#30 tag 24jam
Kasus Suap KPP Madya Jakut, KPK Telusuri Mekanisme dan Penentuan Tarif PBB
KPK menyelidiki dugaan suap terkait penentuan tarif PBB di KPP Madya Jakut, melibatkan 5 tersangka, termasuk pegawai pajak, dengan total suap Rp4 miliar. [382] url asal
#kasus-suap-kpp-pajak #kpk #penentuan-tarif-pbb #dugaan-suap-pajak #kpp-madya-jakut #korupsi-pajak-bumi #kpk-jakarta-utara #mekanisme-pbb #tarif-pajak-bumi #penentuan-tarif-pajak #korupsi-kpp-madya #su
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/02/26 13:00
v/148086/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi mengenai mekanisme dan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kasus dugaan suap kepada oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Sebab, dalam proses pembayarannya diduga sudah dikondisikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya secara masif menghimpun keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang telah disita agar perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan
"Termasuk juga bagaimana proses dan mekanisme dari pemeriksaan ataupun penentuan dari tarif atau nilai dari Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang diproses di KPP Madya Jakarta Utara. Bagaimana prosesnya di level KPP, kemudian di level Kanwil, dan juga di kantor pusat, itu seperti apa?" kata Budi dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Sekaligus, kata Budi, mendalami dugaan praktik korupsi serupa untuk pengurusan kategori pajak lainnya dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Oleh karena itu dalam pemeriksaan sebelumnya juga penyidik memanggil dan meminta keterangan pada salah satu pihak yang sebelumnya bertugas di KPP Madya Jakarta Utara namun sekarang sudah mutasi, itu juga dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana prosedur-prosedur dalam proses pemeriksaan," jelasnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang beberapa di antaranya merupakan pegawai pajak, yaitu Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.
Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.
Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi, dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.
Kode "all in" juga merupakan bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.
Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil, fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan kepada pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.
PDIP Ingatkan Pengiriman 8.000 Pasukan TNI ke Gaza Harus Pakai Mekanisme PBB
PDIP ingatkan pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza harus melalui mekanisme PBB, bukan badan baru, untuk menjaga tradisi perdamaian dan solidaritas global. [320] url asal
#pengiriman-pasukan-tni #pasukan-tni-ke-gaza #mekanisme-pbb #pdip-pengiriman-pasukan #pbb-timur-tengah #solidaritas-asia-afrika #politik-luar-negeri-bebas-aktif #board-of-peace #prabowo-subianto-kebija
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/02/26 12:11
v/137960/
Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal pengiriman 8.000 pasukan militer Indonesia alias TNI ke jalur Gaza.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai dengan tradisi yang ada, pengiriman pasukan sudah seharusnya melalui mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan [TNI] sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/2/2026).
Dia menambahkan, ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, Indonesia sebaiknya bisa memperkuat solidaritas anggota di wilayah Asia, Amerika maupun Afrika.
Oleh sebab itu, partai dengan logo banteng itu menilai keliru apabila penyelesaian konflik justru dilakukan melalui pembentukan badan baru atau di luar mekanisme PBB.
"Kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan," imbuhnya.
Bicara soal keterlibatan RI di Board of Peace (BoP), Hasto berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa mempertahankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.
Pasalnya, kata dia, politik bebas aktif itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan apa pun.
"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia," pungkasnya.
Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.
Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.
"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)