Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan pemerintah perlu menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi agar penguatan kurs rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus berlanjut.

“Agar tren penguatan IHSG dan rupiah dapat terjaga, pemerintah perlu terus menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi melalui disiplin fiskal, kepastian regulasi, serta pengelolaan APBN yang lebih efektif dan produktif,” ujar M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, upaya menjaga kredibilitas kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan percepatan reformasi struktural, peningkatan investasi, penguatan sektor industri, serta perbaikan daya beli masyarakat.

Ia mengatakan hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

“Penguatan pasar keuangan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh fundamental ekonomi yang semakin kuat dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Rizal.

Ia menuturkan, IHSG berpotensi kembali menuju level 8.000 dalam kisaran 12–18 bulan. Sementara itu, nilai tukar rupiah, dalam pandangan yang lebih realistis, diprediksi dapat pulih ke kisaran Rp16.500 per dolar AS dalam waktu 1–2 tahun.

Proyeksi tersebut dapat terealisasi dengan asumsi kondisi global semakin kondusif, suku bunga global mulai menurun, dan reformasi ekonomi domestik berjalan secara konsisten.

Meskipun demikian, ia menekankan pemulihan kondisi IHSG dan kurs rupiah tidak hanya bergantung pada sentimen pasar, tapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun kredibilitas kebijakan.

“Sehingga penguatan pasar keuangan dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ucap Rizal.

Nilai tukar rupiah cenderung menguat pada pembukaan perdagangan setiap paginya dalam seminggu terakhir. Pada Selasa lalu (9/6) rupiah dibuka pada level Rp18.134 per dolar AS, kemudian menjadi Rp17.900 per dolar AS pada Rabu (10/6).

Kurs rupiah bergerak ke level Rp17.941 per dolar AS pada Kamis (11/6), lalu kembali menguat menjadi Rp17.930 per dolar AS pada Jumat (12/6), dan melanjutkan tren positif ke level Rp17.778 per dolar AS pada Senin (15/6).

Sedangkan IHSG pada pembukaan perdagangan selama seminggu terakhir tercatat berada di posisi 5.344,69 pada Selasa (9/6), lalu menjadi 5.744,06 pada Rabu (10/6), 5.899,27 pada Kamis (11/6), 5.960,27 pada Jumat (12/6), dan kemudian 6.118,73 pada Senin (15/6).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyampaikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan mengenai faktor-faktor yang memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menilai keterbukaan informasi diperlukan untuk memberikan kepastian kepada investor dan pelaku pasar di tengah tekanan yang terjadi di pasar modal.

Ia berpendapat penjelasan mengenai kombinasi faktor domestik dan global yang disampaikan regulator perlu dilengkapi dengan uraian yang lebih spesifik agar dapat dipahami secara menyeluruh oleh publik.

Elvi menyarankan agar pemerintah dan regulator menjelaskan secara terbuka berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar, termasuk kondisi ekonomi domestik, kebijakan fiskal dan moneter, sentimen investasi, hingga perkembangan situasi geopolitik global.

Ia berpandangan bahwa penyampaian informasi yang lebih terukur dapat membantu menjaga kepercayaan investor sekaligus mengurangi ketidakpastian di pasar.

Selain mendorong peningkatan transparansi, Elvi juga merekomendasikan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat mendukung stabilitas pasar keuangan dan memperkuat iklim investasi.

Menurutnya, respons yang cepat dan terukur dapat membantu memulihkan optimisme pelaku pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Ia juga menyarankan Komisi XI DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah maupun regulator dalam merespons dinamika pasar modal.

Elvi menilai kepercayaan investor merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepastian kebijakan dinilai dapat menjadi bagian dari strategi untuk mendukung pemulihan sentimen pasar.

"Kepercayaan investor adalah aset yang sangat berharga. Ketika kepercayaan itu terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasar modal, tetapi juga oleh perekonomian nasional secara keseluruhan," tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Yang penting adalah saya jelaskan bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak menyiapkan intervensi khusus untuk menghadapi tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sebab, menurut dia, fundamental ekonomi yang kuat bisa menjadi andalan untuk menopang pergerakan IHSG.

“Kalau dari saya sih nggak ada (intervensi). Yang penting adalah saya jelaskan bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

IHSG terus mengalami koreksi tajam pada perdagangan Kamis dengan penurunan lebih dari 4 persen.

Pada kesempatan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan optimisme bahwa IHSG mampu berbalik menguat didukung oleh solidnya fundamental perekonomian.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6), Purbaya menyebut berbagai indikator perekonomian bisa mendorong IHSG kembali bergerak positif.

Salah satunya yaitu inflasi pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) yang masih dalam rentang target Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen.

Selain itu, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp646,3 triliun per 30 April 2026, tumbuh sebesar 16,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Bendahara negara menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri. Dia pun memastikan bakal menjaga kinerja perekonomian sekaligus sentimen pasar tetap stabil.

Per Kamis (4/6) pukul 10.02 WIB, IHSG tercatat melemah 246,14 poin atau 4,14 persen ke level 5.694,91.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai koreksi tajam IHSG menunjukkan pasar sedang menghadapi krisis kepercayaan yang cukup serius.

Menurut dia, pelemahan pasar saham tidak hanya dipengaruhi sentimen eksternal, namun juga diperparah oleh sejumlah faktor domestik.

Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kebijakan ekspor satu pintu, serta berlanjutnya arus keluar dana asing yang menjadi faktor yang mendorong investor mengurangi investasinya pada aset berisiko di Indonesia.

Hendra memandang kondisi itu terlihat kontras karena sebagian besar bursa saham Asia justru bergerak menguat.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar domestik lebih banyak berasal dari faktor internal dibandingkan eksternal,” jelasnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026, yang terjaga dalam kisaran sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan BI bersama pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Di samping itu, BI dan pemerintah juga memperkuat implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Ramdan menyampaikan bahwa bank sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (2/6/2026), IHK pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Inflasi inti pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,22 persen (mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,23 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga minyak goreng di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,59 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,44 persen (yoy).

Selanjutnya, kelompok volatile food pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,88 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas cabai merah, bawang merah, tomat, dan beras seiring penurunan pasokan yang disebabkan oleh gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan berakhirnya musim panen raya di tengah kenaikan permintaan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Adha.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 6,24 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,37 persen (yoy).

BI menyampaikan bahwa ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara BI bersama TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sementara itu, kelompok administered prices pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,69 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga, bensin, dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi, bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, dan avtur akibat kenaikan harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 2,07 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,53 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Terkait sebaran inflasi tahunan menurut wilayah, secara tahunan seluruh provinsi mengalami inflasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tahunan (year on year/yoy) tertinggi secara nasional pada Mei 2026, yakni sebesar 5,94 persen.

Sementara itu, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah pada Mei 2026, yakni sebesar 1,94 persen.

“Terkait sebaran inflasi tahunan menurut wilayah, secara tahunan seluruh provinsi mengalami inflasi,” kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

Adapun secara bulanan (month to month/mtm), BPS mencatat bahwa sebanyak 31 provinsi mengalami inflasi dan tujuh lainnya yang mengalami deflasi. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi di Maluku yaitu sebesar 0,93 persen.

Provinsi yang mengalami deflasi antara lain Papua Barat Daya sebesar 0,01 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 0,08 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 0,26 persen, Papua Selatan sebesar 0,50 persen, Sulawesi Utara sebesar 0,61 persen, Papua sebesar 0,68 persen, dan Gorontalo dengan deflasi terdalam sebesar 0,96 persen.

Pada Mei 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan menjadi sebesar 111,40 dibandingkan April 2026 yang sebesar 111,09, sehingga inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,28 persen.

Kelompok pengeluaran yang terutama mendorong inflasi secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,39 persen dan andil sebesar 0,12 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,14 persen. Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22 persen.

Sementara secara tahunan (year on year/yoy), IHK mengalami kenaikan dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,40 pada Mei 2026 sehingga inflasi tahunan sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,59 persen dan memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,66 persen.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil inflasi sebesar 0,40 persen, serta komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 6,24 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa komoditas emas perhiasan mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut dari Maret hingga Mei 2026, dengan tingkat deflasi secara bulanan masing-masing 1,17 persen, 3,76 persen, dan 2,67 persen.

“Pada Mei 2026, emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 2,67 persen dengan andil deflasi 0,06 persen. Komoditas ini telah mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut sejak Maret hingga Mei 2026,” kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

Komoditas emas perhiasan memberikan andil deflasi terdalam pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada Mei 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mengalami deflasi yakni sebesar 0,74 persen dengan andil deflasi sebesar 0,05 persen.

Perkembangan tersebut sejalan dengan harga emas di pasar internasional yang kembali mengalami penurunan pada Mei 2026. Dengan ini, maka penurunan harga emas global sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari sebesar 111,09 pada April 2026 menjadi sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,28 persen.

Kelompok pengeluaran yang terutama mendorong inflasi secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,39 persen dan andil sebesar 0,12 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,14 persen. Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22 persen.

Sementara secara tahunan (year on year/yoy), IHK mengalami kenaikan dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,40 pada Mei 2026 sehingga inflasi tahunan sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,59 persen dan memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,66 persen.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil inflasi sebesar 0,40 persen, serta komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 6,24 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini terjadi seiring meningkatnya harga beberapa jenis BBM non-subsidi dan harga avtur

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendorong inflasi transportasi pada Mei 2026 sebesar 0,61 persen secara bulanan (month to month/mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,07 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa inflasi ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, serta solar dengan masing-masing andil inflasi sebesar 0,02 persen; 0,02 persen; 0,01 persen; dan 0,01 persen.

“Ini terjadi seiring meningkatnya harga beberapa jenis BBM non-subsidi dan harga avtur,” kata Pudji di Jakarta, Selasa.

Adapun PT Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG nonsubsidi sekitar 19 persen per 18 April 2026. Penyesuaian harga tersebut dilakukan seiring pergerakan harga di pasar internasional.

“Dampak penyesuaian harga tersebut masih berlanjut pada level harga konsumen hingga Mei 2026,” imbuh Pudji.

Sementara itu, harga bahan bakar untuk pesawat atau avtur di Indonesia meningkat pada periode Mei 2026 dibandingkan dengan periode April 2026. Harga avtur meningkat di setiap bandara yang beroperasi dalam negeri.

Terkait harga komoditas di pasar internasional, Pudji menjelaskan bahwa harga minyak sawit mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2026. Sebelumnya, harga minyak sawit terus mengalami kenaikan sejak Januari hingga April 2026.

Di sisi lain, harga minyak mentah mengalami koreksi pada Mei 2026 setelah mencatat kenaikan berturut-turut sejak Januari hingga April 2026.

Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari sebesar 111,09 pada April 2026 menjadi sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,28 persen.

Selain transportasi, kelompok pengeluaran yang terutama mendorong inflasi secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,39 persen dan andil sebesar 0,12 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat dan beras.

Sedangkan beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,14 persen. Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), IHK mengalami kenaikan dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,40 pada Mei 2026 sehingga inflasi tahunan sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,59 persen dan memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,66 persen.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil inflasi sebesar 0,40 persen, serta komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 6,24 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

tingkat inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,39 persen dengan andil sebesar 0,12 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat dan beras menjadi pendorong utama inflasi bulanan Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28 persen (month to month/mtm).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa tingkat inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,39 persen dengan andil sebesar 0,12 persen.

Secara rinci, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras memiliki andil terhadap inflasi umum masing-masing sebesar 0,08 persen; 0,04 persen; 0,04 persen; 0,03 persen; dan 0,02 persen.

Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen, bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang juga memberikan andil peredam inflasi.

Komoditas tersebut di antaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih dengan masing-masing andil deflasi sebesar 0,06 persen; 0,05 persen; dan 0,01 persen.

Pada Mei 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,40 dari bulan sebelumnya yang sebesar 111,09.

Berdasarkan komponennya secara bulanan, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti ini adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dengan lauk, dan pemeliharaan atau service.

Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52 persen, dengan andil inflasi sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin, dan solar.

Di sisi lain, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras dan sawi hijau.

Adapun secara tahunan (year on year/yoy), IHK mengalami kenaikan dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,40 pada Mei 2026 sehingga inflasi tahunan sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43 persen.

Komoditas dengan andil deflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah ikan segar, beras, daging ayam beras, minyak goreng, cabai rawit, sigaret keretek mesin dan cabai merah.

Kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami inflasi tahun ke tahun terutama adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,35 persen dan memberikan andil sebesar 0,70 persen. Inflasi pada kelompok ini terutama terjadi pada komoditi emas perhiasan.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,59 persen dan memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,66 persen.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil inflasi sebesar 0,40 persen, serta komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 6,24 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026.

Adapun secara tahun kalender (year-to-date/ytd) inflasi tercatat sebesar 1,35 persen dan secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,28 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tentu dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan akan mendorong saham-saham di pasar modal Indonesia, untuk kembali masuk ke daftar indeks indeks global MSCI dan FTSE Russel.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan akan melakukan diskusi dengan emiten-emiten potensial di pasar modal Indonesia, sebagai upaya mendorong saham-saham mereka untuk masuk ke daftar indeks dari para penyedia indeks global tersebut.

“Akan kami ajak diskusi, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa menambah jumlah perusahaan tercatat kita yang bisa masuk ke dalam indeks global. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Kami akan memberikan dukungan untuk itu,” ujar Jeffrey diwawancarai cegat di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan bahwa BEI tengah mempersiapkan jadwal untuk melangsungkan diskusi dengan emiten-emiten potensial tersebut, yang tentunya ditargetkan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu yang tidak lama. Kami belum bisa menyampaikan waktunya, tetapi itu sedang kami siapkan di internal,” ujar Jeffrey.

Adapun, emiten-emiten potensial yang dimaksud adalah yang memiliki kapitalisasi pasar (market cap) sesuai kriteria dari penyedia indeks global, serta memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik.

“Kita lihat yang market cap-nya itu ada di range yang harusnya bisa masuk (indeks), yang tingkat likuiditasnya cukup baik, itu nanti kita ajak diskusi,” ujar Jeffrey.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya tentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para penyedia indeks global, terkait dengan kriteria emiten yang potensial dapat masuk dalam daftar indeks

“Tentu kita akan mengikuti ketentuan yang secara terbuka disampaikan oleh global index provider. Kriteria-kriteria dari perusahaan yang bisa atau eligible untuk masuk,” ujar Jeffrey.

Sebagai informasi, pada Rabu (13/5), MSCI telah mengumumkan hasil rebalancing indeks untuk saham-saham Indonesia, dengan mengeluarkan lima saham dari MSCI Global Standard Indexes dan mengeluarkan 13 saham MSCI Small Cap Indexes, yang akan berlaku efektif pada 29 Mei 2029,

Kemudian, pada Sabtu (23/5), FTSE Russel mengumumkan untuk mengeluarkan empat saham Indonesia dari daftar indeks FTSE Global Equity Index Series (GEIS), yang akan efektif berlaku pada 22 Juni 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong pemerintah untuk mematangkan mitigasi kebijakan terkait gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pergerakan IHSG sebelumnya terdampak sentimen pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam dan arsitektur baru pengelolaan ekspor nasional,” kata Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Elvi, investor cenderung menunggu kepastian mengenai mekanisme bisnis, transparansi tata kelola, hingga dampaknya terhadap iklim investasi dan persaingan usaha.

Dia menyebut elastisitas pasar modal terhadap kebijakan negara terbilang sangat tinggi.

“Dalam teori 'behavioral finance', pasar tidak hanya bereaksi terhadap data ekonomi aktual, tetapi juga terhadap persepsi, ekspektasi dan ketidakpastian kebijakan,” ujarnya.

Elvi menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang memadai setiap kali meluncurkan kebijakan ekonomi strategis agar gejolak di pasar modal dapat diminimalkan.

Ia pun menggarisbawahi komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan baru memiliki roadmap yang transparan, penjelasan yang komprehensif, serta jaminan kepastian hukum. Tanpa itu, pasar akan mudah bereaksi negatif karena investor membaca adanya risiko tambahan,” jelas dia.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas IHSG bukan hanya berkaitan dengan perdagangan saham semata, tetapi turut memengaruhi kepercayaan dunia usaha, arus investasi, hingga kondisi ekonomi nasional secara umum.

Mengacu pada teori ekspektasi rasional dalam ekonomi, Elvi menjelaskan, pelaku pasar akan mencoba memprediksi dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan risiko di masa depan.

Karena itu, dia berpendapat setiap kebijakan ekonomi besar harus disertai strategi komunikasi dan mitigasi pasar yang kuat.

Pemerintah bersama otoritas pasar modal dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar di tengah berbagai kebijakan strategis nasional.

“Pemerintah perlu membangun kepercayaan pasar melalui transparansi dan konsistensi kebijakan. Ketika pasar merasa ada kepastian dan arah yang jelas, volatilitas bisa ditekan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya tetap berfokus pada target investasi jangka panjang usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terdampak sentimen pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

“Kalau investasi kan kita lihatnya pendekatan jangka panjang ya,” kata Rosan saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Rosan berpendapat koreksi IHSG yang terjadi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen tunggal. Secara umum, pasar modal dinilai masih mengalami tekanan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan enam saham Indonesia dari daftar MSCI Global Standard Index.

Meski begitu, kata Rosan, perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat. Perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga menunjukkan kinerja yang solid dengan imbal hasil (yield) berkisar 10-11 persen.

“Ada faktor teknikal dan persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah fundamental (ekonomi Indonesia) bagus. Persepsi yang di pasar kan semuanya juga sedang tertekan. Yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya, itu akan baik,” ujar Rosan.

IHSG pada Kamis sore ditutup melemah 223,56 poin atau 3,54 persen ke posisi 6.094,94. Rencana sentralisasi ekspor komoditas oleh BUMN ekspor disebut menjadi sentimen utama pelemahan IHSG.

Pelaku pasar domestik maupun asing merespons rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengaturan mengenai BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Pelaku pasar juga merespon pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor terhadap sektor sumber daya alam.

PT DSI berada langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Adapun, salah satu alasan pembentukan BUMN khusus ekspor itu ialah dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) ekspor komoditas yang disebut merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026