juga menuliskan nama Tarrant yang merujuk pada pelaku serangan teror di Christchurch di Selandia Baru pada 2019.

Selain itu, kata dia, pelaku juga turut menuliskan TCC yang merujuk pada singkatan True Crime Community (TCC) atau komunitas kekerasan ekstrem.

"Serta #ZERO DAY yang sering dipakai dalam subkultur kekerasan ekstrem dan merujuk pada hari eksekusi serangan. Juga terkait dengan narasi film “Zero Day” tentang penembakan sekolah," pungkasnya.

KALBAR - Siswa SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga melempar bom molotov ke sekolahnya. Peristiwa itu diduga lantaran terduga memiliki motif balas dendam akibat rasa dendam karena di bully.

"Yang bersangkutan merupakan korban perundungan dan memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam kepada rekan-rekan yang kerap kali melakukan perundungan terhadapnya," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (4/2/2026).

Selain masalah perundungan, Mayndra menyebut, pelemparan molotov tersebut juga diduga kuat berlatar belakang munculnya permasalahan di internal keluarga siswa itu. "Juga diduga kuat menghadapi masalah keluarga," ujarnya.

Mayndra menyatakan, dalam aksi tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti di antaranya, lima buah gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku dan pisau. Lalu, enam buah botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain atau bom molotov. Dan, satu bilah pisau.

Densus 88 dalam hal ini mendampingi Polda Kalbar dalam melakukan penanganan kasus tersebut mulai dari proses pemetaan hingga pemenuhan alat bukti. "Adapun leading sektor penangganan kasus tersebut adalah Polda Kalimantan Barat," ucapnya.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland mulai membuka perundingan diplomatik untuk meredakan ketegangan terkait status dan keamanan Greenland, menyusul pernyataan berulang Presiden AS Donald Trump yang menyatakan minat untuk menguasai wilayah Arktik tersebut.

Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan pejabat senior dari Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat telah bertemu untuk membahas kekhawatiran AS terkait keamanan kawasan Arktik. "Pertemuan ini bertujuan membahas bagaimana kami dapat menanggapi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai keamanan Arktik, sambil tetap menghormati garis merah Kerajaan," kata kementerian tersebut dalam pernyataan resmi kepada Reuters dikutip Kamis (29/1/2026).

Perundingan ini menandai langkah diplomatik pertama setelah berbulan-bulan ketegangan antara Washington dan Kopenhagen, meskipun kedua negara sama-sama merupakan anggota pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Greenland merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington telah menyiapkan mekanisme pembahasan khusus terkait Greenland. Ia menambahkan pertemuan lanjutan pada tingkat teknis akan digelar dengan pejabat dari Denmark dan Greenland. "Kami memiliki proses yang akan membawa kita pada hasil yang baik bagi semua pihak," ujar Rubio.

Ketegangan sebelumnya dipicu oleh pernyataan Trump yang berulang kali menyebut keinginan AS untuk menguasai Greenland dengan alasan kepentingan keamanan nasional, terutama terkait meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik. Pernyataan tersebut sempat memicu kritik dari Denmark, Greenland, serta sejumlah sekutu Eropa.

Situasi mulai mereda setelah Trump pekan lalu mengumumkan kerangka kesepakatan masa depan, termasuk janji tidak akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menolak gagasan pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.

Di tengah proses perundingan dengan AS, para pemimpin Denmark dan Greenland dilaporkan melakukan kunjungan ke Berlin dan Paris untuk memperkuat dukungan Eropa serta menyelaraskan posisi menjelang pembahasan lanjutan dengan AS.

Sementara, Rubio mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS bahwa posisi Washington saat ini berada dalam jalur yang konstruktif. Namun, sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengkritik pemerintahan Trump karena dinilai berisiko merenggangkan hubungan dengan sekutu NATO akibat pendekatan keras terhadap isu Greenland.