REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Condet, Jakarta Timur, mulai merasakan manfaat layanan air minum perpipaan PAM Jaya yang kini menjangkau wilayah mereka. Selain memperoleh kualitas air yang lebih baik, sejumlah warga mengaku pengeluaran rumah tangga juga menjadi lebih hemat.

Salah satu warga Condet, Darkat, mengatakan kualitas air PAM Jaya yang diterimanya lebih baik dibandingkan air sumur yang selama ini digunakan. Menurut dia, air sumur di lingkungannya cenderung berwarna kekuningan.

"Air PAM sekarang cukup bagus, jernih dan saya merasa puas. Di daerah saya rata-rata air sumurnya kuning," kata Darkat, Kamis (11/6/2026).

Darkat mengaku penggunaan air perpipaan juga membantu menekan biaya bulanan rumah tangganya. Sebab, kebutuhan listrik untuk memompa air tanah menjadi berkurang.

"Dulu kebutuhan pokok seperti listrik dan air bisa sampai sekitar Rp600 ribu per bulan, sekarang sekitar Rp400 sampai Rp450 ribu. Jadi saya berterima kasih kepada PAM JAYA karena sudah masuk ke lingkungan kami," ujarnya.

Warga lainnya, Siti Nur, juga mengaku puas dengan kualitas layanan yang diterimanya. Menurut dia, air yang mengalir cukup jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selama ini tidak mengalami gangguan distribusi.

"Air PAM bagus, bening, jernih untuk sehari-hari, terus tidak ada gangguan juga selama ini. Biayanya juga murah, cuma sekitar Rp50 ribu sebulan," kata Siti.

PAM Jaya saat ini terus memperluas jaringan perpipaan di berbagai wilayah Jakarta untuk mengejar target cakupan layanan 100 persen pada 2029. Perluasan jaringan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah.

Pengurangan penggunaan air tanah dinilai penting karena eksploitasi yang berlebihan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Karena itu, pengembangan layanan air minum perpipaan menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan akses air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – BUMN melalui PT Brantas Abipraya (Persero) menuntaskan pembangunan empat embung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, guna memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Infrastruktur sumber daya air ini juga diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, embung yang telah selesai dibangun meliputi Embung Kejawar, Embung Wangon, Embung Alasmalang, dan Embung Kedunggede. Keempat embung tersebut siap dimanfaatkan untuk penyediaan air baku, irigasi pertanian, perikanan, destinasi wisata, serta cadangan air saat musim kemarau.

“Brantas Abipraya memastikan pembangunan keempat embung berjalan sesuai dengan standar mutu, keselamatan, dan ketepatan waktu,” ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dian menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. Embung Kejawar memiliki kapasitas tampung 9.534 meter kubik, Embung Wangon 12.701 meter kubik, Embung Alasmalang 25.200 meter kubik, dan Embung Kedunggede berkapasitas 18.028 meter kubik.

“Selain fungsi utamanya sebagai penyedia air irigasi, keempat embung ini juga dirancang memiliki nilai tambah sebagai ruang publik,” kata Dian.

Dian menjelaskan Embung Kejawar dan Wangon dilengkapi fasilitas intake, outlet, rumah jaga, toilet, serta area terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sosial. Pembangunan embung disebut tidak hanya menitikberatkan aspek teknis, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Kami berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya andal secara fungsi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dian.

Melalui proyek tersebut, Brantas Abipraya memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air berkelanjutan. Perusahaan menyatakan akan terus mendukung program pembangunan embung di berbagai wilayah guna meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air di berbagai daerah untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian,” ujar Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keterbatasan air bersih di kawasan Semanan, Jakarta Barat, mulai teratasi setelah fasilitas pengolahan air portabel mulai beroperasi. Instalasi ini ditargetkan memperluas akses air perpipaan bagi warga yang selama ini belum terlayani optimal.

Pemerintah Provinsi Jakarta meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Portabel Semanan pada Rabu (29/4/2026). Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan langkah ini mendukung target cakupan layanan air minum 100 persen pada 2029.

“Ketersediaan air bersih dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh akses air yang aman, mudah, dan berkelanjutan,” kata Rano.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan IPA portabel dilakukan untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini mengalami keterbatasan suplai air.

“Yang kami lakukan hari ini berangkat dari kebutuhan warga. IPA portabel ini menjadi solusi adaptif untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air yang layak, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh jaringan eksisting,” kata Arief.

Fasilitas ini memiliki kapasitas total 4 liter per detik dan mampu melayani sekitar 295 sambungan rumah di RW 08, khususnya RT 03 dan RT 10. Air yang dihasilkan disebut telah memenuhi standar kualitas sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

IPA portabel tersebut memanfaatkan dua sumber air baku, yakni Anak Kali Semanan dan Waduk Aseni. Instalasi terdiri atas dua unit, masing-masing 2 liter per detik, termasuk satu unit relokasi dari Penjaringan dan satu unit baru yang dibangun pada 2025–2026.

PAM Jaya menilai fasilitas ini juga dapat digunakan sebagai solusi cepat dalam kondisi darurat atau krisis air di wilayah perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama PAM JAYA menjalin kerja sama dengan Bin Zayed International, perusahaan yang bergerak di bidang properti, energi, konstruksi, teknologi informasi, hingga pengembangan infrastruktur.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, mengatakan kolaborasi sebagai upaya meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.

"Arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur jelas, pemenuhan layanan dasar warga harus dilakukan secara serius, terukur, dan terbuka terhadap kolaborasi. PAM JAYA menargetkan cakupan layanan air minum 100% di Jakarta. Karena itu, kami perlu bermitra dengan pihak yang memiliki kapasitas, pengalaman, teknologi, dan komitmen jangka panjang,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Proses kerja sama dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/4/2026), sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bin Zayed International sebelumnya ke Balai Kota DKI Jakarta.

Selain itu, dilakukan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara Bin Zayed International dan PAM JAYA. Kerja sama ini bertujuan untuk membuka pertukaran data, kajian teknis, serta potensi kerja sama pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta.

Arief menyampaikan, PAM Jaya dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti upaya mengurangi tingkat non-revenue water (NRW). Apalagi Jakarta merupakan kota padat penduduk yang memiliki desain infrastruktur bahwa tanah.

“Pengurangan NRW menjadi salah satu pekerjaan besar PAM JAYA. Tantangannya tidak sederhana karena kepadatan bangunan, jaringan utilitas yang kompleks, serta kebutuhan layanan yang terus meningkat. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bin Zayed International, penting untuk membuka peluang dukungan teknologi, investasi, dan pengalaman internasional yang relevan bagi Jakarta,” jelasnya.

Tak hanya itu, Bin Zayed dilaporkan membuka peluang kerja sama infrastruktur berupa proyek Giant Sea Wall karena dianggap sejalan dengan langkah transformasi Jakarta sebagai kota global yang membutuhkan infrastruktur besar.

“Penandatanganan NDA ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk memastikan setiap proses kerja sama berjalan profesional, akuntabel, dan berbasis kajian matang. PAM JAYA akan terus menjaga prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepentingan warga Jakarta sebagai prioritas utama,” pungkas Arief.

Dengan mata kepala sendiri, saya melihat kalau tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet sebagai upaya memperkuat pengendalian banjir di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.

Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter.

Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33 persen atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur.dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20 persen dengan realisasi keuangan sebesar 32,84 persen.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9 persen dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Entitas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ), menegaskan transformasi bisnis berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), yang sekaligus membuka akses pembiayaan hijau.

Sebagai pengelola proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Regional Jatiluhur I, WTJJ mengoperasikan salah satu infrastruktur air minum terbesar di Indonesia dengan kapasitas 4.750 liter per detik. Layanan ini menjangkau DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang dengan cakupan sekitar 2 juta jiwa.

Direktur Utama WTJJ Rendy Ardiansyah menyampaikan ESG tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kewajiban pelaporan, melainkan telah menjadi strategi utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan operasional perusahaan.

“ESG bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dan tumbuh. Ini adalah strategi diferensiasi kami, sekaligus financing gateway untuk membuka akses pendanaan yang lebih luas,” tutur Rendy dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan, sektor infrastruktur termasuk air memiliki karakteristik padat modal dan sensitif terhadap sentimen pasar. Dalam hal ini, ESG menjadi instrumen penting untuk memperkuat profil risiko perusahaan di mata investor dan lembaga keuangan.

Pada 2025, WTJJ berhasil melakukan refinancing dari pinjaman konvensional menjadi pendanaan hijau senilai Rp1,29 triliun. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan.

Kinerja ESG WTJJ juga mendapat pengakuan global. Berdasarkan penilaian S&P Global pada Februari 2026, perusahaan mencatat skor ESG sebesar 55 dan menempatkan perusahaan sebagai peringkat pertama di Indonesia dan masuk lima besar dunia untuk kategori air.

Transformasi WTJJ dimulai dari internal perusahaan melalui penyelarasan visi, misi, dan pola pikir seluruh insan perusahaan. Pendekatan ini menjadi kunci sebelum perusahaan membangun kepercayaan eksternal.

Implementasi ESG kemudian diwujudkan secara konkret dalam operasional. Salah satu fokus utama adalah efisiensi energi, mengingat komponen ini menjadi biaya terbesar dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sebagai informasi, WTJJ telah mengadopsi teknologi variable speed drive pada hampir seluruh pompa, sehingga konsumsi listrik lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan secara real-time.

Selain itu, perusahaan juga mulai memanfaatkan energi terbarukan serta menerapkan sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas biaya. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Sejak mulai beroperasi pada Desember 2024, proyek ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan air perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada air tanah. Dengan memanfaatkan sumber air permukaan dari Waduk Jatiluhur, WTJJ memastikan penyediaan air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Rendy menegaskan, investasi di sektor air tidak hanya berbicara tentang skema pendanaan, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan layanan bagi masyarakat.

Ke depan, WTJJ berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi ESG dalam seluruh lini bisnis. Melalui tata kelola yang transparan, manajemen risiko yang kuat, serta dampak keberlanjutan yang terukur, perusahaan optimistis dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus menghadirkan infrastruktur air berkelas dunia yang berkelanjutan.

Boyolali, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan saluran tersier untuk mengoptimalkan distribusi air irigasi kepada petani, setelah terbangunnya infrastruktur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

“Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun, sehingga air tidak terbuang dan bisa menjangkau lebih banyak sawah secara efisien,” ujar Dody di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (29/3).

Dody meninjau langsung JIAT di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga, terutama di tengah menurunnya layanan irigasi dari Bendung Boyo.

Keberadaan Bendung Boyo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya mengairi ratusan hektare sawah kini tidak lagi berfungsi optimal. Kapasitas layanan yang sebelumnya mencapai sekitar 700–800 hektare menurun menjadi kurang dari 500 hektare, sehingga petani sangat bergantung pada curah hujan untuk bercocok tanam.

Melalui pembangunan JIAT, Kementerian PU menghadirkan alternatif sumber air berbasis air tanah untuk mendukung keberlanjutan pertanian, terutama pada musim kemarau.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan sumber air perlu diiringi dengan distribusi yang efisien hingga ke lahan pertanian.

“Insya Allah ketahanan pangan kita aman. Yang penting kita siapkan airnya dari sekarang, kita kelola dengan baik, dan kita pastikan distribusinya efisien,” tambah Menteri Dody.

JIAT di Desa Ketintang merupakan sistem irigasi berbasis air tanah dengan kedalaman sumur sekitar 120 meter yang dilengkapi jaringan pipa dan rumah pompa untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.

Secara teknis, JIAT di wilayah Boyolali ini memiliki kapasitas layanan sekitar 20 hektare, dengan jaringan pipa sepanjang kurang lebih 700 meter dan delapan unit box pembagi air.

Dengan adanya sistem ini, petani dapat memanfaatkan air secara lebih stabil sepanjang tahun dan tidak lagi hanya bergantung pada musim hujan.

Selain pembangunan jaringan tersier, Kementerian PU juga akan mempertimbangkan dukungan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan usaha tani guna memperlancar akses distribusi hasil pertanian.

Kementerian PU terus memperluas pembangunan JIAT di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi kekeringan dan menjaga produksi pangan nasional melalui penyediaan infrastruktur air yang andal dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp2,76 triliun hingga akhir Januari 2026. Capaian ini melonjak 120,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Perolehan kontrak baru emiten konstruksi pelat merah ini didominasi proyek dengan sumber dana dari pemerintah yang mencapai 73,31%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek dari BUMN sebesar 25,20% dan sektor swasta sebesar 1,49%.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pertumbuhan tajam di awal tahun ini menjadi fondasi optimisme perseroan dalam menyongsong kinerja sepanjang 2026.

“Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 43,28%, diikuti oleh jalan dan jembatan sebesar 26,64%. Selain itu, sektor smelter dan pertambangan menyumbang 25,20%, pengolahan air dan limbah 4,18%, infrastruktur air 0,54%, serta fasilitas minyak dan gas sebesar 0,16%.

Beberapa proyek yang diamankan PTPP pada awal tahun ini antara lain Proyek Gedung Kantor Pidum & Datum Kejaksaan Agung RI senilai Rp820,7 miliar dan Proyek Pembangunan BRT Metropolitan Membidang Medan Rp538,5 miliar.

Selain itu, ada pula raihan Proyek Penambangan Bauksit Mempawah senilai Rp478,6 miliar serta Proyek Penanganan Bencana Aceh senilai Rp341,7 miliar.

Joko menyatakan bahwa PTPP akan memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang prudent.

Melalui strategi selektivitas proyek, perseroan optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sepanjang tahun ini.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PTPP saat ini berada di level Rp352 per saham. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 14,98% sejak awal tahun, tetapi menguat 1,73% dalam kurun satu bulan terakhir.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALANG — Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang menambah armada truk tangki menjadi empat unit untuk memperkuat layanan darurat saat terjadi gangguan kepada pelanggan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan tambahan satu unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter merupakan bantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM/Bank Jatim).Oleh karena itulah, Pemkot Malang mengapresiasi Bank Jatim yang mendukung kelancaran dan peningkatan layanan air minum di kota setempat sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Jatim atas bantuan CSR ini. Semoga truk tangki ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan air minum, sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, menyampaikan bahwa truk tangki tersebut akan dimaksimalkan sebagai armada pendukung pelayanan, khususnya dalam kondisi darurat atau gangguan distribusi.Saat ini, truk tangki milik Perumda tersebut berjumlah tiga unit. Dengan adanya bantuan tersebut, maka armada truk tangki bertambah menjadi empat unit.

“Truk tangki ini akan kami optimalkan sebagai back up layanan, terutama apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi. Dengan demikian, suplai air minum kepada masyarakat tetap dapat terjaga dan tidak terganggu,” ungkapnya.

Dia berharap bantuan CSR dari Bank Jatim ini dapat memberikan manfaat yang tepat guna sekaligus menjadi penguat sinergi antar lembaga.

“Kami berharap CSR ini benar-benar tepat guna bagi pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, kerja sama Perumda Tugu Tirta dengan Bank Jatim sebagai mitra perbankan juga dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Malang,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pascabencana banjir bandang. Hingga awal Januari 2026, sejumlah titik pengeboran sumur bor air baku dilaporkan mulai memasuki tahap konstruksi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan akses air baku menjadi prioritas krusial dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, percepatan ini bertujuan untuk memastikan fasilitas publik seperti layanan kesehatan, rumah ibadah, hingga hunian sementara dapat berfungsi normal.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih,” ujar Dody dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU per 5 Januari 2026, rata-rata kedalaman delapan unit pengeboran telah mencapai elevasi 70 meter hingga 105 meter. Secara teknis, target kedalaman sumur di wilayah ini dipatok pada rentang 100 meter hingga 150 meter, menyesuaikan dengan kondisi geologi setempat.

Di Kecamatan Manyak Payed, satu unit sumur bor di Masjid Simpang Lhee dilaporkan telah mencapai kedalaman 82 meter dan telah mulai beroperasi melayani kebutuhan warga. Sementara itu, di Desa Meurandeh, pengeboran pilot hole sudah menyentuh 88 meter dan bersiap menuju tahap reaming atau pembesaran lubang sumur permanen.

Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi.

Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi.

Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor.

Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan.

Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang.

"Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap," pungkas Dody.