REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar Global Talent Day dan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 pada 24-26 Juni 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses talenta Indonesia terhadap peluang kerja internasional melalui jalur yang aman, legal, dan terampil.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen tersebut menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI), siswa SMK, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memasuki pasar kerja global. Selama tiga hari, peserta akan memperoleh berbagai informasi, pelatihan, hingga kesempatan bertemu langsung dengan lembaga penempatan kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, pemerintah tidak hanya mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga memastikan para pekerja memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.

“Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).

Leontinus menjelaskan, permintaan tenaga kerja internasional terus meningkat, terutama di negara-negara yang menghadapi penuaan populasi seperti Jepang dan Jerman. Peluang tersebut terbuka di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perawatan lansia, hospitality, hingga pertanian.

Meski demikian, menurut Leontinus, masih banyak peluang kerja yang belum terserap secara optimal. Selain itu, praktik penempatan nonprosedural masih ditemukan sehingga edukasi mengenai migrasi aman dan akses ke jalur resmi menjadi penting.

“Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi,” katanya.

Ia berharap model kegiatan yang dilaksanakan di Kebumen dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami berharap apa yang kami kerjakan di Kebumen dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal,” ujar Leontinus.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dapat mengikuti berbagai workshop yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), perwakilan kedutaan negara tujuan penempatan, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, tersedia open class bahasa Jepang, Korea, dan Jerman, serta sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Program ini juga mendukung agenda SMK Go Global yang bertujuan memperluas peluang lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Kebumen dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu daerah kantong pekerja migran di Jawa Tengah. Berdasarkan data Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari KP2MI, jumlah penempatan PMI asal Jawa Tengah mencapai 1.229.258 orang, dengan 46.751 orang berasal dari Kabupaten Kebumen.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai dapat mendekatkan peluang kerja dan perlindungan kepada masyarakat.

“Banyak warga Kebumen khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi,” ujar Lilis.

Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif," kata Staf Ahli Menko PM Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya dalam seminar nasional bertema "Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Sugeng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun demikian ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

"Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country menurut Bank Dunia.

Namun posisi tersebut, lanjutnya, dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

"Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan," kata Sugeng Bahagijo.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mempercepat penguatan ekosistem ekonomi desa melalui program “Perintis Berdaya” di Lampung Timur. Program ini menargetkan kemandirian daerah berbasis potensi lokal dan kolaborasi komunitas.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pendekatan pemberdayaan tidak bisa hanya bersifat top-down. “Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal,” ujar Leontinus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan penguatan ekonomi desa harus bertumpu pada peran tokoh penggerak lokal atau local champion. Menurutnya, transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian hanya bisa tercapai jika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Dalam kegiatan ini, Kemenko PM juga menggelar Dialog Bersama Deputi (DBD) untuk menyerap aspirasi pelaku usaha dan koperasi. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Program Perintis Berdaya berfokus pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Implementasi program ini memperkuat UMKM dan koperasi di tingkat desa.

Leontinus menegaskan pelindungan pekerja migran harus dimulai dari desa. “Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut kolaborasi ini sebagai dorongan baru bagi pembangunan daerah. “Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi pertanian dan UMKM di desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi mandiri,” ujar Ela.

Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja Sinthia Harkrisnowo juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pelindungan pekerja migran. “Kami mendukung peningkatan literasi digital dan keterampilan agar pekerja migran mampu bersaing secara global dengan perlindungan yang memadai,” katanya.

​Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan kegiatan Public Hearing Ekosistem Gim Nasional bertajuk "Penguatan dalam Perspektif Praktisi dan Pengusaha Industri Gim" pada Selasa (31/3/2026), di Kantor Kemenko PM, Jakarta.

Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjaring aspirasi langsung dari para pengembang, investor, dan praktisi guna mengevaluasi serta memperkuat kebijakan industri gim di tanah air.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan apresiasinya terhadap pertumbuhan subsektor gim yang kian melesat.

Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor pengembang gim Indonesia telah menembus angka US$60,8 juta, menjadikannya penyumbang ekspor terbesar keempat setelah subsektor fesyen, kriya, dan kuliner.

​Namun, Leontinus menekankan perlunya transparansi dalam melihat realitas lapangan, di mana pangsa pasar gim lokal di negeri sendiri saat ini masih berada di kisaran 1%, sementara pasar domestik didominasi oleh produk impor.

​“Pemerintah tidak tinggal diam dan telah mendorong percepatan lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Semangatnya jelas: kita ingin gim buatan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu unjuk gigi di kancah global,” ujar Leontinus, dikutip dari siaran pers.

​Dia menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna adalah kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa implementasi regulasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan struktural yang mungkin belum terakomodasi secara sempurna oleh birokrasi.

Melalui Public Hearing ini, pemerintah sengaja memposisikan diri sebagai pendengar untuk menyerap seluruh masukan, mulai dari kendala pendanaan hingga dominasi publisher asing.

“Siang ini, posisinya dibalik. Pemerintah yang akan jadi pendengar, dan teman-teman pelaku industrilah yang jadi pembicara utamanya. Tolong sampaikan masukan, saran, curhatan soal pain points, atau bahkan kritik pedas sekalipun ke kami. Jangan ada yang ditahan-tahan,” tegas Leontinus.

​Leontinus menambahkan bahwa masukan riil dari praktisi sangat krusial agar ekosistem yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar asumsi di atas meja birokrasi. Hasil dari diskusi ini nantinya akan dirumuskan menjadi langkah konkret, termasuk dalam bentuk Policy Brief, yang diharapkan dapat menjadi game changer bagi industri gim nasional.

​Senada dengan hal tersebut, Kris Antoni Hadiputra, CEO Toge Productions, mengapresiasi inisiatif Kemenko PM yang membuka ruang dialog terbuka bagi para praktisi.

​“Kami sangat menghargai langkah Kemenko PM yang mau turun langsung mendengar suara dari bawah. Forum seperti ini memberikan harapan baru bahwa kebijakan ke depan akan lebih 'nyambung' dengan apa yang kami hadapi di studio setiap hari. Ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk membawa gim lokal naik level. Semoga tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dari acara ini bisa muncul langkah yang nyata,” ungkap Kris.

​Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lini industri, antara lain Luat Sihombing (Direktur Gim Kementerian Ekonomi Kreatif), Aero Wibowo (Genesia Ventures), Kris Antoni Hadiputra (Toge Productions), Arrizki Ramadhan (Memento Studios), dan Adam Ardisasmita (Arsanesia).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pangsa pasar gim lokal di Indonesia masih tertinggal di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat. Pemerintah mulai menjaring masukan pelaku industri untuk mengevaluasi kebijakan dan memperkuat ekosistem gim nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar public hearing guna menghimpun aspirasi dari pengembang, investor, dan praktisi industri gim. Forum ini membahas tantangan struktural mulai dari pendanaan hingga dominasi produk asing di pasar domestik.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, subsektor gim menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor pengembang gim Indonesia pada 2025 mencapai 60,8 juta dolar AS dan menjadi kontributor ekspor terbesar keempat di sektor ekonomi kreatif.

Namun, ia menyoroti rendahnya penetrasi gim lokal di pasar domestik yang masih berada di kisaran 1 persen. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara potensi industri dan daya saing produk dalam negeri.

“Pemerintah tidak tinggal diam dan telah mendorong percepatan lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Semangatnya jelas: kita ingin gim buatan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu unjuk gigi di kancah global,” ujar Leontinus dalam sambutannya di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menekankan pentingnya pelibatan pelaku industri dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, banyak kendala di lapangan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi.

“Siang ini, posisinya dibalik. Pemerintah yang akan jadi pendengar, dan teman-teman pelaku industrilah yang jadi pembicara utamanya. Tolong sampaikan masukan, saran, curhatan soal pain points, atau bahkan kritik pedas sekalipun ke kami. Jangan ada yang ditahan-tahan,” kata Leontinus.

Kemenko PM menyebut hasil diskusi akan dirumuskan dalam rekomendasi kebijakan, termasuk policy brief yang diharapkan menjadi dasar penguatan industri gim nasional.

CEO Toge Productions Kris Antoni Hadiputra menilai forum ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan industri.

“Forum seperti ini memberikan harapan baru bahwa kebijakan ke depan akan lebih ‘nyambung’ dengan apa yang kami hadapi di studio setiap hari. Ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk membawa gim lokal naik level. Semoga tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dari acara ini bisa muncul langkah yang nyata,” kata Kris.

Kegiatan ini menghadirkan pelaku industri dari berbagai lini, termasuk perwakilan pemerintah, investor, dan studio gim. Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan daya saing gim lokal di pasar domestik maupun global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyoroti kasus hukum yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang pekerja kreatif di bidang videografi. Perkara ini perlu dicermati karena berkaitan dengan perlindungan ekosistem ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi pekerja kreatif dalam sistem hukum. Ini juga menjadi alarm keras bagi masa depan ekosistem ekonomi kreatid.

Leontinus menilai, Amsal merepresentasikan pelaku industri kreatif yang berkontribusi melalui karya visual. “Tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada saudara Amsal, hanya karena perbedaan persepsi nilai jasa profesional, merupakan bentuk kriminalisasi yang dapat mematikan gairah inovasi di tingkat akar rumput,” kata Leontinus, Senin (30/3/2026.

Leontinus menjelaskan, penilaian terhadap hasil kerja kreatif tidak dapat disamakan dengan pendekatan administratif semata. Menurutnya, elemen seperti konsep, editing, dan dubbing merupakan bagian penting dalam menghasilkan nilai tambah sebuah karya.

“Amsal hanyalah seorang penyedia jasa profesional yang mengajukan proposal secara transparan sesuai kompetensinya. Perlu dicatat bahwa ia bukanlah pemegang otoritas anggaran yang memiliki kuasa untuk menentukan plafon dana negara,” kata Leontinus.

Kemenko PM menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelaku industri kreatif agar ekosistem tetap tumbuh. Leontinus mengingatkan, penanganan kasus yang tidak mempertimbangkan karakteristik sektor kreatif berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku industri.

“Kami sekaligus memberikan apresiasi kepada pimpinan Komisi III DPR RI, Pak Habiburokhman dan Pak Kawendra yang sudah memberikan perhatian khusus kepada perkara Amsal Sitepu dan menjadi moral powerhouse kepada para penggiat sektor ekonomi kreatif untuk tetap konsisten dalam berkarya tanpa rasa takut sepanjang berada di dalam koridor yang benar,” kata Leontinus.

Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Menko Pratikno menegaskan pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.

Kemudian penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, kata dia, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.

Selain itu rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Menko Pratikno.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan. Pasar 1001 Malam menghadirkan bazar dan ekspo kuliner serta kerajinan..,

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Pasar 1001 Malam di Banda Aceh guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat pasca-bencana di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison di Banda Aceh, Rabu mengatakan, Pasar 1001 Malam digelar di lapangan eks Hotel Aceh, depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

"Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan. Pasar 1001 Malam menghadirkan bazar dan ekspo kuliner serta kerajinan. Termasuk panggung dai cilik guna mengembangkan potensi anak-anak. Pasar 1001 Malam berlangsung sejak 11 hingga 13 Maret 2026," katanya.

Menurut dia, Provinsi Aceh dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar 1001 Malam guna mengedepankan aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial. Aspek kemanusiaan merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan yang dijalankan Kemenko PM.

Bagi Kemenko PM, kata dia, penguatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca-bencana.

"Selain dimensi sosial, Pasar 1001 Malam ini berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN," katanya.

Leontinus Alpha Edison mengatakan, ruang atau lokasi strategis yang sebelumnya tidak produktif diubah menjadi senyawa kreatif berbiaya terjangkau, seperti lapangan di depan Masjid Raya Baiturrahman.

Pelaksanaan Pasar 1001 malam tersebut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Acah. Dalam kegiatan tersebut ada klinik kesehatan gratis yang menyediakan pemeriksaan medis dasar.

Serta Klinik UMKM Bangkit untuk pendampingan legalitas usaha sebagai bagian dari upaya menyeluruh meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.

"Kami ingin menciptakan pengalaman yang tidak hanya memikat secara visual melalui konsep mobil atau truk kopi dan bincang interaktif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," kata Leontinus Alpha Edison.

Dalam rangkaian Pasar 1001 Malam, Kemenko PM juga menyerahkan pangan olahan siap saji bagi penyintas bencana banjir, serah terima 103 unit hunian sementara hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat serta menyalurkan bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar program “Pasar 1001 Malam" di Banda Aceh, Aceh. Kegiatan yang berlangsung pada 11-13 Maret 2026 ini bukan sekadar pasar malam biasa, melainkan strategi besar pemerintah untuk mengaktivasi aset-aset negara yang selama ini tidak produktif menjadi motor ekonomi baru di daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan bahwa program ini berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. Strategi utamanya adalah mengoptimalkan ‘aset tidur’ milik pemerintah maupun BUMN untuk diubah menjadi creative compound dengan biaya sewa yang terjangkau bagi para pelaku usaha lokal.

"Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial," ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (11/03/2026).

Dipusatkan di Lapangan Masjid Baiturrahman, kegiatan ini dikemas dengan nuansa Ramadhan yang kental. Selain menghadirkan bazar, kuliner serta kerajinan, pemerintah juga menyisipkan program penguatan legalitas usaha melalui "Klinik UMKM Bangkit". Program ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh guna memberikan pendampingan legalitas secara komprehensif.

Kemenko PM juga menjalankan program jaring pengaman sosial melalui berbagai bantuan strategis. Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan serah terima 103 unit Hunian Sementara (Huntara) hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat, penyaluran pangan olahan siap saji bagi penyintas banjir, hingga bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Strategi Kemenko PM ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis hingga panggung talenta sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat inklusif. Penggunaan konsep modern seperti Coffee Truck dan Talkshow interaktif sengaja dihadirkan untuk menarik minat generasi muda dalam berwirausaha secara mandiri.

"Melalui sinergi solid antara pemerintah, swasta, dan komunitas, kami yakin kemandirian ekonomi yang bermartabat dapat terwujud," kata Leontinus.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi serta standarisasi UMKM di Aceh agar memiliki daya saing yang lebih kuat di level nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat strategi pemberdayaan UMKM melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara pada 6–8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Program ini difokuskan pada pembukaan akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui kurasi produk dan perluasan akses pasar.

"Fokus utama Kemenko PM adalah memperkuat ekosistem UMKM dengan membuka akses pasar yang lebih luas melalui kurasi produk berkualitas dan berdaya saing tinggi,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Sebanyak lebih dari 40 tenant UMKM terkurasi akan berpartisipasi dengan menghadirkan ragam jajanan khas Nusantara. Festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bazaar untuk memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat.

“Upaya ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam kegiatan seperti bazaar atau festival untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain pameran produk, Kemenko PM menghadirkan Klinik UMKM dan Klinik HKI sebagai layanan pendampingan gratis. Klinik UMKM menyediakan konsultasi legalitas, penguatan manajemen usaha, serta fasilitasi pengembangan bisnis agar pelaku usaha memiliki fondasi yang profesional dan berkelanjutan.

Klinik HKI memberikan layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Perlindungan karya dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan pasar.

Leontinus menegaskan pemberdayaan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Kami percaya bahwa dengan sinergi yang solid, Jejak Jajanan Nusantara dapat menjadi model pemberdayaan yang tidak hanya menggerakkan roda ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkokoh identitas dan kebanggaan terhadap produk bangsa,” tegasnya.

Pada hari terakhir, Ahad (8/3/2026), akan digelar NgabubuRun sejauh 5 kilometer bersama Menko PM A. Muhaimin Iskandar yang melibatkan komunitas lari dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kunjungan ke tenant UMKM.

Fokus utama Kemenko PM adalah memperkuat ekosistem UMKM dengan membuka akses pasar yang lebih luas melalui kurasi produk berkualitas dan berdaya saing tinggi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memandang Festival Jejak Jajanan Nusantara dirancang tidak sekadar sebagai ajang promosi kuliner, tetapi sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis kolaborasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

"Fokus utama Kemenko PM adalah memperkuat ekosistem UMKM dengan membuka akses pasar yang lebih luas melalui kurasi produk berkualitas dan berdaya saing tinggi," kata Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa.

Festival Jejak Jajanan Nusantara akan diselenggarakan pada 6-8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Dalam festival tersebut, lanjut dia, ada lebih dari 40 tenant Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkurasi akan berpartisipasi, menghadirkan beragam jajanan khas Nusantara yang mencerminkan kekayaan kuliner, sekaligus kreativitas pelaku usaha lokal.

Festival Jejak Jajanan Nusantara menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam bazar atau festival untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat.

"Upaya ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM yang belum pernah terlibat dalam kegiatan seperti bazar atau festival untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat," ucap Leontinus Alpha Edison.

Kemenko PM turut menghadirkan Klinik UMKM dan Klinik HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam rangkaian kegiatan Jejak Jajanan Nusantara.

Klinik UMKM merupakan pusat layanan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi gratis untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

"Klinik ini menjadi instrumen penting untuk memastikan UMKM memiliki fondasi usaha yang legal, profesional, dan berkelanjutan," kata Leontinus Alpha Edison.

Selain itu, Klinik HKI memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, seperti merek, paten, hak cipta, dan desain industri.

Perlindungan terhadap karya dan inovasi pelaku UMKM dinilai penting guna mencegah pembajakan serta meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan pasar terhadap produk lokal.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tetap akan melayani pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Pramono menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki skema meng-cover melalui Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP).

"Jadi Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU-BP Pemda Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah," kata Pramono di Puskesmas Pembantu Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

"Jadi tetap akan dicover di sana (PBPU-BP). Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," sambungnya.

Pramono memastikan akan tetap memberikan pelayanan yang sama, termasuk bagi peserta yang menderita penyakit berat. Pemprov DKI juga saat ini masih menunggu pemutakhiran data dari Kemenko PMK dan Kementerian Sosial untuk melakukan reaktivasi kembali.

"Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat, dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya, sehingga kita akan tetap lakukan," ucapnya.

Lihat video: Jangan Sampai Terlewat! Pemerintah Aktifkan Lagi 11 Juta PBI BPJS Kesehatan



Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, pengalihan PBI-JK ke PBPU-BP dikhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan darurat. Selama menjalani perawatan darurat biayanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat segera, atau layanan-layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda, untuk ikut segmen yang dibayarkan oleh Pemda," sambungnya.

Namun bagi warga yang tidak dalam kondisi darurat dan PBI-JK telah dinonaktifkan, maka Pemprov akan membantu mereaktivasi kembali bantuan tersebut.

"Tetapi kalau tidak emergency maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di Desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," kata Ani.