Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Perusahaan tersebut menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersama-sama sehingga dinilai telah memonopoli pasar dan merugikan masyarakat. Putusan ini tertuang dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi dibantu oleh 8 Anggota Komisi Majelis lainnya pada Kamis (26/3/2026) di Gedung RB Supardan, Jakarta Utara.

“Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Rhido.

Mereka dikenakan sanksi berupa membayar denda dengan besaran mulai dari Rp1 miliar sampai Rp102 miliar dengan total secara keseluruhan mencapai Rp755 miliar. Majelis Komisi menyatakan penetapan denda berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi setiap perusahaan.

Anggota Majelis Komisi memberikan pertimbangan memberatkan terhadap 5 Terlapor, yakni PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi.

“Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan,” kata Anggota Majelis Komisi.

Sedangkan hal yang meringankan adalah Terlapor, kecuali 5 pihak yang dimaksud, telah kooperatif, serta belum pernah terlibat pelanggaran yang sama atau sejenisnya terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Uang denda akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan. Jika mengajukan keberatan, Terlapor harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan.

Berikut Daftar 97 Perusahaan Pinjol beserta Denda yang Diputuskan KPPU:

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memutuskan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Sidang dipimpin oleh Majelis Komisi KPPU di Gedung RB Supardan, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Jakarta Utara, Kamis (26/3/2026).

Dalam perkara ini, KPPU menduga 97 perusahaan Fintech P2P Lending melakukan persengkokolan menaikkan suku bunga 0,8% per hari sehingga dianggap merugikan konsumen.

Sebanyak 97 perusahaan tersebut masuk dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menelisik ke belakang, KPPU telah melaksanakan persidangan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang cukup sebelum nantinya memutuskan kasus yang telah bergulir sejak 2025 ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pihaknya mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait hal ini.

“OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pinjaman daring,” katanya dalam jawaban tertulis RDK, dikutip Jumat (12/9/2025).

Di sisi lain, Kepala Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah menuturkan tidak ada sama sekali kesepakatan dalam menentukan manfaat ekonomi atau suku bunga antaranggota asosiasi.

Menurutnya, tidak ada kompromi dalam menentukan batas atas manfaat ekonomi di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol. Batas atas ini, katanya, adalah ceiling price, sehingga para penyelenggara masih memiliki ruang yang besar untuk menentukan harga yang akan dikenakan kepada pengguna.

“Pada dasarnya pelaku usaha memiliki kebebasan menentukan tingkat suku bunga tadi sepanjang tidak melampaui batas tersebut,” katanya dalam konferensi pers mengenai batas maksimum manfaat ekonomi, Kamis (14/8/2025) di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang.

Namun, pengesahan KUHAP menuai kritik. Publik mengkritisi putusan tersebut melalui media sosial Instagram dengan menggunakan fitur template atau "add story'" yang berisikan dampak jika RUU KUHAP disahkan. Draft RUU KUHAP yang disoroti tertanggal 13 November 2025.

Ada empat poin yang dinilai akan merugikan masyarakat, yakni Pasal 1 ayat 34 dan Pasal 134 yang dianggap menyadap, merekam, dan membongkar perangkat alat elektronik tanpa adanya batasan penyadapan.

Kedua Pasal 132A dianggap membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive. Ketiga, Pasal 122A dianggap dapat menyita HP, laptop, dan daya elektronik dan disimpan dalam waktu lama meskipun bukan tersangka.

Keempat, Pasal 5 dianggap menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana.

Berikut penjelasan antara poster yang beredar di media sosial dengan draft KUHAP terbaru, berikut penjelasannya:

1. Pasal 1 ayat 34 dan Pasal 134

Dalam KUHAP terbaru, penjelasan pasal 1 ayat 34 tertuang di pasal 1 ayat 36 yang berbunyi "Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Begitupun pada pasal 134, jika dilihat pada draft KUHAP terbaru dijelaskan pada pasal 136 yang berbunyi "(1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.(2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan."

2. Pasal 132A

Dalam draft KUHAP terbaru, pasal 132A dijelaskan di pasal 140 dengan bunyi sebagai berikut:

(1) Pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan pemblokiran minimal meliputi:

a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;

b. dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan

c. diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; danbentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.

(4) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.

(5) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untukjangka waktu 6 (enam) Bulan.

(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. potensi dialihkannya harta kekayaan;

b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi

c. elektronik; telah terjadi permufakatan terorganisasi; dan/ataudalam tindak pidana

d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.

(9) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran.

(10)Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan penetapan.

(11) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai dengan alasan.

(12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengakibatkan Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.

(13) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.

3. Pasal 122A

Pasal 122A sebagaimana dijelaskan dalam poster mengenai penyitaan perangkat elektronik meskipun pihak yang disita bukan sebagai tersangka. Dalam draft KUHAP terbaru, penjelasan penyitaan disampaikan dalam Pasal 119 yang berbunyi

(1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:

a. jenis;

b. jumlah dan nilai barang;

c. lokasi; dan

d. alasan penyitaan.

(3) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.

(4) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.

4. Pasal 5

Dalam postingan di Instagram, pasal 5 dijelaskan APH dapat menangkap hingga menggeledah meskipun pihak yang ditangkap hingga penahanan belum terkonfirmasi terlibat tindak pidana. Dalam draft KUHAP terbaru dijelaskan wewenang tersebut, sebagi berikut:

(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;

b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan

c. dan barang bukti;menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan

d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas

e. dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; danmengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;

b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyidik.

(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Postingan tersebut juga direspon oleh Ketua Komisi III Habiburokhman bahwa setiap kegiatan penggeledahan hingga penahanan harus berdasarkan izin dari ketua pengadilan.

Lalu, mengenai penyadapan nantinya akan dibuat UU sendiri untuk mengaturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga yang tinggal di negara-negara anggota NATO di Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson, kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu (19/10/2025).

Pernyataan Jonson muncul di tengah percepatan militerisasi Uni Eropa yang meluas. Brussels telah menggambarkan Rusia sebagai ancaman yang mengancam, sebuah narasi yang ditepis Moskow sebagai pengalihan politik dari krisis domestik Eropa.

"Untuk menjaga perdamaian, kita harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun militer untuk kemungkinan perang," kata pejabat itu. "Perubahan mentalitas diperlukan: Kita harus beralih ke mode perang untuk secara tegas mencegah, mempertahankan, dan menjaga perdamaian."

Dorongan untuk peningkatan anggaran pertahanan sejalan dengan seruan Presiden AS Donald Trump, yang telah menuntut agar negara-negara anggota Eropa membeli lebih banyak senjata Amerika, termasuk untuk penggunaan Ukraina. Jonson membenarkan pembelian tersebut, dengan mengatakan bahwa Eropa tidak memiliki atau belum dapat memproduksi sistem yang diperlukan.

"Ukraina membutuhkan aset-aset ini dengan cepat," ujarnya. "Jika Eropa kekurangan senjata, masuk akal untuk mendapatkannya dari AS."

Komisi Eropa pekan lalu meluncurkan peta jalan yang menguraikan rencananya untuk memperluas pengadaan senjata bersama hingga setidaknya 40% pada tahun 2027. Dokumen tersebut menekankan perlunya "berinvestasi lebih banyak, berinvestasi bersama, dan berinvestasi secara Eropa," dengan mengacu pada pergeseran strategis global ke kawasan lain di antara "sekutu tradisional".

Moskow memandang konflik Ukraina sebagai perang proksi NATO yang bertujuan untuk melemahkan keamanan Rusia setelah ekspansi selama beberapa dekade. Swedia adalah anggota terbaru blok tersebut, sementara Ukraina dijanjikan aksesi di masa mendatang.

Rencana Invasi Rusia

Kemenangan Rusia di Ukraina dapat memicu skenario yang berpuncak pada keruntuhan aliansi NATO. Hal ini merupakan peringatan dari ilmuwan politik terkemuka, Carlo Masala, dalam bukunya yang berjudul "If Russia Wins: A Scenario".

Masala, seorang profesor politik di Bundeswehr University Jerman yang memiliki pengalaman luas di NATO dan kementerian pertahanan Eropa, menawarkan pandangan spekulatif namun diklaim realistis tentang langkah Moskow pasca-perang.

Menurut tesisnya, kemenangan Rusia didefinisikan bukan sebagai gencatan senjata, melainkan "kapitulasi" Ukraina. Dalam prediksinya, Ukraina akan menyerah seperlima wilayahnya yang diduduki saat ini dan dipaksa memasukkan klausul netralitas permanen dalam konstitusinya, yang secara efektif melarang keanggotaan NATO, sementara Presiden Volodymyr Zelensky akan dipaksa mundur, digantikan oleh pemimpin pro-Kremlin melalui pemilu baru.

"Kemenangan Rusia berarti Rusia mendapatkan apa yang didudukinya saat ini," kata Masala kepada Newsweek, Minggu (19/10/2025).

"Bahkan lebih jauh, Ukraina harus menarik diri dari wilayah yang saat ini mereka kuasai dan pasukan Ukraina di masa depan akan menjadi lemah tanpa jaminan keamanan internasional."

Setelah mengamankan kesepakatan pasca-perang yang menguntungkan Kremlin, Masala memprediksi Rusia akan melancarkan uji coba yang jauh lebih cepat terhadap resolusi NATO-kemungkinan besar pada tahun 2028-dengan menargetkan Estonia, anggota aliansi yang paling rentan dengan perbatasan sepanjang 180 mil.

Rencana invasi di sayap timur NATO ini mencakup pendudukan kota Estonia yang didominasi penutur bahasa Rusia, Narva, dan pulau Hiiumaa, sebab Kremlin menilai aliansi itu tidak akan mau mengambil risiko Perang Dunia III (PD 3) atas apa yang akan mereka sajikan sebagai "tindakan kecil."

Masala menyoroti bahwa dalih yang kuat bagi Rusia adalah "penindasan minoritas berbahasa Rusia di luar negeri. Ini sama dengan apa yang terjadi di Ukraina, di mana Moskow mengklaim ada tidakan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia.

"Orang-orang Rusia ingin memiliki semacam narasi yang membenarkan tindakan mereka di mata tidak hanya populasi Rusia, tetapi juga mereka yang bersimpati kepada Rusia di luar Rusia."

Seluruh skenario Masala bertumpu pada satu pertaruhan utama Moskow yakni keraguan NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 (komitmen pertahanan kolektif) dan menanggung risiko konfrontasi nuklir. Masala memperingatkan bahwa jika Pasal 5 tidak diaktifkan, maka aliansi tersebut akan hancur

"Namun, jika Pasal 5 tidak diaktifkan dalam skenario seperti itu, maka 'NATO akan berakhir-NATO akan runtuh," ucap Masala kepada Newsweek.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Rusia di Ukraina dapat memicu skenario mengerikan yang berpuncak pada keruntuhan aliansi NATO, demikian peringatan dari ilmuwan politik terkemuka, Carlo Masala, dalam bukunya yang berjudul "If Russia Wins: A Scenario".

Masala, seorang profesor politik di Bundeswehr University Jerman yang memiliki pengalaman luas di NATO dan kementerian pertahanan Eropa, menawarkan pandangan spekulatif namun diklaim realistis tentang langkah Moskow pasca-perang.

Menurut tesisnya, kemenangan Rusia didefinisikan bukan sebagai gencatan senjata, melainkan "kapitulasi" Ukraina. Dalam prediksinya, Ukraina akan menyerah seperlima wilayahnya yang diduduki saat ini dan dipaksa memasukkan klausul netralitas permanen dalam konstitusinya, yang secara efektif melarang keanggotaan NATO, sementara Presiden Volodymyr Zelensky akan dipaksa mundur, digantikan oleh pemimpin pro-Kremlin melalui pemilu baru.

"Kemenangan Rusia berarti Rusia mendapatkan apa yang didudukinya saat ini," kata Masala kepada Newsweek, Minggu (19/10/2025).

"Bahkan lebih jauh, Ukraina harus menarik diri dari wilayah yang saat ini mereka kuasai dan pasukan Ukraina di masa depan akan menjadi lemah tanpa jaminan keamanan internasional."

Setelah mengamankan kesepakatan pasca-perang yang menguntungkan Kremlin, Masala memprediksi Rusia akan melancarkan uji coba yang jauh lebih cepat terhadap resolusi NATO-kemungkinan besar pada tahun 2028-dengan menargetkan Estonia, anggota aliansi yang paling rentan dengan perbatasan sepanjang 180 mil.

Rencana invasi di sayap timur NATO ini mencakup pendudukan kota Estonia yang didominasi penutur bahasa Rusia, Narva, dan pulau Hiiumaa, sebab Kremlin menilai aliansi itu tidak akan mau mengambil risiko Perang Dunia III (PD 3) atas apa yang akan mereka sajikan sebagai "tindakan kecil."

Masala menyoroti bahwa dalih yang kuat bagi Rusia adalah "penindasan minoritas berbahasa Rusia di luar negeri. Ini sama dengan apa yang terjadi di Ukraina, di mana Moskow mengklaim ada tidakan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia.

"Orang-orang Rusia ingin memiliki semacam narasi yang membenarkan tindakan mereka di mata tidak hanya populasi Rusia, tetapi juga mereka yang bersimpati kepada Rusia di luar Rusia."

Seluruh skenario Masala bertumpu pada satu pertaruhan utama Moskow yakni keraguan NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 (komitmen pertahanan kolektif) dan menanggung risiko konfrontasi nuklir. Masala memperingatkan bahwa jika Pasal 5 tidak diaktifkan, maka aliansi tersebut akan hancur

"Namun, jika Pasal 5 tidak diaktifkan dalam skenario seperti itu, maka 'NATO akan berakhir-NATO akan runtuh,' Masala mengatakan kepada Newsweek, sehingga mencapai tujuan Rusia."

Situasi ini, menurutnya, kemudian diperburuk oleh faktor-faktor politik global, termasuk pesan dari figur seperti Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan AS mungkin tidak akan membantu Eropa, membuat negara-negara NATO meningkatkan pengeluaran militer tetapi tanpa kemampuan produksi yang cukup untuk mengimbangi penurunan perangkat keras Amerika.

Selain itu, prioritas kebijakan luar negeri Washington akan bergeser ke Indo-Pasifik pasca-perang Ukraina. Masalah ini semakin parah dengan destabilisasi di tempat lain, seperti ketegangan yang memanas antara Filipina dan China di Laut China Selatan, serta krisis migran di Eropa Selatan yang menurut Masala telah dikobarkan oleh Moskow.

"Kesediaan AS untuk berperang demi Eropa secara dramatis menurun," tandasnya.