JAKARTA - Delegasi Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Sidang tersebut berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026.

Forum ketenagakerjaan tertinggi dunia yang digelar International Labour Organization (ILO) itu mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk penyelesaian naskah konvensi global pertama mengenai kerja layak di ekonomi platform digital.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan, menyebut hasil ILC 114 sebagai tonggak sejarah baru dalam perlindungan pekerja digital sekaligus penguatan mekanisme pengawasan standar ketenagakerjaan internasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) William Yani Wea mengatakan, ILC tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun Komite Aplikasi Standar atau Committee on the Application of Standards (CAS) yang bertugas mengawasi implementasi konvensi-konvensi ILO oleh negara anggota.

"Mandat konstitusional kami tetap sama, yakni memastikan negara-negara anggota benar-benar menerapkan konvensi yang telah diratifikasi dalam hukum maupun praktik," ujar William, Sabtu (13/6/2026).

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



Dalam sidang tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran hak-hak pekerja di beberapa negara. Delegasi pekerja Indonesia menyoroti kondisi kebebasan berserikat dan perlindungan pekerja di Myanmar, Belarus, dan Filipina.

Menurut William, kasus Myanmar masih menjadi perhatian serius menyusul pembubaran organisasi pekerja, penangkapan aktivis buruh, hingga dugaan praktik kerja paksa. Sementara di Belarus, serikat pekerja independen disebut menghadapi kriminalisasi dan pembatasan hak berunding kolektif.

Adapun di Filipina, delegasi pekerja Indonesia menyoroti masih adanya intimidasi hingga kekerasan terhadap aktivis serikat pekerja. Menurutnya, pengawasan yang kuat dari ILO diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem perlindungan ketenagakerjaan global.

Selain isu pengawasan standar, ILC 114 juga menghasilkan kemajuan besar dalam pembahasan standar kerja bagi pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online, kurir, pekerja konten digital, hingga freelancer berbasis aplikasi.

Bendahara DPP KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (SP PMIT) Tonny Pangaribuan menjelaskan komite penyusun telah menyelesaikan naskah final Konvensi tentang Kerja Layak dalam ekonomi platform.

"Ini menjadi payung hukum global pertama yang secara khusus mengatur pekerja platform digital. Substansi yang dibahas mencakup status hubungan kerja, transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, jaminan sosial, hingga hak atas upah yang layak," katanya.

Dalam proses negosiasi, delegasi pekerja Indonesia bersama federasi serikat pekerja internasional mengawal sejumlah isu utama. Salah satunya adalah kewajiban platform digital menjelaskan cara kerja algoritma yang menentukan distribusi pekerjaan, sistem penilaian, hingga keputusan penangguhan akun pekerja.

Selain itu, konvensi juga menekankan perlindungan data pribadi pekerja serta perlunya akses terhadap jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan cuti melahirkan. Tonny menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar pekerja.

"Teknologi harus menjadi alat penciptaan kerja layak, bukan sarana lahirnya bentuk eksploitasi baru melalui sistem digital," ujarnya.

Delegasi KSPSI AGN menilai hasil ILC 114 memiliki relevansi besar bagi Indonesia yang saat ini memiliki puluhan juta pekerja di sektor ekonomi digital. Mereka mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan langkah-langkah menuju ratifikasi konvensi tersebut apabila nantinya resmi diadopsi dalam sidang pleno ILC 115 pada 2027.

Menurut mereka, Indonesia berpeluang menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang meratifikasi konvensi ekonomi platform dan menjadikannya sebagai dasar penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional. Selain itu, penguatan dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara adil dan inklusif.

William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan menegaskan komitmen KSPSI AGN untuk terus mengawal implementasi hasil-hasil ILC di tingkat nasional. "Mandat kami di Jenewa telah selesai, tetapi pekerjaan besar di Indonesia baru dimulai. Kami ingin memastikan perkembangan teknologi dan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip kerja layak dan perlindungan pekerja," ucapnya.

JAKARTA - Delegasi Pekerja Indonesia dalam Sidang Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa menyoroti masih berlangsungnya praktik kerja paksa, perekrutan paksa, serta berbagai pelanggaran hak-hak fundamental di Myanmar.

Sorotan tersebut disampaikan dalam pembahasan di Committee on the Application of Standards (CAS), komite pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang bertugas mengevaluasi kepatuhan negara anggota terhadap konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional.

Mewakili Delegasi Pekerja Indonesia, William Yani Wea dari KSPSI AGN menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya serta masih berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Menurut William, berbagai laporan mengenai kerja paksa, perekrutan paksa, dan pelanggaran hak-hak dasar menunjukkan bahwa kondisi yang melatarbelakangi penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional.

"Kami tetap sangat prihatin dengan terus memburuknya situasi di Myanmar dan dampaknya yang menghancurkan bagi masyarakat Rohingya," ujar William saat menyampaikan intervensi dalam sidang CAS, Senin (8/6/2026).

Ketua Umum SP IMMPPI yang juga merupakan Kandidat Doktor di IPDN itu mengungkapkan lebih dari 1,2 juta warga Rohingya telah mengungsi dari Myanmar. Sebagian besar mencari perlindungan ke Bangladesh, sementara lainnya tersebar ke Malaysia, India, Thailand, hingga Indonesia.

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



William juga mengutip data yang menunjukkan sekitar 5.600 warga Rohingya mencoba menyeberangi laut untuk mencari perlindungan sepanjang 2025, dengan lebih dari 820 orang dilaporkan meninggal dunia atau hilang dalam perjalanan.

Dalam forum tersebut, William turut menyoroti laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut militer Myanmar melakukan perekrutan paksa terhadap ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya serta mengirim mereka ke garis depan konflik.

"Militer Myanmar telah secara paksa merekrut ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya, mengirim banyak dari mereka ke garis depan melawan Tentara Arakan, dan menggunakan mereka sebagai perisai manusia," katanya.

Karena itu, Delegasi Pekerja Indonesia menilai penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih relevan mengingat praktik kerja paksa dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja dinilai belum berakhir.

William juga menyerukan pengawasan internasional yang berkelanjutan dan langkah konkret untuk menghentikan perekrutan paksa, kerja paksa, serta berbagai bentuk pelanggaran hak fundamental terhadap masyarakat Rohingya.

Selain William, sidang tersebut dihadiri sejumlah tokoh serikat pekerja Indonesia, antara lain Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN, Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi, serta Rudy HB Daman dari GSBI.

Muhamad Rusdi menegaskan bahwa pekerjaan layak tidak dapat terwujud tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Ketika seseorang kehilangan hak untuk hidup aman dan bebas dari ketakutan, maka hak atas pekerjaan yang layak juga ikut terancam. Karena itu, perjuangan pekerja tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menegakkan martabat manusia," ujarnya.

Sementara itu, Tony Pangaribuan menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk menolak segala bentuk kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok rentan. "Komunitas internasional tidak boleh memberikan ruang bagi normalisasi kerja paksa, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan," katanya.

Rudy HB Daman menambahkan bahwa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia selalu melahirkan dampak sosial yang luas, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga migrasi paksa.

Bagi Delegasi Pekerja Indonesia, pembahasan Myanmar dalam CAS bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap konvensi internasional, melainkan upaya menjaga martabat manusia melalui penegakan kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, dan perlindungan hak-hak fundamental pekerja.

Delegasi juga menegaskan kembali prinsip dalam Konstitusi ILO bahwa kemiskinan di mana pun merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana pun, sehingga keadilan sosial harus menjadi fondasi utama bagi perdamaian dan stabilitas global.

Diektahui, Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114 yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss berlangsung sejak 1 sampai 13 Juni 2026.

JENEWA - Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Bagi ASPEK Indonesia, kunjungan ini memiliki makna historis. UNI Global Union merupakan federasi serikat pekerja internasional yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja sektor jasa di berbagai negara dan menjadi induk afiliasi internasional ASPEK Indonesia.

Hubungan keduanya telah terjalin sejak awal berdirinya ASPEK Indonesia pada 1999. Pada masa Reformasi, ketika Indonesia memasuki era baru kebebasan berserikat dan demokratisasi hubungan industrial, dukungan dari jaringan serikat pekerja internasional melalui UNI Asia Pacific turut berperan dalam mendorong lahirnya organisasi pekerja yang independen, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Karena itu, kunjungan ke kantor pusat UNI Global Union tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan juga refleksi atas perjalanan panjang ASPEK Indonesia selama lebih dari dua dekade. Dari organisasi yang lahir di tengah semangat perubahan pasca-Reformasi, ASPEK Indonesia kini berkembang menjadi bagian aktif dari jaringan gerakan pekerja internasional yang memperjuangkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), serta munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru menuntut organisasi pekerja untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai pembela kepentingan pekerja.

Dalam kesempatan itu, ASPEK Indonesia dan UNI Global Union menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan kapasitas organisasi serikat pekerja sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi mengatakan, tantangan yang dihadapi pekerja saat ini semakin bersifat global sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antargerakan pekerja di berbagai negara.

“Banyak tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan global. Karena itu, membangun hubungan yang kuat dengan organisasi pekerja internasional bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Yang terpenting adalah bagaimana jejaring tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja Indonesia,” ujar Rusdi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kehadiran ASPEK Indonesia di kantor pusat UNI Global Union menunjukkan bahwa suara pekerja Indonesia semakin menjadi bagian dari percakapan global mengenai masa depan dunia kerja.

Dari perspektif sejarah organisasi, perjalanan ini mencerminkan kesinambungan yang kuat. Jika pada 1999 ASPEK Indonesia lahir dengan dukungan solidaritas internasional, maka lebih dari dua dekade kemudian organisasi tersebut hadir di Jenewa sebagai mitra aktif dalam jaringan gerakan pekerja global.

Bagi ASPEK Indonesia, nilai sebuah jejaring internasional tidak diukur dari luasnya hubungan yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dihadirkan bagi pekerja. Setiap kolaborasi internasional diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas harapan bagi pekerja Indonesia di tengah dunia kerja yang terus berubah.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asia Trade Union Congress (KSPSI ATUC) mengirimkan dua delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 1–13 Juni 2026.

Dua perwakilan yang ditunjuk KSPSI ATUC adalah William Yani Wea selaku perwakilan KSPSI ATUC pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Tonny Pangaribuan yang menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC. Kehadiran keduanya di forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suara pekerja Indonesia dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan global.

Sidang ILC merupakan forum tertinggi tahunan ILO yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari 187 negara anggota. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan standar ketenagakerjaan internasional sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Pada ILC ke-114 tahun ini, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penguatan dialog sosial dan tripartitisme guna mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat.

Selain itu, isu ekonomi platform digital juga menjadi perhatian utama. ILO tengah membahas penyusunan standar internasional terkait pekerjaan berbasis platform, termasuk perlindungan bagi pengemudi daring, kurir digital, dan pekerja aplikasi lainnya melalui rancangan konvensi dan rekomendasi internasional mengenai pekerjaan layak di sektor tersebut.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah transformasi menuju kesetaraan gender di dunia kerja. Pembahasan mencakup upaya menghapus diskriminasi, menutup kesenjangan upah, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, melalui Committee on the Application of Standards, ILO juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional oleh negara-negara anggota, termasuk terkait kebebasan berserikat, perlindungan hak pekerja, dan jaminan kerja layak.

William Yani Wea yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP - IMPPI) menegaskan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam ILC 114 menjadi momentum penting untuk menyuarakan kepentingan pekerja Indonesia di tingkat global.

“Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, ekonomi platform, dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap pekerja. Kehadiran kami di ILC menjadi bagian dari perjuangan agar pekerja Indonesia tetap mendapatkan hak, perlindungan, dan pekerjaan yang layak di tengah perubahan global,” ujar William, Selasa (2/6/2026).

Senada, Tonny Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (PMIT) menilai forum ILC memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas internasional antarserikat pekerja di berbagai negara.

“Forum ILC bukan hanya tempat membahas standar internasional, tetapi juga ruang untuk memperkuat solidaritas global antarpekerja. KSPSI ATUC ingin memastikan bahwa kepentingan buruh Indonesia ikut menjadi bagian dari arah kebijakan ketenagakerjaan dunia ke depan,” kata Tonny.

Partisipasi delegasi KSPSI ATUC dalam ILC ke-114 diharapkan dapat memperkuat kontribusi gerakan serikat pekerja Indonesia dalam mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

JAKARTA - Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi momentum penting memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja laut Indonesia. Ratifikasi tersebut masih membutuhkan langkah teknis yang jelas agar berdampak langsung pada awak kapal perikanan dan pekerja migran di sektor maritim .

Hal itu mengemuka dalam diskusi nasional bertajuk "Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi" yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia (BP FMKI) di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Forum tersebut digelar setelah pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan bagi penguatan perlindungan terhadap awak kapal perikanan, terutama terkait kondisi kerja, upah, keselamatan, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen L.P. Jenarut mengatakan, pekerja migran di sektor maritim merupakan kelompok yang rentan mengalami eksploitasi. Mereka juga berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Marthen mengatakan, Indonesia sudah lama didorong untuk mengambil sikap politik terhadap Konvensi ILO 188. Setelah ratifikasi dilakukan, Marthen berharap negara hadir lebih kuat dalam menjamin perlindungan pekerja migran sektor maritim. "Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara," katanya.

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Rinardi mengatakan, instansinya siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah akses komunikasi bagi pekerja di kapal.

Rinardi menambahkan, teknologi seperti Wi-Fi dapat menjadi sarana penting untuk memutus isolasi pekerja di laut. Selain itu, mekanisme pengaduan juga perlu dibuat lebih sederhana dan terintegrasi. "BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai, ratifikasi Konvensi ILO 188 merupakan kemajuan, tetapi sekaligus membawa pekerjaan rumah besar. Setelah ratifikasi, pemerintah perlu segera menyiapkan aturan teknis agar perlindungan terhadap awak kapal perikanan tidak berhenti di tingkat normatif.

"Presiden Prabowo pada 1 Mei kemarin sudah memberi 'hadiah' dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah," kata Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengatakan, kasus yang dialami pelaut Indonesia masih berulang. Persoalan yang banyak ditemui antara lain gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

Stella Maris merupakan lembaga pastoral internasional yang sejak lama mendampingi pekerja laut di berbagai negara. Di Indonesia, lembaga ini hadir di Batam sejak 2024 untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan advokasi bagi pekerja sektor kelautan.

"Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba," ujarnya.

Menurut Ansensius, posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global. Sebagian besar pergerakan ekonomi dunia masih bergantung pada laut. Di sisi lain, banyak pelaut Indonesia bekerja jauh dari keluarga dan berada dalam situasi yang sulit dijangkau mekanisme perlindungan negara.

Menurut catatan Stella Maris, pelaut Indonesia merupakan salah satu kelompok terbesar yang dilayani jaringan lembaga tersebut. Dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat Stella Maris setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah didorong untuk segera menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 agar perlindungan terhadap awak kapal perikanan dapat berjalan efektif dan tidak berhenti di tingkat normatif. Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Kedua, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu untuk menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Skema ini dinilai penting untuk menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, serta memastikan hak finansial pekerja terlindungi.

Ketiga, akses komunikasi di kapal perlu menjadi bagian dari standar perlindungan pekerja. Fasilitas kerja yang layak, kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, serta pendampingan psikologis dan pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran juga dinilai mendesak untuk diperkuat.

Selain itu, perlindungan pekerja laut perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi maritim regional. Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

"Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses," kata Ansensius.

JAKARTA - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan komitmennya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM. Khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja informal di pedesaan.

ILO menekankan inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha formal, penguatan rantai nilai pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Fokus ini selaras dengan agenda nasional pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal dan digital.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia Djauhari Sitorus mengatakan, keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. ”Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” katanya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

ILO menegaskan inklusi keuangan adalah elemen penting dalam mendorong penguatan kesejahteraan sosial. Ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

“Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan. Ini sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan. Dalam hal ini, OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA.

“Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto.

Dalam hal ini, OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi. Salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (enterprise resource planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) Swiss menyampaikan pembelajaran dan dampak positif dari Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT). Program ini telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, serta modernisasi layanan lembaga keuangan daerah.

Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan total nilai Rp167 miliar, melalui dukungan ILO yang mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai Rp20 miliar, didukung inisiatif ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR. Pelaku Usaha Lokal Kian Mudah Ekspansi Berkat Ekosistem Digital

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Ke depan, mereka berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. ”Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya,” ujarnya.

Kemenko Perekonomian mengapresiasi program PROMISE II IMPACT dalam memperluas pemahaman akses keuangan formal bagi komunitas lokal. Pemerintah menilai bahwa program PROMISE II IMPACT patut diadopsi untuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Program-program dukungan proyek akan masuk ke dalam portofolio program strategis TPAKD untuk memastikan keberlanjutannya,” ungkap Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Erdiriyo.