JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut , Mohammad Nuruzzaman, Rabu (17/6/2026). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Nuruzzaman dipanggil bersama empat saksi lainnya yakni M Agus Syafi'i selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024; Dedy Supriadi selaku Direktur PT Multazam Wisata Rohani; Andi Alfiah selaku Direktur PT Jazirah Iman; dan A Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur PT Jazirah Iman.

Belum ada informasi terkait kehadiran saksi-saksi tersebut. Materi apa yang akan digali dari keterangan mereka pun belum diungkap.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, mantan stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap, Indonesia bisa menjadi epicentrum peradaban dunia Islam modern dimasa yang akan datang. Termasuk menjadi kiblat peradaban dunia islam modern.

Hal itu disampaikan Menag dalam wisuda ratusan santri Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah di Menara 165, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (16/6/2026).

"Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi epicentrum peradaban dunia Islam modern yang akan datang, akan menjadi kiblat peradaban dunia Islam modern yang akan datang adalah di Indonesia," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Menurut Nasaruddin, pemerintah memberikan apresiasi terhadap Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah karena telah berkontribusi dalam melahirkan para penghafal Al-Quran dari Indonesia. Terlebih, mereka membiayai sendiri lembaga pendidikannya tersebut dan mengusahakan agar anak-anak Indonesia bisa lanjut di luar negeri melalui program beasiswanya di bidang Al-Quran.

"Karena betul-betul diam-diam, tapi telah melakukan karya besar untuk anak bangsa kita, menghafal Quran, memahami maknanya, bahkan juga memahami nahfu sarafnya Al-Quran. InsyaAllah seperti tadi kita lihat ada pengamalannya, Yayasan Sulaimaniyah ini mencipta anak-anak bangsa yang berprestasi dalam bidang Quran," tuturnya.

Lihat video: TAHUN BARU ISLAM 1448H: Warga Sambut Tahun Baru Islam dengan Semangat!



Nasaruddin menerangkan, ajaran yang dikembangkan yayasan tersebut sama persis dan simetris dengan ajaran umat Islam yang ada di Indonesia. Umat muslim di Indonesia sama-sama sebagai penganut ajaran Al-Sunnah Wal Jamaah sebagaimana ajaran Yayasan Sulaimaniyah sehingga tidak ada problem dari segi teologis.

Terpenting, kata dia, anak-anak Indonesia lulusan yayasan tersebut punya keikhlasan untuk mengabdikan diri menjadi guru di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Maka itu, diharapkan yayasan tersebut terus mencetak lulusan santri dari Indonesia yang berprestasi, lebih banyak, dan lebih besar lagi di masa mendatang.

"Pesan saya kepada anak-anakku yang baru saja di wisuda, amalkanlah ajaran Al-Quran dan kawinkan dengan peradaban dan kearifan lokalnya di Indonesia, maka ini yang kita harapkan. Berjumpa antara kearifan lokal dengan nilai dasar Al-Quran, itu akan melahirkan Indonesia besar, Indonesia besar itu sangat diharapkan," katanya.

Nasaruddin menambahkan, banyaknya pengamalan Al-Qur’an dari para penghafal Al-Qur’an Indonesia, yang mempertemukan nilai dasar Indonesia dengan kearifan lokal, tidak hanya membuat Indonesia lebih besar. Namun, ke depan diharapkan Indonesia menjadi kiblat bagi peradaban dunia Islam modern.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri dan sosial. Sebab, hijrah tidak sekadar dimaknai sebagai perpindahan fisik Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, tetapi juga perubahan cara pandang dari mentalitas kabilah menuju kehidupan umat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar saat memberikan sambutan pada peringatan Malam Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam Kemenag) dalam rangkaian Peaceful Muharam, Senin, 15 Juni 2026.

"Hijrah bukan hanya perpindahan fisik Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah transformasi sistem kemasyarakatan, dari masyarakat kabilah yang sempit dan primordial menuju masyarakat umat yang global, kosmopolitan, serta diikat oleh kasih sayang dan visi bersama," ujarnya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Nasaruddin menjelaskan, sebelum Islam hadir masyarakat Arab didominasi oleh sistem kabilah yang bertumpu pada hubungan darah dan kesukuan. Kehadiran Rasulullah kemudian memperkenalkan konsep umat, yaitu komunitas yang melampaui batas-batas suku, ras, dan golongan.

“Terdapat perbedaan mendasar antara berbagai bentuk komunitas sosial. Kabilah dibangun atas dasar hubungan darah, sya'abun berlandaskan ikatan keluarga besar, qawmun terbentuk melalui kesepakatan sosial dan organisasi, sedangkan hizbun merujuk pada kelompok atau partai politik,” katanya.

Lihat video: TAHUN BARU ISLAM 1448H: Warga Sambut Tahun Baru Islam dengan Semangat!



Umat merupakan komunitas yang dipersatukan oleh empat unsur sekaligus, yaitu kasih sayang, visi ke depan, kepemimpinan yang berwibawa, serta masyarakat yang santun dan taat dalam satu sistem kepemimpinan yang disebut imamah. "Kalau keempat unsur itu ada dalam satu komunitas, barulah layak disebut umat," tegasnya.

Nasaruddin juga mengajak umat Islam melakukan refleksi terhadap kondisi kehidupan sosial saat ini. "Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Islam Indonesia sudah bisa disebut umat? Atau kita masih terjebak dalam mentalitas kabilah, hizbun, kedaerahan, dan kelompok sendiri-sendiri?" katanya.

Nasaruddin menilai salah satu ciri masyarakat yang masih bermentalitas kabilah adalah tertutupnya akses kepemimpinan bagi pihak di luar kelompok tertentu. Sebaliknya, dalam masyarakat umat, kesempatan memimpin terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan mendapat kepercayaan masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku maupun jenis kelamin.

Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan keterbukaan saja tidak cukup. Persatuan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama harus terus diperkuat agar masyarakat benar-benar tumbuh sebagai umat yang kokoh. Karena itu, Nasaruddin mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk meninggalkan sikap eksklusif yang hanya mementingkan kelompok sendiri serta memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan.

"Semoga komunitas Islam Indonesia sudah layak untuk kita sebut sebagai umat, komunitas sejati. Inilah hakikat hijrah yang sesungguhnya," ucapnya.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kepemimpinan, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk menjawab tantangan zaman.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Penguatan Direktorat Jenderal Pesantren melalui Bedah Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah (Pendiri NU, Penggerak NKRI) di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Nasaruddin, pesantren memiliki karakter keilmuan yang khas dan tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, penguatan Direktorat Jenderal Pesantren harus diarahkan untuk memperkuat identitas, tradisi keilmuan, dan keunggulan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

"Pesantren memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas. Keunggulan itu harus terus diperkuat agar pesantren mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman," ujarnya.

Nasaruddin kemudian mengulas sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai teladan kepemimpinan pesantren yang berhasil memadukan visi besar dengan kemampuan mengelola organisasi secara efektif.

Menurutnya, KH. Abdul Wahab Hasbullah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin pergerakan yang memiliki pengaruh luas, tetapi juga figur yang mampu membangun dan mengelola organisasi secara profesional.

"Pesantren ke depan tidak cukup hanya melahirkan figur pemimpin yang kharismatik. Pesantren juga harus melahirkan pengelola yang profesional, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan lembaga," tegasnya.

Nasaruddin mencontohkan Rasulullah SAW sebagai figur ideal yang memadukan kepemimpinan dan manajemen dalam satu pribadi. Model kepemimpinan semacam itulah yang menurutnya perlu menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren di Indonesia.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Selain itu, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya menjaga tradisi nasionalisme yang telah lama tumbuh di lingkungan pesantren. Ia menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus membangun karakter kebangsaan masyarakat Indonesia.

"Pesantren sejak awal telah membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman dan komitmen kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membangun Indonesia," katanya.

Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menjelaskan bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat peran pesantren sekaligus menghidupkan kembali warisan pemikiran para ulama pendiri bangsa.

Menurut Basnang, momentum pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan pesantren di Indonesia. Kehadiran Ditjen Pesantren merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sekaligus bentuk penguatan kelembagaan bagi lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini merupakan capaian bersejarah bagi dunia pesantren. Kami bersyukur pesantren kini memiliki penguatan kelembagaan yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ujar Basnang.

Ia menambahkan, Direktorat Pesantren saat ini tengah menyusun arah pengembangan pesantren untuk sepuluh tahun ke depan. Fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekosistem dakwah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembenahan sistem pendataan pesantren secara nasional.

Basnang juga menegaskan bahwa data Kementerian Agama menunjukkan jumlah santri secara nasional tidak mengalami penurunan signifikan. Tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan sistem pendataan, khususnya pada pesantren yang memiliki satuan pendidikan formal berupa sekolah dan madrasah.

Perwakilan keluarga besar KH. Abdul Wahab Hasbullah, Hizbiyah Rochim Wahab, mengatakan bahwa pemikiran dan perjuangan KH. Wahab Hasbullah tetap relevan hingga saat ini. Menurutnya, pendiri NU tersebut mewariskan teladan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan, serta mengutamakan kemaslahatan umat.

"Generasi muda perlu terus diperkenalkan pada keteladanan para ulama pendiri bangsa agar memiliki pijakan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, KH. Khoirul Fuad, menilai kajian terhadap pemikiran para ulama pendahulu penting untuk menjaga tradisi intelektual pesantren sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan. Menurutnya, perjalanan hidup KH. Abdul Wahab Hasbullah menyimpan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, pengabdian, dan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Kegiatan bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah sebelumnya telah digelar di Lampung dan akan terus dilanjutkan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman generasi muda terhadap pemikiran dan keteladanan para ulama pendiri bangsa.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah tidak boleh terulang kembali. Penegasan Menag ini merespons terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu, 24 Mei 2026.

“Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan lewati bersama. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” tegas Menag di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu (31/5/2026).

Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Kementerian Agama berupaya agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dan cepat. Itulah semangat yang ingin kita bangun saat ini, yaitu tidak membiarkan persoalan tanpa penyelesaian,” ungkapnya.

Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Lihat video: Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral jadi Simbol Toleransi Beragama



“Terkait keributan dan tindakan yang mengarah pada anarkisme dalam peristiwa tersebut, tentu tidak ada pihak yang menyukai hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, Menag berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

LAMPUNG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menghidupkan kembali spirit perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai fondasi penguatan moderasi beragama. Termasuk dalam transformasi pesantren dan penguatan kebangsaan di tengah tantangan sosial keagamaan saat ini.

Dorongan tersebut mengemuka dalam bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah: Pendiri NU Penggerak NKRI bertema The Mastermind of Movement: Mengupas Tuntas Seni Kepemimpinan Inklusif dan Dialektika Moderasi yang digelar di UIN Jurai Siwo Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang refleksi untuk menghidupkan kembali pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh penting pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus penggerak kebangsaan Indonesia.

Nasaruddin Umar yang hadir melalui tayangan video menegaskan pesantren merupakan institusi pendidikan asli Indonesia yang telah teruji oleh zaman dan memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas bangsa serta mencetak kader pemimpin berjiwa nasionalisme dan keislaman.

“Pemerintah saat ini tengah memperkuat kelembagaan pesantren melalui transformasi Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama,” ucapnya.

Menurut Nasaruddin, langkah tersebut dilakukan agar pesantren tidak hanya menjadi benteng moral, tetapi juga berkembang sebagai pusat inovasi, pemberdayaan ekonomi umat, dan institusi pendidikan yang mampu bersaing secara global.

“Jika dahulu KH. Abdul Wahab Hasbullah menggunakan organisasi dan diplomasi untuk menjaga bangsa, maka hari ini kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga kedaulatan bangsa serta martabat kemanusiaan,” ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin juga menekankan pentingnya meneladani pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam membangun pendidikan Islam yang moderat, adaptif, dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan sejarah perjuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pesantren dan tokoh-tokoh besar seperti Kiai Wahab Hasbullah.

“Ketika berbicara tentang Indonesia dan pesantren, maka tidak lengkap jika tidak membicarakan Kiai Wahab Hasbullah. Beliau bukan hanya pendiri organisasi, tetapi juga pemikir kebangsaan yang menjaga keutuhan Indonesia melalui pendekatan keagamaan yang moderat,” katanya.

Basnang menilai warisan pemikiran Kiai Wahab masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan intoleransi, kekerasan, dan fragmentasi sosial di Indonesia saat ini.

Sementara itu, perwakilan keluarga besar KH. Wahab Hasbullah, Ita Rahmawati, menyebut Kiai Wahab sebagai arsitek dialektika moderasi yang mampu memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan dalam satu napas perjuangan.

“Kiai Wahab mengajarkan bahwa moderasi bukan berarti kehilangan pendirian, tetapi kemampuan menempatkan kebenaran di tengah berbagai ekstremitas,” ujarnya.

Ita menjelaskan, buku tersebut mengulas kepemimpinan Kiai Wahab melalui pendekatan The Mastermind of Movement, yang menggambarkan kemampuan beliau membangun gerakan sosial-keagamaan secara inklusif, strategis, dan visioner.

Kiai Wahab Hasbullah dikenal sebagai salah satu tokoh penting di balik berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926 bersama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Ia juga berperan besar dalam perjuangan Komite Hijaz serta menggagas gerakan intelektual dan kebangsaan seperti Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan.

Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Ida Umami, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali spirit perjuangan ulama pesantren dalam membangun Indonesia.

“Bedah buku ini bukan sekadar membaca sejarah tokoh, tetapi memahami bagaimana pemikiran Kiai Wahab Hasbullah menjadi fondasi moderasi, pendidikan, dan kecintaan terhadap NKRI. Spirit itulah yang penting diwariskan kepada generasi muda,” ujar Ida.

Kegiatan bedah buku dihadiri 3 narasumber yakni Penulis Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah KH. Abdul Mun'im, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah danAkademisi dan Tokoh NU Lampung KH. Ahmad Ishomuddin serta dihadiri sekitar 1.500 peserta dari kalangan pesantren, akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut juga diwarnai penguatan komitmen bersama dalam kampanye “Pesantren Stop Kekerasan” sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, inklusif, dan humanis.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut tradisi Pindapata menjadi pelajaran penting tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kepedulian antarsesama di tengah kehidupan modern yang serba cepat.

Hal itu diungkapkan Nasaruddin saat memberi sambutan di acara Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Nasaruddin mengatakan, tradisi para bhikkhu berjalan dalam keheningan bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan refleksi kehidupan tentang makna memberi dan melepaskan. “Pindapata bukanlah sekadar menerima dana makanan. Ia adalah perjumpaan batin antara yang memberi dan yang menerima,” katanya.

Nasaruddin mengatakan, tradisi berdana mengajarkan umat untuk melembutkan hati dan memahami bahwa kebesaran manusia tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh apa yang mampu dilepaskan.

"Dalam kesederhanaan para bhikkhu, kita belajar bahwa manusia tidak selalu dibesarkan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang mampu ia lepaskan," ucapnya.

Nasaruddin mengutip syair 118 dalam Dhammapada yang menyebut kebajikan harus terus diulang karena akan membawa kebahagiaan. Pesan itu, menegaskan bahwa memberi bukan hanya memindahkan sesuatu dari tangan ke tangan, tetapi juga menghadirkan kehangatan antarsesama.

Lihat video: Puncak Perayaan Waisak, Umat Budha Indonesia Gelar Doa Bersama



“Masyarakat saat ini hidup dalam ritme yang cepat dan sibuk mengejar banyak hal, tetapi sering kehilangan kejernihan batin. Untuk itu, Pindapata menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, melainkan juga berbagi,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga menyinggung pentingnya menghadirkan agama yang membawa kesejukan dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Nasaruddin, Kemenag tengah mengembangkan kurikulum berbasis cinta yang tidak hanya menekankan hubungan antarmanusia, tetapi juga cinta terhadap Tuhan dan alam semesta melalui pendekatan eko-teologi.

“Apakah kehadiran agama membuat manusia semakin teduh atau semakin benci? Nah, itulah yang kita kembangkan di Kementerian Agama, perlunya kurikulum berbasis cinta,” ujarnya.

Program tersebut, kata dia, selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita untuk menghadirkan kesejukan dalam kehidupan berbangsa. "Kita akan mencoba menghidupkan kesejukan, kesegaran dalam space berkehidupan yang berke-Indonesiaan," tutur Nasaruddin.

"Hari ini saya melihat nilai-nilai itu hadir di tempat ini. Ada kebersamaan, ada keterlibatan, dan ada ketertiban, dan ada semangat melayani, dan ada cinta kasih yang tumbuh tanpa banyak suara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Gema Waisak Pindapata Nasional 2026, Daniel Johan, menyampaikan, kegiatan ini turut disaksikan oleh 10.000 oranh, dan 78 anggota Bhikkhu Sangha dari Saṅgha Theravāda Indonesia. Ia berkata, tradisi Pindapata turut dihadiri oleh sejumlah kelompok masyarakat dari agama lain.

"Bukan hanya umat Buddha yang menyambut, tetapi umat lintas agama ikut hadir, ikut menyaksikan, ikut merasakan kebahagiaan, bahkan ikut mendukung, ya, ikut menertibkan acara, ikut sebagian di dalam kepanitiaan," kata Daniel.

"Dan itu hanya ada, mungkin hanya ada, di Indonesia, ya. Jadi itu menjadi kekuatan kita, Indonesia, secara khusus menjadi kekuatan di Jakarta," tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR RI ini berkata, Pindapata merupakan tradisi kemurahan hati, pengabdian yang bisa bermanfaat secara sosial. "Karena apa yang dipersembahkan umat kepada para guru, kepada para bhikkhu, itu akan kita dedikasikan untuk masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

"Jadi, Waisak bukan hanya membawa kebahagiaan bagi umat Buddha, tetapi Waisak juga bisa dirasakan manfaatnya, bisa juga membawa kebahagiaan bagi umat secara keseluruhan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini untuk merespons banyak hoaks terkait kasus kekerasan seksual yang dibuat menjadi konten disinformasi di media sosial dan secara sengaja diframing untuk menyerang Menag Nasaruddin.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. "Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegasnya.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah. “Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," tandasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut bersyukur bisa sungkem ke sang ibu di momen Hari Raya Idulfitri 1447 H. Hal itu bisa dia lakukan setelah permohonan tahanan rumah dikabulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Iya, alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu, ke ibunda saya," ujar Gus Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Menurut dia, peralihan tahanan rumah merupakan permohonan pihaknya. "Iya permintaan kami," ucapnya.

Gus Yaqut kembali tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/3/2026). Tersangka dugaan korupsi kuota haji itu kembali menjadi tahanan rutan setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Dia tiba di gedung KPK pukul 10.33 WIB dengan menggunakan mobil tahanan. Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut masih terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Dengan pengawalan petugas, Gus Yaqut kemudian digiring menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, KPK menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2025. Lima hari berselang, keluarga Gus Yaqut mengajukan permohonan tahanan rumah.

Tepat sepekan dari penahanan yakni 19 Maret 2026, Gus Yaqut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Hal ini buntut mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Dewas KPK harus memeriksa pimpinan KPK terkait kasus ini. Sebab, patut diduga pimpinan KPK mengetahui dan memberikan persetujuan untuk memindahkan YCQ dari rutan ke tahanan rumah," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, Minggu (22/3/2026).

Hal senada juga disampaikan mantan penyidik KPK Praswad Nugraha. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik secara signifikan.

"Kami mendesak Dewan Pengawas KPK segera bertindak dan memeriksa pimpinan KPK yang memberikan persetujuan atas kebijakan ini," katanya.

"Jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik harus dijatuhkan secara tegas demi menjaga integritas lembaga," sambungnya.

Diketahui, status penahanan Gus Yaqut mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan KPK kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026),” ujarnya.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” katanya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sudah berubah status menjadi tahanan rumah. Perubahan status tersebut sejak 19 Maret 2026.

Mantan Menteri Agama (Menag) itu menjadi tahanan rumah setelah keluarganya memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Maret 2026. Namun, hal tersebut baru terungkap pada Sabtu, 21 Maret 2026.

KPK mengonfirmasi kebenaran status Gus Yaqut. Bahkan, KPK mengatakan tahanan lain di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang KPK bisa mengajukan permohonan menjadi tahanan rumah seperti halnya Gus Yaqut.

Menanggapi ini, Ketua Exponen 08 M Damar meminta Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa kebijakan tersebut karena dapat mencederai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

"Dalam hal ini Dewas KPK atau siapa pun yang berwenang segera periksa karena mencederai komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi," ujarnya, Minggu (22/3/2026).

Dia meminta Dewas KPK serta seluruh lembaga yang berwenang segera periksa semua penyidik maupun pejabat KPK yang berwenang memberikan izin tesebut. "Periksa semua penyidik maupun pejabat KPK berwenang yang memberikan Izin. Ini mencederai komitmen Presiden dalam memberantas korupsi," katanya.

Damar juga menilai keputusan KPK menjadi preseden buruk dalam pemberantasan kasus korupsi sekaligus dapat merusak integritas KPK yang telah dibangun selama ini. Apalagi penetapan ini sangat janggal karena sempat tidak diketahui publik.

KPK seharusnya menjelaskan kepada publik mengenai status dan alasan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. "Sebab sebagai tersangka dia berpotensi menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi keterangan saksi jika tidak ditahan di Rutan KPK," katanya.

Damar menambahkan apa yang dilakukan KPK terhadap Gus Yaqut dalam memberikan status tahanan rumah dapat berdampak pada proses hukum kasus korupsi lainnya yang tengah berjalan di KPK. Bukan tidak mungkin tahanan lain menuntut perlakuan serupa seperti Yaqut.



Ketua Exponen 08 M Damar. Foto: Ist

Seperti diketahui, KPK mengalihkan penahanan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. Status itu diterima Yaqut usai 7 hari ditahan di Rutan KPK.

Perubahan status penahanan Yaqut juga tidak disampaikan pertama kali oleh KPK. Keberadaan Yaqut yang menghilang dari Rutan KPK awalnya diungkap istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel), Silvia Rinita Harefa, usai menjenguk Noel di momen Lebaran pada Sabtu (21/3/2026).

Setelah ramai kesaksian istri Noel, KPK baru buka suara menjelaskan keberadaan Yaqut. Pada Sabtu (21/3/2026) malam, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Yaqut saat ini menjadi tahanan rumah.

"Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3) malam," kata Budi, Sabtu (21/3/2026).

KPK tidak memberikan alasan jelas terkait perpindahan status penahanan Yaqut. KPK hanya menyebut tahanan rumah bagi Yaqut bersifat sementara.

Budi juga menyebut peralihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah bukan karena faktor kesehatan. Tahanan rumah bagi Yaqut dilakukan usai KPK menerima permohonan dari pihak keluarga. KPK lalu mengabulkan permintaan tersebut, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan keluarga Yaqut mengajukan permohonan.

"Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," ucapnya.

JAKARTA - Status mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang menjadi tahanan rumah kian menjadi kontroversi. Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji itu sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 12 Maret 2026.

Semangat Advokasi Indonesia (SAI) menilai pengalihan tahanan rumah terhadap tersangka korupsi merupakan sejarah bagi lembaga KPK. Selama berdiri KPK baru tahun 2026 di era Ketua KPK Setyo Budiyanto, ada tahanan KPK menjadi tahanan rumah.

"Sejak awal berdirinya KPK baru kali ini ada tersangka sudah ditahan bisa pulang ke rumah," ujar Ketua SAI Ali Yusuf, Minggu (22/3/2026).

Jika memang ada kebijakan tersebut, maka KPK harus memberikan kesempatan yang sama kepada tahanan lain. "KPK harus bersikap equal terhadap tahanan lain. Mereka memiliki hak yang sama," katanya.

Jika memang ada kebijakan tersebut harusnya KPK menawarkan kepada tahanan lain. Jangan sampai kebijakan ini membuat lembaga ini tidak dipercaya masyarakat karena tidak memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi. "KPK jangan pilih kasih dalam memperlakukan tahanan," ucapnya.

Ali memastikan pengalihan tahanan dari rutan ke rumah tidak berdiri sendiri artinya bukan kebijakan penyidik seorang, tetapi ada perintah (izin) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

"Perlu dicek siapa pimpinan yang menandatangani izin penahanan tersangka korupsi di rumah. Apakah dewas juga mengizinkan. Karena baru kali ini ada tersangka korupsi sudah ditahan dan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ali.

Seharusnya KPK tidak menggadaikan integritasnya. Lembaga khusus pemberantasan korupsi ini tidak bisa begitu saja mengizinkan permohonan pengalihan tahanan.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan pengalihan penahanan ini bukan lantaran kondisi kesehatan Gus Yaqut. Meski tidak menyebutkan secara detail alasannya, KPK hanya menyatakan pengalihan ini karena ada permohonan dari keluarga yang bersangkutan.

"Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," kata Budi, Minggu (22/3/2026).