#30 tag 24jam
Nasib Karyawan jadi Sorotan, Danantara Evaluasi Nasib 28 Perusahaan Usai Izin Dicabut
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di Sumatra akibat bencana lingkungan. Pemerintah dan Danantara evaluasi dampak ekonomi dan lapangan kerja. [396] url asal
#karyawan-nasib #izin-perusahaan-dicabut #prabowo-subianto #kehutanan-perkebunan-pertambangan #bencana-banjir-longsor #kegiatan-ekonomi-wilayah #operasional-perusahaan-terganggu #lapangan-pekerjaan-mas
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/01/26 16:19
v/110948/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra karena dinilai menjadi penyebab bencana banjir dan longsor.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Pemerintah tetap akan memperhatikan nasib kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Prasetyo menjelaskan usai izin 28 perusahaan tersebut dicabut, nasib lahan jutaan hektar yang ditempati itu secara teknis akan ditindaklanjuti kementerian terkait. Kemudian, operasional perusahaan memang akan terganggu.
"Namun, perlu kami memberikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya, yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026).
Dia juga menjelaskan bahwa sebelum diambil keputusan pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden, sudah ada tim dari Danantara yang mengevaluasi keberlanjutan perekonomian di wilayah tersebut.
"Sudah ada juga tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Danantara yang mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk memastikan proses-proses ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memang itu sesuatu yang [perlu] diteruskan, itu tidak berhenti. Karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan," ujar Prasetyo.
Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.
Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati juga menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.
"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.
"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.
Penyebab Banjir Sumatra, KLH Beberkan Pelanggaran Lingkungan dari 28 Perusahaan
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di Sumatra akibat pelanggaran lingkungan yang menyebabkan bencana. KLH dan Satgas PKH mendukung langkah ini. [528] url asal
#prabowo-cabut-izin #izin-28-perusahaan #pelanggaran-lingkungan #kehutanan-sumatra #perkebunan-sumatra #pertambangan-sumatra #kerusakan-lingkungan #bencana-banjir-longsor #undang-undang-lingkungan #per
(Bisnis.Com - Terbaru) 21/01/26 18:40
v/109883/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun membeberkan pelanggaran yang dilakukan deretan perusahaan itu.
Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup
Diaz Faisal Malik Hendropriyono juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.
"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.
Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Sejak terjadi bencana, kami melakukan pengawasan dan kajian intensif terkait kesesuaian lingkungan. Evaluasi yang kami lakukan melibatkan pakar lingkungan menilai ada indikasi usaha yang memperparah dampak bencana," kata Diaz.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.
Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.
Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.
Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.
Sumsel Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor hingga Maret 2026
Sumsel tetapkan siaga darurat banjir dan longsor hingga Maret 2026, sejalan prediksi puncak hujan Desember-Maret. Lima daerah sudah siaga, koordinasi ditingkatkan. [230] url asal
#sumsel-siaga-darurat #banjir-longsor-sumsel #status-darurat-sumsel #musim-hujan-sumsel #bpbd-sumsel #bencana-banjir-longsor #siaga-darurat-provinsi #kabupaten-siaga-darurat #koordinasi-bencana-sumsel
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/12/25 14:55
v/70725/
Bisnis.com, PALEMBANG— Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor menyusul prediksi puncak musim hujan pada Desember 2025.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M. Iqbal Alisyahbana menerangkan bahwa status tersebut ditetapkan mulai 4 Desember 2025 hingga akhir Maret 2026.
“Periode ini sejalan dengan prediksi BMKG bahwa Desember hingga Maret merupakan puncak musim hujan di Sumsel,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Jumat (12/12/2025).
Dia menambahkan, penetapan siaga darurat di tingkat provinsi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, mengingat lima kabupaten telah lebih dulu menetapkan status yang sama.
Sementara menurut ketentuan, status darurat provinsi dapat diberlakukan apabila minimal dua kabupaten telah berstatus siaga darurat.
“Kenaikan status ini diharapkan memudahkan koordinasi antar instansi, kesiapan peralatan sehingga apabila terjadi bencana banjir dan longsor dapat dilakukan penanganan secara maksimal,” ujarnya.
Lima daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Sumsel, diantaranya Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.
Iqbal menyebut, meski baru lima daerah, pihaknya juga mendorong kabupaten kota lainnya mengambil langkah serupa.
Pasalnya, kata dia, baik secara historis maupun secara konstruksi, hampir seluruh wilayah di Sumsel memiliki potensi dilanda bencana banjir maupun longsor. Terutama daerah yang dialiri sungai seperti di Musi Rawas, OKU Selatan dan OKU Timur.
“Tapi kita berharap juga debit air di musim penghujan kali ini tidak akan berdampak besar seperti sebelumnya,” pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)