Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) memperoleh fasilitas pinjaman dari sejumlah bank internasional dengan nilai total setinggi-tingginya 385 juta dolar Singapura atau sekitar Rp5,32 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (30/6/2026), fasilitas tersebut terdiri atas term loan senilai setinggi-tingginya 345 juta dolar Singapura dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya 40 juta dolar Singapura.

Pinjaman tersebut diberikan kepada entitas anak TBS, antara lain Cora Environment Group Pte. Ltd. atau CEG, SBT Invest Pte. Ltd., dan Taonga Holdings Pte. Ltd.

Transaksi tersebut melibatkan sejumlah bank internasional. DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, dan Existing Hedge Counterparty.

Selain DBS, fasilitas ini juga melibatkan Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Limited, E.Sun Commercial Bank, Malayan Banking Berhad atau Maybank, RHB Bank Berhad, Societe Generale, Taishin International Bank Co., Ltd., serta Natixis Singapore Branch sebagai pemberi pinjaman baru.

Manajemen TOBA menjelaskan dana dari fasilitas tersebut akan digunakan antara lain untuk pelunasan fasilitas pinjaman sebelumnya yang dimiliki SBT Invest dan Taonga, serta pembiayaan modal kerja dan belanja modal SBT Invest dan anak perusahaannya.

Perseroan menyebut transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan anak perusahaan, termasuk dari sisi biaya pendanaan, jangka waktu pembiayaan, dan fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan.

Secara terpisah, analis dari Ciptadana Sekuritas, Rizal Rafly menilai keterlibatan banyak kreditur internasional dalam fasilitas ini dapat dibaca sebagai validasi terhadap strategi emiten berkode TOBA ini dalam memperkuat portofolio bisnis berkelanjutan.

Menurutnya, bank internasional umumnya memiliki proses uji kelayakan yang ketat, terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan aset infrastruktur, transisi energi, dan bisnis dengan arus kas jangka panjang.

“Ini bukan sekadar refinancing, tetapi juga sinyal bahwa pemberi pinjaman melihat bisnis baru TOBA, terutama pengelolaan limbah dan energi bersih, memiliki prospek kredit yang layak,” kata Rizal dalam keterangannya.

Kehadiran Natixis Bersama Societe Generale sebagai pemberi pinjaman juga menjadi salah satu poin yang layak dicermati. Keterlibatan kedua institusi keuangan asal Prancis tersebut mempertebal eksposur bank Eropa dalam struktur pendanaan TOBA.

Di pasar Asia, lanjutnya, sejumlah bank Eropa dikenal aktif dalam pembiayaan bertema ESG, transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, dan ekonomi sirkular.

Dengan struktur tersebut, fasilitas pinjaman ini dapat memperkuat ruang gerak TOBA dalam melanjutkan agenda transformasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, TOBA memang agresif menggeser portofolio dari bisnis berbasis batu bara menuju bisnis berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik.

TOBA sedang menjalankan komitmen TBS2030 dengan arah transformasi dari coal-based business menuju company centered on sustainability. Transformasi tersebut mencakup pengembangan waste management, electric vehicles, serta renewable energy.

Perubahan portofolio tersebut mulai tecermin pada kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal I/2026, pendapatan TBS naik 20,6% secara tahunan menjadi US$86,3 juta.

Segmen pengelolaan limbah menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan US$52,0 juta atau sekitar 60,2% dari total pendapatan, sementara segmen EV menyumbang 3,7%. Adapun kontribusi pendapatan segmen batubara tercatat sebesar 34,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

IDXChannel - PT Jababeka Tbk (KIJA) PT Jababeka Tbk (KIJA) memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang baru dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Fasilitas pembiayaan tersebut memiliki tenor 15 tahun dengan skema bunga floating sebesar 7 persen per tahun dalam mata uang rupiah.

Dana pinjaman akan digunakan terutama untuk refinancing Senior Notes perseroan senilai USD185,86 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2027.

Selain itu, perseroan juga memperoleh tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi.

"Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan," ujar Wakil Direktur Utama KIJA, Budianto Liman dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (14/5/2026).

Sehubungan dengan fasilitas tersebut, KIJA memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik perseroan dan entitas anak dengan nilai yang memenuhi rasio coverage sebesar 120 persen dari total pinjaman.

Perseroan memastikan, transaksi tersebut bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Perseroan meyakini bahwa fasilitas pembiayaan ini merupakan solusi pendanaan yang tepat dan prudent bagi perseroan," tutur Budianto.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Namun, tingkat undisbursed loan atau kredit menganggur masih tinggi di level Rp2.527,46 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21-22 April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada Maret 2026 melesat lebih tinggi dari Februari 2026 sebesar 9,37% (yoy).

"Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan didukung kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%," terang Perry secara virtual.

Pada tahun ini, Perry memprakirkan pertumbuhan kredit tetap terjaga di kisaran 8% sampai dengan 12%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh baik sisi permintaan dan penawaran.

Namun demikian, dia turut melaporkan bahwa undisbursed loan atau fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih besar. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Apabila dibandingkan dengan data Februari 2026, undisbursed loan saat itu tercatat sebesar Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit. Dengan demikian, terjadi penurunan tipis dari Februari ke Maret.

"Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau disebut undisbursed loan yang masih cukup besar," tutur Perry.

Adapun dari sisi penawaran, bank sentral melihat kapasitas pembiayaan bank tetap memadai berdasarkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) sebesar 27,85%. DPK juga masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 pada Maret 2026.

Penyaluran kredit juga dinilai tetap baik apabila tercermin dari persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang masih longgar. Namun, ini tidak terjadi pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat pendanaan perbankan termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan," terang Gubernur BI dua periode itu.

Menurut Perry, ketahanan perbankan ke depan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Asesmen itu berdasarkan likuiditas perbankan yang memadai, seperti kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi serta risiko kredit yang tetap rendah.

Beberapa indikatornya adalah rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat tinggi sebesar 25,53%. Perry menyebut CAR perbankan saat ini tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Dari sisi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), rasionya juga dinilai masih tetap rendah yaitu 2,17% secara bruto dan 0,83% secara neto pada Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) mendapat fasilitas pinjaman bilateral dari Kasikornbank Public Company Limited atau KBank dengan plafon sebesar US$285 juta atau setara Rp4,84 triliun (kurs Jisdor Rp16.990).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Bank Maspion menyampaikan bahwa pinjaman tersebut memiliki tenor hingga dua tahun sejak tanggal penarikan, dengan bunga mengacu pada SOFR ditambah margin sesuai kondisi pasar.

“Perseroan telah menerima pinjaman bilateral dari Kasikornbank Public Company Limited (Kbank) dengan limit fasilitas sebesar US$285 juta,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Perseroan menjelaskan, fasilitas pinjaman ini bertujuan memperkuat likuiditas jangka panjang perseroan sekaligus mendukung penyaluran kredit kepada nasabah. Penarikan dana dari fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Pada 17 Maret 2026, Bank Maspion telah menarik dana tahap awal sebesar US$100 juta atau setara Rp1,69 triliun dari total fasilitas yang tersedia.

Adapun perseroan memastikan bahwa transaksi pinjaman ini tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai informasi, Kbank merupakan ultimate shareholder perseroan melalui anak usahanya Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF) yang menguasai 86,03% saham perseroan, atau setara 89,48% kepemilikan dalam grup Kasikornbank.

Dalam catatan Bisnis, Kbank pada November 2025 resmi menambah kepemilikan sahamnya di Bank Maspion menjadi 89,48%. Aksi tersebut mempertegas komitmen perseroan dalam memperluas jaringan bisnis regional sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank pilihan di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama Bank Maspion Indonesia Kasemsri Charoensiddhi kala itu menyebut bahwa peningkatan kepemilikan KBank di Bank Maspion mencerminkan visi strategis KBank untuk memasuki pasar ekonomi dengan potensi tinggi.

“Peningkatan kepemilikan saham KBank di Bank Maspion menjadi 89,48% mencerminkan visi strategis KBank untuk memasuki pasar ekonomi dengan potensi tinggi,” kata Kasemsri Charoensiddhi.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun per Januari 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, angka tersebut setara 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia dan meningkat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar Rp2.439,2 triliun.

"Pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dari sisi penawaran, Perry menjelaskan perbankan nasional memiliki kapasitas likuiditas yang sangat memadai. Hal ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada di level 27,54 persen, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 13,48 persen (yoy).

Meskipun persyaratan pemberian kredit (lending requirement) secara umum semakin longgar, BI mencatat adanya sikap selektif pada segmen UMKM dan konsumsi karena faktor risiko. Namun, secara keseluruhan, Bank Indonesia tetap optimistis terhadap target tahunan.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8-12 persen. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel menyiapkan pagu sebesar Rp1,2 triliun untuk program pinjaman daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatra Selatan serta Kepulauan Bangka Belitung.

Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan fasilitas pinjaman daerah tersebut bertujuan mendukung program pembangunan yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah di dua provinsi tersebut.

“Iya, kita hari ini juga mensosialisasikan kembali adanya fasilitas pinjaman bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di Sumsel dan Bangka Belitung,” kata Marzuki, Kamis (29/1/2026).

Dia menyebutkan, sebelumnya sudah ada sejumlah daerah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah, salah satunya Kabupaten Ogan Ilir. Sementara pada tahun ini, baru beberapa daerah yang mengajukan permohonan karena masih berada di awal tahun anggaran.

“Tapi untuk yang sudah [berjalan] belum, karena kan baru masuk proses penganggaran,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, besaran pinjaman yang dapat disetujui memiliki batas tertentu dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Ada [maksimal nilai] dan ada hitungannya nanti disesuaikan dengan APBD masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Festero Mohamad Papeko, menegaskan bahwa pemberian pinjaman daerah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar pemerintah daerah.

“Tentu ada pertimbangan bagaimana kapasitas fiskal, kemampuan bayar, serta potensi risiko. Ini agar tidak terjadi gagal bayar,” ujarnya.

Selain itu, Festero mengingatkan bahwa penyaluran pinjaman daerah harus memenuhi sejumlah ketentuan administrasi, antara lain memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan DPRD, serta tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap pemicu masih besarnya porsi fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) di bank hingga Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kondisi perekonomian, baik global maupun domestik, hingga iklim investasi menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha.

“Kalau prospek semakin bagus, tentu mereka akan segera men-disbursed,” kata Dian saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada Desember 2025. Pertumbuhan itu berada di kisaran perkiraan otoritas moneter sebesar 8-11% YoY.

Menurut kelompok penggunaan, BI mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Sementara itu, undisbursed loan di bank masih cukup besar pada Desember 2025, mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

“Pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Hasil RDG Bulanan, Rabu (21/1/2026).

Adapun, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025.

Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8-12%,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema pinjaman Back to Back disebut menjadi alternatif solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai mendesak, tetapi masih memiliki deposito berjangka yang belum jatuh tempo.

Hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi nasabah yang ingin tetap melindungi nilai aset sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas. Terlebih, apabila deposito dicairkan sebelum waktunya akan berujung pada penalti atau kehilangan bunga yang seharusnya diterima.

Pinjaman Back to Back merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menggunakan dana yang dimiliki di bank sebagai jaminan, termasuk tabungan, tabungan berjangka, atau deposito. Skema ini sering dipilih oleh nasabah yang ingin memaksimalkan likuiditas tanpa harus mencairkan deposito yang masih berjalan.

Analis dari Phillip Sekuritas, Edo Ardiansyah menjelaskan skema seperti ini memiliki sejumlah keunggulan dari sudut pandang perencanaan keuangan. Pendekatan Back to Back memungkinkan nasabah meraih likuiditas sementara tetap menjaga simpanan deposito mereka tetap berjalan hingga jatuh tempo.

Menurutnya, banyak nasabah tanpa sadar kehilangan potensi imbal hasil jika mereka mencairkan deposito lebih awal untuk memenuhi kebutuhan kas cepat.

“Dengan fasilitas pinjaman Back to Back, nasabah bisa menggunakan simpanan mereka sebagai jaminan, mendapatkan dana tanpa mengorbankan penalti deposito, dan tetap memaksimalkan bunga yang diperoleh dari simpanan tersebut,” kata Edo dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan mekanisme ini bekerja dengan memblokir jaminan deposito atau tabungan di bank sebagai agunan terhadap kredit yang diberikan. Selama periode kredit berjalan, deposito tetap berstatus jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan semula, tetapi tidak dicairkan fisiknya.

Jika nasabah melakukan kewajiban pembayaran kredit secara tepat waktu, simpanan tersebut tetap utuh hingga jatuh tempo.

Edo menambahkan bahwa produk ini merupakan salah satu upaya bank dalam menjaga loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah dalam perbankan tidak semata ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh kemampuan bank menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasabah pada berbagai fase kehidupan finansial.

Produk pembiayaan yang fleksibel dan transparan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan, terutama bagi nasabah yang telah lama menempatkan dana dalam bentuk deposito.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa setiap fasilitas kredit memiliki risiko dan biaya tersendiri. Misalnya, bunga kredit dan biaya administrasi perlu diperhitungkan dalam rencana arus kas, agar manfaat likuiditas tetap optimal tanpa membebani kemampuan bayar nasabah.

Dalam konteks perencanaan keuangan yang sehat, memahami secara detail hak dan kewajiban produk perbankan seperti pinjaman Back to Back menjadi bagian penting dalam mengelola aset dan kewajiban.

Solusi kredit yang tepat bukan hanya soal akses dana, tetapi juga menjaga nilai investasi dalam jangka panjang, sebuah pertimbangan yang relevan bagi individu maupun pelaku usaha kecil yang ingin menjaga stabilitas finansial mereka.

Beberapa perbankan tercatat menawarkan layanan pinjaman Back to Back. Salah satunya PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) dengan fasilitas kredit plafon mencapai 100% dari nilai deposito, sementara agunan berupa tabungan memiliki persentase plafon yang berbeda.

Jangka waktu kredit umumnya berkisar antara 12 hingga 36 bulan, tergantung jenis agunan yang digunakan. Besaran bunga pinjaman ditentukan berdasarkan bunga deposito yang dimiliki ditambah margin tertentu.

Selain itu, Bank Sinarmas juga menawarkan pinjaman Back to Back dengan spread margin 0% - 1% efektif p.a. STR di atas suku bunga deposito yang menjadi agunan. Provisi bebas biaya dan biaya administrasi kredit minimal 0,001 dari plafon.

Kemudian, Bank SBI Indonesia juga menyediakan fasilitas kredit Back to Back dengan agunan tunai yang seluruhnya dijamin dengan agunan tunai berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau Standby Letter of Credit (SBLC) dari Prime Bank.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) berencana mengakses fasilitas pinjaman perbankan seiring dengan rencana ekspansi bisnis.

GPSO resmi merombak susunan direksi dan komisaris. Ini setelah perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2025. Dalam RUPSLB itu, Geoprima Solusi mengangkat Dionysius Tjokro sebagai Direktur Utama, Axel Tobias Joel sebagai Direktur, Karnadi Margaka sebagai Komisaris Utama, Adi Sulaiman sebagai Komisaris, dan Purwan Habibie Siswanto sebagai Komisaris Independen.

RUPSLB juga menyetujui rencana penjaminan aset perseroan dengan jumlah lebih dari satu per dua bagian atau seluruh harta kekayaan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan.

Direktur Utama Geoprima Solusi Dionysius Tjokro menyampaikan, pihaknya telah menjajaki pembicaraan dengan beberapa bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sebagian besar para mitra strategis itu memberikan respons positif untuk mendukung rencana bisnis GPSO.

"Kami terus melakukan penjajakan ke beberapa pihak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Meskipun belum ada keputusan pasti, yang jelas rencana ini sudah mendapat persetujuan melalui RUPSLB," kata Dion dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Dion menjelaskan, keputusan untuk mencari fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, sejalan dengan kondisi pasar saat ini yang tengah masuk era suku bunga rendah. Alhasil, Geoprima Solusi bisa mendapatkan bunga pinjaman yang cukup bersaing sehingga bertambahnya likuiditas tidak membuat perseroan terbebani biaya bunga.

Selain itu, Geoprima Solusi juga tercatat memiliki liabilitas yang cukup rendah. Per 30 September 2025, angkanya hanya Rp9,61 miliar atau jauh lebih kecil ketimbang nilai ekuitas perseroan yang mencapai Rp41,43 miliar.

"Jadi dari sisi neraca pun kami masih punya ruang yang cukup besar untuk menerima fasilitas pinjaman," ujar Dion.

Terlepas dari itu, Dion juga menyampaikan, rencana transformasi bisnis Geoprima Solusi telah berjalan dengan hadirnya para manajemen baru. Dengan begitu, fasilitas pinjaman yang akan didapatkan perseroan bisa semakin memperkuat pondasi bisnis Geoprima Solusi.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan perbankan cukup selektif dalam memberikan kredit pada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami koreksi pada November 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Kondisi ini lantas memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM. Pada November 2025, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,64% (year on year/YoY).

Adapun, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan, dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun. Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Perry menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya.

Dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK tumbuh 12,03% pada November 2025.

Otoritas moneter memperkirakan, pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% YoY dan akan meningkat pada 2026. “Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK tumbuh 12,03% pada November 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.