Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas aktivis Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang dilihat Bisnis pada Selasa (7/4/2026). Dalam situs tersebut, terlihat penuntut umum yang mengajukan kasasi yaitu Tri Yanti Merilyn pada Senin (16/3/2026).

"Senin, 16 Maret 2026, pemohon kasasi Tri Yanti Merlyn Christin Pardede," dalam SIPP.

Selanjutnya, waktu penyerahan kasasi terhadap termohon Delpedro dkk dilakukan pada Selasa (31/3/2026). Namun, dalam situs tersebut belum mengungkap sosok majelis hakim maupun panitera pengganti Kasasi.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengemukakan bahwa alasan pihaknya mengajukan kasasi karena persidangan kasus Delpedro masih menggunakan KUHAP lama.

Terlebih, pelimpahan perkara kasus Delpedro ke persidangan terjadi sebelum KUHP maupun KUHAP baru ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahan dilakukan pada Desember 2025.

"Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk yang diputus bebas dalam masa pemeriksaan untuk Upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama] sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi," ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen menuntut ganti rugi kepada negara usai dinyatakan bebas.

Mulanya, Delpedro mengatakan bahwa Menko Hukum, Ham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra sempat mendatangi dirinya di Rutan Polda Metro Jaya. Kala itu, dia ditantang agar bisa berani menghadapi proses hukum yang menjeratnya dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

"Hari ini saya ingin sampaikan kepada Menko Polhukam RI, Yusril Ihza Mahendra, yang ketika pertama kali saya ditangkap, ditantang saya untuk gentleman menghadap api peradilan, dan sekarang kami telah menghadapi peradilan dan kami dinyatakan tidak bersalah dan bebas!" ujar Delpedro di PN Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Setelah memenuhi tantangan itu, Delpedro pun langsung meminta kepada Yusril dan negara agar bisa memulihkan harkat martabat hingga kerugian yang dialaminya.

Menurutnya, banyak yang dikorbankan baik oleh terdakwa maupun rekan seperjuangannya saat menjalani proses hukum. Misalnya, kerugian materi karena tidak lagi bekerja, kerugian tidak berkuliah dan mengeluarkan keperluan selama proses hukum berlangsung.

"Pada kesempatan yang sama juga, kami meminta kepada Yusril Ihza Mahendra, kepada negara untuk memulihkan, memperbaiki harkat dan martabat kami, menggantikan segala kerugian yang telah kami alami, kerugian materi," imbuhnya.

Adapun, Delpedro menyatakan bahwa mendekam di penjara selama enam bulan tidaklah mudah. Oleh sebab itu, dia juga berharap agar vonis bebas ini bisa menjadi angin segar bagi tahanan politik yang lain untuk segera dibebaskan.

"Oleh karena itu kami berharap ini menjadi preseden dan gambaran bahwa seluruh tahanan politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Oleh karenanya mereka harus segera juga dibebaskan," pungkasnya.

Divonis Bebas

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen divonis bebas dalam perkara dugaan penghasutan untuk mengikuti demo yang berakhir ricuh pada Agustus 2025 lalu.

Selain Delpedro, staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar juga dinyatakan bebas dalam perkara ini.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen divonis bebas dalam perkara dugaan penghasutan untuk mengikuti demo yang berakhir ricuh pada Agustus 2025 lalu.

Selain Delpedro, staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar juga dinyatakan bebas dalam perkara ini.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Kemudian, Harika memerintahkan agar seluruh terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dan tahanan setelah putusan diketok.

"Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IlI dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan," imbuhnya.

Adapun, dalam pertimbangan yang ada bahwa hakim menyatakan jaksa gagal menghadirkan bukti untuk menunjukan upaya manipulasi, penghasutan atau rekayasa fakta yang dilakukan Delpedro dkk.

Kemudian, hakim berkeyakinan narasi unggahan Delpedro dkk terkait peristiwa tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan didasarkan pada kebebasan berekspresi dari pendemo.

Terakhir, hakim menyatakan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya ajakan eksplisit dari Delpedro dkk untuk melakukan kekerasan atau perusakan sebagai konsekuensi dari informasi yang disebarkan.

"Bahwa satu-satunya yang menyatakan tergerak ikut aksi solidaritas peristiwa Affan adalah saksi Anak Faiz Ambia, namun di persidangan menyatakan tidak tergerak untuk melakukan kerusuhan karena tidak ada ajakan kerusuhan, tapi tergerak karena mendapat perlindungan atas kebebasan berekspresi," ujar hakim.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan Delpedro dkk sebelumnya jaksa telah menuntut Delpedro, Syahdan, Muzaffar dan Khariq dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sekadar informasi, dalam dakwaan penuntut umum total ada 80 konten penghasutan demo.

Konten itu diunggah dengan kolaborasi antar akun Instagram @gejayanmemanggil, @aliansimahasiswapenggugat, @blokpolitikpelajar, dan @lokataru_foundation. Adapun, tagar untuk mengkampanyekan demo tersebut yaitu #IndonesiaGelap, #IndonesiaSoldOut, dan #ReformasiPolri.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan akun Instagram milik terdakwa Laras Faizati Khariunnisa dimusnahkan dan Iphone 16 disita. Laras merupakan terdakwa atas kasus dugaan penghasutan demo Agustus 2025.

Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri mengatakan Laras terbukti menggunakan akun Instagram untuk melakukan tindak pidana dengan upaya menghasut publik.

"Satu akun Instagram username @Larasfaizati oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk digunakan melakukan tindak pidana terkait yang terkait dengan tindak pidana tersebut agar tidak disalahgunakan ditetapkan untuk dimusnahkan," katanya dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Darpawan melanjutkan bahwa satu unit Iphone 16 juga turut dirampas negara karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis.

Namun, barang bukti berupa e-KTP dan email milik Laras dikembalikan karena tidak berkaitan dengan kasus tersebut.

"E-KTP atas nama Laras Faizati Khariunnisa, satu akun email dengan email Laras Faizati dan akun Gmail dengan email larasfaizati19@gmail.com. Oleh karena tidak terkait dengan tindak pidana maka dikenalikan kepada terdakwa," jelasnya

Darpawan menjelaskan tidak ada pertimbangan yang memberatkan Laras. Sementara, pertimbangan yang meringankan Laras adalah belum melakukan tindak pidana hingga merupakan tulang punggung keluarga.

Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman dengan tujuan edukasi dan pembinaan agar Laras dapat memperbaiki diri di kemudian hari.

Laras tetap dinyatakan bersalah menghasut publik melalui media sosial. Hanya saja dirinya tidak mengumpulkan dan mengorganisir massa untuk melakukan tindakan seperti yang dia inginkan.

Alhasil hakim memvonis Laras dengan 6 bulan masa percobaan dan memerintahkan agar segera dibebaskan dari penjara. Namun tetap dalam pengawasan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati Khariunnisa telah bebas bersyarat dalam kasus dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025.

Usia amar putusan dibacakan, Laras tampak menangis dan memeluk anggota keluarga. Laras menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga pihak yang telah mendukung proses hukum dirinya.

"Hari ini, setelah perjuangan yang sangat panjang, kita mendengar putusan dari hakim. Sebenarnya perasaan aku fifty-fifty ya karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah-nya dipulangkan ke rumah," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selasa, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, berkat pihak tersebut, dirinya dapat tegar menghadapi proses hukum. Termasuk berjuang mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,

Dia berharap dengan adanya putusan ini mampu menegakkan keadilan di Indonesia, terutama bagi pemuda maupun perempuan yang sedang mencari keadilan.

"Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Semoga hari ini jadi titik awal kita bisa mengubah Indonesia lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera, dan jadi titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini," tegasnya.

Laras menyoroti bahwa masih ada oknum polisi yang menindas sejumlah pihak, tapi belum diproses secara hukum.

"Lagi-lagi sementara semua oknum kepolisian yang menindas mereka bebas di luar sana," tandasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan Laras menjalani masa percobaan pidana percobaan selama 6 bulan.

Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Meski mendapatkan vonis 6 bulan penjara, hakim memerintahkan agar penahanan tidak dilakukan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selama periode itu, Laras berada dalam pengawasan.

Hakim menekankan bahwa Laras tetap bersalah menyebarkan tulisan yang menghasut untuk melakukan tindak pidana. Hanya saja dirinya tidak membentuk massa untuk melakukan tindakan yang dia sampaikan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan Laras Faizati Khariunnisa menjalani masa percobaan pidana percobaan selama 6 bulan penjara dalam perkara dugaan penghasutan demo Agustus 2025.

Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Meski mendapatkan vonis 6 bulan penjara, hakim memerintahkan agar penahanan tidak dilakukan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selama periode itu, Laras berada dalam pengawasan.

"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah keputusan ini diucapkan," jelasnya.

Hakim menekankan bahwa Laras tetap bersalah menyebarkan tulisan yang menghasut untuk melakukan tindak pidana

Hakim mengatakan tujuan pidana menekankan edukasi atau pembinaan dan memberikan kesempatan bagi Laras untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial.

"Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," ucapnya.

Selain itu, Laras tidak melakukan perbuatan mengorganisir massa untuk melakukan perbuatan sesuai yang disiarkan.

"Terdakwa tidak melakukan tindakan lain seperti mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham untuk melakukan perbuatan yang sama," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Situasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sempat gaduh menjelang putusan sidang praperadilan Delpedro Marhaen Cs pada Senin (27/10/2025).

Sidang putusan gugatan praperadilan ini dilakukan secara maraton untuk keempat tersangka penghasutan demo yakni Delpedro, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sekitar 10.20 WIB, kondisi gaduh itu terjadi usai hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar dalam kasus penghasutan demo.

Setelah itu, pendukung mulai menyatakan protes dan terus menggaungkan bahwa Khariq beserta rekan aktivis lainnya tidak bersalah. Bahkan, sejumlah poster tampak diangkat sebagai poster seruan protes tas penindakan hukum terhadap Delpedro dkk.

Setelah itu, pihak keamanan termasuk kepolisian mulai mengimbau agar kelompok aktivis itu tidak melakukan aksi yang mengganggu jalannya persidangan lain. Dengan demikian, kepolisian meminta agar kelompok itu bisa tenang jika ingin menyaksikan persidangan yang ada.

Cekcok pun terjadi antara kelompok aktivis dan pihak kepolisian. Dari kelompok aktivis ingin tetap berada di PN Jaksel untuk menyaksikan persidangan praperadilan Delpedro dkk. Di samping itu, pihak kepolisian meminta agar kelompok itu tetap tenang.

Di tengah cekcok itu, terdapat satu anggota kepolisian berpangkat melati satu atau komisaris polisi (Kompol) yang terlihat geram. Dia adalah Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggi AT Sinambela.

Dalam kerumunan itu dia terlihat mengambil, meremukan dan membuang salah satu poster yang dibawa kelompok aktivis. Aksi itu kemudian diteriaki oleh massa yang tengah berkerumun itu.

"Ngapain sih pak," teriak salah satu pria di tengah kerumunan itu.

Terlihat, poster yang diremukan itu memiliki latar hitam dengan gambar tangan seseorang memegang pengeras suaran dan bertuliskan "Orang Berhak Kritis".

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang putusan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Cs hari ini, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang Delpedro bakal digelar di ruang sidang 04 pada pukul 10.00 WIB.

"Senin, 27 Oktober 2025. Agenda :putusan hakim," dalam SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Senun (27/10/2025).

Selain Delpedro, hakim juga akan menggelar sidang vonis gugatan praperadilan dari tersangka lainnya seperti Muzzafar Salim, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein.

Pada intinya, Delpedro dkk melayangkan gugatan praperadilan ini agar menuntut hakim untuk membatalkan status tersangka mereka dalam perkara penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu.

Dalam catatan Bisnis, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur LSM Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendadak ditangkap Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas.

Hal tersebut terungkap dari unggahan akun Instagram resmi @lokataru_foundation. Akun tersebut menuliskan bahwa Delpedro Marhaen dijemput paksa oleh polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 22.45 WIB di kediamannya.

Anehnya, anggota Polisi yang menjemput paksa Delpedro Marhaen tersebut tidak menggunakan mobil Polisi sesuai dengan prosedur, namun menggunakan mobil sipil Suzuki Ertiga.

Pelanggaran prosedur lain yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Delpedro Marhaen adalah tidak menjelaskan dasar hukum penangkapan dan menunjukkan surat perintah penangkapan.

"Aparat langsung membawanya ke Polda Metro Jaya," tulis akun tersebut.

Aksi yang dilakukan Polisi dari Polda Metro Jaya tersebut dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang Kepolisian karena tidak ada protap yang diikuti sesuai dengan KUHAP.