Bisnis.com, JAKARTA — Emiten asuransi pelat merah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) buka suara terkait rencana konsolidasi (streamlining) perusahaan asuransi di lingkungan Danantara. Perseroan mengungkapkan telah dilibatkan dalam penyusunan kajian terkait agenda restrukturisasi tersebut.

Corporate Secretary Tugu Insurance Dudi Subekti mengatakan perseroan pada 19 Juni 2026 menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kajian mengenai rencana konsolidasi perusahaan asuransi di ekosistem Danantara.

"TUGU menjajaki dan pada tanggal 19 Juni 2026 menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kajian terkait rencana konsolidasi asuransi di ekosistem Danantara," ujar Dudi dalam keterbukaan informasi, Rabu (24/6/2026).

Menurut perseroan, keterlibatan dalam penyusunan kajian tersebut berpotensi menimbulkan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan studi. Namun, perseroan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran biaya maupun dampak lainnya terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan.

Adapun, hingga saat ini TUGU belum menyampaikan informasi tambahan terkait skema konsolidasi yang tengah dikaji maupun posisi perseroan dalam struktur baru yang nantinya akan dibentuk.

Sebelumnya, agenda konsolidasi perusahaan asuransi pelat merah yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) terus didorong oleh Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan Danantara. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kesehatan dan daya saing perusahaan asuransi BUMN.

BP BUMN dan Danantara menargetkan proses konsolidasi tersebut dapat rampung pada 2026. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026 guna membahas perkembangan integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan.

"Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif," ujar Dony dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung proses konsolidasi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan perlindungan pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan regulator telah menerima lima penyampaian rencana konsolidasi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) selaku holding sektor perasuransian dan reasuransi BUMN.

Kelima rencana tersebut meliputi konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional, asuransi jiwa konvensional, asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan konvensional, serta perusahaan penjaminan syariah. Sementara itu, untuk sektor reasuransi, OJK menyebut belum menerima proposal rinci mengenai penggabungan perusahaan milik pemerintah.

Di kalangan industri, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan bahwa pembahasan konsolidasi masih berada pada tahap awal dengan melibatkan konsultan independen. Proses kajian ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026, sementara proses merger diperkirakan berlanjut hingga September 2026 dan ditargetkan tuntas pada Januari 2027.

Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik, Riset dan Analisis Heri Supriyadi mengungkapkan bahwa pada 15 Juni 2026 telah dilakukan pre-kick off project konsolidasi atau yang dikenal sebagai Project Denver. Menurutnya, terdapat sekitar delapan streamlining perusahaan asuransi di bawah Danantara yang tengah dipersiapkan.

"Fase pertama adalah menentukan konsultan yang akan memberikan kajian kira-kira bentuk merger-nya mau seperti apa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi perusahaan asuransi milik negara atau BUMN yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) terus didorong oleh BP BUMN dan Danantara. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, dan membuat perusahaan asuransi BUMN jadi lebih sehat dan berdaya saing.

BP BUMN dan Danantara menargetkan proses konsolidasi itu selesai pada 2026. Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Pertemuan itu fokus membahas aspek integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, dan pengembangan sinergi antar-entitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil merger.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah konsolidasi yang bertujuan menguatkan industri yang dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas permodalan, tata kelola, dan daya saing, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan perlindungan pemegang polis.

“OJK juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan proses konsolidasi berjalan terukur dan tidak mengganggu operasional maupun layanan kepada masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDKB Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Ogi mengatakan, OJK telah menerima lima penyampaian rencana konsolidasi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) selakuholdingsektor perasuransian dan reasuransi BUMN.Pertama, konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional melalui konsolidasi penuh maupun selektif.

Kedua, konsolidasi perusahaan asuransi jiwa konvensional melalui akuisisi maupun merger. Ketiga, konsolidasi perusahaan asuransi umum syariah melalui akuisisi dan transfer portofolio bisnis.

“Keempat, konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional melalui pemurnian usaha penjaminan dan kelima, konsolidasi perusahaan penjaminan syariah,” sebutnya.

Sementara untuk reasuransi, lanjut Ogi, pihaknya belum menerima usulan rinci terkait rencana penggabungan perusahaan reasuransi milik pemerintah.

“Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk setelah konsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan para pemegang saham serta pihak terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan proses pembahasan konsolidasi asuransi BUMN sedang berlangsung antar lembaga dan perusahaan konsultan. Diharapkan, proses ini selesai pada 31 Juli 2026.

“Proses penggabungan ke September, sehingga Januari 2027 harus sudah selesai. Namun, nanti siapa-siapa yang akan menjadi cangkang, ini masih belum kelihatan hilalnya di mana,” katanya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, rabu (17/6/2026).

Budi menekankan bahwa pihaknya telah beberapa kali memberikan masukan kepada Danantara agar proses konsolidasi tidak berdampak pada kinerja industri asuransi umum. Pasalnya, selain ini, industri pun dihadapkan pada kewajiban spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada akhir 2026.

“Ya kita tunggu aja, karena ada beberapa perusahaan asuransi BUMN yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apakah ini akan mendapat suntikan modal PMN? Ini belum tahu. Apakah setelah merger nanti baru dilaksanakan? Ini kita juga masih menunggu,” bebernya.

Menurutnya pula, transfer portofolio perusahaan bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga AAUI berharap proses konsolidasi akan berjalan dengan mulus (smooth).

“Khususnya untuk asuransi penjaminan. Seperti mana sudah kita ketahui ya, yang menjadi backbone-nya mungkin di Jamkrindo. Nah ini juga menjadi PR tersendiri ya,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik, Riset & Analisis, Heri Supriyadi membeberkan pada Senin 15 Juni 2026 kemarin telah diselenggarakan pre-kick-off project tentang konsolidasi atau juga bisa disebut proyek denver.

“Ini lebih ke meresmikan bahwa project untuk Denver ini yang melakukan merger untuk perusahaan-perusahaan asuransi di bawah Danantara itu di-merger-kan dan itu ada sekitar delapanstreamline,” bebernya pada kesempatan yang sama.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajamen Risiko PT BRI Asuransi Indonesia tersebut memastikan saat ini proses konsolidasi masih tahapan awal dengan kajian khusus oleh konsultan.

“Jadi fase pertama adalah menentukan konsultan yang akan memberikan kajian kira-kira bentuk merger-nya mau seperti apa,” sebutnya.

Ciptakan Entitas Skala Besar

Terpisah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melihat konsolidasi adalah hal yang positif, karena dapat menciptakan perusahaan yang lebih kuat dibandingkan dengan banyaknya perusahaan tetapi skalanya kecil.

Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Regulator, Stakeholders Dalam Negeri & Internasional AAJI , Handojo G. Kusuma, menyampaikan hal penting adalah proses mengonsolidasinya. Harus memperhatikan masing-masing nasabah perusahaan.

“Jadi saya kira bagi kami di AAJI melihat hal ini positif dan tentunya memperkuat industri itu sendiri. Kami juga ingin konsolidasi ini membawa suatu momentum baru untuk industri memperkuat sisi permodalan dan lain sebagainya hingga tahun 2028 nanti,” tuturnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi kuartal I/2026, di Grha AAJI Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Adapun, pakar asuransi Andreas Freddy Pieloor menilai konsolidasi asuransi BUMN adalah langkah besar yang secara strategis dapat dibenarkan. Industri asuransi membutuhkan perusahaan yang lebih sehat, lebih kuat, lebih efisien, dan lebih dipercaya. Pemerintah pun membutuhkan instrumen asuransi nasional yang mampu menopang pembangunan dan stabilitas ekonomi.

“Namun, konsolidasi bukan obat ajaib. Ia bisa menjadi jalan penyembuhan, tetapi juga bisa menjadi cara memindahkan penyakit lama ke tubuh baru. Ia bisa melahirkan perusahaan besar yang kuat, tetapi juga bisa melahirkan perusahaan besar yang lamban, birokratis, kehilangan karakter, dan jauh dari rakyat kecil,” singgungnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, ukuran keberhasilan konsolidasi tidak boleh hanya dilihat dari berkurangnya jumlah perusahaan. Keberhasilan diukur dari klaim yang lebih cepat dibayar, polis lebih jelas, modal lebih sehat, tata kelola lebih kuat, layanan lebih baik.

Kemudian, nasabah lebih terlindungi, produk lebih relevan,niche markettetap hidup, dan rakyat lebih mudah memperoleh asuransi. Jika semua itu tercapai, konsolidasi ini akan bermanfaat bagi pemerintah, BUMN, nasabah, industri, dan rakyat Indonesia.

“Tetapi bila yang terjadi hanya penggabungan administratif, pengurangan pegawai, penghapusan produk kecil, dan pembesaran struktur tanpa perbaikan layanan, maka konsolidasi ini hanya akan menjadi restrukturisasi mahal yang tidak menyentuh akar persoalan industri asuransi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menggabungkan atau merger dua BUMN transportasi laut, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), masih belum ada perkembangan menjelang akhir 2025.

Padahal, rencana tersebut telah mencuat sejak akhir tahun lalu, yang disampaikan oleh Erick Thohir yang kala itu masih menjabat sebagai menteri BUMN.

Menanggapi pertanyaan terkait perkembangan terkini merger BUMN transportasi laut, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan kabar terbaru dan akan sepenuhnya mengikuti keputusan Danantara kelak.

“Tetapi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik,” ujarnya di kantor pusat ASDP, Senin (15/12/2025).

Heru menyampaikan, rencananya merger bukan hanya dengan Pelni saja, tetapi juga bersamaan dengan PT Pos Indonesia. Dirinya pun mengaku, sudah lama sekali sejak pihaknya membahas mengenai penggabungan BUMN tersebut.

Sementara terkait target penyelesaian merger, Heru pun menuturkan bahwa hal tersebut menjadi ranah Danantara.

“Apapun nanti bentuknya, seperti apa, kami akan mengikuti Danantara,” tambahnya.

Satu hal yang pasti, BUMN memang dalam proses perampingan dari 1.067 perusahaan menjadi hanya 250 perusahaan saja.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan bahwa Danantara Indonesia sedang mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN dari yang awalnya ditargetkan selesai pada 2027, dipercepat dengan target selesai pada 2026.

Bhimo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan pelat merah tersebut.

“Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze efisienkan menjadi sekitar 250-an [perusahaan], dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera memiliki wajah baru seiring dengan langkah Danantara melakukan percepatan aksi konsolidasi pada tahun ini.

Diyakini, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan pelat merah di tengah tekanan global dan tantangan domestik.