Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 tetap relevan dilakukan meski kinerja kelompok bank ini secara industri masih positif.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan meski laba berjalan bank-bank KBMI 1 per Juni 2025 menembus angka Rp7,97 triliun, porsi kelompok ini terhadap total laba industri masih kecil, sekitar 6% dari total laba perbankan yang mencapai Rp131,38 triliun pada periode yang sama.
“Artinya, kinerja membaik, tetapi skala kontribusinya tetap terbatas,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).
Hal serupa juga terlihat dari ukuran neraca. Dalam hal ini, Josua menyebut aset KBMI 1 mencapai sekitar Rp1.307,9 triliun, atau sekitar 10% dari total aset industri Rp12.822,7 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) kelompok ini hanya sebesar Rp919,4 triliun atau sekitar 9%-10% dari total DPK industri yang mencapai Rp9.329,0 triliun.
Di sisi lain, lanjut dia, jumlah bank KBMI 1 yang masih banyak yakni 61 bank per Juni 2025, menandakan struktur yang terfragmentasi.
“Inilah konteks mengapa konsolidasi tetap relevan, mengejar efisiensi skala, memperkuat bantalan permodalan dan manajemen risiko, serta menurunkan biaya tetap [IT, kepatuhan, keamanan siber, pelaporan] yang makin mahal bagi bank kecil,” tutur Josua.
Selain itu dari sisi sistem, Josua menyebut bahwa kondisi makro-prudensial saat ini cukup kondusif. Hal ini tercermin dari CAR industri yang tinggi yakni 26,15%, NPL gross rendah pada level 2,24%, serta DPK yang tumbuh 11,81% YoY per September 2025.
Menurutnya, momentum seperti ini cukup ideal digunakan untuk merapikan struktur, mengingat penyesuaian model bisnis pascamerger biasanya lebih aman dilakukan saat siklus risiko terkendali.
Kendati begitu, Josua tidak menampik bahwa rencana OJK menghapus KBMI 1 memiliki beberapa risiko maupun konsekuensi, baik bagi bank kecil, nasabah, hingga stabilitas sistem.
Bagi bank kecil, Josua menyebut bahwa wacana tersebut berisiko terhadap biaya integrasi dan migrasi sistem, potensi kenaikan biaya dana bila merebut kembali nasabah pascamerger, serta risiko fokus kredit ke ceruk yang sama sehingga kualitas aset harus dijaga ketat.
Tanpa pengelompokan KBMI 1, Josua memandang bahwa standar tata kelola dan beban pelaporan bisa seragam lebih tinggi, baik untuk daya saing jangka panjang, meski berat bagi bank yang belum siap modal.
“Perhatikan juga bahwa walau beberapa indikator KBMI 1 tampak kuat, misalnya rasio permodalan kelompok ini tetap tinggi, daya tahan skala menghadapi guncangan besar berbeda dengan bank menengah/besar,” ujarnya.
Kemudian bagi nasabah, Josua melihat adanya potensi rasionalisasi jaringan kantor di daerah tertentu dan penyederhanaan produk. Menurut Josua, hal ini perlu diimbangi dengan kewajiban menjaga akses layanan dasar dan kesinambungan penyaluran kredit ke UMKM/ritel agar tidak memicu kesenjangan layanan.
Sementara itu bagi stabilitas sistem, Josua menyebut bahwa konsentrasi dapat meningkat di bank hasil penggabungan, tetapi integrasi portofolio berisiko memunculkan penurunan kualitas aset.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa pengawasan pascamerger harus ketat, di antaranya rencana integrasi risiko-TI yang rinci, stress test pascamerger, dan fase transisi yang jelas, misalnya, pelonggaran indikator tertentu yang bersifat sementara tapi terukur, sembari memastikan CAR dan kualitas aset tidak menurun.
Di sisi lain dalam jangka pendek, Josua melihat bahwa wacana penghapusan KBMI 1 dapat membuat peta persaingan bergeser. Dalam hal ini, bank menengah cenderung unggul harga dan teknologi sehingga perebutan DPK berbiaya murah dan debitur berkualitas akan lebih tajam.
Josua mengatakan bank kecil yang masih sendiri berpotensi terpental ke ceruk yang makin sempit atau terdorong mengerek suku bunga simpanan yang menekan margin. Kendati begitu dalam jangka menengah, hasil konsolidasi justru dinilai dapat menyehatkan kompetisi.
“Kuncinya, regulator menjaga agar konsolidasi tidak mematikan akses dan tidak menimbulkan perilaku harga yang merugikan konsumen sembari memertahankan target inklusi dan kualitas intermediasi,” pungkasnya.