Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta seluruh pengusaha logistik untuk siap meningkatkan keahlian sumber daya manusianya seiring dengan rencana penerapan sertifikasi kepada semua tenaga kerja bidang logistik mulai dari level terendah hingga ke jenjang yang paling tinggi di sektor ini.

Rencana pemerintah tersebut menyusul pembahasan tim kerja peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik di tataran negara-negara Asia Tenggara (Asean).

Ekko Harjanto, Plt Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian mengatakan, berkaitan dengan rencana itu, saat ini pihaknya sedang menyusun kualifikasi untuk tenaga kerja di bidang logistik.

“Ini semua [tingkatan] ya termasuk driver, yang kalau saya tidak salah, levelnya itu di level 2 ya. Jadi nanti untuk sertifikasinya ada level 1 sampai level 8,” ujarnya dalam Talk Show Fuso dan Bisnis Indonesia Forum, dalam rangkaian Gaikindo Commercial Vehicles (Giicomvec) 2026, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu, (11/4/2026).

Menurut Ekko, untuk regulasi, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden atau R-Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional yang akan dijabarkan dalam tiga strategi utama.

Pertama, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, dan ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Adapun tiga strategi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam 24 program yang akan dilaksanakan secara konkret ke dalam 180 output kegiatan.

Ekko melanjutkan, setiap kualifikasi harus memenuhi standar. Dia memberi contoh seorang driver. “Apa itu posisinya rendah? Kalau menurut kami tidak begitu. Justru driver ini jangan dilihat dari posisi levelnya, tetapi nanti kualifikasinya harus memenuhi standar. Nah, tentunya standarnya ini yang nanti akan disepakati di level Asean,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), papar Ekko, masih menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pelaku Logistik termasuk Asosiasi Pengusaha Angkutan khususnya trucking.

“Nantinya secara nasional, ketika disepakati sertifikasinya akan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Dia menilai posisi sopir truk memegang posisi yang penting, secanggih apapun kendaraannya khususnya untuk kendaraan transportasi logistik. Pasalnya, selama ini faktor human error menjadi salah satu penghambat dalam banyak kasus keterlambatan pengiriman barang.

Sertifikasi pengemudi truk menjadi perhatian perusahaan layanan pengiriman logistik seperti disampaikan Melky Tako, Chief Executive Officer PT Tako Anugerah Koporasi yang hadir sebagai salah satu narasumber di forum ini

Menurut Melky, sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini driver merupakan faktor penting kedua selain faktor efisiensi sehingga dia menyambut positif rencana sertifikasi yang juga dinilainya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan logistik.

“Mulai dari tempat ini, saya akan sertifikasi semua SDM saya, karena memang penting ini. Kami mengerti sumber daya manusia harus terus di-upgrade dan ini menjadi tantangan bagi kami, setiap pengusaha di transportasi. Kami bisa beli mobil? Bisa. Pembiayaan sudah siap, kini tantangannya kita harus punya pola yang baik dan tepat untuk menangani SDM ini dan bagus kalau bisa dilakukan sertifikasi,” ungkap Melky.

Dia memberi contoh pihaknya terus berusaha mengubah pola pikir atau mindset SDM yang diposisikan sebagai aset perusahaan. “Driver berhak untuk menerima semua benefit sebagai seorang driver. Kami mulai membina dan memang tidak mudah untuk mengubah mindset dan melatih mereka dengan skill yang baik agar bekerja dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan sebagainya. Di situlah efisiensi akan terjadi. Pelanggan puas, kami happy. Jadi ada armada, ada manusia dan juga sistem yang mendukung,” paparnya.

Menurut Melky, efisiensi dapat diukur dengan nilai yang bisa dikompensasikan misalnya dengan ketepatan waktu atau efisiensi waktu dan target yang masih bisa dijangkau. Efisiensi juga dapat diukur dari nilai termasuk dalam rupiah.

Dia memberi contoh, konsumen toko online yang rela membayar lebih untuk pengiriman suatu barang atau on time delivery. “Mau kirim hari ini atau kirim besok, [pasti] maunya hari ini. Bila perlu dalam hitungan jam sudah sampai. Nah, tentu ini semua ada harganya. Selisih Rp2.000–Rp5.000 tapi lebih cepat. Pasti ini tidak apa-apa. Saya bayar Rp2.000 lebih mahal tapi barang lebih cepat sampai,” ujarnya.

Dia menambahkan, efisiensi bagi perusahaannya juga bisa berarti pengiriman satu barang keluar pulau dengan waktu yang ditentukan. “Misalnya 5 hari on time. Kami delay 2 hari, maka ini apakah ini akan menjadi problem atau tidak bagi penerimaan? Problem. Cost-nya berapa? Tinggal dihitung,” jelasnya.

Melky menuturkan, dari sisi pengusaha, perusahaannya melakukan efisiensi dalam memburu waktu dengan berusaha meniadakan downtime kendaraan.

“Kendaraan kami tidak boleh ada downtime. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada customer ini kami harus betul-betul jaga, yang berarti kami harus punya manajemen waktu, dan manpower yang betul-betul terlatih.”

Secara terperinci, Melky menguraikan bahwa untuk menghindari down time kendaraan Tako menerapkan jadwal kendaraan untuk perawatan berkala. “Kita tidak cuma bisa beli mobil, kemudian pakai. Namanya mesin ada waktunya dia harus perbaikan, dia harus diservis. Saya bersyukur, berterima kasih Mitsubishi Fuso memberikan satu pelayanan kepada kami dengan pelayanan 24 jam bengkel non-stop service.”

Dia memberi contoh pada hari Minggu, hari besar atau pada saat kegiatan mulai slow, manajemen Tako mulai mengatur kendaraan mana yang harus menjalani perbaikan agar dapat berfungsi maksimal dan selalu dalam kondisi siap digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Aji Jaya mengatakan bahwa dalam rangka mendukung efisiensi di bisnis logistik ini produsen kendaraan truk Fuso melakukan berbagai macam inovasi yang tidak hanya sesuai standardisasi pemerintah, tetapi juga menyediakan varian-varian yang sesuai dengan bisnis konsumen.

Aji menambahkan, KTB juga mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen.

“Kami berinovasi di bidang after sales service. Salah satunya memberikan pelayanan bengkel siaga 24 jam. Kami juga menyediakan fasilitas untuk training bagi driver karena manpower ini menjadi salah satu kunci atau faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya efisiensi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) bakal mulai berlaku pada 13 Maret 2026. Kebijakan ini diambil guna menekan lonjakan volume kendaraan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menjelaskan pembatasan operasional tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rinciannya, pembatasan angkutan barang berlaku di Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Betung–Tempino–Jambi, serta Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.

“Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,” ujar Hamdani dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Secara teknis, pembatasan operasional bagi truk logistik ini akan diberlakukan secara terus-menerus mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat. Aturan ini baru akan dicabut pada Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, mencakup jalur tol maupun arteri.

HK memastikan telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk di akses masuk tol serta kanal radio untuk meminimalisir penumpukan di gerbang tol. Pengemudi yang melanggar akan diarahkan keluar tol atau diputarbalikkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di lapangan.

“Kami meminta seluruh pengguna jalan tol, terutama pengemudi angkutan barang, untuk memahami dan mematuhi kebijakan pembatasan operasional ini demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026,” tambah Hamdani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan bahwa kendaraan yang dilarang mencakup mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil tempelan, kereta gandengan, serta pengangkut hasil tambang dan bahan bangunan. Larangan ini juga menyasar truk pengangkut tanah, pasir, batu, besi, semen, hingga kayu.

“Seperti angkutan Lebaran tahun lalu, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan, perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik,” tegas Aan.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi angkutan bahan bakar minyak (BBM/BBG), hantaran uang, hewan ternak, pupuk, dan bahan pokok. Kendaraan pengecualian ini wajib menempelkan surat muatan sah pada kaca depan sebelah kiri sebagai bukti identitas komoditas.

Langkah ini dipandang krusial mengingat mayoritas pengguna JTTS pada hari normal didominasi oleh kendaraan logistik berat. Dengan pengosongan jalur dari truk besar, diharapkan kapasitas jalan dapat menampung jutaan kendaraan pribadi yang akan melintas selama masa Lebaran.