Bisnis.com, CIREBON- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kota Cirebon pada April 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon menunjukkan penurunan terjadi baik pada hotel berbintang maupun nonbintang, mencerminkan masih melemahnya aktivitas kunjungan yang berdampak pada sektor perhotelan.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan TPK gabungan hotel berbintang dan nonbintang pada April 2026 tercatat sebesar 41,29%. Angka tersebut turun 4,30 poin dibandingkan April 2025 yang mencapai 45,59%.

"Secara tahunan terjadi penurunan tingkat hunian kamar hotel. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, terdapat kenaikan tipis," kata Samiran, Senin (8/4/2026).

Secara bulanan atau month-to-month (m-to-m), TPK hotel gabungan di Kota Cirebon meningkat *0,35 poin dibandingkan Maret 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan terbatas pada sektor akomodasi menjelang periode libur dan aktivitas perjalanan masyarakat.

BPS mencatat hotel berbintang masih menjadi penopang utama tingkat hunian di Kota Cirebon. Pada April 2026, TPK hotel berbintang mencapai 49,19%.

Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan April tahun lalu. Secara tahunan, TPK hotel berbintang mengalami penurunan 4,43 poin. Di sisi lain, secara bulanan terjadi kenaikan 0,74 poin dibandingkan Maret 2026.

Menurut Samiran, tingkat hunian hotel berbintang yang mendekati 50% menunjukkan segmen ini masih memiliki daya tarik lebih kuat dibandingkan hotel nonbintang.

Keberadaan fasilitas yang lebih lengkap serta tingginya permintaan dari kalangan pelaku perjalanan bisnis dan kegiatan pemerintahan menjadi faktor yang turut menopang tingkat hunian hotel berbintang.

Namun demikian, penurunan secara tahunan mengindikasikan jumlah tamu yang menginap belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Tekanan lebih besar dialami hotel nonbintang. Pada April 2026, TPK hotel nonbintang hanya mencapai 22,31%.

Angka tersebut turun 5,12 poin dibandingkan April 2025. Bahkan secara bulanan, hotel nonbintang juga mengalami penurunan 0,32 poin dibandingkan Maret 2026.

Samiran menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan segmen hotel nonbintang masih menghadapi tantangan dalam menarik tamu menginap.

Rendahnya tingkat hunian pada kelompok hotel ini memperlihatkan bahwa sebagian wisatawan maupun pelaku perjalanan cenderung memilih akomodasi dengan fasilitas yang lebih lengkap atau memiliki lokasi yang lebih strategis.

"Selain itu, persaingan dengan berbagai jenis akomodasi alternatif juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja hotel nonbintang," ujarnya.

Di tengah penurunan tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di Kota Cirebon justru mengalami peningkatan.

Pada April 2026, RLMT hotel berbintang dan nonbintang tercatat 1,31 hari. Angka tersebut naik 0,03 poin dibandingkan April 2025 dan meningkat 0,05 poin dibandingkan Maret 2026.

BPS mencatat tamu asing memiliki rata-rata lama menginap lebih tinggi dibandingkan tamu domestik. RLMT tamu asing mencapai 2,16 hari, sedangkan tamu Indonesia sebesar 1,30 hari.

Untuk hotel berbintang, RLMT mencapai 1,38 hari, naik 0,04 poin dibandingkan April 2025 dan meningkat 0,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, RLMT hotel nonbintang tercatat 1,03 hari. Angka tersebut turun 0,05 poin dibandingkan April tahun lalu, namun masih mengalami kenaikan 0,02 poin dibandingkan Maret 2026.

Samiran menilai peningkatan lama menginap menunjukkan tamu yang datang cenderung bertahan lebih lama meskipun jumlahnya belum sebanyak tahun sebelumnya.

Bisnis.com, CIREBON - Mayoritas pekerja hotel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpaksa dirumahkan menyusul anjloknya tingkat hunian kamar yang hanya berada di kisaran 12-20%. Kondisi ini dinilai sebagai tekanan serius bagi industri perhotelan daerah yang tengah berjuang bertahan di tengah minimnya permintaan.

Ketua PHRI Kabupaten Cirebon Ida Khartika memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Namun, pelaku usaha hotel menerapkan kebijakan merumahkan karyawan sebagai langkah efisiensi operasional.

“Kami tidak melakukan pengurangan karyawan, tapi sistemnya dirumahkan. Jadi saat dibutuhkan, mereka dipanggil kembali. Kalau okupansi rendah, tentu kami tidak bisa mempekerjakan semuanya,” ujar Ida kepada Bisnis.com, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, tingkat hunian hotel selama bulan Ramadan hanya mencapai sekitar 20%. Bahkan di hari biasa, okupansi berada di level 12 hingga 17%. Angka ini jauh dari kondisi normal, terutama dibandingkan periode libur panjang seperti Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya yang mampu mendongkrak okupansi hingga mendekati penuh.

Menurut Ida, rendahnya okupansi membuat pelaku usaha berada di posisi sulit. Pendapatan yang terbatas tidak sebanding dengan beban operasional yang harus ditanggung, mulai dari gaji karyawan hingga kewajiban pajak daerah.

“Untuk operasional saja kami sudah bersyukur kalau tidak merugi. Mau bayar gaji penuh juga berat, apalagi pajak. Sementara tamu yang menginap hampir tidak ada,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini diperparah oleh menurunnya aktivitas rapat dan kegiatan instansi di hotel. Kebijakan efisiensi yang membatasi pelaksanaan kegiatan di luar kantor turut menggerus salah satu sumber utama pendapatan hotel.

“Sekarang rapat-rapat sudah jarang dilakukan di hotel. Padahal itu dulu menjadi salah satu penopang utama okupansi,” ujar Ida.

Selain itu, pola kunjungan wisatawan ke Cirebon juga dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi sektor perhotelan. Wisatawan cenderung datang hanya untuk kunjungan singkat tanpa menginap, terutama untuk wisata kuliner dan religi.

Sejumlah destinasi seperti Makam Sunan Gunung Jati dan kawasan keraton masih menjadi daya tarik utama. Namun, menurut Ida, belum ada strategi yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama.

“Sekarang ini kebanyakan datang lalu pulang di hari yang sama. Kami butuh konsep wisata yang membuat orang mau menginap satu sampai dua hari,” katanya.

PHRI menilai, kebangkitan sektor perhotelan tidak bisa hanya bergantung pada pelaku usaha. Diperlukan dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada tingkat hunian hotel.

Salah satu langkah yang diharapkan adalah penyelenggaraan kembali berbagai event, baik skala besar maupun kecil, yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Selain itu, promosi terpadu antara kuliner, budaya, dan destinasi wisata juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik daerah.

“Jangan hanya dikenal sebagai kota kuliner. Harus ada paket wisata yang lengkap, sehingga orang datang tidak hanya makan, tapi juga menginap,” ujarnya.

Ida juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha hotel di Cirebon masih berupaya bertahan agar tidak gulung tikar. Namun, tanpa intervensi kebijakan yang mampu mendorong permintaan, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, termasuk pada meningkatnya angka pengangguran di sektor pariwisata.

“Kalau kondisi ini terus berlanjut, tentu akan semakin berat. Kami hanya berharap ada langkah nyata agar sektor ini bisa kembali bergerak,” kata Ida.

Bisnis.com, CIREBON- Tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat selama periode Lebaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku industri perhotelan mencatat, okupansi pada Lebaran 2025 mampu menembus 90 hingga 100%, kini hanya berada di kisaran 70%–85%.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Khartika, mengatakan penurunan tersebut terjadi hampir di seluruh segmen hotel, baik berbintang maupun non-bintang. Bahkan, tingkat okupansi hanya menyentuh 100% pada hari-hari tertentu saja, tidak merata sepanjang masa libur Lebaran.

“Kalau tahun lalu kita bisa mencapai 90% sampai 100% secara konsisten, tahun ini tidak. Puncak 100% hanya terjadi pada hari tertentu saja, selebihnya turun di kisaran 70% sampai 85%,” ujar Ida, Rabu (8/4/2026).

Penurunan juga terlihat signifikan selama bulan Ramadan. Ida menyebut, okupansi hotel di periode tersebut hanya berada di angka 12%–20%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya permintaan kamar, terutama dari wisatawan maupun kegiatan korporasi.

Menurut Ida, salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan okupansi adalah perubahan perilaku masyarakat yang kini cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, termasuk untuk kebutuhan liburan.

“Masyarakat sekarang lebih memilih untuk menghemat. Mereka tidak terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk menginap di hotel. Pola wisatanya berubah,” katanya.

Ia menjelaskan, wisatawan yang datang ke Cirebon kini lebih banyak memilih perjalanan singkat tanpa menginap atau one day trip. Faktor jarak menjadi salah satu penyebab utama. Kedekatan Cirebon dengan Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya membuat perjalanan pulang-pergi dalam sehari menjadi pilihan yang lebih efisien.

“Jarak Cirebon dengan Jakarta atau kota lain relatif dekat, sekitar dua sampai dua setengah jam. Jadi banyak wisatawan yang memilih datang dan langsung kembali tanpa menginap,” ujarnya.

Selain itu, Ida menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak signifikan terhadap industri perhotelan. Selama ini, kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat, dan pertemuan instansi menjadi salah satu sumber utama okupansi hotel.

Namun, sejak adanya pembatasan anggaran, kegiatan tersebut mengalami penurunan drastis. “Sekarang kegiatan-kegiatan di hotel seperti rapat dan perjalanan dinas sudah sangat berkurang. Itu sangat terasa dampaknya bagi hotel,” katanya.

Kondisi ini juga tercermin pada periode libur panjang lainnya, termasuk saat tahun baru. Ida mengungkapkan, tidak terjadi lonjakan okupansi yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tingkat hunian cenderung stagnan dan tidak pernah mencapai 100%.

PHRI Kabupaten Cirebon menilai, kombinasi antara faktor ekonomi, kebijakan efisiensi, dan perubahan pola konsumsi wisata menjadi tantangan besar bagi industri perhotelan di daerah tersebut.

Pelaku usaha berharap adanya upaya pemulihan, baik melalui peningkatan promosi pariwisata maupun relaksasi kebijakan yang dapat mendorong kembali kegiatan di hotel. "Tanpa intervensi, tren penurunan okupansi dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berdampak pada pendapatan serta keberlangsungan usaha perhotelan di Cirebon," tutup Ida.

Bisnis.com, CIREBON- Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 diprediksi sepenuhnya mampu mendorong peningkatan durasi kunjungan wisatawan di wilayah Cirebon.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang di Kabupaten dan Kota Cirebon pada tahun ini hanya mencapai 1,31 hari. Angka ini turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di level 1,41 hari.

Data tersebut menunjukkan, meski mobilitas masyarakat diprediksi meningkat selama libur panjang, pola berwisata cenderung berubah. Wisatawan kini lebih memilih perjalanan singkat dengan berpindah destinasi, ketimbang menetap lebih lama di satu tempat.

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri perhotelan yang berharap libur akhir tahun mampu mengerek pendapatan secara signifikan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengakui tren lama tinggal yang pendek masih menjadi karakter wisatawan saat ini.

Sejumlah hotel mengalami lonjakan pemesanan, terutama yang berlokasi dekat pusat kota dan akses wisata. Namun, ada pula hotel yang masih bergerak perlahan karena persaingan harga dan banyaknya pilihan akomodasi alternatif.

Menurut Ida, beberapa faktor mendorong perbaikan kinerja sektor perhotelan di akhir tahun ini. Di antaranya adalah selesainya masuknya masa libur sekolah, kemudahan akses perjalanan, serta promosi wisata yang semakin masif melalui platform digital.

“Sekarang wisatawan sangat terbantu dengan teknologi. Mereka bisa membandingkan harga, melihat ulasan, lalu memesan kamar hanya lewat ponsel. Ini membuat persaingan makin ketat, tapi juga membuka peluang lebih luas,” kata Ida, Rabu (24/12/2025).

Saat ini, terdapat sekitar 25 hotel di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam PHRI. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya merupakan hotel bintang empat, sementara sisanya didominasi hotel bintang tiga dan dua. Kondisi okupansi dan tarif kamar pun bervariasi, tergantung segmen pasar yang dibidik masing-masing hotel.

PHRI menargetkan tingkat hunian kamar selama Desember berada di kisaran 50 hingga 70 persen. Target tersebut dinilai realistis untuk menutup kerugian yang sempat dialami pada bulan-bulan sebelumnya, ketika kunjungan wisatawan relatif rendah.

“Kalau bisa tembus 70 persen tentu sangat membantu. Minimal 50 persen saja sudah cukup untuk menstabilkan arus kas hotel yang sempat tertekan,” kata Ida.

Menjelang puncak libur akhir tahun, sebagian hotel juga menyesuaikan tarif kamar. Kebijakan ini disebut sebagai langkah wajar mengikuti dinamika permintaan pasar.

Meski begitu, Ida menegaskan bahwa pelaku usaha tetap berupaya menjaga kualitas layanan agar sepadan dengan harga yang dibayarkan tamu.

Bisnis.com, CIREBON- Pasar perhotelan Kabupaten Cirebon mulai bergerak menjelang liburan akhir tahun, meski pemulihannya belum merata. Data Oktober 2025 menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang menguat dibanding September 2025, sementara hotel nonbintang justru tertahan.

Secara tahunan, seluruh klasifikasi masih berada sedikit di bawah capaian Oktober 2024.

TPK hotel bintang tercatat 55,39%. Angka ini naik 6,81 poin dari September 2025 yang berada di 48,58%, namun turun tipis 0,29 poin dibanding Oktober 2024 sebesar 55,68%. Kenaikan bulanan dipicu agenda event dan meningkatnya perjalanan dinas serta wisata menjelang akhir tahun.

Di sisi lain, perbandingan tahunan memperlihatkan pola okupansi yang relatif datar, menandakan pasar hotel bintang cenderung mengulang ritme yang sama setiap memasuki kuartal penutup.

Berbeda dengan itu, hotel nonbintang mengalami tekanan. TPK Oktober 2025 tercatat 26,56%, turun 1,57 poin dari September 2025 sebesar 28,13% dan lebih rendah 6,02 poin dari Oktober 2024 yang mencapai 32,58%.

Segmen tarif terjangkau ini belum menikmati limpahan permintaan seperti hotel bintang, padahal periode liburan kerap diasosiasikan dengan lonjakan perjalanan keluarga dan rombongan.

Secara gabungan, TPK hotel bintang dan nonbintang berada di 46,29%. Angka ini naik 4,17 poin dibanding September 2025 sebesar 42,12%, namun turun 0,90 poin dari Oktober 2024 yang mencapai 47,19%. Pergerakan tersebut mencerminkan pemulihan bertahap jelang akhir tahun, meski belum cukup kuat untuk melampaui capaian tahun lalu.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januwarto Wibowo, menilai dinamika Oktober selaras dengan pola musiman.

“Aktivitas perjalanan mulai meningkat mendekati libur akhir tahun, terutama pada hotel bintang yang banyak menyerap event dan perjalanan dinas. Namun daya dorongnya belum merata ke hotel nonbintang,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Gambaran setahun terakhir memperkuat kesimpulan itu. Titik terendah TPK terjadi pada Maret 2025 di seluruh klasifikasi. Hotel bintang hanya 32,09%, nonbintang 20,97%, dan gabungan 28,58%.

Sebaliknya, puncak okupansi tercatat pada Desember 2024. Hotel bintang mencapai 56,33%, nonbintang 34,68%, dan gabungan 47,35%. Setelah anjlok di awal tahun, pasar sempat bangkit pada April 2025 lalu bergerak fluktuatif hingga Oktober kembali mendekati level tinggi.

Rata-rata lama menginap turut memberi sinyal kehati-hatian. Pada Oktober 2025, tamu hotel di semua klasifikasi menginap rata-rata 1,06 malam, sedikit turun dari September 2025 sebesar 1,12 malam dan Oktober 2024 sebesar 1,08 malam. Hotel bintang mencatat 1,08 malam, menurun dari 1,15 malam pada September.

Tamu asing di hotel bintang justru menginap lebih lama dibanding September, naik 0,56 malam, meski lebih pendek dari lonjakan Oktober 2024 yang dipengaruhi kerja sama industri rotan. Hotel nonbintang stabil di 1,00 malam dan didominasi tamu domestik.

Januwarto menekankan momentum liburan akhir tahun perlu dimaksimalkan.

“Promosi terarah, penguatan event lokal, dan pengembangan destinasi baru penting agar lonjakan permintaan tidak berhenti di hotel bintang saja,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel nonbintang di wilayah Ciayumajakuning masih tertinggal dari rata-rata provinsi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan, pada Agustus 2025 tingkat hunian hotel nonbintang di provinsi ini hanya mencapai 21,76 persen, turun 0,92 poin dibanding Juli. Penurunan ini juga terjadi dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat 22,69 persen.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menilai penurunan kinerja hotel nonbintang di sejumlah kabupaten dan kota bukan sekadar dampak musiman, melainkan cerminan stagnasi daya tarik wisata di luar destinasi utama seperti Bandung dan Bogor.

Menurutnya, wilayah Ciayumajakuning yang mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan masih menghadapi kesenjangan besar dalam okupansi dibanding daerah wisata mapan.

“Hotel-hotel nonbintang di Cirebon dan Kuningan masih bertahan di angka 20–22 persen, sedangkan di Indramayu dan Majalengka bahkan di bawah 20 persen. Ini menunjukkan wisatawan datang, tapi tidak banyak yang memutuskan untuk menginap,” ujar Darwis di Bandung, Rabu (19/11/2025).

Dia menambahkan, pergeseran tren perjalanan turut memengaruhi sektor penginapan. Banyak wisatawan domestik kini memilih homestay atau akomodasi daring yang tidak tercatat dalam survei resmi BPS.

Di sisi lain, pelaku usaha hotel di daerah menengah seperti Cirebon dan Majalengka kesulitan menarik tamu karena terbatasnya kegiatan konvensi, perjalanan dinas, dan agenda budaya berskala besar.

“Ciayumajakuning punya potensi besar, tapi belum ada integrasi antarwilayah. Wisatawan ke Cirebon hanya ziarah atau kuliner, lalu pulang. Kuningan memiliki alam bagus, tapi akses transportasi publiknya masih kurang. Majalengka sudah punya bandara, namun belum jadi magnet untuk wisata menginap,” katanya.

Kinerja lama menginap tamu juga memperlihatkan tren serupa. Rata-rata lama menginap tamu asing di Jawa Barat pada Agustus 2025 tercatat 2,72 malam, sedangkan tamu domestik hanya 1,31 malam. Angka di wilayah Ciayumajakuning bahkan lebih rendah, di kisaran satu malam untuk wisatawan lokal.

“Data menunjukkan tamu domestik di Cirebon dan Indramayu hanya menginap satu malam. Ini artinya, banyak kunjungan bersifat perjalanan harian. Potensi ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh dari penginapan, kuliner, dan transportasi lokal akhirnya hilang,” kata Darwis.

Sebagai pembanding, daerah industri seperti Karawang dan Purwakarta justru mencatat lama menginap wisatawan asing tertinggi di Jawa Barat, masing-masing 7,73 malam dan 7,17 malam. Kondisi ini memperlihatkan dominasi kunjungan bisnis yang lebih stabil dibanding pariwisata berbasis rekreasi.

Darwis menilai pemerintah daerah di Ciayumajakuning perlu memperkuat sinergi lintas kabupaten. Menurutnya, pengembangan pariwisata tunggal di setiap wilayah sulit menandingi daya saing kawasan seperti Bandung Raya yang memiliki konektivitas tinggi dan agenda wisata reguler.

“Sudah saatnya Ciayumajakuning dikembangkan sebagai koridor wisata terpadu. Konektivitas jalan tol Cisumdawu dan Pantura bisa jadi tulang punggung. Jika promosi bersama dilakukan, wisatawan bisa datang ke Cirebon, lanjut ke Kuningan, lalu ke Majalengka tanpa perlu keluar wilayah,” ujarnya.

Dia menegaskan, peningkatan TPK dan lama menginap tidak hanya bergantung pada pembangunan hotel baru, melainkan pada kemampuan daerah menciptakan alasan bagi wisatawan untuk tinggal lebih lama. Event budaya, festival musik, atau agenda olahraga berpotensi memperpanjang masa kunjungan.

“Turis tidak datang hanya untuk tidur di hotel. Mereka butuh pengalaman. Begitu itu terbentuk, data hunian hotel nonbintang akan bergerak naik secara alami,” tutup Darwis.

Bisnis.com, CIREBON - Industri perhotelan di Kota Cirebon, Jawa Barat, tengah berada di fase suram. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon menunjukkan tingkat penghunian kamar (TPK) gabungan hotel bintang dan nonbintang pada September 2025 hanya mencapai 38,47%.

Angka ini nyaris stagnan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 38,46%, naik tipis 0,01 poin saja.

Secara tahunan, penurunan jauh lebih tajam. TPK September 2025 merosot 8,58 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 47,05%. Kondisi ini menandakan daya serap pasar terhadap jasa akomodasi di Cirebon terus melemah sepanjang 2025.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon, Ujang Mauludin, mengungkapkan tren penurunan tersebut sudah terlihat sejak awal tahun. Ia menilai sektor perhotelan belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan masih menghadapi tekanan akibat lemahnya permintaan domestik.

“Hotel-hotel di Cirebon mulai kehilangan momentum karena kegiatan wisata maupun bisnis belum menggeliat seperti sebelumnya,” ujar Ujang dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (5/11/2025).

Berdasarkan data bulanan, TPK tertinggi dalam setahun terakhir terjadi pada Desember 2024 sebesar 49,85%, seiring dengan libur Natal dan Tahun Baru.

Namun, sejak awal 2025, tren terus menurun hingga mencapai titik terendah pada Februari 2025 di angka 29,51%. Setelah sempat naik ke kisaran 42% pada pertengahan tahun, okupansi kembali melemah di Agustus dan September.

Ujang menjelaskan, faktor utama penurunan TPK antara lain sepinya wisatawan domestik, berkurangnya agenda konferensi dan pertemuan bisnis, serta meningkatnya biaya perjalanan.

Harga bahan bakar yang naik dan terbatasnya kegiatan promosi pariwisata ikut menekan tingkat hunian kamar.

“Cirebon masih kalah bersaing dengan kota lain di Jawa Barat yang gencar menggelar event wisata dan bisnis. Akibatnya, permintaan kamar hotel tidak mampu tumbuh,” katanya.

Kalah Saing dengan Penginapan Daring dan Homestay

Selain itu, Ujang menyoroti pergeseran pola konsumsi wisatawan. Munculnya penginapan daring dan homestay dengan tarif lebih rendah membuat banyak pelancong beralih dari hotel konvensional.

Fenomena ini berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan hotel menengah dan besar.

“Wisatawan sekarang lebih pragmatis. Mereka mencari penginapan murah dan fleksibel,” tambahnya.

Pelemahan sektor perhotelan ikut berimbas pada ekonomi daerah. Pendapatan pajak hotel yang menjadi salah satu sumber utama kas daerah diperkirakan turun signifikan.

Industri pendukung seperti katering, transportasi wisata, hingga UMKM kuliner juga ikut tertekan karena berkurangnya tamu yang menginap.

Menurut Ujang, upaya pemulihan industri perhotelan membutuhkan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas pariwisata. Ia menilai Cirebon memiliki potensi kuat di sektor heritage, kuliner, dan wisata religi, namun belum tergarap maksimal.

“Pemerintah perlu memanfaatkan momentum konektivitas dengan Bandara Kertajati dan jalur tol Trans Jawa untuk menarik lebih banyak wisatawan,” ucapnya.

BPS mencatat, sejak kuartal II 2025, tingkat hunian hotel di Cirebon konsisten di bawah 45%. Kondisi ini menunjukkan belum adanya dorongan kuat dari sisi permintaan. Tanpa langkah strategis, Ujang memperkirakan industri perhotelan di wilayah ini akan terus menghadapi tekanan hingga akhir tahun.

“Dibutuhkan program promosi yang berkelanjutan serta penyelenggaraan kegiatan berskala nasional agar pergerakan wisatawan kembali meningkat. Jika tidak, kontribusi sektor hotel terhadap perekonomian lokal akan semakin kecil,” tutupnya.