Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberhentikan dua direktur jenderal (dirjen) di lingkungan kementeriannya.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung perlunya pembenahan di berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ia mengatakan perbaikan tersebut mulai menunjukkan dampak terhadap penerimaan negara.

"Mungkin, dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang Bea Cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi kita harus kita bersihkan," kata dia.

Sang Kepala Negara kemudian menyampaikan pemerintah terus mendorong perbaikan sistem dan budaya birokrasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan pentingnya menjaga fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, serta kaitannya dengan persepsi terhadap kondisi investasi di Indonesia.

Prabowo turut menyinggung potensi besar Indonesia dari sisi jumlah penduduk dan sumber daya alam. Ia menilai dengan pembenahan yang berkelanjutan, potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar penilaian terhadap kondisi dalam negeri dilakukan secara proporsional, mengingat berbagai negara juga menghadapi tantangan sosial masing-masing. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya memperbaiki berbagai kekurangan di dalam birokrasi secara bertahap.

"Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting, kita punya rule of law and governance itu baik. Uang tuh kan masuk. Mau perang, enggak perang, uang kan masuk," tutur dia.

"Rakyat kita masih banyak yang banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money, can you imagine the growth? Jadi saya lihat, kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan target ambisius dalam hal mengejar rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio menjadi sampai dengan 12% terhadap PDB.

Target ambisius itu ditetapkan kendati tax ratio pada 2025 hanya 9,31% terhadap PDB. Itu pun semakin turun dari 2024 sebesar 10,08% terhadap PDB.

Kendati demikian, Purbaya menilai pemerintah sudah memiliki fondasi yang baik dari sisi perekonomian. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang tumbuh 5,39% (YoY), atau merupakan pertumbuhan secara tiga bulanan tertinggi pascapandemi.

Selain itu, dia pun menyatakan kementeriannya terus melakukan pembenahan internal melalui rotasi dan perombakan pejabat. Utamanya pada dua unit Kemenkeu yang mengurus soal penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Minggu lalu kan [Ditjen] Pajak kami ganti orang-orangnya, sebelumnya [Ditjen] Bea Cukai. Sekarang kami gunakan Coretax yang lebih efektif," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, dia turut memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) agar tidak ada lagi penggelapan maupun kongkalikong dengan otoritas pajak.

Salah satu caranya, terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, dengan menetapkan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) guna mendeteksi praktik underinvoicing.

Adapun Purbaya mengakui sulit untuk mengejar tax ratio yang ideal untuk menutupi kebutuhan APBN. Pada tahun ini saja, pemerintah menetapkan target penerimaan negara termasuk pajak Rp3.153,6 triliun.

Namun, kebutuhan belanja tetap tinggi yakni Rp3.842,7 triliun sehingga masih terjadi defisit Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB). Akhirnya, pemerintah harus melakukan pembiayaan untuk menutup gap tersebut baik dengan menerbitkan SBN dan lain-lain.

"Ada rigidity [kekakuan] untuk mengubah tax ratio. Puluhan tahun enggak berubah-ubah kan. Idealnya berapa, saya enggak tahu. Kami bisa naik ke level sekarang, menuju 11%-12%. 11,5% itu udah aman sekali, tetapi biasanya emang enggak gampang. Perlu extra effort, makanya ini saya sakit-sakit," terangnya dengan suara bindeng.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyidak dua perusahaan asal China yang terindikasi mengemplang pajak.

Purbaya mengungkapkan sidak tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia memastikan akan menindak perusahaan yang tidak patuh pajak tersebut.

"Dua hari ini saya akan ke sana," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri "dikibulin" atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi," jelasnya.

Selain sawit, otoritas fisk juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

"Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih," ungkapnya.

Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Lima tersangka tersebut adalah DWB (Kepala KPP Madya Jakut), AGS (Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut), ASB (Tim Penilai di KPP Madya Jakut), ABD (konsultan pajak), dan EY (Staf PT WP).

Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B serta pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, DWB, AGS, dan ASB diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan ABD dan EY diduga sebagai pihak pemberi suap.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11-30 Januari 2026," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (11/1/2026) dikutip dari Antara.

OTT pegawai pajak tersebut merupakan hasil operasi KPK pada 9-10 Januari 2026, yang melibatkan delapan orang dan berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak.

Lima orang itu adalah Ken Dwijugiasteadi, Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

"Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi memperkecil pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

Dugaannya, perkara ini diduga dilakukan oleh oknum atau pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum/pegawai pajak," imbuhnya.

Di lain sisi, kelima orang tersebut merujuk pada mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugiasteadi.

Victor Rachmat Hartono merujuk pada Direktur Utama (Dirut) PT Djarum. Selanjutnya, Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.

Dalam hal ini, kelima orang tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Dia mengatakan, pengajuan itu telah dilaksanakan oleh Imigrasi.

"Betul dan sudah kita laksanakan sesuai Permintaan tersebut," ujar Agus saat dihubungi.

Adapun, kelimanya dicegah mulai dari Kamis (14/11/2025) hingga enam bulan ke depan atau pada Kamis (14/5/2025).