Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XII DPR RI menyoroti pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah akibat terganggunya pasokan batu bara.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mengatakan terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk periode 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,6 juta ton per bulan.
“Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [RKAB], karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Dia menambahkan hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik.
Menurutnya, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Minerba.
Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.
Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.
Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (21/6/2026), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa adalah adanya gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, dikutip Minggu (21/6/2026).
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Bahlil menuturkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 juta sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," kata Bahlil dalam keterangan resminya.