JAKARTA - Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto Riza mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait kasus perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Dalam putusan banding tersebut, hukuman uang pengganti anak Riza Chalid itu diperberat Rp10,5 triliun atau menjadi Rp13,4 triliun dari yang awalnya Rp2,9 triliun.

"Tentu kita berharap di tingkat kasasi, putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan banding dikoreksi oleh, ya, Hakim Agung. Apa ini? Ini (Hakim Agung) dewanya hakim, ya. Hakim Agung itu dewanya hakim. Saya berharap, kami berharap baik dari pihak swasta maupun pihak BUMN Pertamina, ya tentu nanti dikoreksi putusannya bebas," kata Kuasa Hukum Kerry, Patra M. Zen saat konferensi pers pada Jumat (26/6/2026).

Patra menilai, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI telah melanggar hukum acara pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap kliennya dan para terdakwa perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

"Hukum acara pidana dilanggar oleh Pengadilan Tinggi, oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Pak Kerry, Pak Dimas, Pak Gading, dan juga terdakwa dari Pertamina. Tegas itu, dilanggar. Yang kedua, putusan Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan fakta," ujarnya.

Patra menyoroti pertimbangan putusan yang menyebutkan para terdakwa merugikan perekonomian negara berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal kata Patra, BPK tidak pernah menghitung kerugian perekonomian negara dalam perkara ini.

'Bahkan ada putusan bilang terdakwa merugikan perekonomian negara berdasarkan penghitungan BPK. Duh, dari mana ceritanya? BPK nggak pernah ngitung kerugian perekonomian negara," tegasnya.

Patra khawatir, putusan ini akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terlebih, laporan perhitungan kerugian perekonomian negara hanya keluar sehari setelah BPK menerbitkan laporan perhitungan kerugian negara.

"Siapa yang berani mau invest, Pak? Siapa yang punya uang sekarang mau nanam modal? Dirampas lewat putusan pengadilan, disita lewat proses penyidikan, disuruh membayar uang pengganti," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Budi Susilo menolak permintaan tim penasihat hukum terdakwa Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza untuk menghadirkan Irawan Prakoso sebagai saksi dalam sidang banding perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (7/5/2026). Tim kuasa hukum Kerry menilai Irawan yang disebut sebagai orang dekat Riza Chalid merupakan saksi kunci dalam perkara tersebut.

Namun, majelis hakim menolak karena Irawan tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan maupun persidangan tingkat pertama. "Kami tidak bisa menerima, kecuali kalau ada di berkas dan belum didengar baru kami bisa mendengar. Kalau tidak ada, enggak bisa (dihadirkan)," ujar Budi dalam persidangan.

Kerry kemudian memohon langsung kepada majelis hakim agar Irawan tetap dapat dihadirkan lantaran keterangannya dianggap penting. "Izin Yang Mulia, Irawan ini disebut 30 kali dalam persidangan," ucap Kerry.

Majelis hakim lantas menegaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Aturan, KUHAP yang baru itu begitu. Bukan saya yang menolak, UU yang menyatakan begitu. Kecuali kalau ada di BAP dan belum didengar (di pengadilan pertama) boleh didengar di Pengadilan Tinggi. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa," jelas Budi.

Kerry kembali meminta agar hakim mempertimbangkan kehadiran Irawan sebagai saksi. "Izin Yang Mulia, mohon sekali, ini penting karena beliau perannya," lanjut Kerry.

Hakim pun menegaskan dirinya harus mengikuti aturan yang berlaku. "Betul begitu, tapi jangan sampai saya memeriksa, saya habis itu dipecat, dipanggil KY. Aturannya memang begitu, yang membuat aturan itu yang kalian pilih lima tahun lima tahun sekali, DPR-DPR itu," timpal hakim.

Kuasa hukum Kerry kemudian meminta majelis mempertimbangkan keterangan Irawan yang sebelumnya telah disampaikan dalam persidangan terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dan mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero Hanung Budya Yuktyanta.

"Kami menyampaikan bahwa sekalipun kami tidak bisa menghadirkan dan mendengar di persidangan ini, kami sertakan video keterangan Irawan di perkara lain. Di terdakwa Hanung Pak Irawan sudah diperiksa di persidangan dan kami sudah sertakan di T-508 dan transkripnya di T-509," ujar kuasa hukum Kerry.

Menanggapi hal itu, hakim menyatakan seluruh alat bukti tetap akan dipertimbangkan. Namun, keterangan saksi dalam perkara terdakwa lain tidak otomatis berlaku untuk terdakwa berbeda.

"Ya itu pertimbangan, tapi harus diingat keterangan saksi yang diberikan kepada terdakwa lain tidak berlaku untuk terdakwa lainnya. Aturannya begitu. Bukan karena kehendak jaksa," tegas hakim.

Setelah mendengar pertimbangan majelis hakim, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum Kerry menerima keputusan tersebut. Sidang kemudian dilanjutkan ke agenda pembacaan putusan karena tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan.

"Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan maka sidang ditunda satu bulan yaitu tanggal 10 Juni 2026 hari Rabu dengan jamnya sama," pungkas Budi.

JAKARTA - Pengamat Politik dari Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan Komisi III DPR RI bukanlah tempat untuk menguji proses hukum. Hal itu merespons langkah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza melalui kuasa hukum menyampaikan surat pengaduan ke Komisi III DPR pada Kamis 2 April 2026.

Dalam pengaduan tersebut, pihak anak pengusaha Riza Chalid itu memaparkan sejumlah catatan terkait penanganan perkaranya dan meminta Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina yang menjeratnya sebagai terdakwa.

Lucius mengatakan, jika terjadi kejanggalan dalam kasus tersebut, maka seharusnya pihak Kerry melakukan upaya hukum lainnya. "Kalau ada kejanggalan dalam proses hukum silahkan para pihak menggunakan instrumen hukum untuk mengujinya. Komisi III bukan tempat untuk menguji proses hukum," kata Lucius dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, permintaan pihak Kerry seharusnya tidak diterima oleh Komisi III DPR dan meminta agar tak membiasakan diri untuk membahas kasus hukum yang tengah berjalan. "Komisi III tentu saja tetap bisa melakukan pengawasan terhadap penegak hukum secara umum dan meminta pertanggungjawaban penegak hukum untuk kinerja mereka yang bermasalah," ujarnya.

Lucius meminta kepada Komisi III DPR RI mulai berhati-hati dengan kebiasaannya yang tampak positif selama beberapa waktu terakhir, yaitu dengan mengadakan RDPU untuk membahas kasus hukum yang sedang viral. Dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah, menurutnya, tak ada alasan yang cukup meyakinkan bagi Komisi III DPR untuk menerima permintaan RDPU dari pihak berperkara.

"Rujukan selama ini yang membuat RDPU Komisi III tak banyak dikritik karena ada kepedulian publik terhadap korban dari proses penegakan hukum itu. Komisi III hanya memfasilitasi apa yang ramai dibicarakan publik," jelasnya.

Lihat video: Anak Riza Chalid, Kerry Riza Serahkan Memori Banding atas Vonis 15 Tahun Penjara



Dia berpendapat, kepedulian kepada korban menjadi hal penting yang membuat langkah Komisi III DPR RI tampak mendapat dukungan publik. Kendati demikian, Lucius menilai bahwa ada nuansa 'intervensi' pada proses penegakan hukum dari proses RDPU tersebut.

Sehingga menurutnya, kasus dugaan korupsi minyak mentah tak bisa disamakan dengan sejumlah kasus viral yang pernah dilakukan RDPU oleh Komisi III DPR RI. "Nuansa intervensi itu dapat diterima karena akhirnya korban berhasil dibela berhadapan dengan penegak hukum yang nampak tak peduli dan tak objektif," kata dia.

"Kasus korupsi minyak mentah tentu tak bisa disamakan dengan kasus-kasus viral yang selama ini dibahas oleh Komisi III," ujarnya.

Sekadar diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kerry Riza, disertai denda Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Saat ini, Kerry bersama terdakwa lain tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

JAKARTA - Menuntut kerugian negara berupa potential loss (potensi kerugian) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi memiliki manfaat strategis dalam penegakan hukum. Terutama dalam melindungi keuangan negara dari kerugian yang lebih besar.

Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof. Hamzah Halim. Dia melihat, langkah jaksa menuntut kerugian potensial bermanfaat dan penting untuk mencegah Kerugian negara yang lebih besar.

Dengan menggunakan konsep potential loss, jaksa dapat menindak perbuatan koruptif sejak dini, sebelum kerugian negara benar-benar terjadi. “Artinya negara tidak harus menunggu sampai uang negara benar-benar hilang. Cukup dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata berpotensi merugikan negara,” kata Prof Hamzah, Rabu (25/3/2026).

Hal tersebut sangat penting terutama dalam kasus kontrak pemerintah, pengadaan barang/jasa, serta investasi BUMN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding putusan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan sembilan terdakwa, yakni Muhammad Kerry Adrianto dkk.

Jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp13,4 triliun yang mencakup kerugian keuangan negara Rp2,9 triliun dan perekonomian negara Rp10,5 triliun. Dari tuntutan itu yang dikabulkan hakim Rp2,9 triliun (kerugian keuangan negara), sementara kerugian Rp10,5 triliun tidak dikabulkan karena dianggap hakim hanya asumsi.

Langkah menuntut potensial loss, kata Prof Hamzah, juga akan memperkuat fungsi preventif hukum pidana korupsi. Dengan demikian pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena tindakan yang berpotensi merugikan negara pun dapat dipidana.

Selain itu, langkah ini akan menutup celah kejahatan korupsi. Menurutnya, banyak skema korupsi dilakukan melalui rekayasa kontrak, manipulasi harga, serta kebijakan investasi yang sengaja diarahkan.

Pada tahap awal, kata Prof Hamzah, kerugian negara sering belum terealisasi secara nyata. “Jika hukum hanya menunggu actual loss, maka banyak pelaku korupsi bisa lolos, karena kerugian belum sempat terjadi secara formal,” ungkapnya.

Konsep potential loss, menurutnya, memberikan perlindungan lebih luas terhadap keuangan negara. Karena dalam praktik pengelolaan keuangan negara kerugian sering terjadi secara bertahap, dan dimulai dari kebijakan yang berisiko merugikan negara.

Disinggung soal belum adanya UU Perampasan Aset dan masih sering diabaikannya tuntutan terhadap terdakwa atas potensi kerugian perekonomian, Prof Hamzah mengatakan, tanpa perangkat hukum yang kuat untuk asset recovery, negara sulit memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan menciptakan efek jera bagi koruptor.

Rancangan RUU Perampasan Aset dianggap penting karena menawarkan konsep aset dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap jika tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah.

“Koruptor harus membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah. Jika kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sah, negara dapat menggugat perampasan. Pendekatan seperti ini banyak dipakai di negara lain yang merujuk pada United Nations Convention against Corruption,” pungkasnya.

JAKARTA - Langkah jaksa mengajukan banding atas putusan hakim tipikor dalam perkara tata kelola minyak mentah dianggap sebagai hal yang tepat. Tinggal bagaimana nanti hakim pengadilan tinggi menilai masalah kerugian perekonomian negara yang dituntut jaksa penuntut umum.

Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia Prof. Hanafi Amrani. Walaupun adanya kerugian perekonomian negara itu masuk asumsi tapi secara logika akal sehat bisa diterima.

“Tinggal hakim Pengadilan Tinggi bagaimana menafsirkan kerugian perekonomian negara,” ujar Hanafi, Senin (9/3/2026).

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding putusan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan sembilan terdakwa, yakni Muhammad Kerry Adrianto dkk. Salah satu aspek fundamental yang menjadi keberatan adalah terkait dengan perhitungan kerugian perekonomian negara yang dinilai belum terserap secara maksimal dalam amar putusan.

Hanafi menuturkan bahwa proses banding dilakukan tidak hanya karena persoalan dakwaan kerugian perekonomian negara yang tidak dikabulkan hakim, tapi juga karena jaksa tidak sepakat dengan penjara pidana, serta dihilangkannya kewajiban membayar uang pengganti dihilangkan hakim.

Terkait dengan kerugian perekonomian negara, kata Hanafi, jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp13,4 triliun yang mencakup kerugian keuangan negara Rp2,9 triliun dan perekonomian negara Rp10,5 triliun. “Dari tuntutan itu yang dikabulkan hakim Rp2,9 triliun (kerugian keuangan negara), sementara kerugian Rp10,5 triliun tidak dikabulkan karena dianggap hakim hanya asumsi,” ujar Profesor hukum yang mengajar di Fakultas Hukum UII ini.

Hanafi berpendapat, sebenarnya kerugian perekonomian negara bisa dihitung asal dilakukan secara cermat. “Tinggal apakah hakim bisa menerima atau tidak perhitungan seperti itu, karena terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Hanafi.

MK pernah memutuskan perkara terkait uji materi UU Tipikor untuk kata ‘dapat’ dalam pasal terkait kerugian negara. “Sebelumnya kan ada kata ‘dapat’ merugikan negara. Kata ‘dapat’ inikan potensial loss. Uji materi ini dikabulkan MK dengan putusan nomor 25 tahun 2016 yang menghilangkan kata ‘dapat’. Jadi dihilangkan,” ujarnya.

Akibatnya, kata Hanafi, kerugian negara harus ‘actual loss’. Dengan putusan MK ini, kata Hanafi, dalam praktiknya, kerugian negara harus pasti atau actual. Sementara kerugian perekonomian negara dianggap sebagai kerugian yang masih abstrak.

Namun putusan MK saat itu, dalam pandangan Hanafi, lebih pada masalah kerugian keuangan negara. Bukan terkait pada kerugian perekonomian negara. “Namun karena di situ ada kerugian perekonomian negara sehingga ‘atau’ nya itu dianggap harus pasti juga, padahal perhitungan perekonomian negara itu tidak mungkin pasti seperti kerugian keuangan negara,” katanya.

Dia pun mengingatkan letak strategis jika kerugian perekonomian negara diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, jika diterapkan maka hasilnya sangat signifikan dalam pengembalian kerugian negara.

“Coba bayangkan ini (kasus korupsi tata kelola minyak mentah) ada Rp10 triliun ini kalau (tuntutan jaksa) dikabulkan (majelis hakim). Sementara kerugian negara cuma Rp2,9 triliun,” imbuhnya.

Menurut dia, pembentuk undang-undang, saat mencantumkan kerugian perekonomian negara karena akan ada pengembalian kerugian negara yang signifikan. Maka itu, kata Hanafi, para hakim harus memahami esensi dari adanya ketentuan kerugian perekonomian negara.

“Kalau itu dihilangkan ya artinya tamat kita. Bagaimana mengembalikan kerugian negara, kalau hanya mendasarkan pada kepastian (penghitungan berdasar ‘factual loss’) seperti itu. Kecuali kalau memang di UU ketentuan kerugian perekonomian tidak dicantumkan,” jelasnya.

Bagi Hanafi, jika pemberantasan korupsi hanya untuk memenjarakan pelaku, hal itu tidaklah cukup. Negara malah bakal bertambah beban karena masih harus mengeluarkan anggaran untuk memberi makan mereka selama di penjara.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara menanggapi adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Mulyono Dwi Purwanto terhadap putusan bagi terdakwa sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) dan PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) Muhamad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna memastikan bahwa pihaknya menghormati adanya perbedaan pendapat tersebut.

“Ya kami menghormati, dan itu hak dari majelis yang berbeda, tapi kan sebagian besar mengabulkan terbukti terhadap dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum,” kata Anang kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Dia menuturkan, sejumlah poin tuntutan jaksa yang belum dipertimbangkan dalam putusan hakim. Salah satunya terkait kerugian perekonomian negara serta pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa.

“Hanya terkait perekonomian negara dan uang pengganti yang penuntut umum minta belum dipertimbangkan. Itulah salah satu poin-poin yang akan ajukan oleh penuntut umum dalam memori banding,” ujar dia.

Diketahui sebelumnya, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) terhadap beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan tidak sependapat dengan putusan mayoritas majelis hakim. Ia menilai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti dalam perkara tersebut.

Mulyono menyatakan Kerry bersama dua terdakwa lain, yakni Direktur Utama OTM Gading Ramadhan Joedo dan Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, seharusnya dinyatakan tidak bersalah, khususnya terkait dakwaan kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dalam penyewaan terminal BBM milik OTM oleh Pertamina.

"Anggota majelis empat berpendapat harusnya para terdakwa dari PT Orbit Terminal Merak dan PT JMN tidak bersalah, terutama terkait adanya kerugian negara total atas penerimaan penyewaan tangki PT OTM oleh Pertamina yang dituntut oleh penuntut umum sebesar Rp2,9 triliun," kata Hakim Mulyono dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam pertimbangannya, Mulyono meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang dihitung dengan perbuatan para terdakwa. Ia menyebut perdebatan mengenai unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum telah berlangsung tajam di persidangan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum.

Namun, menurutnya prosedur serta kualitas metode perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut masih perlu dipertanyakan. Ia menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan sektor yang kompleks sehingga membutuhkan metode audit yang sangat rinci untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar merugikan negara.

"Perlu diingat, dikaitkan dengan asas yang mendasar dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (nulla poena sine culpa), yang berarti seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat (mens rea) dalam dirinya," ujar Mulyono.

Ia menambahkan, seseorang baru dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, juga terdapat hubungan batin berupa kesalahan antara pelaku dan perbuatannya.

"Kalau adanya kerugian negaranya akibat sebagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasilkan juga mengandung kebusukan juga? Apakah adanya kerugian BUMN atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? Tidak selalu begitu," tambah Mulyono.

Mulyono juga menyoroti pentingnya audit yang independen dalam menentukan kerugian negara pada perkara yang melibatkan bisnis BUMN yang kompleks. Ia menyebut audit seharusnya dilakukan secara mandiri sebelum proses penyidikan agar hasilnya objektif dan tidak terpengaruh pihak mana pun. "Mungkin saja hal itu dibatasi oleh penyidik dengan alasan tertentu," katanya.

Ia menilai auditor harus memiliki ruang yang cukup untuk melakukan investigasi secara profesional dengan metode audit yang lengkap, tanpa tekanan batas waktu maupun intervensi pihak lain. "Hal tersebut memengaruhi hasil audit yang dilakukan dengan baik dan benar," sambungnya.

Lebih lanjut, Mulyono juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi dalam menentukan kerugian negara, khususnya pada perkara yang melibatkan BUMN dengan proses bisnis kompleks. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman operasional yang jelas untuk membedakan antara kerugian bisnis dan kerugian negara.

Ia mengusulkan agar analisis hukum dilakukan secara berjenjang melalui uji korporatif, uji fiskal, dan uji pidana guna mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menjerat Muhamad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan pada Jumat (27/2/2026).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, terdapat sejumlah poin tuntutan jaksa yang belum dipertimbangkan dalam putusan hakim. Salah satunya terkait kerugian perekonomian negara serta pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa.

“Untuk mengapa kami mengajukan banding, ada beberapa poin yang oleh Jaksa Penuntut Umum belum terakomodir, belum dipertimbangkan di antaranya kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa,” ujar Anang, Senin (2/3/2026).

Alasan lain dari banding karena vonis yang lebih rendah dari tuntutan awal. “Itu salah satu nanti yang akan poin-poin yang dimasukkan dalam memori banding kita. Yang jelas itu mungkin nanti ada beberapa yang dipertimbangkan,” katanya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Kerry dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

Keadaan yang memberatkan putusan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi Sementara yang meringankan, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Diketahui, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kerry juga dituntut membayar uang pengganti Rp13.405.420.003.854 atau 13,4 triliun.

JAKARTA - Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Langkah Kejagung menghitung kerugian perekonomian negara Rp171 triliun, menurut Maruarar, merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang rakyat.

Selain itu, sekaligus memunculkan efek jera bagi para koruptor karena hartanya akan habis disita negara. “Kalau jaksa yakin dengan dakwaannya, dengan berdasarkan bukti yang ada, seharusnya mereka mempertahankan itu melalui proses banding. Tapi kalau ragu-ragu (tidak banding) mungkin sependapat dengan pendapat majelis hakim,” kata Maruarar, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa menghitung kerugian perekonomian negara memang tidak mudah. Perlu para ahli ekonomi untuk menghitung dari berbagai aspek perekonomian.

“Tinggal bagaimana meyakinkan para hakim di pengadilan banding bahwa memang logis soal kerugian perekonomian negara,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya mengakui kerugian keuangan negara sebesar Rp9,4 triliun—dari total dakwaan yang mencakup kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun. Hakim berdalih bahwa angka ratusan triliun tersebut hanya bersifat asumsi dan belum terjadi secara faktual.

JAKARTA - Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah berani dengan mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap para terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah mendapat dukungan dari praktisi hukum. Langkah ini diambil sebagai komitmen Korps Adhyaksa untuk memulihkan kerugian perekonomian negara senilai Rp171 triliun yang sebelumnya dinyatakan tidak terbukti oleh hakim.

Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah hukum lanjutan ini memang merupakan konsekuensi yuridis yang harus diambil jaksa jika putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan, terutama terkait nilai kerugian yang diperjuangkan.

“Menurut saya konsekuensi dari jaksa berpendapat seperti itu (ada potensi kerugian perekonomian negara Rp171 triliun) ya harusnya secara yuridis banding, karena putusan hakim tidak memenuhi harapannya,” ujar Abdul Fickar, Minggu (1/3/2026).

Sebelumnya, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya mengakui kerugian keuangan negara sebesar Rp9,4 triliun—dari total dakwaan yang mencakup kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun. Hakim berdalih bahwa angka ratusan triliun tersebut hanya bersifat asumsi dan belum terjadi secara faktual.

Namun, Abdul Fickar berpendapat bahwa dalam UU Tipikor, penafsiran kerugian negara seharusnya tidak dipandang secara sempit. “Kerugian keuangan negara sangat luas sekali. Tidak melulu kerugian nyatanya, tetapi juga kerugian yang belum terjadi tetapi diprediksi akan terjadi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa korupsi di sektor vital seperti minyak memiliki dampak domino yang merusak tatanan ekonomi makro, yang seharusnya tetap bisa dihitung sebagai kerugian negara. Abdul Fickar menjelaskan bahwa sulitnya hakim menerima angka kerugian ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 yang menuntut bukti kerugian nyata.

Namun, melalui proses banding, jaksa memiliki kesempatan kembali untuk meyakinkan hakim pada tingkat pengadilan tinggi mengenai validitas faktor-faktor yang membentuk kerugian ekonomi tersebut. Lebih lanjut, ia menyarankan agar ke depan, negara bisa memaksimalkan instrumen hukum lainnya, seperti penggabungan tuntutan pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam KUHAP.

“Saat menuntut, negara menuntut secara pidana, disertai dengan gugatan perdata secara bersama-sama. Jadi ada pihak Pertamina yang duduk secara bersama-sama jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap para pelaku,” ujarnya sebagai opsi strategis untuk memaksimalkan pemulihan aset.

Langkah banding Kejagung tersebut kini menjadi tumpuan harapan publik agar pemulihan aset negara tidak hanya berhenti pada angka nominal di atas kertas, tetapi juga mencakup kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di sektor migas.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) mengajukan banding atas putusan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang melibatkan terdakwa sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan. Pengajuan banding tersebut telah dilayangkan pada Jumat (27/2/2026).

"Kita mengapresiasi dan menghormati putusan Pengadilan Tipikor yang telah memutus perkara ini dan terbukti. Namun demikian, per hari Jumat kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Namun, Anang belum bisa mengungkapkan alasan pengajuan banding ini. "Alasan banding akan kami tuangkan dalam memori banding," ujarnya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, divonis 15 tahun penjara. Kerry dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

Hal yang memberatkan putusan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Diketahui, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kerry juga dituntut membayar uang pengganti Rp13.405.420.003.854 atau 13,4 triliun.

Di sisi lain, Kerry juga akan mengajukan banding atas vonis tersebut. "Insyaallah mau ajuin banding. Saya juga bingung dengan putusannya, karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujar Kerry.

JAKARTA - Dua anak buah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo dan Dimas Werhaspati divonis 13 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Gading Ramadhan Joedo menjabat sebagai Komisaris PT JMN dan Direktur Utama PT OTM.

Sementara Dimas Werhaspati menduduki jabatan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gading Ramadhan Joedo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Dimas juga dijatuhi hukuman tersebut. Selain itu, keduanya juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan badan.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Gading Ramadhan Joedo dan Dimas Werhaspati dihukum 16 tahun penjara.

Selain pidana bui, Jaksa menuntut keduanya membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari. Jaksa juga menuntut hukuman uang pengganti yang nilai mencapai triliun Rupiah.

Adapun Gading, dituntut uang pengganti sebesar Rp1.176.390.287.697,24 dengan rincian Rp176.390.287.697,24 atas kerugian keuangan negara dan uang sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara, subsider 8 tahun.

Sementara Dimas, dituntut uang pengganti sejumlah masing-masing 11.094.802,31 USD yang bersumber atas kerugian keuangan negara dan sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara, subsider 8 tahun.

Sebelumnya, Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Kerry bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

JAKARTA - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza akan mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

"Insyaallah mau ajuin banding," kata Kerry seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat dini hari (26/2/2026).

Kerry mengaku bingung dengan putusan hakim. Sebab, terdapat fakta sidang yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan. "Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujarnya.

"Ya insyaallah saya akan teruskan upaya hukum, semoga saya mendapatkan keadilan di tempat lain," sambungnya.

Sebelumnya, Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan, Kerry bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

Lihat video: Suasana Jelang Sidang Kerry Chalid Kasus Korupsi Minyak Mentah



"Menyatakan Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.