Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan minyak goreng rakyat atau Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan, tetapi akan dikucurkan langsung ke pasar-pasar rakyat.

Busan menyebut langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mudah membeli Minyakita di pasar.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan produsen dan distributor, khususnya Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita dapat sampai ke pasar-pasar rakyat.

Busan mengatakan ke depannya jenis komoditas lain dapat dialokasikan untuk bantuan pangan mengikuti harga pasar. 

"Misalnya, telur lagi turun bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian, juga yang tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG," ujarnya.

Ia menilai upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Apabila terdapat komoditas yang harganya anjlok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah akan langsung menyerapnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk harga yang di bawah HET. Kemarin misalnya telur, ya telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG," terang Busan.

Sementara itu, Busan memastikan bakal terus melakukan pengawasan seperti lini distribusi terhadap harga pangan yang di atas harga acuan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan.

"Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga para distributor dan produsen," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses.

Ia juga menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.

Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan.

Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses.

Ia juga menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.

Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan.

Budi mencontohkan, telur dapat digunakan sebagai bantuan pangan ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain, seperti daging ayam.

Lebih lanjut, sinergi antara program bantuan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang penyerapan berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.

"Kemudian juga yang kerja sama dengan MBG ya tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun, misalnya ayam. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat MinyaKita di pasar-pasar ibu kota masih dalam kondisi aman. Pemantauan pasokan dan harga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas distribusi di tengah rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan pasokan MinyaKita hingga saat ini masih tersedia dan distribusi berjalan normal di berbagai pasar.

"Kami terus melakukan pemantauan secara intens terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak goreng rakyat MinyaKita. Hingga saat ini, stok masih tersedia dan distribusi di pasar-pasar Jakarta berjalan dengan baik," kata Ratu dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Untuk memperkuat pasokan, Dinas PPKUKM menjajaki kerja sama dengan produsen dan distributor minyak goreng swasta melalui BUMD pangan sebagai mitra penyaluran MinyaKita. Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan Perum Bulog guna memperluas distribusi ke pasar rakyat dan kios-kios yang melayani kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada pedagang pasar dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat menjadi mitra resmi Bulog dalam penyaluran MinyaKita.

"Kami juga berkolaborasi dengan Perum Bulog dalam memperluas penyaluran MinyaKita di pasar-pasar rakyat. Kami turut memberikan pendampingan kepada para pedagang pasar dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha agar dapat menjadi mitra Bulog," ujar Ratu.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, harga minyak goreng curah di Jakarta masih bervariasi antarwilayah dan pasar. Jakarta Selatan tercatat memiliki rata-rata harga tertinggi, sedangkan Jakarta Utara menjadi wilayah dengan harga rata-rata terendah.

Harga tertinggi minyak goreng curah tercatat mencapai Rp23 ribu per kilogram di sejumlah pasar, sementara harga terendah berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Perbedaan harga tersebut menunjukkan masih adanya disparitas harga antarwilayah dan antarpasar di Jakarta.

Meski demikian, Pemprov DKI memastikan pengawasan terhadap distribusi dan harga akan terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyak bersubsidi MinyaKita dilaporkan mengalami kelangkaan di pasaran, termasuk di wilayah Jakarta. Bukan hanya konsumen, sejumlah pedagang juga mengeluhkan ketiadaan MinyaKita di pasaran sejak Ramadhan 1447 H.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), telah disepakati bahwa MinyaKita tidak digunakan dalam konteks bantuan pangan. Menurut dia, distribusi MinyaKita akan difokuskan secara menyeluruh ke pasar rakyat sehingga memperkuat pasokan di pasar tradisional.

“Dengan kebijakan tersebut, pasokan MinyaKita akan lebih diarahkan ke pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap minyak goreng rakyat semakin baik,” kata dia melalui keterangannya, Rabu (22/4/2026) lalu.

Menurut Ratu, peningkatan distribusi ke pasar rakyat akan memberi dampak positif bagi konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan harian. Pemprov Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, distributor, BUMN pangan, pengelola pasar, dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro kecil. Karena itu, pergerakan harga dan distribusinya akan menjadi perhatian pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan MinyaKita dalam kondisi sangat cukup,” kata Ratu.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan di lapangan untuk mencegah praktik penimbunan, distribusi yang tidak merata, maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Perkembangan harga komoditas strategis pun terus dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Kami berharap masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tetap tenang. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan minyak goreng tersedia di pasar,” ujar Ratu.

Sebelumnya diberitakan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita dikeluhkan masyarakat. Baik pembeli maupun pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok di pasaran, bahkan sejak sebelum bulan Ramadhan.

Tak hanya langka, harga MinyaKita juga mengalami kenaikan di pasaran. Pedagang menyebutkan, harga kemasan 1 liter kini mencapai Rp 24 ribu, sementara ukuran 800 ml dijual sekitar Rp 19 ribu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya revitalisasi pasar rakyat untuk menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dalam peresmian Pasar Tematik Industri Sidayu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Budi menegaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong transformasi pasar rakyat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern.

"Kami mendukung penuh revitalisasi pasar rakyat, seperti di Pasar Sidayu untuk menghadirkan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen. Pasar Tematik Industri Sedayu ini unik karena keberadaan bangunan cagar budaya di dalamnya sehingga bisa menjadi pasar wisata di samping menjalankan perannya sebagai pusat ekonomi," ujar Budi.

Pasar rakyat ini dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun 2025 senilai Rp25,8 miliar. Pasar tersebut kini bertransformasi menjadi ruang ekonomi yang lebih tertata, nyaman, dan terintegrasi dengan ekosistem industri daerah.

Pasar Tematik Industri Sidayu dirancang untuk mampu menampung 538 pedagang. Selain infrastruktur fisik yang yang kokoh, pasar ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV), musala, toilet, pos keamanan dan kesehatan, pos ukur ulang, hingga Tempat Pengolahan Sampah berprinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Revitalisasi ini juga menjadi momentum kebangkitan bagi para pedagang setelah musibah kebakaran yang melanda pasar tersebut pada 2022. Pembangunan kembali pasar ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek historis bangunan asli tanpa mengesampingkan tuntutan keberlanjutan dan kenyamanan perdagangan masa kini.

Budi juga menyampaikan pentingnya adaptasi digital bagi pedagang pasar rakyat. Dia mendorong para pedagang untuk mulai memanfaatkan platform digital dalam bertransaksi guna memperluas jangkauan pasar.

"Kami mendorong para pedagang di pasar rakyat untuk mulai berjualan secara daring. Program ini sudah diterapkan di beberapa pasar, sehingga transaksinya tetap tinggi karena didukung pembelian daring," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya perlindungan jaminan produk halal di pasar rakyat atau pasar tradisional bagi masyarakat sebagai konsumen.

“Pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi produk, sehingga tingkat kepatuhan jaminan produk halal di pasar menjadi sangat krusial dalam melindungi konsumen,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia turut mendorong agar pasar menjadi salah satu tempat jual-beli yang tertib halal, di mana seluruh pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal dengan baik.

“Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Haikal.

Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa produk yang berasal dari bahan nonhalal wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan dipisahkan penempatannya dari produk halal guna menghindari potensi kontaminasi silang.

“Misalnya daging babi, harus terpisah dari daging yang halal. Standarnya begitu, jadi yang nonhalal silahkan, dan yang halal juga terjamin kehalalannya,” kata Haikal.

Sejalan dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang, Haikal mengatakan BPJPH akan terus memperkuat sosialisasi, edukasi, literasi, fasilitasi, dan juga pengawasan secara berkelanjutan.

“Ini termasuk melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha di pasar-pasar tradisional dalam melaksanakan sertifikasi halal,” ujar dia.

Langkah itu, lanjut Haikal, menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan optimal di seluruh rantai pasok.

Selain itu, Haikal turut menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi kewajiban halal.

“Pendekatan edukatif ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi wajib halal berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga cabai mengalami penurunan serentak dari pasar induk hingga pasar rakyat, sehingga membantu menjaga stabilitas harga pangan pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan komoditas cabai terutama cabai rawit merah, selama masa Ramadhan sempat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, namun kini mulai turun.

"Usai Ramadhan dan Idul Fitri kondisi harga cabai telah menurun dan mendekati harga acuan penjualan tingkat konsumen," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, kompak turun.

Untuk harga cabai rawit merah ada di rentang Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilogram (kg) tergantung kualitasnya.

Kemudian, harga cabai rawit keriting juga melandai di rentang Rp15.000 sampai Rp25.000 per kg.

"Harga relatif bagus. Cabai rawit merah sudah sekitar Rp60.000 (per kg). Ini turun jadi sangat bagus. Cabai merah keriting sekitar Rp40.000 malahan. Artinya, di sini harga relatif sangat bagus," ujar Ketut.

Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di pasar rakyat salah satunya di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pihaknya menemukan harga cabai rawit merah telah menyentuh di angka Rp60.000 per kg.

"Untuk harga cabai merah keriting di Pasar Ciputat dibanderol pedagang di kisaran Rp40.000 per kg," jelasnya.

Sebelumnnya, pemerintah sempat melakukan intervensi pasokan cabai rawit merah ke Pasar Induk Kramat Jati.

Bapanas menanggung biaya kirim dari Champion Cabai Enrekang, Sulawesi Selatan sebanyak 3.150 kg, sehingga harga jual di pasar induk dapat menjadi lebih rendah.

Di sisi lain, lanjut Ketut, kondisi harga dan pasokan di Pasar Induk Pare Kediri juga terpantau mengalami koreksi cukup signifikan.

Untuk harga cabai rawit merah berada di rentang Rp33.000 sampai Rp57.000 per kg tergantung kualitasnya. Untuk harga cabai merah keriting juga berada di rentang harga yang terjangkau, yakni di Rp20.000 sampai Rp22.000 per kg.

Adanya penurunan harga cabai rawit merah di berbagai tempat ini ditengarai andil dari faktor cuaca yang lebih mendukung aktivitas panen petik para petani pada minggu-minggu ini. Permintaan masyarakat pun cenderung normal seusai masa Ramadhan dan Idul Fitri.

"Terlebih, proyeksi produksi bulanan cabai rawit merah selama Maret ini cukup meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," katanya pula.

Ia menyebutkan proyeksi neraca pangan cabai rawit merah mengestimasikan produksi di Maret dapat mencapai 164,6 ribu ton. Angka itu meningkat 16,4 persen dibandingkan produksi Februari yang berada di angka 141,3 ribu ton.

Selanjutnya, dalam data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, namun 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp57.000 per kg.

Sementara, untuk IPH cabai merah keriting mengalami kenaikan di 131 kabupaten/kota. Namun, 97 kabupaten/kota masih dalam rentang harga wajar karena tidak melampaui HAP tingkat konsumen yang dipatok maksimal di Rp55.000 per kg.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan kenaikan tipis harga pada komoditas tertentu juga perlu dilihat sebagai bagian dari keseimbangan pasar agar produsen pangan tetap memperoleh manfaat ekonomi yang wajar dan baik.

Kendati demikian, Amran menegaskan akan memberantas praktik-praktik pedagang perantara atau middleman yang menjadi biang keladi anomali harga pangan.

Menurutnya, rakyat tidak boleh kesulitan mengakses harga pangan sesuai ketetapan pemerintah.

Ia juga minta Satgas Pangan seluruh Indonesia agar tak sungkan melakukan penyegelan bila menemukan adanya oknum yang membuat harga pangan naik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran bazar rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas) mendapatkan sambutan hangat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melaporkan peningkatan pendapatan dan momen spesial karena dapat berbagi kepada masyarakat dalam suasana Lebaran.

Dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Minggu, Fauzi, seorang pedagang bakso dari Jakarta Barat, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (28/3) itu.

"Bagaimana ya, luar biasa. Jarang-jarang ada seperti ini. Biasanya yang pesan ini dinas, tetapi baru kali ini untuk Pak Prabowo mah, good lah. Membantu sangat UMKM, sangat membantu," ujar Fauzi.

Ia mendapat pesanan menyiapkan bakso lebih dari 500 porsi untuk dibagikan secara gratis kepada pengunjung. Menurutnya, kegiatan itu menjadi pengalaman yang jarang terjadi sekaligus sangat membantu pelaku UMKM.

Selain itu, Fauzi menjelaskan kondisi harga bahan baku selama momentum Lebaran tahun ini relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan.

"Untuk bahan-bahan masih stabil. Belum ada kenaikan harga di Lebaran ini. Belum ada perubahan harga dari pasar," katanya.

Hal serupa disampaikan Megawati, pelaku UMKM rendang asal Jakarta Selatan yang turut ambil bagian dalam bazar tersebut.

Ia mengaku menerima pesanan sebanyak 500 paket nasi rendang, namun tetap bersemangat memenuhi permintaan tersebut meski di tengah keterbatasan waktu dan tantangan ketersediaan bahan baku.

Megawati juga menilai kegiatan bazar seperti ini sangat membantu pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga membuka peluang promosi produk. Ia mengharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan ke depan, termasuk dukungan permodalan bagi UMKM.

"Mudah-mudahan kita di dalam UMKM ini bisa dibantu dengan event-event seperti ini dan di event-event selanjutnya juga untuk permodalannya dibantu," jelas Megawati.

Sementara itu, Shela, pedagang pempek dari Bintaro, Jakarta Selatan, juga merasakan manfaat besar dari kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pelaku usaha kecil.

"Sangat membantu sih buat saya, buat muter-muter modal lagi ya. Penambahan modal lagi," kata Shela.

Shela yang merasa mewakili para pelaku UMKM juga mengharapkan agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain memberikan dampak ekonomi, bazar rakyat gratis dinilai menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dengan semangat berbagi.

"Lebih merangkul kita lah UMKM yang kecil-kecil. Jangan hanya yang besar-besar aja. Kita butuh, kita belum punya nama besar seperti restoran-restoran besar, tetapi kita di rumah ini UMKM itu sih yang perlu dipeluk gitu. Ibaratnya, UMKM yang kecil-kecil seperti kita ini,” kata Shela.

Sebelumnya, telah diadakan bazar rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3).

Lebih dari sekadar transaksi ekonomi, tujuan dari bazar rakyat itu menghadirkan makna yang lebih dalam yaitu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam semangat berbagi.

Ribuan porsi makanan yang dibagikan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dalam suasana Idul Fitri.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Melalui program ini, sebanyak 5.600 paket sembako disediakan dengan harga subsidi yang terjangkau bagi pekerja kebun dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyalurkan ribuan paket sembako bersubsidi melalui Pasar Rakyat dalam rangka menyemarakkan Ramadhan 1447 Hijriah, sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.

Agrinas menghadirkan program Pasar Rakyat Ramadhan di wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara) dan Bengkayang (Kalimantan Barat).

"Melalui program ini, sebanyak 5.600 paket sembako disediakan dengan harga subsidi yang terjangkau bagi pekerja kebun dan masyarakat," kata General Manager Divisi TJSL & ESG Agrinas Palma Nusantara Gatut Mukti sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Gatut menuturkan inisiatif itu menjadi bentuk nyata kehadiran perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadhan.

Ia menegaskan hal itu juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan pekerja dan masyarakat sekitar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan terjangkau. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara langsung," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan melalui Pasar Rakyat Ramadhan, perusahaan tersebut tidak hanya menghadirkan solusi ekonomi, tetapi juga membangun harmoni dan kebersamaan yang berkelanjutan.

Program itu menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan sosial yang inklusif di berbagai wilayah operasionalnya.

"Ke depan, Agrinas Palma Nusantara berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bersama," imbuhnya.

Menurut dia, kegiatan yang berlangsung pertengahan hingga akhir Ramadhan 1447 H itu disambut baik oleh masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Selain membantu dari sisi ekonomi, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pendistribusian minyak goreng Minyakita dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang rakyat.

Dengan memiliki NIB, pedagang akan lebih mudah mengakses Minyakita di BUMN dan Bulog.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan Perum Bulog sempat menyampaikan kesulitan dalam menyalurkan Minyakita ke pedagang di pasar karena sebagian pengecer belum memiliki NIB.

“Karena memang secara aturan di Permendag ini dikenai ketentuan bahwa pengecer ini harus tetap memiliki entitas atau perizinan usaha, yaitu NIB,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (16/3/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendag berusaha mengurai permasalahan di hilir.

Kemendag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Nomor 3 Tahun 2026 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar membantu proses pendampingan dan fasilitasi pengurusan NIB bagi pedagang di pasar rakyat.

Nawandaru menjelaskan bahwa SE yang diterbitkan pada 13 Maret 2026 tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke pasar rakyat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian Minyakita.

Selain itu, SE tersebut memuat informasi terkait mekanisme fasilitasi dan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang pengecer agar mereka dapat lebih mudah memperoleh legalitas usaha dan berpartisipasi dalam distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Adapun, sejak 26 Desember 2025–13 Maret 2026, realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk penyaluran ke BUMN pangan telah melampaui target pemerintah.

Tercatat, realisasi DMO kepada distributor tingkat pertama (D1), khususnya BUMN, telah mencapai 42,35% sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Capaian tersebut telah melampaui ketentuan minimal sebesar 35%.

Kemendag juga mencatat sekitar 75% produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas kewajiban penyaluran DMO minimal 35%. Pemerintah berharap sisa produsen lainnya segera mengejar target tersebut pada Maret 2026.

Selain itu, Kemendag juga mendorong agar mitra Bulog yang berada di luar pasar rakyat diarahkan masuk ke dalam ekosistem pasar untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar tradisional.

Nawandaru menambahkan proses pengurusan NIB bagi usaha mikro sebenarnya relatif mudah dan gratis. Untuk itu, pemerintah berharap persoalan administratif tersebut tidak lagi menjadi penghambat distribusi Minyakita di pasar rakyat.