Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 untuk sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal ini termaktub dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama enam kementerian/lembaga pada hari ini, Rabu (17/6/2026).

Marwan menjelaskan bahwa Kemenag mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp87,6 triliun. Usulan tambahan yang disetujui sebesar Rp41,8 triliun.

“Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp41.891.684.157.000,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Dewan juga menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran Kemensos tahun depan. Perinciannya, pagu indikatif Kemensos tercatat sebesar Rp84,7 triliun dan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.

Untuk Kemenhaj, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,9 triliun, dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

Sementara itu, BPJPH mendapatkan pagu indikatif Rp327,6 miliar dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk 2027 mendatang.

Selain itu, terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp187,2 miliar, dengan tambahan Rp392,4 miliar.

Terakhir, Komisi VIII juga menyetujui pagu indikatif Rp500,1 miliar untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tambahan Rp941,4 miliar untuk tahun depan.

"Anggaran harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tepat sasaran serta mampu menghasilkan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik," ujar Marwan.

IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp41,89 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran ini dibuat usai kementeriannya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan program kerja di tahun depan.

Dia melaporkan, sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas menyetujui pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp87.660.525.101.000. Menyusul hal tersebut, Kemenang merasa membutuhkan penyesuaian kembali dengan mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi VIII DPR RI.

"Penyesuaian tersebut itu dilakukan untuk mempertegas kebutuhan strategis, antara lain kesinambungan layanan pendidikan agama dan keagamaan, penguatan kelembagaan dan layanan pesantren, afirmasi bagi penambahan unit kos insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik, serta percepatan revitalisasi mandrasah dan sekolah keagamaan," ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun, kata Nasaruddin, anggaran itu belum cukup untuk memenuhi dan mendukung program di kementerian. Oleh karenanya, Kemenag mengajukan tambahan senilai Rp41,89 triliun.

"Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka usulan tambahan anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2027 yang semula sebesar Rp27.905.873.157.000 menjadi sebesar Rp41.891.684.157.000," kata dia.

Nasaruddin mengungkapkan, beberapa kebutuhan yang perlu dimasukkan dalam anggaran tambahan ini meliputi insentif guru non-ASN yang belum punya sertifikat.

Menurutnya, insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik pada Ditjen Pendidikan Islam, juga menjadi masukan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 10 Juni 2026 lalu.

"Peningkatan besaran insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik di lingkungan Kementerian Agama yang diusulkan menjadi Rp1,5 juta per bulan dengan kebutuhan tambahan anggaran Rp295.812.000.000," katanya.

Alokasi tambahan anggaran lainnya untuk dukungan percepatan revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan dengan target 4.750 satuan pendidikan sebesar Rp9,19 triliun.

Kemudian, ada juga alokasi dukungan anggaran untuk Direktorat Jenderal Pesantren sebesar Rp4,5 triliun. Dalam Pagu Indikatif Kemenag Tahun Anggaran 2027 baru mencatat anggaran sebesar Rp837.383.527.000 untuk dukungan revitalisasi sarana dan prasarana.

"Dengan demikian, dari alokasi yang tersedia dan usulan tambahan, dukungan anggaran untuk Direktorat Jenderal Pesantren menjadi sebesar Rp5.337.383.527.000," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp27,9 triliun dalam RAPBN 2027 mendatang.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kemenag telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp87,66 triliun pada rancangan anggaran tahun depan. Namun, jumlah tersebut menyusut sekitar Rp1,24 triliun dibandingkan alokasi APBN 2026.

“Kita lihat dalam APBN Tahun Anggaran 2026 itu Rp88 triliun sekian, sedangkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 Rp87.660.525.101.000. Selisihnya, jadi terjadi pengurangan Rp1.237.203.279.000 atau berkurang 1,37%,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, tambahan anggaran tetap diperlukan Kemenag pada tahun depan agar program prioritas dan layanan langsung kepada masyarakat dapat terpenuhi secara memadai.

Nasaruddin menyebut bahwa Kemenag memiliki program strategis di bidang agama dan pendidikan, sehingga memerlukan kesinambungan.

Usulan tambahan tersebut diarahkan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, penguatan layanan keagamaan, pemenuhan kebutuhan pada komponen dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Terdapat pula penguatan pendidikan tinggi keagamaan, kesejahteraan pendidik, layanan publik, serta penguatan tata kelola dan pengawasan internal.

Di samping itu, pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran guna percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dan Aceh beberapa waktu lalu.

“Dengan penetapan Induk Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, maka tahun 2027 kami usulkan tambahan anggaran sebesar Rp1.029.028.623.000,” tuturnya.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Kemenag meminta dukungan DPR terkait usulan tambahan anggaran pagu indikatif itu sebesar Rp27.905.872.157.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan langkah besar untuk merombak wajah pendidikan keagamaan di Tanah Air. Dalam usulan tambahan anggaran jumbo senilai total Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, pos digitalisasi pembelajaran menjadi salah satu prioritas paling krusial dengan nilai mencapai Rp10,9 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan alokasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghapus jurang kualitas antara madrasah dan sekolah umum.

Menurutnya, siswa di bawah naungan Kemenag harus memiliki kompetensi teknologi yang setara demi daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama," ujar Nasaruddin dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).

Langkah Kemenag mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk digitalisasi bukan tanpa alasan. Sejauh ini, jalannya digitalisasi di lingkungan madrasah dan Kemenag masih menghadapi tantangan disparitas infrastruktur yang tajam.

Banyak madrasah, terutama di wilayah pelosok, masih mengandalkan pola pembelajaran konvensional akibat keterbatasan perangkat komputer dan jaringan internet yang belum stabil.

Selain pos digitalisasi, Kemenag juga mengusulkan anggaran Rp13,7 triliun untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dana ini diproyeksikan menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga, yang mencakup 6.973 madrasah, serta ratusan sekolah Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha.

Di sisi lain, Nasaruddin menyoroti ketimpangan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%, tertinggal jauh dari sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.

Padahal, secara ekonomi, anak-anak madrasah dan santri merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi. Nasaruddin meyakini ekosistem pesantren justru yang paling siap menjalankan program ini karena terbiasa dengan pola dapur mandiri.

Melalui usulan anggaran Rp24,8 triliun ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional agar lebih inklusif dan kompetitif di kancah global. Kini, keberlanjutan mimpi digitalisasi madrasah tersebut bergantung pada lampu hijau dari otoritas fiskal dan legislatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan perkembangan peralihan anggaran dengan nilai total Rp512,9 miliar hingga aset gedung operasional dari Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp478,55 miliar dana surat berharga syariah negara (SBSN) untuk pembiayaan pembangunan revitalisasi asrama haji serta Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHUT). Terdapat pula anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp34,38 miliar untuk aktivitas penyewaan asrama haji.

“Sampai dengan saat ini, anggaran tersebut masih berada di Kementerian Agama dan belum dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umrah,” kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Dia lantas memerinci bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan asrama haji di 4 lokasi mencapai Rp300,28 miliar, sedangkan pembangunan PLHUT di 53 lokasi sebesar Rp178,27 miliar.

Sementara itu, anggaran PNBP dialokasikan untuk operasional 28 lokasi asrama haji, terdiri dari 10 unit pelaksana teknis (UPT) asrama haji senilai Rp23,8 miliar dan 18 asrama haji non-UPT sebesar Rp10,58 miliar.

Terkait aset, Irfan menjelaskan bahwa pengalihan aset Kemenag seperti gedung juga terus berlangsung. Beberapa di antaranya adalah Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta, Kompleks Perumahan Haji di Ciracas, Wisma Haji Tugu Bogor, hingga Wisma Haji di Ciloto.

“Secara umum sebagian juga sudah kita alihkan ke Kementerian Haji. Termasuk kantor yang di Thamrin sudah ada pembagian kavling antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama,” jelas Irfan saat ditemui usai rapat.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pembahasan juga mencakup sumber daya manusia alias pegawai Kemenhaj. Saat ini, telah terdapat sekitar 3.000 personel Kemenhaj di seluruh Tanah Air, dan diharapkan dapat mencapai 7.000 orang pada akhir 2026 atau saat peralihan tenaga kerja rampung.

Di samping itu, Kemenhaj juga mengajukan anggaran belanja tambahan sebesar Rp3,1 triliun untuk kebutuhan operasional ibadah haji 2026 dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Hal ini dikarenakan anggaran Kemenhaj saat ini masih bersumber utama dari alokasi APBN untuk Badan Penyelenggara (BP) Haji, lembaga pendahulu Kemenhaj. Alokasi anggaran Rp579 miliar dinilai kurang untuk operasional ibadah haji hingga kelembagaan yang kini berbentuk kementerian.

“Seperti yang kita tahu, Kementerian Haji ini disahkan pada saat APBN sudah diketok. Artinya apa? Kementerian Haji sekarang ini masih menggunakan anggaran Badan Penyelenggara Haji, sehingga pasti jauh kekurangannya,” tegas Irfan.

Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah terbentuk usai pengesahan Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Beleid tersebut juga mengamanatkan pengalihan anggaran haji dari tiga lembaga yakni BP Haji, Kemenag, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seluruhnya kepada Kemenhaj.