JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).

Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis NU yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.” Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Syubbanul Wathan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, taujihad oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, serta pembacaan doa sebelum Presiden Prabowo menyampaikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Munas dan Konbes NU 2026.

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo pada penutupan forum tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala Negara melengkapi kebahagiaan keluarga besar NU setelah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan Munas dan Konbes yang menjadi forum permusyawaratan strategis menjelang Muktamar ke-35 NU.

“Kami semua adalah rakyat yang setia kepada negara. Rakyat yang siap berjuang, yang rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat yang tidak pernah kehilangan keyakinan dan optimisme akan Indonesia,” ujar Gus Yahya.

Lihat video: Prabowo: Saya Lebih Berani di Tengah NU, Setiap Negara dalam Bahaya, NU Menyelamatkan



Ia juga menegaskan komitmen NU untuk terus hadir menjaga, melestarikan, dan memelihara bangsa serta negara, sekaligus memohon doa restu agar penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kepala Negara mengatakan memiliki kedekatan emosional dengan NU sejak masa kecil.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa hadir di tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama, nyaman dan aman, merasa aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Menurut Presiden Prabowo, semangat cinta Tanah Air telah lama menjadi bagian dari identitas NU, bahkan tercermin dalam lagu Syubbanul Wathan yang telah diciptakan jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan penghargaan atas kontribusi besar NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurut Presiden, keluarga besar NU selalu hadir ketika bangsa menghadapi berbagai tantangan dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional.

“Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI KH. M. Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Momen tersebut menjadi simbol berakhirnya forum strategis NU sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menjaga marwah organisasi dan memperkuat khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran PBNU.

Presiden RI Prabowo Subianto heran atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia tujuh tahun terakhir yang tak sejalan dengan temuan di lapangan.

Ia mengatakan dalam tujuh tahun belakangan, ekonomi RI disebut tumbuh sekitar lima persen tiap tahun, sehingga dalam tujuh tahun, maka akumulasi pertumbuhan di angka 35 persen.

"Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30 persen, 35 persen," kata Prabowo dalam penutupan Munas-Konbes NU, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Namun, Prabowo menyebut selama tujuh tahun itu, justru temuan di lapangan berkata lain.

Ia menyebut alih-alih rakyat miskin berkurang, namun justru bertambah di tengah ekonomi yang disebut terus bertumbuh itu.

Prabowo mengatakan hal tersebut merupakan anomali. Ia heran mengapa di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh, tapi angka penduduk miskin justru bertambah.

"Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan turun," ucap dia.

Prabowo pun menyatakan bahwa kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ia tidak mau kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja, melainkan harus merata.

Prabowo menyebut bahwa fakta ini memang mungkin tidak mengenakkan. Namun, menurut Prabowo, lebih baik menelan kenyataan pahit ketimbang terjebak dalam kata-kata manis tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.

"Ini juga yang harus kita waspadai bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali saudara-saudara bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru," ujar dia.

Bisnis.com, SURABAYA – Rapat pleno guna menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 berjalan dengan suasana tegang dan gaduh. Akibatnya, keputusan resmi mengenai rencana tersebut masih belum dapat diresmikan dan disepakati sepenuhnya.

Diketahui, peristiwa itu terjadi dalam rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Dalam unggahan video yang beredar luas di media sosial, tampak sejumlah peserta bereaksi keras setelah beredar anggapan bahwa lokasi Muktamar NU mendatang sudah diketok palu di Pondok Pesantren Lirboyo. Padahal, forum belum mengambil keputusan apa pun terkait keputusan pemilihan tuan rumah perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketegangan yang terjadi merembet pada aksi saling dorong yang memaksa petugas keamanan mengamankan sejumlah peserta sebelum sidang akhirnya kembali dilanjutkan dan situasi kondusif.

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kalimantan Timur Muhammad Ali Kholil menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena kesalahpahaman semata yang timbul antarpeserta rapat pleno.

"Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar, kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Padahal masih belum, karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU," ujar Ali seusai sidang.

Tercatat lima daerah telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatra Barat. Namun, forum hanya memberikan satu syarat utama bahwa lokasi penyelenggaraan sudah sepatutnya berada di sekitar lingkungan pondok pesantren yang memiliki santri aktif.

"Belum final [keputusan lokasi Muktamar NU ke-35] karena banyak yang menginginkan tempat Muktamar ini di NTB, Jawa Barat, Jakarta, termasuk juga Sumatera Barat. Cuma arahannya tadi, tempat ini harus ada di pondok pesantren yang punya santrinya," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Steering Committee Munas-Konbes NU 2026, Prof. Muhammad Nuh, menegaskan bahwa PBNU akan membentuk tim khusus guna meninjau dan melakukan penilaian terhadap seluruh kandidat lokasi penyelenggaraan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 mendatang.

Nuh mengungkapkan bahwa penilaian dari tim khusus tersebut akan mencakup empat aspek. Di antaranya kelayakan sarana dan prasarana, keamanan, kesiapan pembiayaan, hingga pertimbangan spiritual.

"Tempatnya sudah ada beberapa usulan, mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Kami akan segera membentuk tim yang akan melakukan review terhadap tempat-tempat itu," ungkap Nuh.

Soal aspek spiritual, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan bahwa komponen tersebut menjadi poin sentral dan tidak pernah luput dari setiap keputusan strategis yang diambil NU.

"NU selalu pada akhirnya menggunakan pertimbangan spiritual, termasuk ketika menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai lokasi penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa (23/6/2026). Kunjungan tersebut untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 Km yang tersebar di seluruh Indonesia dan menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB. Keberangkatan Kepala Negara menandai dimulainya rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung dalam satu hari.

Setibanya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Presiden Prabowo akan meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 KM yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Usai agenda di Sampang, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangkalan. Di wilayah tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di IAI Syaichona Mohammad Cholil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur adalah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

KEDIRI - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh mendukung hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur pada 20-22 Juni. Salah satu poin krusial yang disoroti yakni rekomendasi penyesuaian Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang mengacu pada aturan larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu menuturkan bahwa usulan perubahan Perkum ini merupakan langkah progresif dan realistis untuk masa depan organisasi. Fokus utama rekomendasi ini adalah usulan penghapusan frasa "Menteri" dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) NU terkait.

Selama ini, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit menjabarkan bahwa: “Yang dimaksud dengan jabatan politik dalam anggaran rumah tangga ini adalah jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.”

Menurut Waled Nu, batasan mengenai jabatan politik tersebut perlu ditinjau ulang secara yuridis dan konseptual pada forum tertinggi organisasi nanti. "Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) tersebut, Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap posisi-posisi tersebut karena dikategorikan sebagai jabatan politik," ujar Waled Nu dalam keterangannya di Kediri, Senin (22/6/2026).

"Namun, kita harus melihat secara jernih bahwa jabatan menteri adalah posisi yang tidak melalui proses election atau pemilihan umum. Jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mekanismenya melalui appointment atau penunjukan langsung. Oleh karena itu, posisi menteri dinilai tidak bisa disamakan atau dikategorikan sebagai pejabat politik praktis seperti anggota DPR atau kepala daerah," sambungnya.

Melalui dinamika pembahasan di Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU 2026, forum akhirnya menyepakati rekomendasi strategis untuk mengeluarkan posisi menteri dari ruang lingkup pasal tersebut. PWNU Aceh menilai langkah ini akan memberikan ruang bagi kader-kader terbaik NU, termasuk ketua umum, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur birokrasi pemerintahan tanpa harus terganjal kepengurusan organisasi, sejauh itu merupakan mandat penunjukan dari kepala negara.

Keputusan akomodatif dari Munas dan Konbes NU 2026 ini secara resmi telah masuk ke dalam poin rekomendasi organisasi. Poin usulan penghapusan frasa "Menteri" pada ketentuan larangan rangkap jabatan ini nantinya akan dibawa ke dalam forum Muktamar NU mendatang untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan secara konstitusional menjadi Ad/Art perubahan.

PWNU Aceh berharap seluruh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia dapat menyamakan persepsi demi kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lebih luas pada muktamar mendatang.

Bisnis.com, SURABAYA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan alasan di balik penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU akan digelar di STAI Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Madura, apabila Presiden Prabowo Subianto nantinya mengonfirmasi untuk hadir dalam gelaran tersebut.

Katib Aam Syuriyah PBNU sekaligus Ketua Steering Committee Munas dan Konbes NU KH Mohammad Nuh menjelaskan Bangkalan dipilih sebagai lokasi penutupan Munas dan Konbes NU, Selasa (23/6/2026) mendatang sebab daerah tersebut mempunyai nilai simbolik dan bersejarah di balik eksistensi NU.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan Bangkalan merupakan tanah kelahiran Syaichona Kholil, ulama besar yang menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah perjalanan NU.

"Jadi itu simbolik sebenarnya. Antara Syaichona Kholil dengan yang ada di Jawa Timur dengan pondok itu jadi satu kesatuan," beber Nuh, Kamis (19/6/2026).

Ia menerangkan semula PBNU telah merancang pembukaan Munas Konbes NU digelar di Bangkalan, Sabtu (20/6/2026). Namun, Presiden Prabowo tidak dapat hadir dalam agenda pembukaan tersebut karena harus hadir dalam kegiatan lain.

Oleh sebab itu, Nuh menjelaskan PBNU pun mengundang presiden untuk dapat hadir pada Selasa (23/6/2026), yang merupakan rangkaian akhir dari kegiatan tersebut.

"Kita memang mendesain pembukaannya rencananya di Bangkalan dan mengundang presiden, tapi karena presiden di jadwal besok itu beliau masih belum bisa, masih ada tugas, sehingga bisanya itu [hadir dalam] penutupan," tuturnya.

Atas keadaan tersebut, PBNU kemudian mengambil keputusan untuk menggeser titik Munas-Konbes NU di Bangkalan dari pembukaan menjadi penutupan. Sementara, pembukaan pelaksanaan tetap dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur.

"Ya kalau gitu kan kita geser, yang tadinya pembukaannya di Bangkalan ya, sekarang kita penutupannya di Bangkalan. Sesimpel itu," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini juga membantah bahwa perubahan lokasi tersebut dipicu oleh permintaan khusus yang disampaikan Istana maupun mitos yang menyebut bahwa presiden akan tertimpa nasib buruk, yakni dilengserkan bila berkunjung ke Kediri.

"Enggak, gak ada, gak ada mitos itu, mitos e arek-arek itu. Ndak ada, semata-mata itu jadwal aja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa undangan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo tersebut masih dalam tahap koordinasi dan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Istana.

"Ini masih dalam koordinasi, dalam konfirmasi. Mudah-mudahan waktunya memungkinkan, tetapi PBNU melalui rapat sudah memutuskan untuk mengundang Bapak Presiden pada tanggal 23 Juni yang akan datang di Kabupaten Bangkalan," ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya, Jumat (19/6/2026).

Ia menerangkan bahwa Rangkaian Munas dan Konbes NU 2026 dijadwalkan akan dibuka pada esok hari, Sabtu (20/6/2026) bertempat di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri.

Namun, penutupan rangkaian acara tersebut direncanakan berlangsung tiga hari kemudian di STAI Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, pada Selasa (23/6/2026), bila Presiden Prabowo mengonfirmasi dapat hadir.

"Sementara penutupan direncanakan mudah-mudahan nanti di Bangkalan. PBNU mengundang secara resmi Bapak Presiden Prabowo untuk bisa memberikan amanat pada saat penutupan nanti," bebernya.

Menteri Sosial RI ini juga menyatakan bila Presiden Prabowo berhalangan hadir, maka acara penutupan akan tetap dilaksanakan. Namun, akan kembali ke lokasi semula di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri.

"Jika waktunya memungkinkan hadir, maka penutupan akan ditempatkan di Bangkalan, tetapi jika tidak, penutupan akan dilakukan di Ploso. Ini semua masih menyesuaikan jadwal Presiden," ujarnya.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dipastikan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada 20-23 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut diundang.

"Munas dan Konferensi Besar akan dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir pada 23 Juni, insyaallah. Pembukaannya di Pondok Pesantren Ploso," ungkap Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (14/6/2026).

Gus Ipul mengatakan penutupan Munas dan Konbes akan dilaksanakan di Bangkalan, Madura. "Sementara penutupannya, insyaallah direncanakan di Bangkalan, Madura. Namun, ini masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan," ucapnya.

Gus Ipul memastikan panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2026. Rencana tersebut mengikuti tradisi penyelenggaraan Munas dan Konbes pada periode-periode sebelumnya yang turut dihadiri kepala negara.

Meski demikian, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu penyesuaian agenda dan kesediaan dari pihak terkait. "Kalau melihat Munas dan Konbes sebelumnya, kita memang selalu mengundang Presiden. Waktunya tentu menyesuaikan dengan kesediaan dan agenda yang dimiliki presiden," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan panitia saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai unsur kepengurusan NU di tingkat pusat maupun daerah akan dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Panitia terus melakukan konsolidasi. Minggu depan kami akan menggelar rapat lengkap di Pondok Pesantren Ploso, baik dari jajaran PBNU, PWNU, maupun PCNU setempat. Ini untuk memastikan seluruh perencanaan sudah tuntas dan semuanya siap menyambut kehadiran para peserta Munas dan Konferensi Besar,” katanya.

Panitia juga masih membahas tema yang akan diusung dalam Munas dan Konbes NU 2026. Salah satu usulan yang mengemuka ialah "Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban".

Menurut Gus Ipul, tema tersebut masih berupa usulan panitia dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. “Terkait tema, masih berupa usulan-usulan. Kami mengusulkan Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai tema resmi. "Itu baru berupa usulan. Selebihnya akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Rais Aam," jelasnya.

Munas dan Konbes NU 2026 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas berbagai isu keagamaan dan keorganisasian, agenda tersebut juga menjadi momentum konsolidasi Nahdlatul Ulama dalam memperkuat peran jam’iyah dan jamaah di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan peradaban yang terus berkembang.

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) menyatakan kesiapannya maju di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan Gus Salam saat halalbihalal dengan tema “Meneguhkan Khidmah Untuk Umat dan Bangsa” yang digelar Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (IKA PMII) Jombang.

Kehadiran cucu Mbah Bishri Syansuri; salah satu muassis NU di Al-Aqobah International Schoole (AIS) PP Al-Aqobah, Jombang merupakan kejutan. Tampil dengan kemeja biru muda keabu-abuan dipadu sarung motif batik, Gus Salam memperkenalkan diri sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PBNU. Pernyataan tersebut langsung disambut audiens IKA PMII.

"Saya diperintah para kiai saya untuk berikhtiar menjadi Ketum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 NU Agustus-September nanti," kata Gus Salam, Senin (13/4/2026).

Gus Salam menambahkan, keputusan ini merupakan upaya dalam menjalankan perintah para guru, sesepuh dan masyayikh pesantren dan NU

“Ini soal niat, menata niat ikut kandidat calon Ketua Umum PBNU. Saya sam’an wa tho’atan, memenuhibperintah para guru," ucapnya.

Kendati Gus Salam tidak menjelaskan alasan dari perintah para kiai dan gurunya untuk maju menjadi Ketum PBNU, Gus Salam menyebut, para intelektual NU dan Nahdliyyin pasti sudah mengetahui, bahkan memahami tentang kondisi PBNU dan NU secara umum pada beberapa tahun terakhir.

“Di hadapan para kiai dan intelektual NU, saya hanya mohon do’a restu dan nasehat. Serta, berharap ada masukan saran pendapat demi kelancaran bisa memenuhi perintah untuk maju menjadi Ketua Umum PBNU," tegas Gus Salam.

Ketua PC IKA PMII Jombang KH Amir Maliki Abi Thalchah mengapresiasi niat baik Gus Salam maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU. kelak. Kiai Amir menceritakan dirinya sebagai putra almarhum Mustasyar PBNU dan selalu aktif setiap event Muktamar NU.

“Semangat NU kembali ke dzurriyah perlu direfleksikan sesuai konteks dan tujuannya. NU sekarang babak belur karena ulah para pemimpinnya. Maka, NU harus dikembalikan pada garis perjuangannya, dan mengonsolidasi para eksponen NU untuk menguatkan struktur serta mengembalikan kebanggaan Nahdliyyin terhadap jam’iyyah,” ujarnya.

"Gus Salam merupakan cucu muassis Hadratussyeikh KH Bishri Syansuri. Ini sanad terkuat, level cucu. Apalagi, Gus Salam ini sangat berpengalaman, kiai muda, energik dan mudah diterima di lingkungan NU," paparnya.

Pengasuh PP Al-Aqobah sesepuh IKA PMII Jombang KH Junaidi Hidayat mengatakan, terkait komunikasinya dengan petinggi PBNU dan tokoh NU yang kebetulan wali santri di pesantrennya. Mereka banyak gelisah atas dinamika PBNU yang gaduh dan terlilit banyak masalah. Baginya, perubahan PBNU ke depan dilakukan seiring dengan pergantian para pemimpinnya.

“Saya senang. Akhirnya, para dzurriyah muassis NU bisa merasakan kegelisahan itu. Bahkan, tumbuh kewajiban untuk mengembalikan NU pada madzhab dan jalur perjuangannya. Kita do’akan Gus Salam diberi kekuatan dan kemudahan menjalankan perintah; berikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU,” ucapnya.

Kiai Jun, biasa disapa mengajak seluruh kader dan jejaring IKA PMII untuk mengawal NU.

"Jangan lupa, semua jejaring kader dengan visi yang sama untuk NU, perlu dikonsolidasi dan digerakkan. Terutama, jejaring IKA PMII yang tersebar di seluruh Indonesia harus turut mengawal perjalanan NU. Karena, IKA PMII terlahir dari NU dan berkewajiban khidmad di dalam NU," ujarnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa kemungkinan besar muktamar PBNU 2026 akan digelar pada Agustus mendatang. Sejumlah nama menjadi panitia muktamar.

“Sebagaimana diketahui bahwa hasil pleno beberapa waktu yang lalu mengamanatkan penyelenggaraan Muktamar itu pada bulan Juli atau Agustus tahun ini,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Gus Ipul menerangkan, nantinya ada sejumlah nama yang akan menjadi panitia dalam kegiatan besar PBNU tersebut.

“Hasil rapat gabungan salah satu di antaranya adalah telah menetapkan panitia inti, ada empat orang. Yang pertama adalah Katib Aam sebagai ketua SC, Profesor Doktor Mohammad Nuh selaku sekretaris SC, saya sendiri sebagai ketua OC, dan Amin Said Husni sebagai sekretaris OC,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi daftar kepanitiaan dua agenda penting, yakni Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

“Kami berempat sedang berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi kepanitiaan yang insyaallah akan menyelenggarakan dua event sekaligus yang merupakan satu rangkaian: Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan sebelum Muktamar pada bulan Agustus tersebut,” jelas dia.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada para pengurus wilayah dan cabang PBNU untuk bersabar serta mengikuti informasi resmi terkait pelaksanaan Muktamar PBNU 2026.

“Saya ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus wilayah dan cabang untuk bersabar mengikuti informasi yang resmi, jangan terbawa isu-isu yang tidak benar ya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini seluruh proses tengah berjalan dengan kondusif. Ia juga berharap Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar sebelum Muktamar dapat berlangsung dengan lancar.

“Termasuk nanti pada akhirnya Muktamar yang diharapkan nanti menghasilkan sesuatu yang diharapkan bisa membawa Nahdlatul Ulama sebagaimana harapan para muaziz, para pendiri daripada Nahdlatul Ulama,” jelas Gus Ipul.

BANGKALAN - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sembilangan, Bangkalan, Madura, KH Muhammad Shofwan Taj menyatakan susunan kepanitiaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) jadi pertaruhan jam’iyyah. Termasuk dalam pelaksanaan Konbes dan Munas Alim Ulama.

"Nahdliyyin mencermatinya dengan seksama persiapan Muktamar ke-35 NU, sekaligus Konbes dan Munas Alim Ulama. Respons awal justru dipenuhi kecurigaan. Bukan sekadar anomali biasa, melainkan sinyal kuat adanya pergeseran arah sekaligus potensi gejolak," ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurut Lora Shofwan sapaan akrab KH Muhammad Sofwan Taj, kewajiban Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 adalah menyelenggarakan muktamar berikutnya, yakni Muktamar ke-35, secara bersama-sama. Tanggung jawab ini semestinya berjalan linier dan terdelegasi secara proporsional dalam struktur Rais Aam beserta para wakilnya, demikian pula Ketua Umum PBNU dengan jajaran wakilnya.

Dalam hal ini, fungsi syuriyah dijalankan melalui peran Steering Committee (SC), sementara fungsi tanfidziyah diemban oleh Organizing Committee (OC).

"Namun, dalam rapat PBNU menetapkan Ketua SC adalah Katib Aam KH Said Asrori, sedangkan Sekretaris SC adalah Rais PBNU Prof M Nuh. Pertanyaannya, mengapa bukan Wakil Rais Aam? Demikian pula pada OC, Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, sementara posisi Sekretaris justru dipegang oleh Wakil Ketua Umum, H Amin Said Husni. Komposisi kepanitiaan inti ini tampak tidak mengikuti standar lazim, dan penempatan figur berdasarkan jabatannya pun terasa janggal serta tidak proporsional," ucapnya.

Pengelola Pustaka Maktabah Fiha Qutubun Qoyyimah yang menyimpan ribuan manuskrip kuno Timur Tengah dan Nusantara itu menilai, penyelenggaraan NU tidak semata-mata soal kerja teknis administratif. Lebih dari itu, menyangkut tradisi keilmuan (kualifikasi), adab (ta’dhim, etika, dan moralitas), serta keseimbangan yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian.

Perubahan yang tampak disengaja ini bukan lagi soal boleh atau tidak, halal atau haram, melainkan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan arah apa yang ingin dicapai dari komposisi panitia yang terkesan anomali tersebut.

"Kualifikasi dan etika yang berakar pada marwah pesantren kini dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah yang justru berbasis pesantren itu sendiri," ujarnya.

Lora Shofwan melihat keempat figur dalam panitia inti tersebut sebelumnya pernah berhadap-hadapan sebagai rival dalam konflik PBNU. KH Said Asrori dan Prof M Nuh pernah berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu berbeda. Begitu pula Gus Ipul dan H Amin Said Husni yang pernah berhadap-hadapan dalam posisi Sekretaris Jenderal PBNU.

Secara sederhana, hal ini memberi kesan bahwa panitia muktamar berada di bawah kendali figur-figur yang pernah berkompetisi dalam posisi strategis yang sama. "Secara psikologis organisasi, kondisi ini tentu membuka potensi kompleksitas yang tidak sederhana," ucap pegiat Bahtsul Masail Pondok Pesantren dan LBM-NU Jawa Timur itu.

Lora Shofwan menyebut, Gus Ipul dan Prof M Nuh dikenal sebagai birokrat berpengalaman dari lingkar kekuasaan, dengan jalur dan rekam jejak yang jelas. Mereka memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dan rasional dalam perhelatan besar seperti muktamar.

Sementara itu, KH Said Asrori dan H Amin Said Husni dikenal sebagai pengabdi setia yang relatif baru, sekitar lima tahun, berkecimpung di lingkungan PBNU. Keduanya pun belum sepenuhnya mengakar kuat dalam tradisi pesantren. Padahal, NU sejatinya adalah representasi dari pesantren besar.

"Kecurigaan semakin menguat pada sosok H Saefullah Yusuf sebagai Ketua Panitia. Ia merupakan salah satu sentrum dalam konflik PBNU sebelumnya. Di saat yang sama, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU yang seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal, seperti SK PW-PCNU yang terbengkalai serta tata kelola kesekretariatan yang belum tertata rapi. Selain itu, posisinya sebagai Menteri RI membuka ruang asumsi adanya potensi jembatan kepentingan kekuasaan yang dapat masuk ke dalam tubuh jam’iyyah NU," tuturnya.

Lora Shofwan menilai, sejak komposisi panitia muktamar dipublikasikan. Pesannya tegas NU bukan milik segelintir orang, apalagi untuk dimanfaatkan dalam event muktamar demi kepentingan politik praktis dan pragmatis. Keagungan muktamar terletak pada kemampuannya menegaskan arah, posisi, dan masa depan jam’iyyah NU.

"Independensi dan kedaulatan NU adalah jantung organisasi yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Padahal, para pendiri NU berpesan, jagalah jarak dengan penguasa dan kekuasaan agar jam’iyyah tetap sehat. Peliharalah kepercayaan dan akal sehat nahdliyyin. Kuatkan mereka dengan menjaga marwah jam’iyyah,” katanya.

Suara alarm ini bukan sekadar reaksi atas apa yang tampak di permukaan, melainkan juga peringatan terhadap kemungkinan gerakan tersembunyi di balik dinamika muktamar, rekayasa yang berjalan senyap namun berdampak besar.

"Kehati-hatian dalam membawa NU adalah keniscayaan. Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari dalam Mukadimah Qanun Asasi menegaskan Fa-innaha jam'iyyatu 'adlin wa amaanin wa ishlaahin wa ihsaanin. Wa innaha hulwatun bi afwaahil akhyari, ghushshatun 'alaa ghulaashimil asyrari. Sesungguhnya NU adalah organisasi yang berjalan lurus dan meluruskan, damai dan mendamaikan, serta berperan memperbaiki dan menyantuni. NU terasa manis di lidah orang-orang baik, namun terasa pahit bagi mereka yang dipenuhi kebencian," ucapnya.

Lora Shofwan menambahkan, apa yang diutarakan Nahdliyyin adalah pengingat kritis terhadap NU, khususnya terkait kepanitiaan muktamar, tidak semestinya dipandang sebagai sikap oposisi. Keterbukaan alam pikiran harus diiringi dengan keterbukaan nasihat demi kebaikan bersama.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami di akar rumput, untuk memastikan jam’iyyah tidak tergelincir menjadi alat kepentingan praktis, pragmatis, atau bahkan sekadar kendaraan bagi ambisi kekuasaan,” katanya.

Lora Shofwan menegaskan, NU lahir dari rahim pesantren. Oleh karena itu, sudah semestinya penyelenggaraan agenda strategis internal seperti Konbes, Munas Alim Ulama, dan Muktamar ke-35 dilaksanakan di pesantren. Marwah keduanya harus terangkat secara bersamaan sebagai subkultur penting dalam peradaban Nusantara yang membentuk karakter bangsa Indonesia.

"NU berdiri di atas khittahnya, bergerak lurus di jalurnya, berjalan dengan keluhuran adab, serta hadir di tengah umat untuk memperbaiki dan menyantuni demi kemaslahatan. NU harus senantiasa menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan agar tetap mampu memberikan arah. NU bukan corong elit atau oligarki, dan bukan pula selimut propaganda bagi rezim yang abai terhadap penderitaan rakyat," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Pleno yang dipimpin oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Forum tersebut secara resmi mengambil keputusan untuk mengembalikan dan memulihkan jabatan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Pertemuan yang digelar secara hibrid tersebut diketahui diikuti oleh jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A'wan serta Pimpinan Badan Otonom dan Lembaga PBNU. Sejumlah keputusan strategis juga dihasilkan dalam forum tersebut yang berkaitan dengan kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda besar NU ke depan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” ucap KH Miftachul Akhyar dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Rapat pleno juga telah menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa dari jabatannya sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU. Demi menjaga keutuhan organisasi Nahdlatul Ulama dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno memutuskan untuk meninjau kembali (me-nasakh) sanksi pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 9 Desember 2025. Dengan keputusan tersebut, kedudukan KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan sebagai Ketua Umum PBNU.

Lebih lanjut, rapat pleno juga memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU, sebagaimana telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.

Forum juga menyepakati untuk meninjau kembali seluruh Surat Keputusan, baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya, yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan SK PAW Tahun 2024. Juga, percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU.

Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Rapat pleno juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan PBNU agar lebih transparan dan akuntabel.

Tentang agenda organisasi ke depan, rapat menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan akan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026 mendatang.

Selain itu, PBNU akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU.

Terakhir, Rapat Pleno juga memastikan bahwa seluruh program atau kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART dan peraturan lainnya serta mematuhi kebijakan, arahan, dan restu Rais Aam PBNU.

Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga marwah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU secara tertib dan konstitusional.