Bisnis.com, JAKARTA—PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mengungkapkan pelanggan program Internet Rakyat (IRA) menunjukkan respons positif sejak mulai dikomersialkan.

Director PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Shannedy Ong mengatakan jumlah pelanggan komersial terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga 31 Maret 2026, jumlah pengguna telah mencapai lebih dari 209.000.

“Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah site yang beroperasi [on air],” kata Shannedy kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).

Surge mulai mengomersialkan Internet Rakyat pada 19 Februari 2026 dengan menawarkan koneksi internet berkecepatan 100 Mbps seharga Rp100.000 per bulan. Layanan tersebut dikembangkan menggunakan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) di spektrum 1,4 GHz.

Shannedy menambahkan model bisnis IRA terbukti berkelanjutan. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang solid dengan marjin EBITDA sekitar 69%, yang menjadi salah satu yang tertinggi di industri. Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh kombinasi skala pelanggan, efisiensi biaya, serta disiplin dalam eksekusi operasional.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penetapan harga Rp100.000 didasarkan pada hasil survei pasar dan laporan riset dari konsultan independen. Kajian tersebut mengacu pada data dari APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung perluasan inklusi digital,” ungkapnya.

Di sisi lain, Shannedy memastikan kehadiran layanan MyRepublic Air yang menawarkan internet dengan harga mulai Rp100.000 dan kecepatan hingga 100 Mbps tidak mengganggu bisnis perseroan. Layanan tersebut sebelumnya dirilis oleh PT Eka Mas Republik (MyRepublic).

MyRepublic merupakan entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang kini berada di bawah PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MoraRepublic), hasil merger antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) dan MyRepublic.

Shannedy menjelaskan, berdasarkan surat keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait lelang frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) 1,4 GHz pada November 2025, Surge melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama memperoleh alokasi spektrum untuk Region I yang meliputi Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu, operator lain mendapatkan alokasi di wilayah berbeda.

“Dengan pembagian wilayah ini, masing-masing operator memiliki area operasional tersendiri,” kata Shannedy.

Dengan pembagian tersebut, dia menilai potensi persaingan langsung dengan layanan FWA sejenis menjadi terbatas karena tidak berada dalam cakupan geografis yang sama.

Adapun MyRepublic sebelumnya memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025 untuk Regional II dan Regional III, masing-masing dengan nilai Rp300,8 miliar dan Rp100 miliar. Regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan Regional III mencakup Kalimantan dan Sulawesi.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran layanan Internet Rakyat dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge dapat memberikan dinamika baru bagi persaingan bisnis internet di Indonesia.

Menurutnya, hadirnya Internet Rakyat membuka lebih banyak opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan internet.

“Dengan harga yang lebih murah, saya juga melihat pasar akan semakin tidak terkonsentrasi ke satu pemain saja,” kata Huda kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Huda menilai masuknya Surge dapat memicu persaingan harga yang berpotensi memperbaiki struktur pasar internet yang selama ini sangat terkonsentrasi, sekaligus mendorong tarif internet di Indonesia menjadi lebih terjangkau.

Dia juga menyoroti kesenjangan harga dan kualitas internet Indonesia yang selama ini tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. “Selama ini, dibandingkan dengan negara ASEAN, internet Indonesia dibanderol dengan harga paling mahal, tapi kecepatan lelet,” katanya.

Dari sisi teknologi dan pemerataan infrastruktur, dia menilai ekspansi Surge yang menyasar wilayah Jawa hingga kawasan non-Jawa berpotensi mempercepat distribusi layanan digital.

“Saya rasa masuknya Surge dan menyasar ke Jawa dan daerah non Jawa, bisa membuat pembangunan digital semakin merata dan cepat,” katanya.

Dia menambahkan wilayah Indonesia timur yang selama ini didominasi operator pelat merah kini memiliki alternatif layanan dengan harga lebih kompetitif.

“Memang ada teknologi satelit milik starlink, tapi harganya jauh lebih mahal. Masuknya Surge ke pasar Indonesia Timur saya rasa bisa menjembatani kebutuhan internet dan kemampuan masyarakat yang terbatas,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai Internet Rakyat masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, meski harga murah mampu meningkatkan minat masyarakat, hal itu tidak serta-merta menjamin kualitas dan keberlanjutan bisnis. Dia menyebut pengembalian investasi dan kesiapan teknologi menjadi tantangan signifikan bagi model layanan bersubsidi atau berbiaya rendah.

“Pengembalian investasinya berikut teknologi kedepannya menjadi tantangan tidak mudah [bisa saja penyesuain tarif atau ada subsidi dari regulatornya] sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025).

Dia menilai tarif murah pada layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi yang seharusnya dibatasi waktu. Meski demikian, layanan ini tetap berpotensi mendukung pemerataan akses internet di area yang belum tersentuh jaringan fiber. “Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non-fiber tetapi berapa lama bisa bertahannya [penting dukungan Komdigi],” ujarnya.

Kamilov juga memprediksi persaingan layanan FWA tidak akan terasa signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan, tetapi kompetisi akan menguat di sektor penyedia layanan internet (ISP). Dia menilai pengembangan investasi digital ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, Komdigi, dan kementerian/lembaga lain.

“Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” ujarnya.

Internet Rakyat sendiri merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan yang dihadirkan Surge ini tersedia di beberapa wilayah, termasuk Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat perlu melakukan pra-registrasi melalui laman resmi Internet Rakyat, mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, dan alamat domisili, serta menandai lokasi tempat tinggal di peta.

Selain Internet Rakyat, Surge mengoperasikan Starlite, layanan internet berbasis Wi-Fi dan FWA untuk segmen rumah tangga, sekolah, komunitas, hingga pelaku usaha.

Starlite sebelumnya meluncurkan jaringan Wi-Fi 7 pertama di Indonesia dengan kecepatan hingga 2 Gbps. Layanan ini menawarkan paket 200 Mbps seharga Rp100.000 per bulan tanpa FUP, sudah termasuk sewa modem, PPN, pemasangan gratis, dan gratis bulan pertama.

Untuk kebutuhan bandwidth lebih besar, tersedia paket 500 Mbps seharga Rp250.000 per bulan, sementara layanan premium Wi-Fi 7 berkecepatan hingga 2 Gbps ditujukan bagi institusi pendidikan dan jaringan berskala besar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

“Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet. Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

Adapun WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan per site sekitar Rp125 juta - Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi.

"Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung.

Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

“Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

Beban yang lebih tinggi ....

Kinerja WIFI-DSSA

Di tengan beban baru yang akan dihadapi para pemenang, WIFI mencatatkan kinerja positif pada semester I/2025, dengan peningkatan pendapatan 66% menjadi Rp513,5 miliar dan laba bersih melonjak 153,6% menjadi Rp227,8 miliar.

Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari iklan dan bandwidth, serta efisiensi biaya pokok pendapatan. Perusahaan berencana memanfaatkan momentum ini untuk ekspansi jaringan serat optik lebih lanjut. Beban pokok pendapatan WIFI turun 6,59% menjadi Rp121,1 miliar.

Beban WIFI akan bertambah sekitar Rp403 miliar untuk biaya penggunaan frekuensi yang dibayarkan selama 10 tahun ke depan, dengan tahun pertama mereka wajib membayar tiga kali dari biaya penawaran di awal. Beban tersebut belum termasuk ongkos untuk investasi perangkat di FWA 1,4 GHz, dan SDM.

Beban frekuensi yang harus dibayarkan WIFI lebih besar dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada semester I/2025.

Bisnis coba menghubungi WIFI mengenai persiapan perusahaan dalam mewujudkan kewajiban menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. Hingga berita ini diturunkan WIFI tidak memberi jawaban.

Sementara itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), induk Eka Mas Republik, mengalami penurunan pendapatan usaha sebesar 13,16% YoY menjadi US$1,32 miliar atau Rp21,92 triliun pada semester I/2025.

Sejalan dengan pendapatan yang turun, laba bersih anjlok 48,88% menjadi US$97 juta atau Rp1,6 triliun, terutama dipengaruhi penurunan kinerja di segmen pertambangan dan perdagangan batu bara serta kenaikan beban usaha dan beban pokok pendapatan.

Sama seperti WIFI, beban DSSA akan bertambah ke depan untuk menggelar FWA 1,4 GHz dan biaya frekuensi sebesar Rp400,8 miliar untuk melayani regional II dan regional III.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

“Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menyelesaikan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access(FWA).

Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

“Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

Komdigi membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) membantah harga internet tetap di Indonesia termahal di Asia Tenggara. Pasalnya, harga yang ada saat ini cukup kompetitif sekitar Rp1.000-Rp4.000 per Mbps.

Sebelumnya, laporan We Are Social menyebut biaya langganan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Harga internet di Indonesia mencapai US$0,41 per megabit per detik (Mbps) atau sekitar Rp6.500 per Mbps.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia US$0,09 per Mbps, Vietnam US$0,04 per Mbps, Singapura US$0,03 per Mbps, dan Thailand US$0,02 per Mbps.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan kisaran harga per Mbps yang ditawarkan oleh para anggota ATSI sebenarnya relatif rendah.

“Anggora ATSI kan punya IndiHome, XL Home, Hi-Fi gitu ya, itu harganya, kisarannya tuh kecil banget. Rp1.000 perak sampai Rp4.000 perak [per Mbps],” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (10/10/2025).

Dia menjelaskan, perhitungan harga tersebut tergantung pada kecepatan internet (speed) dan paket harga yang dipilih pelanggan. Menurutnya semakin speed-nya makin tinggi, harga rata-rata akan semakin murah.

“Harga per Mbps-nya makin murah. Tapi kalau speed-nya makin rendah, per Mbps-nya paling tinggi tuh Rp4.000 perak. Berarti kan sekitar 24 sen dolar kan,” katanya l.

Namun, Marwan menilai, rata-rata harga nasional menjadi tinggi karena banyaknya layanan internet di wilayah pedesaan (rural area) yang dijual dengan harga murah namun berkecepatan rendah.

Masalah utama, lanjutnya, terletak pada struktur pasar dan biaya distribusi yang masih tinggi.

“Problem kita adalah karena penyedia internet yang dijual murah padahal speed-nya rendah. Itu yang menyebabkan naik harganya. Tapi kalau di anggota ATSI, kisarannya itu antara Rp1.000–Rp4.000, berdasarkan produknya beda-beda lah ya,” kata dia.

Sekadar informasi, untuk memberikan akses internet ke daerah yang sulit dijangkau serat optik, pelaku usaha mengandalkan internet satelit GEO, yang secara struktur memiliki modal besar.

Harga layanan internet Ubiqu milik PSN tercatat sebesar Rp10 juta per tahun dengan FUP 100 GB. Sementara itu Mangosky milik Telkom dibandrol seharga Rp11,9 juta per tahun untuk kecepatan up to 6 Mbps unlimited.

“Kalau dari sisi operator kayak di ATSI itu, regulatory charges harus murah. Yang kedua, kemudahan dalam menggelar fiber optic. Izin-izin di daerah-daerah disederhanakan dan cost-nya juga dipermurah. Kemudian penggelaran fiber harus lebih dimudahkan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA- Merger Moratelindo (MORA) dengan MyRepublic menjadi babak baru dalam upaya menghadirkan internet murah berbasis 5G FWA lewat frekuensi 1,4 GHz. Pasalnya, MyRepublic bersama PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha WIFI menjadi pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz.

Seperti diketahui, PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) baru-baru ini mengumumkan merger dengan PT Eka Mas Republik (EMR) atau MyRepublic, salah satu anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). MyRepublic sebelumnya telah menjadi pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz yang diarahkan untuk internet murah pada regional 2 dan 3.