Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran perilaku konsumsi rumah tangga pada pengujung 2025 dinilai menjadi sinyal awal risiko perekonomian pada 2026. Masyarakat terlihat kian defensif dengan menahan belanja dan memilih mempertebal tabungan akibat tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan.
Dalam Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi (average propensity to consume) pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%. Angka tersebut lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan posisi November (74,6%), Oktober (74,7%), dan September (75,1%).
Sebaliknya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.
Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%. Singkatnya, masyarakat banyak menabung uangnya daripada membelanjakannya dalam dua bulan terakhir 2025.
Sejalan dengan itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) dari BI juga memproyeksikan kinerja penjualan eceran tumbuh sebesar 4,4% secara tahunan (year on year/YoY). Meski tumbuh, namun lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,3% YoY.
Dengan demikian, penjualan eceran pada akhir 2025 diperkirakan melamah dibandingkan realisasi pada akhir 2024.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pelemahan konsumsi di akhir tahun lalu bukan sekadar faktor musiman.
“Pelemahan sinyal daya beli di akhir 2025 adalah pergeseran perilaku konsumsi. Meski penjualan ritel masih tumbuh positif, perlambatan IPR [Indeks Penjualan Riil] pada Desember menunjukkan momentum Nataru tidak lagi bekerja sekuat tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).
Menurut Rizal, kondisi tersebut mencerminkan kehati-hatian rumah tangga yang meningkat akibat tekanan biaya hidup. “Ini mencerminkan tekanan daya beli riil yang belum pulih sepenuhnya, khususnya akibat inflasi jasa dan pangan tertentu, serta meningkatnya kehati-hatian akibat ketidakpastian pendapatan dan prospek ekonomi ke depan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, meski secara angka pertumbuhan ekonomi 2025 masih terjaga, ketergantungan ekonomi nasional pada konsumsi rumah tangga berisiko menjadi rapuh. Hal ini terjadi jika dorongan belanja hanya bersifat sementara tanpa perbaikan struktural, seperti penguatan upah riil dan kepastian kerja.
Rizal menambahkan, kenaikan rasio tabungan memang memberikan bantalan likuiditas memasuki 2026, tetapi tidak otomatis mendorong konsumsi. “Jika ketidakpastian berlanjut, dana cenderung ‘parkir’ di tabungan alih-alih berputar di sektor riil,” tuturnya.
Karena itu, Indef mendorong pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih presisi pada 2026, terutama untuk menurunkan tekanan biaya hidup dan memastikan stimulus fiskal efektif meningkatkan daya beli riil kelompok menengah-bawah. “Tanpa koreksi struktural ini, konsumsi berisiko tetap tumbuh, tetapi dengan daya dorong yang semakin terbatas,” kata Rizal.
Pandangan senada disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede. Ia memproyeksikan konsumsi tetap tumbuh pada 2026, namun lajunya berpotensi terbatas jika masyarakat terus memprioritaskan tabungan seperti pada akhir 2025.
Josua menekankan pentingnya pengendalian inflasi, terutama harga pangan, untuk menjaga daya beli masyarakat. "Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi," tutup Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (12/1/2026