Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

"Penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan terjaga. Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 diprakirakan sebesar 225,0, ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," tulis BI dalam keterangan resminya, Kamis (11/6).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/ mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen.

Menurut BI, perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur dan perayaan Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, serta Iduladha.

Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Secara tahunan, penjualan eceran masih tumbuh terutama pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6.

Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Lebih lanjut, bank sentral menyebut kenaikan ekspektasi harga tersebut didorong oleh meningkatnya biaya bahan baku yang berpotensi menekan harga barang di tingkat konsumen.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (year-on-year/yoy), dan masih berada di level optimis (>100).

IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (month-to-month/mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan bermotor, pakaian, serta makanan dan minuman.

Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 sub sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori barang lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm).

Kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm), peralatan informasi dan komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm), sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm).

Kemudian barang budaya dan rekreasi (mainan anak-anak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm), serta makanan, minuman dan tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).

"Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%. Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy)," kata Erwin Rabu (22/4/2026).

Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.

Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170.

Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184.

Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026.

Lebih lanjut, pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan.

Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertata.

"Dasar pengajuan Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan adalah berdasarkan usulan menteri dari usulan gubernur yang telah melalui proses koordinasi dengan Bupati Wilayah Kota yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batu bara yang dapat diusahakan menjadi kegiatan usaha pertambangan," ujar Yuliot dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (29/1).

Ia merinci usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 blok, Sumatra Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok.

Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara tidak mengajukan penambahan WPR dan tetap menggunakan sembilan blok yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Gubernur Sumatra Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok," kata Yuliot.

Yuliot menjelaskan, penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah beberapa kali diubah.

Dalam aturan tersebut, penetapan WP dilakukan pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Menurutnya, penetapan WP sangat dinantikan oleh pemerintah daerah karena menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang.

Selain itu, WP juga menjadi pijakan bagi penerbitan izin usaha pertambangan, termasuk izin pertambangan rakyat.

Yuliot menegaskan, perubahan WP tidak akan mengganggu izin yang sudah ada. Pemerintah memastikan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah memiliki izin tetap berlaku sesuai ketentuan.

"Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah memiliki IUP, IPR, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian serta SIPB yang masih berlaku," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance meraih penghargaan atas kinerja kehumasan (public relations) kategori asuransi umum pada ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026.

BRI Insurance menyebut penghargaan “Best Public Relations 2026 in Sustaining Corporate Reputation through Proactive Public Outreach” mencerminkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

“Ke depan, kami akan terus makin berinovasi dan transparan atas komunikasi perusahaan yang dapat memberikan nilai bagi semua lapisan,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penghargaan IPRA diberikan kepada perusahaan yang mempunyai kinerja humas yang baik dari berbagai sektor industri. Penilaian menggunakan pendekatan desk research, media monitoring, dan expert panels.

Kriteria penilaian mencakup pemantauan kualitatif pemberitaan guna melihat kebijakan strategis perusahaan serta jumlah pemberitaan positif terkait kinerja dan implementasi humas.

Sebelumnya, BRI Insurance juga meraih penghargaan atas unit bisnis syariah pada kegiatan 6th Anniversary Indonesia 20 Syariah Awards dengan kategori sebagai Top Sharia Business Unit - General Insurance.

Prestasi itu dikatakan memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Penghargaan ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada industri keuangan syariah di Indonesia sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Sebagai informasi, BRI Insurance membukukan laba bersih sebesar Rp467 miliar pada kuartal III 2025. Profit margin tercatat sebesar 15 persen dan hasil underwriting 31,23 persen. Sedangkan, premi bruto tercatat mencapai Rp3,12 triliun.

Meski secara keseluruhan kinerja keuangan hingga September masih sedikit di bawah rencana kerja dan anggaran (RKA) akibat dampak penerapan PSAK 117 yang menekan pencatatan laba, prospek hingga akhir tahun tetap optimistis.

Perseroan menargetkan premi bruto di atas Rp4,5 triliun pada akhir 2025 dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi indeks penjualan eceran atau indeks penjualan riil (IPR) pada November 2025 tumbuh 6,3 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,3 persen. BI memproyeksikan IPR pada Desember 2025 melanjutkan pertumbuhan yang positif.

"Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan kelompok suku cadang dan aksesori, makanan, minuman, dan tembakau, serta barang budaya dan rekreasi," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, secara bulanan, penjualan eceran pada November 2025 tumbuh sebesar 1,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Hal itu didukung oleh peningkatan penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi, bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori, serta makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang periode perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Survei Penjualan Eceran (SPE) November 2025 mengindikasikan kinerja penjualan eceran meningkat baik secara bulanan maupun tahunan," tegasnya.

Ia menerangkan, BI memprediksi kinerja penjualan eceran pada Desember 2025 juga tetap tumbuh. Hal itu tecermin dari IPR Desember 2025 yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,4 persen (yoy).

Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan kelompok suku cadang dan aksesori, makanan, minuman, dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta bahan bakar kendaraan bermotor.

"Secara bulanan, penjualan eceran pada Desember 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (mtm)," jelasnya.

Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, terutama peralatan informasi dan komunikasi, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Itu sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat saat HKBN Natal dan Tahun Baru.

Adapun dari sisi harga, Denny mengatakan, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang, yaitu Februari 2026, diperkirakan meningkat, sementara pada enam bulan yang akan datang, yaitu Mei 2026, diperkirakan menurun.

Hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Februari 2026 yang tercatat sebesar 168,6, lebih tinggi dibandingkan dengan 163,2 pada periode sebelumnya didorong oleh ekspektasi kenaikan harga menjelang periode Ramadan 1447 H. Sementara itu, IEH Mei 2026 tercatat sebesar 154,5, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 161,7.

Indeks Penjualan Riil (IPR) November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 4,3 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada November 2025, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang sebesar 222,1 atau tumbuh 5,9 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya.

“Indeks Penjualan Riil (IPR) November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 4,3 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan mayoritas kelompok, terutama perlengkapan rumah tangga lainnya dengan IPR yang tumbuh 4,0 persen yoy usai mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen yoy pada Oktober 2025.

Selain itu, prakiraan kinerja penjualan eceran pada November 2025 juga ditopang oleh pertumbuhan pada kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 12,8 persen yoy; suku cadang dan aksesori 15,4 persen yoy; serta makanan, minuman, dan tembakau 8,2 persen yoy.

Secara bulanan, penjualan eceran pada November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 1,1 persen month to month (mtm) didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Mengenai realisasi pada Oktober 2025, IPR secara tahunan tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan IPR bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan kelompok barang budaya dan rekreasi (6,7 persen yoy) serta makanan, minuman, dan tembakau (6,4 persen yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 0,6 persen (mtm) yang juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat menjelang persiapan HBKN Natal didukung oleh kelancaran distribusi.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yakni Januari 2026 diprakirakan meningkat, sementara pada enam bulan yang akan datang atau April 2026 diprakirakan menurun.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2026 yang tercatat sebesar 163,2, lebih tinggi dibandingkan dengan 157,2 pada periode sebelumnya didorong oleh ekspektasi kenaikan harga bahan baku, upah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan permintaan menjelang periode Ramadan 1447 H.

Sementara itu, IEH April 2026 tercatat sebesar 161,7, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 172,5 seiring dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN Idul Fitri.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek-proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan (pra-feasibility study),

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat strategi untuk meningkatkan minat investor, salah satunya lewat penyusunan Investment Project Ready-to-Offer (IPRO) yakni dokumen berisi portofolio proyek-proyek yang telah dikurasi dan dilengkapi studi pra-kelayakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Lasidi di Kota Surabaya, Kamis mengatakan, IPRO menjadi daya tarik utama bagi investor karena mencakup proyek-proyek yang telah melalui proses kurasi dengan kajian mendalam.

"Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek-proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan (pra-feasibility study)," ujar Lasidi.

Melalui IPRO, kata Lasidi Pemkot Surabaya dapat menyampaikan potensi investasi secara lebih terstruktur khususnya di sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Investor cenderung lebih tertarik pada proyek yang sudah memiliki data dan kajian awal yang jelas," kata Lasidi.

Ia mengatakan, data DPMPTSP mencatat bahwa realisasi investasi di Kota Surabaya telah mencapai Rp31,3 triliun pada triwulan III atau periode Januari - September 2025, dari target Rp42,69 triliun.

Sementara itu, lanjut dia, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2024 menunjukkan sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar di Surabaya.

Kemudian, disusul sektor Perdagangan dan Reparasi, Perumahan serta Kawasan Industri dan Perkantoran, Konstruksi, serta Jasa Lainnya.

Lasidi menekankan Surabaya juga mendorong investasi masa depan yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu Pilot City proyek transisi energi SETI (Sustainable Energy Transition in Indonesia), Surabaya tengah mengembangkan kebijakan efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi.

"Selain itu, melalui skema sister-city dengan beberapa kota di luar negeri (misalnya Kota Kitakyushu, Jepang), Surabaya juga berusaha memperkuat kerja sama di bidang investasi, teknologi, dan pembangunan," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan eceran meningkat, terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) pada September 2025 yang secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan IPR bulan sebelumnya sebesar 3,5 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan kelompok suku cadang dan aksesori, makanan, minuman, dan tembakau, serta barang budaya dan rekreasi.

"Secara bulanan, penjualan eceran pada September 2025 terkontraksi sebesar 2,4 persen (mtm) terutama dipengaruhi oleh penurunan pada subkelompok sandang," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (11/11).

BI juga memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat. IPR Oktober 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

"Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2025 diprakirakan tumbuh 0,6 persen (mtm) didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal," kata Ramdan.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada tiga dan enam bulan yang akan datang, yakni Desember 2025 dan Maret 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2025 dan Maret 2026 masing-masing sebesar 157,2 dan 172,5, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 134,6 dan 169,2.

"Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan saat HBKN Natal 2025 dan HBKN Idulfitri 2026," kata Ramdan.

IPR Oktober 2025 diprakirakan tumbuh 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 3,7 persen (yoy)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

“Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,4 persen yoy), barang budaya dan rekreasi (4,7 persen yoy), serta perlengkapan rumah tangga lainnya (0,3 persen yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2025 diprakirakan tumbuh 0,6 persen month to month (mtm) didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal.

Terkait dengan realisasi, IPR pada September 2025 secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan IPR bulan sebelumnya sebesar 3,5 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan kelompok suku cadang dan aksesori (12,4 persen yoy); makanan, minuman dan tembakau (5,4 persen yoy); serta barang budaya dan rekreasi (2,6 persen yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran pada September 2025 terkontraksi sebesar 2,4 persen (mtm) terutama dipengaruhi oleh penurunan pada subkelompok sandang (-19,2 persen mtm).

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada tiga dan enam bulan yang akan datang, yakni Desember 2025 dan Maret 2026 diprakirakan meningkat.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2025 dan Maret 2026 masing-masing sebesar 157,2 dan 172,5, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 134,6 dan 169,2.

Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan saat HBKN Natal 2025 dan HBKN Idul Fitri 1447 H.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan perihal pengelolaan masyarakat akan sektor energi, baik itu minyak dan pertambangan. Terdapat dua istilah yakni sumur minyak rakyat dan juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kedua skema itu dinilai sama-sama memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap bisa menambang atau mengambil sumber daya alam secara legal, tapi dengan sistem pengelolaan yang berbeda.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara sumur rakyat dan tambang rakyat terletak pada pola penjualan dan kewajiban finansial terhadap negara.

"Kalau sumur rakyat itu sebetulnya equal kalau di industri pertambangan itu adalah IPR, Izin Pertambangan Rakyat," ujar Tri dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Di sektor minyak, hasil dari sumur rakyat dijual dengan harga yang sudah diatur berdasarkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

"Sumur masyarakat itu menjual ke koperasi ataupun BUMD ataupun UKM dengan harga 70% ICP, kemudian koperasi atau BUMD itu menjual kepada Pertamina dengan harga 80% ICP," jelas Tri.

Artinya, mekanisme pengelolaan minyak rakyat memiliki rantai distribusi dan harga yang dikendalikan oleh negara. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga serta memastikan bahwa hasil produksi tetap masuk melalui Pertamina.

Sementara itu, sistem di tambang rakyat melalui skema IPR terdapat perbedaan. Penambang yang mengantongi izin IPR tidak dikenakan royalti kepada negara, namun wajib membayar Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA). Besaran IPRA tersebut ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah dan diatur melalui peraturan daerah (Perda).

Besaran IPRA itu sendiri bisa berbeda antar provinsi, tergantung pada jenis komoditas dan kebijakan pemerintah daerah.

"Kalau ini (IPR) mereka menjual secara bebas, mereka tidak membayar royalti tetapi menyetor IPRA atau Iuran Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Gubernur melalui PERDA di setiap daerah masing-masing," katanya.

Tri menjelaskan bahwa mekanisme IPR sudah memiliki landasan hukum yakni diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku. Prosesnya dimulai dari gubernur yang mengajukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) kepada Menteri ESDM. Setelah WP ditetapkan, di dalamnya akan ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang nantinya bisa dikelola masyarakat melalui izin IPR.

Selain memberikan kepastian hukum, sistem IPR juga ditujukan untuk mengurangi tambang ilegal dan menata kembali aktivitas penambangan agar lebih tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pemda juga nantinya bisa melakukan pembinaan kepada pemegang IPR agar pengelolaan tambang berjalan sesuai standar teknis dan lingkungan.

Dengan begitu, kedua skema tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memberikan ruang legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam, sekaligus memastikan kegiatan masyarakat tetap terpantau, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi baik bagi daerah maupun negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kegiatan tambang rakyat sudah memiliki payung hukum yang jelas. Masyarakat bisa menambang secara legal melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tanpa harus khawatir menambang secara ilegal.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan mekanisme legalisasi tambang rakyat ini sudah diatur dan tengah berjalan di berbagai daerah. Salah satu yang digencarkan saat ini adalah wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) khususnya pada komoditas timah.

"Tambang yang ilegal itu pendekatannya adalah normalisasi. Normalisasi itu artinya kita tertibkan, berizin, melalui mekanisme yang tadi, IPR," ujar Tri dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Pada dasarnya, konsep IPR di sektor pertambangan sebenarnya mirip dengan sumur rakyat di industri minyak. "Kalau sumur rakyat itu sebetulnya equal kalau di industri pertambangan itu adalah IPR, Izin Pertambangan Rakyat," katanya.

Dia menjelaskan, mekanisme pemberian IPR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosesnya dimulai dari tingkat daerah, di mana gubernur mengajukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) kepada Menteri ESDM. Setelah WP ditetapkan, di dalamnya akan ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang nantinya bisa dikelola oleh masyarakat.

"Pada saat ini sedang berproses untuk penetapan WP di tahun 2025. Di dalam WP itu ada WPR-nya," terangnya.

Setelah WPR ditetapkan, pemerintah daerah akan menyusun dokumen pengelolaan WPR, yang menjadi dasar bagi gubernur untuk memberikan izin IPR kepada koperasi atau perorangan. Berbeda dengan tambang komersial, pemegang IPR tidak membayar royalti kepada negara, melainkan menyetor Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA) yang besarannya ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

"Mereka menjual secara bebas, mereka tidak membayar royalti tetapi menyetor IPRA atau Iuran Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Perda di setiap daerah masing-masing," paparnya.

Adapun, besaran IPRA di tiap provinsi bisa berbeda, tergantung pada jenis komoditas dan kebijakan daerah. Sayangnya, beberapa daerah masih menghadapi kendala karena belum memiliki perda yang mengatur IPRA atau karena lokasi WPR tidak sesuai dengan persebaran masyarakat penambang.

Meski begitu, Tri optimis program tersebut akan memperkuat legalitas tambang rakyat dan sekaligus menekan sebaran pertambangan tanpa izin di Indonesia. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah pemerintah dalam menata tambang rakyat agar tidak lagi beroperasi tanpa izin.

"Harapannya, dengan IPR yang banyak yang terbit, terus kemudian kita lakukan pembinaan di aspek teknis dan lingkungan, ini nantinya tambang yang terkait dengan IPR ini betul-betul bisa kita kurangi jumlahnya," tandasnya.