JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres) ketika menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut empat kali kalah dalam pemilu. Prasetyo meluruskan bahwa istilah yang digunakan Prabowo bukanlah kalah, melainkan belum memperoleh mandat dari rakyat.

“Bukan kalah, belum diberikan mandat. Makanya waktu beliau menyampaikan nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ketawa kita tidak menggunakan bahasa kalah,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut bukan sindiran kepada pihak yang mengganggu pemerintahan saat ini. "Oh tidak, tidak. Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama dari kita menyepakati kita bernegara, kita memilih demokrasi,” katanya.

“Kemudian wujud dari demokrasi itu adalah kita harus memilih pemimpin di setiap lima tahunan yang itu wujudnya adalah dalam bentuk pemilu," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, sejak awal memilih menempuh jalur politik sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku setelah menjalani kariernya di dunia militer. "Kalau saudara perhatikan ya beliau selepas pensiun atau selesai mengabdikan diri di dunia militer, beliau menjadi pengusaha,” imbuhnya.

“Kemudian karena beliau mengerti memang konsensusnya seperti itu, beliau masuk ke politik. Berjuang melalui jalur politik. Tahun 2004 beliau berjuang melalui Partai Golkar, kemudian tahun 2008 beliau mendirikan partai," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengikuti seluruh mekanisme demokrasi dengan mendirikan partai politik dan berkali-kali menawarkan diri kepada rakyat untuk diberikan kepercayaan untuk memimpin.

“Mendirikan partai politik, maju, menawarkan diri kepada masyarakat untuk meminta mandat dari masyarakat. Memang pertama belum berhasil, minta mandat lagi belum berhasil, sampai empat kali dan 2024 beliau diberi amanah oleh rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu yang sah dan konstitusional," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mandat yang akhirnya diberikan rakyat pada kontestasi Pemilu 2024 menjadi alasan Presiden Prabowo bekerja keras menjalankan pemerintahan. “Dan oleh karena itulah beliau betul-betul dalam dua tahun ini bekerja keras membayar perjuangan selama belum diberi mandat, karena diberi mandat kita berikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Prasetyo akan mengkoordinir untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK.

Prasetyo mengatakan dirinya ditunjuk atas dasar permintaan dari berbagai pihak terkait dengan urusan ketenagakerjaan, termasuk dari kelompok buruh.

"Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait," ujar Prasetyo setelah rapat kerja di Gedung DPR bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan serta perwakilan serikat buruh.

Terkait langkah Satgas Mitigasi PHK ke depan, dia menjelaskan bahwa secara formal pihaknya meminta waktu. Sebab, berbagai rencana gerak satgas akan disempurnakan, termasuk ingin mengajak bergabung Desk Ketenagakerjaan Polri dalam mengawal serta mengantisipasi PHK.

Dia menjelaskan bahwa ke depan satgas akan melakukan monitoring serta bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi PHK.

"Salah satu langkah konkret pagi hari ini, tadi sudah banyak sekali yang kami bahas perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu, juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo.

Terdapat pula data perusahaan yang berpotensi terjadi PHK yang kemudian telah dimitigasi satu per satu.

"Karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi supply bahan baku," ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan bahwa kadang-kadang permasalahan PHK terjadi karena ada konflik internal manajemen perusahaan.

"Akan tetapi apapun itu penyebabnya akan menjadi tugas kami untuk bersama-sama melakukan mitigasi," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum terkait kasus yang menimpa Silmy Karim yang telah dicopot dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Prasetyo juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, pemerintah memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Saya kira demikian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan masing-masing.

“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (2/6/2026).

Dalam keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Prasetyo menegaskan BGN memegang peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas," ujarnya.

Profil Nanik S. Deyang

Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024.

Penunjukan Nanik sebagai komisaris Pertamina juga berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Pertamina Nomor SK-150/MBU/06/2025 atau Nomor SK.012/DI-DAM/DO/2025.

Perempuan yang lahir pada 3 Januari 1968 itu dikenal sebagai jurnalis senior di Tabloid Bangkit yang tergabung dalam Kompas Gramedia. Nanik juga sempat berkecimpung dalam peliputan isu sosial, politik, ekonomi, hingga gaya hidup.

Selain itu, Nanik juga tercatat terjun ke dunia politik. Pada Pilpres 2019, Nanik menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga tiket pesawat di tengah kenaikan harga avtur dunia yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur global tidak dapat dihindari dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong potensi kenaikan tarif penerbangan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa harga avtur dunia memang naik, bahkan kalau kita mendetailkan dengan angka-angka atau persentase, naiknya itu kan cukup signifikan. Akibat dari kenaikan harga avtur, salah satunya menyebabkan dampak kenaikan, misalnya terhadap tiket pesawat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara mekanisme harga energi dunia dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta kelancaran mobilitas tinggi.

Ia mengatakan kenaikan harga tiket pesawat yang terlalu tinggi berpotensi menekan aktivitas ekonomi karena berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah.

"Pemerintah mencari formula-formula untuk melakukan atau menemukan keseimbangan antara harga pasar minyak dunia, tapi dampaknya juga jangan sampai, dalam tanda kutip ya, terlalu besar dampaknya mempengaruhi masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan subsidi guna menahan lonjakan harga tiket penerbangan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket pesawat tetap berada dalam batas terkendali.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bakal tetap menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9–13 persen. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga avtur imbas dari konflik di Timur Tengah.

Untuk menahan kenaikan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah mekanisme. Pertama, pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi.

Kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan dan akan dievaluasi lebih lanjut mengikuti perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Mekanisme kedua, pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0 persen untuk komponen suku cadang pesawat.

Insentif tersebut diperkirakan bisa mendorong aktivitas ekonomi hingga sekitar 700 juta dolar AS per tahun, meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 1,49 miliar dolar AS, serta menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja langsung.

Selanjutnya, pemerintah juga menyesuaikan batas atas fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Pemerintah menetapkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik bermesin jet maupun baling-baling (propeller).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Kami pemerintah terus menerus setiap hari, kita memonitor seluruh komoditas yang terkena dampak terhadap kenaikan-kenaikan harga di dunia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik dan berbagai komoditas lain yang terdampak dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Saat memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini fokus melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan harga komoditas dunia, sekaligus menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap industri dan masyarakat dapat ditekan.

Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa gejolak global, termasuk kenaikan harga energi berpengaruh langsung terhadap sektor industri dalam negeri, salah satunya industri plastik yang bahan bakunya masih impor.

"Kami pemerintah terus menerus setiap hari, kita memonitor seluruh komoditas yang terkena dampak terhadap kenaikan-kenaikan harga di dunia," kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, strategi pemerintah dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian untuk memastikan respons kebijakan berjalan cepat dan terintegrasi.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian untuk mencari solusi terhadap tekanan harga.

Langkah lain yang disiapkan pemerintah antara lain menjaga stabilitas pasokan energi dan bahan baku industri, termasuk membuka peluang sumber pasokan baru apabila diperlukan.

Prasetyo menekankan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak dapat dilakukan secara instan karena berkaitan dengan rantai pasok global dan kerja sama perdagangan internasional yang membutuhkan proses penyesuaian.

"Cara menyelesaikannya itu kan juga tidak serta-merta mudah ya. Contoh misalnya, memastikan pasokan minyak kita, itu kan meskipun mohon maaf, misalnya banyak yang punya produksi minyak, tapi belum tentu juga selama ini mungkin kita belum pernah membeli dari negara tersebut, atau dari perusahaan tersebut. Ini kan butuh waktu," kata Prasetyo menjelaskan.

Meski demikian, pemerintah memastikan terus menyusun berbagai skema kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi sektor industri nasional dari dampak ketidakpastian geopolitik global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Istana menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya tiga Prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) juga pada kemarin, Senin (30/3/2026) pemerintah telah menyampaikan sikap, termasuk menyayangkan kejadian ini sekaligus meminta kepada otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

"Kami juga sebagai Mensesneg telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur," kata Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (31/3/2026).

Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah pun telah memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan

Adapun, melalui pernyataan resmi di akun X Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (@Kemlu_RI) pada Senin (30/3/2026), pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap insiden tersebut. Indonesia juga mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami mengutuk keras kejadian ini dan menyerukan investigasi yang komprehensif serta transparan,” tulis Kemlu.

Indonesia kini berkoordinasi erat dengan UNIFIL untuk proses pemulangan jenazah serta penanganan medis terbaik bagi korban luka. Pemerintah memastikan seluruh langkah dilakukan secara cepat dan optimal. Lebih jauh, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sesuai hukum internasional.

“Keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati setiap saat. Serangan terhadap mereka tidak dapat diterima dan merusak upaya kolektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas,” tegas Kemlu.

Dalam pernyataannya, Indonesia juga kembali mengutuk serangan Israel di Lebanon selatan serta mendesak semua pihak untuk menahan diri. Pemerintah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta kembali ke jalur dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas terkait, serta memantau secara ketat perkembangan situasi di kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya usulan efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.

Purbaya menjelaskan, efisiensi tersebut berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengusulkan pengurangan frekuensi penyaluran bantuan.

"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada kan pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya. Memang dia melakukan sendiri karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi," kata Purbaya dalam press briefing di kompleks Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Ia menyebut, salah satu skema yang diusulkan adalah penghentian penyaluran MBG setiap Sabtu, sehingga program hanya berjalan lima hari dalam sepekan. Dengan skema tersebut, potensi penghematan diperkirakan mencapai Rp40 triliun dalam setahun.

Namun, Purbaya menegaskan rencana tersebut masih berupa usulan dan belum diputuskan. Ia juga belum merinci lebih jauh terkait mekanisme pelaksanaannya.

"Nggak tahu dimulai apa belum, tapi dia ngomong seperti itu," ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengumuman resmi terkait kebijakan ini akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN setelah melalui pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan potensi efisiensi dari MBG tersebut belum termasuk rencana penghematan belanja negara sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara.

Selain MBG, pemerintah juga berencana melakukan efisiensi anggaran secara merata di seluruh kementerian dan lembaga.

"Saya akan buat merata seluruh K/L. Kita akan tentukan dari sini terus dia potong sendiri," kata Purbaya.

Sebagai informasi, total alokasi anggaran program MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp255,5 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional atau pengadaan makanan bergizi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan belum mengambil keputusan final terkait pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026. Hingga saat ini, proses perumusan masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil dan kemampuan anggaran negara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai kepastian pembukaan rekrutmen CASN tahun ini.

Dia menjelaskan, secara umum seluruh kementerian yang hadir dalam rapat telah menyampaikan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum dapat mengumumkan angka pasti karena masih harus menyusun prioritas secara bertahap.

“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal,” tuturnya.

Menurutnya, penentuan jumlah formasi tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara agar tetap terjaga keseimbangannya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kebutuhan pegawai di setiap kementerian dan lembaga memang ada. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu,” katanya.

Proses pemetaan tersebut mencakup evaluasi terhadap ASN yang sudah ada saat ini serta kebutuhan tambahan di berbagai sektor. Hasil dari sinkronisasi data inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan jumlah formasi CASN.

Pemerintah menargetkan kebijakan rekrutmen ASN ke depan lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara optimal tanpa membebani fiskal negara.

“Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” tandas Prasetyo.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina . Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Semua di-hold. Di-hold," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo mengaku belum tahu hingga kapan penundaan pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian itu. "Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," terang Prasetyo.

Saat disinggung penundaan pengiriman pasukan perdamaian itu akibat konflik di Timur Tengah, Prasetyo mengamini. "Iya (akibat konflik Israel-AS dengan Iran)," pungkas Prasetyo singkat.

Lihat video: RI Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian, Presiden Bahas Misi Gaza



Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Pasukan itu terdiri dari sekitar 8.000 prajurit TNI. "Ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan Hotel Sultan yang diduduki PT Indobuildco hari ini, Senin (9/2/2026). Namun, PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo selaku pengelola masih kukuh mempertahankan lahan yang telah dikuasai puluhan tahun tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan eksekusi yang akan dilakukan oleh pemerintah di Hotel Sultan adalah terkait pengalihan pengelolaan.

"[Hotel Sultan] Masih bisa beraktivitas dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan seluruh karyawan dan pihak pengelola," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Langkah pemerintah ini dilakukan menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Sidang aanmaning atau sidang teguran pengosongan hotel yang berlokasi di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu dijadwalkan dilaksanakan pada hari ini, Senin (9/2/2026). Prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi.

Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Pengadilan nantinya akan memberikan jangka waktu selama 8 hari sesudah pelaksanaan aanmaning bagi Indobuildco untuk mengosongkan lahan eks-HGB Nomor 26 dan 27 tersebut.

Dalam laporannya, jika perusahaan tetap bersikeras menduduki lahan setelah tenggat waktu berakhir maka pengadilan memiliki diskresi penuh untuk melanjutkan ke tahap eksekusi riil atau pengosongan paksa.

Namun, kubu PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo menyatakan posisinya untuk tetap mempertahankan penguasaan lahan Hotel Sultan. Menurut Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Hamdan mengatakan, saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pihaknya pun meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengeklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.