Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri minta masyarakat agar melaporkan aksi permintaan tunjangan hari raya (THR) dari ormas maupun oknum tertentu ke kepolisian.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pelaporan aksi permintaan THR itu bisa dilaporkan apabila sudah dinilai meresahkan.

"Secara prinsip itu bagian daripada kemurahan hati, kalau kemudian ada yang mau membantu. Tapi kalau kemudian terganggu, silakan tadi kita punya hotline 110, ya," ujar Isir di Divhumas Polri, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan imbauan terhadap ormas maupun pihak yang meminta THR. Dengan begitu, upaya preemtif itu diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat.

Selanjutnya, Isir menyatakan bakal memproses hukum apabila ormas maupun pihak terkait tersebut tetap meminta THR dengan cara yang meresahkan.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah," imbuhnya.

Di samping itu, Isir memastikan bahwa Polri bakal memaksimalkan pelayanan selama serangkaian mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan menyediakan penitipan parkir di kantor polisi terdekat baik itu Polres maupun Polsek jajaran.

"Kita siap memberikan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik, perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.

JAKARTA - Polisi masih mematikan keselamatan pilot pesawat yang jatuh di Krayan Timur, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan penyelidikan.

"Keselamatan crew pesawat masih dipastikan oleh personel SAR di lapangan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kamis (19/2/2026).

Isir berharap, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Namun kita semua berdoa semoga crew pesawat tetap selamat dan semoga tidak ada korban jiwa," ujarnya.

Diketahui insiden pesawat jatuh itu, dalam rekaman juga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah puncak gunung yang disebut-sebut sebagai lokasi dugaan jatuhnya pesawat tersebut. Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menjadwalkan sidang Kode Komisi Etik Polri (KKEP) terhadap eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra pada Kamis (19/2/2026).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik itu bakal dilaksanakan di Gedung TNCC Mabes Polri.

"[Sidang etik AKBP Didik] di Gedung TNCC pukul 09.00 WIB [kurang lebih], Kamis 19 Februari 2026," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Sebelumnya, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu terkait eks Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper itu berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.1/2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang psikotropika Jo lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No.1/2026.

Sumber Narkoba Eks Kapolres Bima

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkap barang haram tersebut diperoleh dari AKP Malaungi. Sementara itu, Malaungi memperoleh narkoba dari bandar berinisial E.

Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, bandar E diduga sudah memasok narkoba ke AKBP Didik sejak Agustus 2025.

"Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu," tutur Isir

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Johnny Eddizon Isir sebagai Kadiv Humas Polri. Sementara, Irjen Sandi Nugroho meninggalkan posnya sebagai Kadiv Humas Polri kemudian resmi menjabat Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu sebagaimana telah dilakukannya proses serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

"Irjen Sandi Nugroho menjadi Kapolda Sumsel. Ada Irjen Johnny Eddizon Isir sebagai Kadiv Humas Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Kapolri juga melantik Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare. Kemudian, Kapolda Papua Tengah dijabat Kombes Pol Jermias Rontini.

Sertijab ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Menurut Trunoyudo, serah terima dan promosi jabatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini juga merupakan kesempatan tour of area dan tour of duty sekaligus menjadi penyegaran organisasi Korps Bhayangkara untuk terus mengawal tagline Polri untuk masyarakat. "Harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan Polri secara optimal," katanya.

JAKARTA - Terbaru! Sebanyak 36 Kapolda Se-Indonesia setelah mutasi Polri Januari 2026. Ada mantan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang ditugaskan sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel). Dia menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi.

Kemudian, Kapolda Papua Barat dijabat Brigjen Pol Alfred Papare. Alfred menggantikan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Lalu, Kapolda Papua Tengah dijabat Kombes Pol Jermias Rontini. Dia menggantikan Brigjen Alfred Papare .

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi maupun perwira menengah di jajaran kepolisian. Kebijakan tersebut tertuang dalam 2 Surat Telegram (ST) Kapolri yakni ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026 dan ST/143/I/KEP./2026 tertanggal 22 Januari 2026.

Mutasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi dan pembinaan karier personel. Berdasarkan data dihimpun, sebanyak 85 personel Pati dan Pamen mendapatkan penugasan baru.

Dari total 85 personel yang dimutasi, sebanyak 69 personel masuk kategori promosi jabatan dan pergeseran posisi setara (flat). Langkah ini mencakup pengisian jabatan-jabatan vital di tingkat Mabes Polri hingga kepemimpinan di tingkat kewilayahan atau Polda.

Diketahui, Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri pada wilayah tingkat daerah I yakni provinsi. Masing-masing di antaranya dipimpin seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda.

36 Kapolda Se-Indonesia usai Mutasi Januari 2026

1. Irjen Pol Marzuki Ali Basya

Jabatan : Kapolda Aceh

Alumni : Akpol 1991

2. Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto

Jabatan : Kapolda Sumatera Utara

Alumni : Akpol 1994

3. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta

Jabatan : Kapolda Sumatera Barat

Alumni : Akpol 1991

4. Irjen Pol Hery Heryawan

Jabatan : Kapolda Riau

Alumni : Akpol 1996

5. Irjen Pol Asep Safrudin

Jabatan : Kapolda Kepulauan Riau

Alumni : Akpol 1993

6. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar

Jabatan : Kapolda Jambi

Alumni : Akpol 1991

7. Irjen Pol Mardiyono

Jabatan : Kapolda Bengkulu

Alumni : Akpol 1991

8. Irjen Pol Sandi Nugroho

Jabatan : Kapolda Sumatera Selatan

Alumni : Akpol 1995

9. Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing

Jabatan: Kapolda Kep Bangka Belitung

Alumni : Akpol 1992

10. Irjen Pol Helfi Assegaf

Jabatan: Kapolda Lampung

Alumni : Akpol 1992

11. Irjen Pol Asep Edi Suheri

Jabatan: Kapolda Metro Jaya

Alumni : Akpol 1994

12. Irjen Pol Hengki

Jabatan: Kapolda Banten

Alumni : Akpol 1995

13. Irjen Pol Rudi Setiawan

Jabatan : Kapolda Jawa Barat

Alumni : Akpol 1993

14. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo

Jabatan : Kapolda Jawa Tengah

Alumni : Akpol 1996

15. Irjen Pol Anggoro Sukartono

Jabatan : Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta

Alumni : Akpol 1994

16. Irjen Pol Nanang Avianto

Jabatan : Kapolda Jawa Timur

Alumni : Akpol 1990

17. Irjen Pol Daniel Adityajaya

Jabatan : Kapolda Bali

Alumni : Akpol 1991

18. Irjen Pol Edy Murbowo

Jabatan : Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB)

Alumni : Akpol 1990

19. Irjen Pol Rudi Darmoko

Jabatan: Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT)

Alumni : Akpol 1993

20. Irjen Pol Pipit Rismanto

Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat

Alumni : Akpol 1994

21. Irjen Iwan Kurniawan

Jabatan : Kapolda Kalimantan Tengah

Alumni : Akpol 1994

22. Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan

Jabatan : Kapolda Kalimantan Selatan

Alumni : Akpol 1992

23. Irjen Pol Endar Priantoro

Jabatan: Kapolda Kalimantan Timur

Alumni : Akpol 1994

24. Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

Jabatan: Kapolda Kalimantan Utara

Alumni : Akpol 1991

25. Irjen Pol Roycke Harry Langie

Jabatan : Kapolda Sulawesi Utara

Alumni : Akpol 1994

26. Irjen Pol Widodo

Jabatan: Kapolda Gorontalo

Alumni: Akpol 1994

27. Irjen Pol Endi Sutendi

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tengah

Alumni : Akpol 1991

28. Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta

Jabatan: Kapolda Sulawesi Barat

Alumni : Akpol 1994

29. Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro

Jabatan: Kapolda Sulawesi Selatan

Alumni : Akpol 1991

30. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Alumni : Akpol 1991

31. Irjen Pol Waris Agono

Jabatan : Kapolda Maluku Utara

Alumni : Akpol 1990

32. Irjen Pol Dadang Hartanto

Jabatan: Kapolda Maluku

Alumni : Akpol 1994

33. Irjen Pol Alfred Papare

Jabatan : Kapolda Papua Barat

Alumni : Akpol 1995

34. Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin

Jabatan : Kapolda Papua

Alumni : Akpol 1991

35. Brigjen Pol Gatot Haribowo

Jabatan: Kapolda Papua Barat Daya

Alumni: Akpol 1991

36. Brigjen Pol Jermias Rontini

Jabatan: Kapolda Papua Tengah

Alumni: Akpol 1996.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi maupun rotasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah Polri. Sejumlah posisi strategis terkena rotasi, termasuk Kadiv Humas Polri.

Irjen Pol Jhonny Edison Isir resmi ditunjuk sebagai Kadiv Humas Polri. Jhonny yang sebelumnya Kapolda Papua Barat menggantikan Irjen Pol Sandi Nugroho. Sandi mendapat amanah baru sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Adapun mutasi tertuang dalam Surat Telegram Nomor 99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan mutasi besar-besaran tersebut. “Benar,” ucapnya, Sabtu (24/1/2026).

Jhonny Edison Isir bukanlah nama baru di jajaran elite kepolisian. Jenderal bintang 2 kelahiran Jayapura, 7 Juni 1975 ini menjadi putra asli Papua pertama yang berhasil meraih penghargaan Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akpol) tahun 1996.

Sebelum meniti karier di kepolisian, dia menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara Magelang dan lulus pada 1993. Jhonny juga memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan gelar Master Transnational Crime Prevention (MTCP) dari University of Wollongong, Australia.

Karier Jhonny terbilang melesat cepat. Pengalamannya di bidang reserse membuatnya sering dipercaya menduduki jabatan-jabatan penting.

Berikut perjalanan karier strategis Irjen Jhonny Edison Isir:

2014: Kapolres Jayawijaya

2016: Kapolres Manokwari

2017: Ajudan Presiden Joko Widodo

2020: Kapolrestabes Medan

2021: Kapolrestabes Surabaya

2023: Wakapolda Sulawesi Utara

2023: Kapolda Papua Barat

Sebelum ditarik ke Mabes Polri sebagai Kadiv Humas Polri, Jhonny menjabat Kapolda Papua Barat sejak Desember 2023.

Selanjutnya, Kadiv Humas Polri sebelumnya Irjen Sandi Nugroho sekarang menjabat Kapolda Sumsel. Sandi menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang kini ditunjuk menjadi Wakalemdiklat Polri.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan dengan mengubah sejumlah posisi strategis, mulai dari Kadivhumas Polri, Kapolda Papua Barat, Kapolda Sumatera Selatan, hingga Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Nomor Kep/62/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat telegram ini juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

Jabatan Kapolda Sumsel kini diisi oleh Irjen Sandi Nugroho yang sebelumnya menduduki jabatan Kadiv Humas Polri. Dia menggantikan posisi Irjen Andi Rian yang diangkat menjadi Wakalemdiklat Polri.

Adapun, posisi yang ditinggalkan Sandi kini diisi oleh oleh Irjen Johnny Eddizon Izir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Jabatan Kapolda Papua Barat kini diisi oleh Brigjen Alfred Papare yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah. Selanjutnya, Kombes Jermias Rontini selaku Irwasda Polda Papua dipromosikan sebagai Kapolda Papua Tengah.

Sementara itu, Jabatan Kalemdiklat Polri diisi oleh Irjen Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri.

Kemudian, Wakapolda Bali yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen I Komang Sandi Arsana kini digantikan oleh Brigjen I Made Astawa.

Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramdhani diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Wakapolda Papua digantikan oleh Kombes Muhajir.

Selanjutnya, Wakapolda Kalbar Brigjen Roma Hutajulu dirotasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun, posisi yang dia tinggalkan kini digantikan oleh Brigjen Hindarsono.

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho meminta seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi. Hal ini penting dilakukan agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat.

Sandi menekankan, komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat. “Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” kata Sandi dalam Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube, sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.

Selain memperkuat kanal informasi, dia juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan PPID.

“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital, serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dikuasai rumor.

“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” ucapnya.

Sandi mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri. "Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Di mana pun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar."

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap data anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil mencapai 300 orang.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan ratusan orang itu menduduki jabatan manajerial di kementerian maupun lembaga. Hanya saja, Sansi tidak memerinci ratusan orang yang menjabat di luar struktur itu.

"Ada sekitar 300 orang yang [anggota duduki jabatan sipil]," ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan, ratusan orang itu berasal dari 4.132 anggota yang terdiri dari staf, ajudan, pengawal hingga pendukung di Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun, kata Sandi, ribuan orang ini tidak dilibatkan dalam manajerial pada struktur kementerian maupun lembaga.

"Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial. Seperti yang saya sampaikan," imbuhnya.

Sementara itu, Sandi menegaskan bahwa selama ini penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan permintaan dari kementerian maupun lembaga terkait.

Setelah permintaan itu, Kapolri menunjuk AS SDM untuk melakukan asesmen pejabat yang relevan dengan permintaan kementerian/lembaga. Selanjutnya, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait penugasan itu.

Khusus anggota Polri dengan pangkat bintang dua ke atas, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Presiden. Sementara, anggota Polri di bawah bintang dua maka akan diusulkan ke pejabat setingkat menteri.

"Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi aktif dinilai sudah tidak boleh menduduki jabatan sipil usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.114/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan MK itu, telah menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pasal itu menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Penambahan frasa tersebut memperluas makna norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi Aparatur Sipil Negara [ASN] di luar kepolisian," ujar Hakim MK Ridwan Mansyur dalam sidang,

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho memastikan pihaknya bakal menghormati putusan MK itu. Namun, untuk saat ini putusan itu masih dipelajari.

"Tentunya kalau memang sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan," ujar Sandi saat ditemui di PTIK, Kamis (13/11/2025).

Lantas, siapa saja polisi aktif yang menjabat posisi di luar struktur? Berikut daftar yang telah dirangkum Bisnis:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Aryo Seto
2. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho
3. Komisaris di PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, Komjen Fadil Imran
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo
5. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen M. Iqbal
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono
7. Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Komjen I Ketut Suardana
8. Sekretaris Utama Lemhanas RI, Komjen R. Z Panca Putra
9. Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol Nico Afinta
10. Sekjen Kemendagri, Komjen Polisi Tomsi Tohir
11. Irjen Kementerian UMKM, Irjen Raden Argo Yuwono
12. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Irjen Pol. Djoko Poerwanto
13. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Sony Sanjaya
14. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Brigjen Yuldi Yusman
15. Staf Ahli di Kementerian Kehutanan, Brigjen Rahmadi
16. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Brigjen Edi Mardianto
17. Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Komdigi, Brigjen Alexander Sabar,
18. Tenaga Ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Brigjen Raden Slamet Santoso
19. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Kombes Sumardji
20. Kementerian Haji dan Umrah, Kombes Jamaludin