Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik di Terminal Peti Kemas Batu Ampar sebagai upaya menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing kawasan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha.

"Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Sebagai bagian dari proses tersebut, implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar ditunda hingga 31 Agustus 2026.

Sementara untuk pengguna jasa yang telah membayar sesuai dengan tarif yang baru, BP Batam akan mengembalikan selisih dari tarif yang sudah dibayarkan.

Keputusan tersebut merupakan hasil dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai konteks, BP Batam sempat mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian (kenaikan) tarif layanan peti kemas.

Perka tersebut mengatur kenaikan Container Handling Charge (CHC) untuk kontainer luar negeri, seperti ukuran 20 kaki yang ditetapkan sebesar 87 dolar AS per box.

Namun menurut Denny, transformasi Terminal Peti Kemas Batu Ampar telah dilakukan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, dan perluasan konektivitas pelayaran internasional.

Upaya tersebut tercermin dari peningkatan volume bongkar muat peti kemas TPK Batu Ampar yang mencapai 222.131 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) pada periode Januari-Mei 2026 atau tumbuh 16 persen, dengan produktivitas bongkar muat mencapai 40 box per jam.

“Hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik Batam-Singapura,” katanya.

Sementara itu, biaya logistik sisanya berasal dari komponen feeder dan transshipment.

Oleh karena itu, BP Batam akan terus memperkuat ruang dialog dengan para pelaku logistik guna mengkaji secara terbuka keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kedepannya.

"Target kami kedepannya bisa menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha," tutup Denny.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan penyidik pada Selasa (23/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

Di antaranya termasuk perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan, barang bukti yang diamankan meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan temuan audit dari WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, hingga dokumen terkait upaya perubahan kembali setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, seluruh dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Penyidik tentunya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," ujar Budi.

KPK belum memerinci lebih jauh mengenai hasil analisis awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengusut dugaan adanya intervensi dalam penyusunan hasil audit BPK terkait opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari Bupati Muara Enim, Edison (EDS);Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat promosi komoditas perkebunan Indonesia, terutama kakao, melalui pengembangan produk yang bernilai tambah dan penguatan industri hilir.

Analis Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP Dinda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyatakan komoditas kakao Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPDP berkomitmen mendorong terciptanya produk-produk olahan kakao yang mampu bersaing di pasar global dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi seluruh pelaku dalam rantai industri.

"BPDP ingin mendorong ini melalui dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta penguatan ekosistem industri," ujarnya .

Salah satu upaya yang dilakukan BPDP dalam memperkuat promosi dan mendorong hilirisasi produk kakao yakni melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran EastFood Indonesia 2026 di Surabaya, Jawa Timur.

Pada pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia Timur itu, BPDP membagikan berbagai informasi tentang program pengembangan komoditas perkebunan dan menampilkan beberapa produk olahan kakao yang menunjukkan potensi besar industri kakao Indonesia.

"Produk-produk ini adalah contoh nyata bahwa komoditas perkebunan dapat diolah menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar nasional maupun global," ujar Dinda.

Partisipasi BPDP di EastFood Indonesia 2026 juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, salah satunya kakao.

Dengan demikian, lanjut dia petani, pelaku usaha, dan industri dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat ketahanan industri pangan nasional.

Selama pameran, stan BPDP mengadakan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif, seperti sesi pengenalan produk olahan kakao, diskusi tentang peluang industri kakao Indonesia, serta aktivitas menarik yang mengajak pengunjung mengenal lebih dekat proses transformasi kakao dari komoditas perkebunan menjadi produk siap konsumsi.

"Kami berharap industri kakao Indonesia dapat terus berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Dinda.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Langkah itu dilakukan untuk mengusut lebih jauh peran tersangka Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) yang diduga terlibat dalam proses pengaturan temuan audit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dari lingkungan BPK, diperlukan guna mengungkap keterlibatan Angga dalam perkara tersebut. "Termasuk untuk mengungkap peran Tersangka AGG," kata Budi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Budi, pendalaman terhadap Angga menjadi penting karena meski berstatus sebagai pihak swasta, Angga diduga memiliki akses dan peran signifikan dalam proses audit yang semestinya berada dalam kewenangan auditor negara. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Angga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi saat masih menjabat anggota DPR RI. Saat ini Bobby diketahui menjabat sebagai Anggota V BPK.

Keterkaitan tersebut membuat penyidik membuka peluang untuk mendalami hubungan antara Angga dan Bobby apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Meskipun statusnya tidak ada di internal BPK, namun punya peran krusial dan punya akses masuk dalam proses kerja audit keuangan di BPK," ujar Budi.

Lihat video: KPK Geledah Rumah Bupati Muara Enim, Bos Motor Listrik Jadi Tersangka Korupsi BGN



Selain menelusuri peran para pihak, KPK juga ingin mengungkap mekanisme perubahan temuan audit yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak di BPK dinilai penting untuk menjelaskan proses pengubahan temuan audit keuangan pada Pemkab Muara Enim. "Guna menjelaskan bagaimana proses pengubahan temuan audit keuangan yang dilakukan di Pemkab Muara Enim," tuturnya.

Taufik menegaskan penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil pihak lain jika ditemukan fakta baru selama proses penyidikan berlangsung. Termasuk kemungkinan meminta keterangan Bobby Adhityo Rizaldi apabila dinilai relevan dengan kebutuhan perkara.

"Iya nanti lihat kebutuhan penyidikan, tentunya apabila ada fakta-fakta yang berkembang saat penyidikan yang saat ini berjalan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak-pihak lain," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan Bobby dalam waktu dekat. Menurut Taufik, pemanggilan seseorang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan. "Jadi tergantung dari keperluan di penyidikan," ujarnya.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi membuka rangkaian kegiatan Verifikasi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat 2026. Kegiatan verifikasi ini berlangsung pada 15-19 Juni 2026 di Jakarta.

Acara pembukaan yang berlangsung khidmat ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza, mengiringi semangat 228 putra-putri perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Nusantara. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penyampaian laporan kegiatan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Adhianti.

Adhianti memaparkan kegiatan ini merupakan tahapan esensial dalam pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat yang diselenggarakan secara berjenjang, sistematis, dan berintegritas. Peserta verifikasi ini adalah putra-putri utusan terbaik yang sebelumnya telah melewati proses seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Total 228 peserta yang hadir terdiri atas tiga pasang perwakilan dari masing-masing provinsi.

"Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk dapat terpilih menjadi Paskibraka Tingkat Pusat, tanpa membedakan latar belakang daerah, suku, agama, maupun kondisi lainnya. Proses ini dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, meritokrasi, transparansi, dan keadilan," jelas Adhianti, Selasa (16/6/2026).

Melalui verifikasi ini, nantinya ditetapkan satu pasang peserta terpilih dari masing-masing provinsi total 76 orang untuk bertugas di tingkat pusat, sementara satu pasang lainnya akan disiapkan sebagai cadangan. Tahapan verifikasi dirancang secara komprehensif mencakup pemeriksaan kesehatan lengkap, parade, Peraturan Baris Berbaris (PBB), psikotes, wawancara, serta penilaian minat dan bakat.

“Untuk menjaga objektivitas dan kualitas penilaian, juri yang dilibatkan berasal dari unsur profesional BPIP, TNI, Polri, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), psikolog, serta tim dokter spesialis. Seluruh rangkaian dipastikan berjalan menjunjung tinggi integritas tanpa keberpihakan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Lihat video: Solidaritas Tanpa Batas, Anggota Paskibraka Topang Rekan yang akan Pingsan



Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekankan bahwa hari ini bukan sekadar dimulainya sebuah tahapan seleksi teknis. "Hari ini adalah momentum yang mempertemukan putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia, anak-anak muda pilihan yang hadir membawa kebanggaan keluarganya, sekaligus membawa semangat Indonesia yang beragam namun tetap satu," tutur Yudian.

Yudian secara khusus berpesan agar para peserta tidak lekas berpuas diri, karena momen ini adalah awal dari proses pembuktian yang sesungguhnya. "Menjadi Paskibraka Tingkat Pusat bukan hanya tentang kemampuan baris-berbaris, postur, atau keterampilan teknis semata. Lebih dari itu, Paskibraka adalah tentang karakter, tentang integritas, tentang kemampuan untuk disiplin terhadap diri sendiri, menghormati sesama, bekerja dalam kebersamaan, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi," tegasnya.

Acara pembukaan secara resmi ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Kepala BPIP yang didampingi oleh Wakil Kepala BPIP. Penyematan ini diwakili oleh peserta putra Aloysius Deo Wicaksono R.A asal pengiriman Jawa Barat dan peserta putri Aurellia Elisabet Juniarta Naba asal pengiriman Sumatra Utara, sebelum diakhiri dengan sesi penutupan dan foto bersama.

Segera setelah pembukaan selesai, seluruh peserta langsung diarahkan untuk menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Sebanyak 36 dokter spesialis dikerahkan dalam tahapan ini untuk melakukan berbagai observasi medis, mulai dari pemeriksaan jantung, ortopedi, penyakit dalam, THT, gigi dan mulut, hingga pemeriksaan mata.

Selain rangkaian tes medis, para peserta juga langsung mengikuti tahapan psikotes yang dirancang untuk mengukur secara komprehensif kesiapan mental, ketahanan psikologis, dan kepribadian masing-masing calon peserta sebagai fondasi utama pelaksana tugas kenegaraan.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp370,45 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Hal ini disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI terkait pembahasan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, kata dia, BPIP hanya mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp141.069.079.000. Dari jumlah tersebut, mayoritas dana tersedot untuk belanja pegawai sebesar Rp88,19 miliar dan operasional kantor sebesar Rp42,87 miliar.

Sementara itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) hanya mendapat alokasi Rp10 miliar yang difokuskan untuk kegiatan Paskibraka.

"Pada kesempatan yang baik ini dengan penuh kerendahan hati perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928," kata Yudian dalam rapat Komisi XIII DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Tambahan anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan ke dalam dua sektor utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp131,11 miliar dan program PIP sebesar Rp239,34 miliar.

Dalam rinciannya, anggaran pada program dukungan manajemen dibutuhkan untuk beberapa hal. Satu, peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset/Barang Milik Negara (BMN), dan layanan umum dan sarana internal sebesar Rp41.867.074.590.

Lihat video: PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI GEDUNG PANCASILA, JAKARTA



Dua, manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp2.600.000.000. Tiga, hukum dan reformasi birokrasi sebesar Rp13.536.977.000. Empat, program dan akuntabilitas kinerja sebesar Rp9.814.330.000.

Lima, keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi sebesar Rp58.070.878.000. Enam, data dan teknologi informasi sebesar Rp5.225.000.000.

Sementara, usulan tambahan anggaran pada program pembinaan Pancasila dibutuhkan untuk kegiatan; Satu, penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan sebesar Rp99.962.770.000 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi pembudayaan PIP.

Dua, analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi sebesar Rp24.679.215.303 dengan alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum selaras nilai Pancasila serta pengawasan kebijakan dan regulasi selaras nilai Pancasila.

Tiga, pengkajian kebijakan dan materi PIP sebesar Rp27.237.917.250 dengan alokasi prioritas pada kegiatan kebijakan strategis peta jalan PIP dan standarisasi materi PIP.

Empat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP sebesar Rp66.161.814.388 dengan alokasi prioritas pada kegiatan akreditasi lembaga penyelenggara diklat PIP, sertifikasi pengajar diklat PIP, peserta PIP, serta pelaksanaan kegiatan paskibraka dan pembinaan purna paskibraka Duta Pancasila.

Lima, pengukuran dan evaluasi PIP sebesar Rp21.301.764.400 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengukuran pelembagaan Pancasila dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila.

"BPIP telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut melalui surat Kepala BPIP tanggal 3 Juni tahun 2026 hal permohonan penambahan anggaran BPIP setelah pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditujukan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI dan surat Kepala BPIP yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," katanya.

JAKARTA - Komisi X DPR menyoroti fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyatakan persoalan ini harus dicermati secara serius dan proporsional. Meski temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, Lalu menekankan pentingnya proses yang adil agar tidak mengganggu layanan pendidikan.

"Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," kata Lalu, Minggu (14/6/2026).

Komisi X mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.

"Termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," ujarnya.

Lihat video: Dana Bos Untuk Makan Siang Gartis, Gak 'Boncos'?



Ke depan, Komisi X berharap adanya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah. Hal ini dinilai penting agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, tanpa kehilangan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan.

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menepis narasi dirinya mengusir mahasiswa setelah berdebat panas dalam forum diskusi bertajuk "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" di Semarang, Jumat (12/6/2026). Budiman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusir mahasiswa tersebut, hanya meminta agar aturan forum tetap dihormati.

Forum diskusi menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, bersama perwakilan BEM Universitas Diponegoro (Undip) dan Ketua BEM Universitas Brawijaya (Unbraw).

Pada forum tersebut, Budiman memaparkan arah kebijakan pemerintah sekaligus menjelaskan paradigma pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan dan bahan kritik dalam berbagai aksi mahasiswa.

Kegiatan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama di Universitas Diponegoro berjalan relatif lancar. Namun suasana berubah dalam sesi kedua. Ketegangan muncul ketika seorang mahasiswa mempertanyakan konsistensi Budiman sebagai mantan aktivis yang kini menjadi pejabat negara.

"Saya rasa Bapak sangat munafik ketika berbicara bahwa pemerintah tidak sedang meninabobokan rakyat. Justru saya kira itulah cara negara membangun ideologi yang membuat orang-orang seperti Bapak duduk di depan hari ini," ujar mahasiswa tersebut dalam forum.

Mahasiswa itu juga mempertanyakan apakah posisi Budiman di pemerintahan memengaruhi objektivitasnya dalam menilai program-program negara.

Namun menurut penjelasan Budiman, saat dirinya hendak memberikan tanggapan, mahasiswa tersebut menolak untuk mendengarkan jawaban dan memilih meninggalkan forum, bahkan mengajak diskusi secara pribadi di luar ruangan.

Budiman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusir mahasiswa tersebut, melainkan meminta agar aturan forum tetap dihormati.

"Menurut saya diskusi yang ingin diajukan bukan lagi mengenai substantif topik. Saya meminta dia untuk tinggal di forum itu. Tetapi, karena hak saya merespon pertanyaannya di depan forum tidak ditanggapi, maka saya menegur keras dan dia malah meminta saya keluar dari forum itu untuk berdiskusi berdua saja dengannya di luar," kata Budiman.

Ia mengaku keberatan karena forum saat itu juga dihadiri peserta lain dari berbagai organisasi mahasiswa, termasuk HMI Semarang dan PMKRI Semarang, yang tetap ingin melanjutkan pembahasan.

Insiden tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan memunculkan narasi bahwa Budiman mengusir mahasiswa dari ruang diskusi. Budiman membantah tuduhan tersebut dan menyayangkan perhatian publik justru tersedot pada konflik, bukan substansi dialog.

Menurut Budiman, ruang akademik seharusnya menjadi tempat pertarungan gagasan, bukan sekadar pelampiasan emosi. "Negara tidak bisa dibangun hanya dengan kemarahan. Negara dibangun dengan gagasan, dengan argumentasi, dan dengan kemampuan menghadirkan jalan keluar," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka usai menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap pengkondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim.

"Bahwa pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Budi menjelaskan, empat orang itu terdiri dari pihak penerima dan pemberi. Di mana, salah satu diantaranya ialah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka di perkara lain.

"Betul. Jadi nanti, karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada dua tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka lainnya yang terjerat dua perkara ialah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Di perkara sebelumnya dua tersangka ini sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ucapnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

Sementara, untuk dua tersangka lainnya ialah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara selaku pihak swasta. Keduanya terlihat sudah mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK seusai pemeriksaan hari ini.