JAKARTA - Bareskrim Polri mendalami laporan dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk bukti digital.

"Soal laporan Jusuf Kalla kemarin sudah kita klarifikasi. Kita masih kumpulkan bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, Jumat (8/5/2026).

Wira menjelaskan, penyidik juga mendalami bukti-bukti digital dalam perkara tersebut. Untuk proses pengumpulan dan penanganannya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Untuk bukti digitalnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Siber nanti karena yang spesial untuk penanganan barang buktinya nanti kita koordinasikan," sambung dia.

Selain itu, kata Wira, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan. Namun, ia belum memerinci identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. "(Terlapor dipanggil) Belum. Karena abis itu saksi-saksi dulu," tutur dia.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporannya, Jusuf Kalla menyebut Rismon diduga menyampaikan pernyataan bahwa JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendanai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan ini pun dinilainya merupakan perbuatan hoaks dan fitnah serta pencemaran nama baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah terlibat atau mendanai gerakan untuk mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

JK mengatakan pihak yang dilaporkan adalah Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar. Menurut JK, tudingan Rismon soal dirinya membiayai gerakan terkait ijazah Jokowi dinilai telah merugikan dirinya.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai membuat laporan di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi donatur atau pembiayaan terhadap gerakan yang merugikan Jokowi.

Terlebih, kata JK, dirinya bersama Jokowi sudah bekerja sama sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada periode 2014-2019 dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air.

"Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau," imbuhnya.

Oleh sebab itu, JK menganggap bahwa tudingan soal pembiayaan gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini merupakan tudingan serius baginya.

"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi," pungkasnya.

Sekadar informasi, selain Rismon pemilik atau penguasa akun YouTube @studiomusikrockciamis dan pemilik atau penguasa akun Facebook 1922 Pusat Madiun turut dilaporkan dalam perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada hari ini, Rabu (8/4/2026).

Dalam pantauan reporter Bisnis di lokasi, JK tiba pada 11.00 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dalam kedatangannya ke Bareskrim Polri.

Hanya saja, belum jelas kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Sebab, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu hanya menyatakan ingin melapor ke markas reserse kepolisian tersebut.

"Mau melapor," ujar JK di Bareskrim.

Adapun, JK dikawal tim pengacara seperti Abdul Haji Taulaho. Selain itu, Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah juga turut mendampingi kehadiran JK di Bareskrim.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum JK, Abdul Haji menyatakan bahwa kedatangan ini berkaitan dengan dugaan isu penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik terkait Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar.

"[Masih sama terkait] Rismon," tutur Abdul.

Sebelumnya, Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK selaku elit politik yang diduga mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi pada Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

Namun demikian, laporan tersebut ternyata masih merupakan langkah konsultasi yang dilakukan tim hukum JK dengan tim Dittipidsiber maupun Ditipidum Bareskrim Polri.

Rismon Bantah Tuduhan

Di lain sisi, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Jahmada mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melaporkan sejumlah pihak terkait dengan sejumlah tudingan maupun dugaan fitnah yang beredar di media sosial.

Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu mengatakan dari sejumlah terlapor itu salah satunya adalah ahli digital forensik, Rismon Sianipar.

Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Tudingan itu, kata Abdul, menyebutkan bahwa JK selaku elit politik telah mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," ujar Abdul di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

"Di situ dia menyatakan bahwa, Pak JK itu punya indikasi kemunafikan, dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah itu kan, itu kan hoaks, itu kan bohong," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa kliennya itu merupakan tokoh bangsa. Dengan begitu, menurutnya, sangat wajar apabila JK memberikan saran untuk pemerintahan.

Di samping itu, JK saat ini lebih aktif dalam misi kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa, dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan.

"Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya, tuduhan-tuduhan orang itu bahwa JK di balik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak," pungkasnya.

Rismon Ngaku AI

Terpisah, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Rismon mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah memberikan parcel Lebaran kepada Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar.

Momen tersebut terjadi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB.

Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana. Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres.

Menariknya, Gibran juga langsung memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu usai melakukan pertemuan.

Adapun, parcel itu terlihat cukup besar dan bisa menutupi setengah badan Gibran.

Di samping itu, parcel tersebut berisi sejumlah makanan ringan serta piring maupun gelas yang dilapisi ornamen bunga.

Dalam momen itu, Gibran dan Rismon saling berpelukan. Setelahnya, Gibran langsung kembali ke kantornya, sementara Rismon memberikan keterangan pers ke awak media di lokasi.

Rismon mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu.

Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Gibran, kata Rismon, menyatakan telah memaafkan dirinya usai mengoreksi penelitian yang menuding ijazah Jokowi palsu.

"Dari penjelasan tadi yang dikatakan Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengoreksinya, asal jujur," ujar Rismon.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar menantang secara terbuka Pakar Telematika Roy Suryo dkk untuk membuktikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Rismon usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Mulanya, Rismon memberikan pesan kepada Roy Suryo dkk agar menerima kenyataan bahwa unsur atau materi dalam ijazah Jokowi adalah asli. Setelah itu, dia mengajak secara terbuka untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut.

"Kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara privat maupun publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, dan open source," ujar Rismon.

Rismon menjelaskan bahwa dirinya memiliki metode yang membuktikan soal ijazah Jokowi asli. Misalnya, melalui metode pencahayaan yang bisa mempengaruhi warna tertentu.

"Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi stempel yang warnanya gelap ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang," imbuhnya.

Setelah itu, dia pun meminta agar Roy Suryo dkk bisa mengungkap juga kebenaran soal ijazah Jokowi. Sebab, menurutnya, lebih baik dihina maupun dicaci dibandingkan tidak bisa mempertanggungjawabkan penelitiannya.

"Ayolah, edukasi publik. Saya lebih baik tidak disorak-soraki, lebih baik dihina dan dicaci sebagai pengkhianat daripada saya harus tidak bisa tidur," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memanggil Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB. Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana.

Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres. Nampak, orang nomor dua di RI itu memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

Rismon bercerita bahwa dia diundang secara mendadak oleh Gibran usai menemui Jokowi di kediamannya, Solo pada Kamis (13/3/2026).

"Kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres," ujar Rismon.

Setelah itu, dia mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu. Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Alhasil, Rismon dengan tegas menyatakan bahwa ijazah S1 milik Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan asli dan otentik.

"Wartawan memang butuh kalimat sederhana. lya, asli [ijazah Jokowi]," imbuhnya.

Di samping itu, dia menegaskan tidak akan mempersoalkan anggapan orang lain yang menyebutkan dirinya pengkhianat. Sebab, menurutnya, peneliti tidak harus berbohong jika menemukan temuan baru.

"Temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan tiga bulan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selama proses hukum berlangsung, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

JAKARTA - Linguistik forensik, disiplin ilmu yang menganalisis bahasa sebagai alat bukti, semakin menunjukkan peran krusialnya dalam proses peradilan . Di tengah kompleksitas kasus hukum kontemporer—dari ujaran kebencian digital hingga pemalsuan dokumen —ilmu ini menawarkan pendekatan ilmiah untuk mengungkap kebenaran objektif.

Assoc. Prof Dwi Santoso, Ph.D., pakar linguistik forensik menegaskan, setiap teks dan ucapan mengandung sidik jari linguistik unik yang dapat mengungkap identitas, niat, keaslian, bahkan kebohongan. Santoso, yang telah mempublikasikan berbagai penelitian di jurnal internasional, baru saja meluncurkan buku terbaru “Teknik Interogasi Jitu dan Efektif”. Roy Suryo Cs Berharap Polda Metro Jaya Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi di Gelar Perkara Khusus Besok

Karya ini merupakan sintesis dari penelitiannya, termasuk analisis forensik terhadap pernyataan hukum dan studi interogasi polisi. “Bahasa sering menjadi bukti sentral dalam hukum. Kemampuan menganalisisnya secara ilmiah dapat membedakan fakta dari manipulasi,” kata Dosen Senior Linguistik Universitas Ahmad Dahlan ini, Senin (15/12/2025).

Relevansi metode ini telah terbukti dalam persidangan, seperti pada kasus Rempang. Di mana ahli linguistik forensik menyimpulkan tidak ditemukan kata-kata yang mengarah pada ajakan kekerasan dalam orasi terdakwa.

Potensi penerapan linguistik forensik di Indonesia dinilai sangat besar. Terutama menghadapi maraknya kasus digital seperti ujaran kebencian di media sosial dan sengketa dokumen elektronik. Namun, bidang ini masih menghadapi tantangan dalam sistem peradilan, di mana analisis linguistik sering kali hanya dianggap sebagai “pendapat ahli” belaka.

Santoso menekankan perlunya pengakuan formal dan standar prosedur baku agar hasil analisis linguistik forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ia optimistis akan masa depan linguistik forensik yang didukung teknologi seperti pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa interpretasi konteks budaya, nuansa sosial, dan maksud penutur tetap memerlukan keahlian manusia yang tidak dapat sepenuhnya digantikan mesin. Untuk itu, ia mendorong integrasi ilmu ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum dan linguistik di Indonesia.

Sebagai pionir di bidangnya, Santoso berkomitmen untuk terus mengembangkan riset linguistik forensik yang kontekstual dengan kebutuhan hukum Indonesia. “Tujuan akhirnya adalah mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, di mana kebenaran tidak hanya dicari melalui bukti fisik, tetapi juga melalui ilmu yang mampu membedah kebenaran di balik setiap kata,” tandas mantan Wakil Rektor Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Malaysia ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah selesai memeriksa eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Selain Roy, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Ketiganya diperiksa selama 9 jam 20 menit oleh penyidik.

Namun, Roy Suryo dkk tidak langsung ditahan dalam pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan alasan Roy Suryo dkk tak ditahan karena telah mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.

"Setelah ini, kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Kamis (13/11/2025).

Alasan pengajuan pihak yang meringankan itu, kata Iman, dipertimbangkan oleh penyidik agar proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo Dkk tetap berimbang.

"Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitu pun juga terhadap ahli yang meringankan," pungkasnya.

Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik telah melayangkan ratusan pertanyaan terhadap tiga tersangka ini. Perinciannya, Rismon 157 pertanyaan, Roy Suryo 134 pertanyaan dan dr Tifa 86 pertanyaan.

"Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," tutur Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya resmi menyatakan status pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai anak berkonflik hukum (ABH).

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa pelaku peledakan SMAN 72 tersebut diduga memiliki sifat tertutup dan jarang bergaul dengan orang lain.

"Dari keterangan yang kami himpun Anak yang Berkonflik dengan Hukum [ABH] yang terlibat dikenal pribadi tertutup dan jarang bergaul," ujar Asep di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

Asep juga mengemukakan bahwa ABH ini memiliki ketertarikan dengan konten kekerasan dan hal-hal yang ekstrem.

Hal tersebut bisa diketahui dari hasil analisis digital forensik terhadap ponsel milik pelaku ledakan ini.

"[Pelaku] tertarik konten kekerasan dan hal ekstrem," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.

Kemudian, berdasarkan data terakhir yang diungkap kepolisian, total ada 96 korban dari peristiwa itu. Puluhan korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Misalnya, RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi hingga RS Pertamina.

Sementara dari korban berstatus siswa SMAN 72 yang hampir mencapai seratus orang itu, sebagian telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menyita 723 barang bukti dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyeret pakar telematika Roy Suryo Dkk.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan barang bukti yang disita terkait perkara ini salah satunya dokumen yang menunjukkan ijazah asli Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi.

"Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gajah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Ir Haji Joko Widodo adalah asli dan sah," ujar Asep di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

Kemudian, Asep juga tidak memungkiri bahwa penyidikan perkara ini memakan waktu cukup lama. Pasalnya, penyidik harus mendalami ratusan barang bukti itu secara komprehensif.

Selain itu, total ada 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari ahli digital forensik, ahli bahasa hingga ahli hukum ITE.

"Untuk itu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik, dari labfor, laboratorium forensik dan juga digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu-minggu kemarin," pungkasnya.

Sekadar informasi total ada delapan tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri dua klaster dengan rincian klaster pertama, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES), Anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR), dan Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis (DHL).

Selanjutnya, Mantan aktivis '98, Rustam Effendi (RE) dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF) juga masuk jadi tersangka klaster pertama.

Sementara klaster kedua, yakni Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo (RS); Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RSH); dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa (TT).