Ajang yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Juni 2026 ini diikuti puluhan pelaku usaha mikro kecil,l dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar UMKM Weekend Kreatif Fair 2026 di Temindung Creative Hub, Samarinda, untuk mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memperluas jaringan pemasaran produk lokal unggulan daerah.

"Ajang yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Juni 2026 ini diikuti puluhan pelaku usaha mikro kecil,l dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif (ekraf)," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi di Samarinda, Sabtu.

Menurut Ririn, kegiatan ini merupakan wadah promosi efektif bagi pelaku usaha, sekaligus langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekosistem ekraf di Kalimantan Timur.

Melalui tema "Belanja Hemat, Hiburan Seru, UMKM Kuat, Ekonomi Hebat", Dispar Kaltim berfokus pada beberapa target utama.

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan produk lokal, mengoptimalkan fasilitas publik, penggerak ekonomi, serta membangun kecintaan terhadap produk lokal," tegas Ririn.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, di tengah langkah efisiensi anggaran pemerintah, Dispar Kaltim tetap mampu bergerak lincah dalam menciptakan ruang kolaborasi nyata bagi pelaku usaha.

Seno Aji menekankan pentingnya pergeseran motor penggerak ekonomi Kaltim dari sektor sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui ke sektor kreatif.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kreatif kini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kaltim. Jadi, jangan pernah malu berkecimpung di industri ini. UMKM dan ekraf adalah ujung tombak masa depan ekonomi kita," tegas Seno Aji.

Seno menambahkan kesuksesan acara ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari berbagai komunitas UMKM, Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Hipmi hingga sektor perbankan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengintegrasikan penguatan UMKM ke dalam visi-misi pembangunan daerah melalui Program Jospol (Kewirausahaan Terpadu).

Program ini mencakup empat pilar utama, yakni pelatihan bisnis intensif, bantuan peralatan usaha, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan akses kemitraan strategis.

"Melalui Program Jospol, kita targetkan UMKM Kaltim bisa naik kelas hingga menembus pasar nasional dan internasional," imbuh Wagub.

Ia juga berharap ajang ini memicu generasi muda untuk mengalihkan fokus dari gawai (gadget) ke aktivitas berkarya yang produktif.Selain pameran produk, festival ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan publik dan rekreasi.

Pewarta: Arumanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mematangkan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kabupaten dan kota, sebagai komitmen penuh daerah dalam mendukung program strategis nasional, khususnya pembangunan tiga juta rumah dan penguatan ketahanan pangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, di Samarinda, Sabtu, mengungkapkan bahwa proses pengintegrasian LP2B di Kaltim kini memasuki tahap verifikasi Lahan Baku Sawah (LBS).

Tahapan ini krusial untuk memastikan akurasi data sebelum diserahkan ke tingkat pusat.

"Setelah proses verifikasi selesai, hasilnya akan segera kami usulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang," ujar Sri Wahyuni.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Sri Wahyuni usai menghadiri secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang digelar secara daring pada Jumat.

Agenda penting tersebut melibatkan dua kesepakatan besar, yaitu percepatan perumahan, SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait dukungan program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua tata ruang pangan, dengan SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai pengintegrasian LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Sri Wahyuni menekankan agar pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim segera bergerak cepat menetapkan LBS di daerah masing-masing sebelum usulan resmi dikirim.

Pemprov Kaltim menargetkan pemenuhan LP2B dapat mencapai angka 87 persen dari total LBS yang ada.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat dan ketahanan pangan merupakan pilar kebijakan utama Presiden sejak awal masa pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi mutlak diperlukan demi menyukseskan program ini.

“Keduanya merupakan program strategis nasional yang menjadi kebijakan Presiden sejak awal masa pemerintahan dan harus kita dukung bersama,” tegas Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.

Tito menjelaskan bahwa Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sengaja difokuskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Targetnya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan LP2B dirancang sebagai benteng pertahanan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan pangan pokok serta mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Mendagri juga mengingatkan para gubernur untuk memastikan pemenuhan luas LP2B minimal 87 persen dari total sebaran LBS. Target ini wajib dicapai melalui kesepakatan agregat dengan para bupati dan wali kota.

Jika ada daerah yang belum mampu memenuhi kuota tersebut, maka kekurangannya dapat ditutupi melalui subsidi atau kesepakatan dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi.

"Usulan tersebut harus sudah disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang paling lambat 31 Juli 2026," jelas Tito.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pelatihan yang paling banyak diikuti dan mendapatkan tanggapan paling positif adalah Pemasaran Digital dan Penjualan Daring

Nusantara (ANTARA) - Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tersimpan kisah yang tak kalah penting diketahui publik.

Ini bukan kisah tentang infrastruktur megah, namun kisah tentang manusia, tentang harapan, dan tentang bagaimana masyarakat lokal bertransformasi dari sekadar penonton pembangunan menjadi penggerak utama perekonomian masa depan.

Otorita IKN sejak awal menegaskan komitmen: Pembangunan IKN harus menempatkan warga lokal sebagai prioritas utama.

Tidak ada kemajuan yang berarti jika masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat nyata, maka seluruh langkah pembangunan dirancang dengan memastikan warga setempat memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari kemajuan yang sedang dibangun.

Komitmen mulia ini tidak hanya berhenti pada seruan, namun diwujudkan melalui rangkaian kolaboratif terstruktur dan berkelanjutan.

Tujuannya jelas, mendongkrak kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang baru dilaksanakan adalah Akademi SIAPIK 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 dengan melibatkan berbagai sektor.

Kerja sama saling melengkapi ini diinisiasi Sekretariat Kerja Bersama Kompleks Perkantoran BI IKN, didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Program ini ditujukan bagi para pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah inti IKN maupun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) guna memperkuat literasi finansial, mendorong inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses mereka terhadap permodalan dari perbankan dan keuangan resmi.

Literasi keuangan

Inti program ini adalah pengenalan dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), dirancang khusus untuk memudahkan pelaku usaha dalam mencatat dan mengelola keuangan usahanya secara rapi, akurat, dan terstruktur.

Para peserta juga dibekali pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola keuangan usaha yang sederhana namun efektif, cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, hingga pemahaman yang lebih luas mengenai dunia keuangan.

Panitia juga memfasilitasi sesi yang dinantikan seluruh peserta, yaitu Business Matching atau pertemuan pencocokan usaha. Melalui forum ini, para pelaku UMKM dipertemukan secara langsung dan tatap muka dengan perwakilan dari berbagai lembaga jasa keuangan dan perbankan terkemuka.

Di sini, mereka bisa menyampaikan profil usahanya, menjelaskan kebutuhan modal, dan membuka peluang kerja sama yang disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha.

Ini adalah kesempatan emas yang selama ini sering sulit dijangkau oleh pengusaha kecil, yakni mereka bisa berkomunikasi langsung dengan lembaga keuangan tanpa perantara.

Berdaya bersama

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, konsistensi dalam menghadirkan program peningkatan kapasitas seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN memang dijalankan dengan semangat kebersamaan.

UMKM memegang peran vital, karena merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Bahkan bisa menjadi aktor utama seiring perkembangan IKN.

“Pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Maka kami terus memperkuat pelaku usaha agar mereka mampu menangkap berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang,” ujar Alimuddin.

Ia menyampaikan harapan besar agar pelaku UMKM lokal makin percaya diri dan terus berusaha meningkatkan kualitas usahanya.

Kehadiran IKN membuka ruang luas untuk berkembang, baik dari sisi pasar, peluang kemitraan, maupun kemudahan akses pembiayaan.

Otorita IKN akan terus hadir mendukung agar UMKM lokal dapat naik kelas hingga pasar ekspor, berdaya saing tinggi, dan menjadi bagian penting tak tergantikan dari ekosistem ekonomi Nusantara.

Alimuddin juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan, yakni para pelaku UMKM harus saling bersinergi. Bisa jadi produk yang dihasilkan oleh satu UMKM menjadi bahan baku atau pelengkap bagi usaha lainnya.

“Bersama kita membangun rantai ekonomi saling menguatkan. UMKM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika bersatu, kekuatan akan jauh lebih besar dan mampu memanfaatkan setiap peluang,” ujarnya.

Rekam jejak

Sejak 2025 hingga Juni 2026, sebanyak 553 pelaku UMKM di IKN dan sekitarnya telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan. Angka ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan kebutuhan para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Program IKN Digital Community (2025) misalnya, diikuti 300 pelaku UMKM, dengan fokus materi mengenai pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi untuk memajukan usaha.

Program Peningkatan Kemasan dan Legalitas Usaha (akhir 2025). Diikuti 60 pelaku usaha, yang dibekali pengetahuan dan pendampingan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga cara meningkatkan mutu dan daya tarik produk.

Program Literasi Keuangan Digital (Februari 2026). Diikuti 120 orang, mempelajari manajemen keuangan dan cara memanfaatkan layanan perbankan digital.

Program KUMPUL (Kreatif Usaha Marketing Packaging Untung Laris pada Februari 2026. Diikuti 29 peserta, fokus pada pembangunan merek (branding), desain kemasan menarik, dan strategi pemasaran efektif.

Program Digdaya UMKM (Mei 2026). Diikuti 44 peserta, mendalami strategi bisnis digital dan cara melakukan penjualan secara langsung melalui siaran daring atau live selling.

Sasaran peserta program ini mencakup seluruh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah inti IKN dan daerah-daerah penyangga strategis, seperti Kecamatan Sepaku, Samboja, Samboja Barat, Loa Janan, Loa Kulu, dan Muara Jawa.

Kebutuhan UMKM

Dari seluruh rangkaian pelatihan yang dilaksanakan, terlihat apa yang paling dibutuhkan dan paling diminati para pelaku usaha. Pelatihan yang paling banyak diikuti dan mendapatkan tanggapan paling positif adalah Pemasaran Digital dan Penjualan Daring, yang diikuti oleh 344 orang.

Materi yang paling disukai dan dianggap paling bermanfaat adalah cara berjualan di media sosial, memanfaatkan pasar daring, membuat konten promosi, hingga teknik melakukan siaran langsung untuk menjual produk.

Alasannya sangat jelas, ilmu ini bisa langsung dipraktikkan, biayanya relatif terjangkau, dan mampu memperluas jangkauan pembeli hingga ke luar daerah.

Di urutan kedua, pelatihan mengenai Legalitas Usaha dan Standar Produk, diikuti 180 orang. Mereka belajar cara mengurus dokumen usaha sah, izin edar produk, sertifikat halal, hak kekayaan intelektual, hingga teknik membuat kemasan yang aman dan menarik.

Hal ini menjadi sangat penting karena syarat utama untuk bisa menyuplai kebutuhan instansi pemerintah, hotel, restoran, dan pasar resmi di IKN adalah memiliki usaha yang terdaftar secara sah dan terpercaya.

Di posisi ketiga adalah Pelatihan Literasi Keuangan dan Perbankan Digital, diikuti 164 orang. Materi ini dianggap krusial karena masih banyak pelaku usaha yang kesulitan membedakan antara uang usaha dan uang pribadi, sering sering menjadi penyebab usaha mengalami kesulitan keuangan.

Terakhir, pelatihan Inovasi Produk dan Kreativitas Lokal, diminati 73 orang. Mereka belajar cara mengolah hasil alam setempat seperti hasil hutan, pertanian, dan perikanan, menjadi produk bernilai jual tinggi, karena khas dan unik sehingga sangat dicari pengunjung dan pendatang baru di IKN.

Perubahan kecil membawa harapan besar

Reni Sayu, pelaku usaha keripik pisang dari Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku terbantu dengan pengetahuan yang didapatkan saat mengikuti pelatihan gelaran Otorita IKN.

“Selama ini, pencatatan keuangan saya masih dilakukan secara manual di buku tulis, sering ada transaksi yang terlewat. Bahkan, uang modal usaha sering tercampur begitu saja dengan kebutuhan lain,” katanya.

Ia mengaku sering bingung, sebenarnya untung atau rugi. Melalui pelatihan yang diikuti, ia pun mampu mengelola keuangan lebih baik, rapi, dan modern menggunakan aplikasi digital.

“Sekarang saya jadi lebih paham bagaimana memisahkan uang usaha dan uang pribadi, sehingga usaha saya bisa terus berkembang,” katanya.

Ia berharap sejumlah program pendampingan dan akses pembiayaan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, agar para pelaku UMKM makin terampil dan tumbuh mandiri.

Melalui Akademi SIAPIK dan rangkaian program pemberdayaan lainnya, Otorita IKN bersama Bank Indonesia, OJK, dan seluruh mitra berharap dapat terus melahirkan pelaku usaha profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun gedung dan jalan, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi berkelanjutan, berakar kuat pada potensi dan kearifan lokal.

Pembekalan terhadap warga lokal ini, maka ketika IKN tumbuh menjadi kota hutan dunia yang megah dan maju, di situlah warga lokal berdiri tegak sebagai tuan rumah yang bangga, sejahtera, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebanggaan nasional.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pemutakhiran data IPRO adalah langkah krusial untuk memberikan kepastian bagi investor. Kami menjamin kesiapan lahan, kelayakan proyek secara teknis dan ekonomis, hingga dukungan regulasi yang kuat,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menawarkan Kawasan Industri Buluminung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, terpadu dan terintegrasi langsung dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU Mudyat Noor d Samarinda, Jumat, mengatakan bahwa PPU tidak lagi sekadar menawarkan potensi mentah. Pihaknya kini menyodorkan proyek yang telah matang dan siap dikerjakan atau Investment Project Ready to Offer (IPRO).

"Pemutakhiran data IPRO adalah langkah krusial untuk memberikan kepastian bagi investor. Kami menjamin kesiapan lahan, kelayakan proyek secara teknis dan ekonomis, hingga dukungan regulasi yang kuat," ujar Mudyat Noor dalam acara penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur di Samarinda.

Komitmen ini merupakan bagian dari penguatan Regional Investment Relations Unit (RIRU). Instrumen strategis ini dirancang untuk memastikan arus investasi masuk secara lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.

Di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memangkas hambatan birokrasi.

Beberapa poin utama dalam penguatan iklim investasi PPU meliputi akurasi data yakni pemanfaatan data real-time untuk meyakinkan investor.

Kemudahan perizinan atau transformasi layanan terpadu yang lebih cepat dan efisien, dan terakhir dukungan infrastruktur yakni alokasi anggaran dan monitoring berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Sebagai "serambi" IKN, PPU memiliki daya tawar yang sulit ditandingi. Selain Kawasan Industri Buluminung, pemerintah daerah juga membuka pintu lebar untuk investasi di sektor
logistik dan pelabuhan dengan memanfaatkan garis pantai untuk jalur distribusi nasional.

Kemudian sektor pariwisata eksklusif dengan mengembangkan potensi alam yang berdampingan dengan kawasan inti pemerintahan, dan selanjutnya sektor agro industri atau Ketahanan pangan untuk menyuplai kebutuhan populasi IKN yang terus bertambah.

“Penajam Paser Utara siap menjadi mitra strategis utama bagi para investor. Kami bukan hanya penonton, tapi pemain aktif dalam pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN,” tegas Mudyat Noor.

Dengan langkah ini, Kalimantan Timur semakin memperkuat posisinya sebagai episentrum investasi nasional.

Percepatan pembangunan IKN terbukti menjadi multiplier effect yang membuka peluang ekonomi luas, sekaligus mengubah wajah PPU menjadi kawasan industri masa depan yang modern dan ramah lingkungan.

Pewarta: Arumanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Polresta IKN dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara

Nusantara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang proses pembersihan lahan seluas 3,24 hektare untuk lokasi pembangunan fasilitas pendukung berupa Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

"Kehadiran Polresta IKN yang kini sedang disiapkan, dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kaltim, Senin.

Sehari sebelumnya, Minggu (12/4), ia bersama jajaran pun telah meninjau kawasan perencanaan lokasi calon pembangunan Polresta IKN guna memastikan semua proses dan tahapannya berjalan sesuai jadwal yang diinginkan.

"Saat ini tahap awal pekerjaan telah dimulai melalui proses land clearing (pembersihan lahan), dengan target penyelesaian keseluruhan tahap pertama pembangunan pada akhir 2027," ujar Basuki.

Ia menyebut bahwa pembangunan ini juga diiringi dengan penataan kawasan dan penyediaan lahan secara terencana, terutama untuk mendukung kelancaran pengembangan fasilitas kepolisian di ibu kota baru tersebut.

"Dengan luas lahan sekitar 3,24 hektare, kawasan pembangunan ini mencakup sejumlah fasilitas utama, termasuk gedung utama, masjid, lapangan upacara, kolam retensi dan sarana olahraga," katanya lagi.

Gedung utama dirancang sebagai pusat aktivitas dengan enam lantai utama yang dilengkapi lantai dek serta tiga lantai bawah. Gedung ini turut didukung dengan berbagai ruang operasional, seperti ruang kantor, ruang rapat dan fasilitas pendukung operasional kepolisian lainnya.

Selain itu, desain arsitektur juga telah disesuaikan dengan mengintegrasikan berbagai sarana pendukung seperti masjid, jalur pedestrian, serta fungsi amfiteater yang digabung sebagai tribun sarana olahraga.

Saat meninjau kesiapan pembangunan kawasan itu, Basuki menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Polresta IKN harus berjalan dalam satu komando di bawah Otorita IKN.

"Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan Polresta IKN harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN. Apapun perencanaannya harus dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung ulang agar tidak ada kesalahan," kata Basuki.

Melalui perencanaan yang komprehensif dan pelaksanaan yang terukur, katanya, OIKN ingin memastikan seluruh tahapan pembangunan di Kawasan Nusantara berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan perencanaan.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Target kami jelas, pembayaran kepada pihak ketiga harus tuntas sebelum libur Lebaran agar mereka bisa memenuhi kewajiban kepada karyawan

Kutai Kartanegara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur menjalin kerja sama pembiayaan dengan Bankaltimtara (Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) untuk menutup kebutuhan arus kas daerah senilai Rp820 miliar.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan proyek pembangunan tahun 2025 dapat segera dituntaskan.

Kesepakatan pinjaman tersebut diformalisasi melalui penandatanganan akad kredit oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri dan Direktur Utama Bankaltimtara, Muhamad Yamin di ruang pertemuan Bankaltimtara, Tenggarong, Kaltim, Jumat.

Pinjaman daerah ini menjadi solusi konkret pemerintah kabupaten dalam mengatasi tekanan likuiditas akibat beban kewajiban pembayaran proyek.

Dengan cairnya dana ini, proses pelunasan kepada kontraktor dan mitra kerja yang telah merampungkan pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki masa libur Idul Fitri.

Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasinya kepada Bankaltimtara atas proses administrasi yang berjalan sesuai jadwal.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi para mitra kerja daerah.

"Kami sangat mengapresiasi Bankaltimtara yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga akad ini bisa segera dilaksanakan. Target kami jelas, pembayaran kepada pihak ketiga harus tuntas sebelum libur Lebaran agar mereka bisa memenuhi kewajiban kepada karyawan," ujar Aulia.

Terealisasinya pinjaman ini merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta telah mendapatkan lampu hijau dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dukungan DPRD Kukar.

Pascapenandatanganan, Pemkab Kukar langsung memproses tahapan administrasi lanjutan, termasuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ribuan dokumen SP2D kini tengah disiapkan agar dana bisa langsung masuk ke rekening para rekanan.

"Proses administrasi kami kerjakan hari ini juga agar pencairan secepatnya terealisasi," tegasnya.

Selain kewajiban kepada mitra kerja, Pemkab Kukar juga memastikan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS maupun PPPK dipastikan cair sesuai ketentuan demi menjaga kesejahteraan aparatur menjelang hari raya.

Kebijakan pinjaman daerah ini merupakan instrumen keuangan yang sah menurut regulasi, selama digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan stabilitas fiskal.

Melalui mekanisme ini, Pemkab Kukar dapat mengelola arus kas secara lebih fleksibel tanpa mengganggu keberlanjutan proyek pembangunan yang sedang berjalan di tahun anggaran 2026.

Pewarta: Arumanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Philip Morris International (PMI) menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus memperkuat posisi PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna). Perusahaan melihat perseroan sebagai pilar penting dalam strategi global untuk mendorong inovasi, pengembangan SDM serta kinerja bisnis PMI.

President East, South East Asia, Pacific, and Global Travel Retail PMI, Vassilis Gkatzelis, menyebut Sampoerna memperkuat rantai pasok regional. Investasi berkelanjutan perseroan dinilai secara konsisten menciptakan lapangan kerja serta mendukung hilirisasi produk tembakau.

Saat ini, Sampoerna berfungsi sebagai pusat ekspor PMI untuk lebih dari 30 negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mencakup ekspor produk rokok konvensional maupun produk tembakau bebas asap.

"PMI memandang Sampoerna sebagai pilar penting dalam transformasi perusahaan dan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini memadukan skala bisnis, inovasi, dan kontribusi sosial untuk mewujudkan kemajuan usaha yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Sejak 2008, PMI telah mengucurkan investasi sebesar US$6,4 miliar di Indonesia. Nilai tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi produk tembakau bebas asap di Karawang senilai Rp5,3 triliun.

Pabrik di Karawang merupakan fasilitas ketujuh di dunia dan yang pertama dibangun di wilayah Asia Tenggara. Lokasi ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian dan analisis berstandar global yang canggih.

"Fasilitas ini merupakan satu-satunya laboratorium canggih PMI di seluruh Asia dan didukung oleh sekitar 200 tenaga ahli Indonesia yang berkualifikasi tinggi," kata pria yang sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Sampoerna pada 2022-2024.

Vassilis menambahkan, Sampoerna yang kini berusia 113 tahun mengelola sembilan fasilitas produksi langsung dan 43 Mitra Produksi Sigaret. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta bermitra dengan belasan ribu petani tembakau dan cengkih.

Untuk produk bebas asap, Sampoerna telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 600 UMKM di 20 kota dengan dukungan jaringan SRC. Langkah ini berhasil menciptakan lebih dari 1.300 lapangan kerja baru di sektor tersebut.

Riset Litbang Kompas tahun 2025 menunjukkan dampak ekonomi tahunan Sampoerna mencapai Rp204,1 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp1.700. Hal ini mencerminkan rasio multiplier yang kuat dalam ekosistem bisnis mereka.

Sampoerna juga fokus mendukung kemandirian ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor UMKM. Inisiatif ini dijalankan lewat Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia.

Jaringan SRC saat ini telah menaungi lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, SETC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta sejak awal berdiri.

Dalam pengembangan talenta, Vassilis menilai Sampoerna berhasil mencetak tenaga profesional yang kini mendukung operasional PMI di 39 negara. Mereka tersebar di berbagai bidang seperti teknologi informasi, keuangan, dan rantai pasokan.

"Sampoerna menyediakan tenaga profesional berkualitas di bidang teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Hal ini memposisikan Indonesia sebagai pusat kapabilitas regional sekaligus mengangkat talenta lokal di panggung global," tuturnya.

Sekitar 70 karyawan Sampoerna saat ini bertugas di luar negeri dalam berbagai posisi kepemimpinan strategis. Perkembangan ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang kompetitif.

Vassilis mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri. Penindakan tegas terhadap rokok ilegal dinilai sangat penting untuk menjamin persaingan usaha yang adil.

"Semua inisiatif Sampoerna berlandaskan pada Filosofi Tiga Tangan yang memastikan manfaat bagi konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, dan pemegang saham; serta masyarakat luas demi menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas dia.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah bersiap menggarap potensi ekonomi baru dari sektor energi yang selama ini terabaikan melalui reaktivasi ribuan sumur minyak tua dan tidak aktif, sebagai proyeksi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, di Samarinda, Rabu, menegaskan bahwa momentum ini hadir seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Regulasi ini , lanjut Seno, memberikan payung hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM untuk mengelola sumur-sumur yang sebelumnya tidak dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan data kementerian terkait, terdapat sekitar 3.000 titik sumur di Kaltim yang masuk dalam kategori tidak aktif. Pemerintah daerah kini sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sumur mana saja yang masih layak secara ekonomis untuk diproduksi kembali.

“Ini adalah peluang besar. Jika ribuan sumur ini berhasil diaktifkan kembali, dampaknya tidak hanya pada peningkatan lifting minyak nasional, tetapi juga pada kas daerah melalui kontribusi BUMD,” ujar Seno Aji.

Seno menegaskan melalui aturan baru ini, BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diharapkan mengambil peran sebagai motor penggerak utama. BUMD maupun koperasi lokal kini dapat mengajukan permohonan pengelolaan sumur yang berada di wilayah kerja perusahaan besar seperti, Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

"Jika optimal, reaktivasi ini diperkirakan mampu menyumbang tambahan produksi minyak hingga 100.000 – 150.000 barel per hari," jelasnya.

Meski menjanjikan, Seno Aji mengakui bahwa bisnis ini bukan tanpa risiko. Pengelolaan sumur tua memiliki tantangan teknis yang kompleks, mulai dari kadar air yang tinggi hingga kerusakan struktur sumur akibat usia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemprov Kaltim mendesak dukungan penuh dari SKK Migas dan Pertamina dalam hal, transparan data yang untuk menyediakan data teknis yang akurat untuk setiap sumur dan pendampingan berupa bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal agar memiliki kesiapan sebelum terjun ke lapangan.

Selain itu, lanjut Seno juga diperlukan kepastian regulasi khususnya terkait implementasi skema kerja sama yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

"Kami tidak ingin pelaku usaha daerah melangkah tanpa persiapan. Dengan pendampingan yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan investasi," jelas Seno Aji.

Pewarta: Arumanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Prisma Advertising menghadirkan inovasi pemanfaatan teknologi social media scraping secara real-time dalam kampanye #IWokeUpLikeThis untuk brand kesehatan global, Blackmores.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari peluncuran produk Blackmores Ultimate Vibrant Skin sekaligus menawarkan pendekatan baru dalam menghubungkan percakapan digital di media sosial dengan ruang publik secara autentik.

Adapun kampanye #IWokeUpLikeThis mengangkat representasi kulit sehat dan bercahaya secara natural sejak bangun tidur tanpa filter dan tanpa rekayasa.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada promosi produk, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih percaya diri menampilkan kondisi kulit asli mereka serta merayakan proses perawatan kulit sebagai sebuah perjalanan, bukan hasil instan.

Sebagai bagian dari eksekusi kampanye, Blackmores menayangkan konten #IWokeUpLikeThis melalui media luar ruang berupa videotron yang diperkuat teknologi social media scraping dari Prisma Advertising.

Melalui teknologi ini, konten wajah pengguna Instagram yang berpartisipasi dengan menggunakan tagar kampanye dapat ditampilkan secara real-time di ruang publik.

Tentunya, integrasi ini menciptakan pengalaman visual yang relevan dengan keseharian audiens, sekaligus menghadirkan representasi kecantikan yang apa adanya.

Inovasi ini memperlihatkan bagaimana Prisma Advertising berperan sebagai enabler teknologi yang menjembatani konten media sosial dan media luar ruang, mengubah percakapan digital menjadi pengalaman nyata di ruang publik.

Pendekatan ini memperkuat pesan utama campaign bahwa kulit sehat dan bercahaya dapat tampil natural tanpa perlu rekayasa.

Direktur Sales & Marketing Prisma Group Foni Walandow menjelaskan, bahwa inovasi ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman campaign yang lebih relevan dan autentik.

"Melalui teknologi social media scraping real-time, kami ingin membawa percakapan yang biasanya hanya hidup di layar ponsel ke ruang publik. Campaign ini membuktikan bahwa media luar ruang tidak lagi bersifat satu arah, tetapi bisa menjadi platform yang hidup, responsif, dan mencerminkan audiens secara nyata," ujar Foni dikutip Senin (2/2).

Sementara Senior Brand Marketing Manager Blackmores, Juliana Nur Wulan, menyampaikan bahwa Blackmores ingin mendorong setiap individu untuk berani menampilkan kulit asli mereka dan bangga terhadap proses perawatan yang sedang dijalani bersama Blackmores Ultimate Vibrant Skin.

"Blackmores mendorong setiap individu untuk percaya diri dengan proses perawatan kulitnya. Melalui campaign #IWokeUpLikeThis yang ditampilkan di videotron, Blackmores ingin menginspirasi keberanian untuk tampil natural, baik di media sosial maupun ruang publik sebagai refleksi kulit sehat yang dirawat dari dalam," pungkasnya.

Ide kreatif campaign #IWokeUpLikeThis digagas oleh WOW Company, yang mengintegrasikan ide, teknologi, dan media luar ruang dalam satu ekosistem campaign yang inovatif.

Kolaborasi antara Blackmores, WOW Company, dan Prisma Advertising menunjukkan bagaimana sinergi strategis dapat menciptakan komunikasi pemasaran yang relevan, berdampak emosional, dan kontekstual dengan perilaku audiens digital saat ini.

Melalui campaign ini, Blackmores berharap dapat memperkuat positioning Blackmores Ultimate Vibrant Skin sebagai solusi perawatan kulit yang mendukung tampilan sehat dan bercahaya dari dalam, sekaligus menghadirkan pendekatan campaign yang segar dan memberdayakan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih penghargaan "Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" pada puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto kepada Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BRI dalam mendorong penguatan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi BRI untuk terus memperluas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja kolektif seluruh insan BRI dalam mendampingi desa-desa di Indonesia. BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem ekonomi serta perluasan akses layanan keuangan," ujar Riko.

Sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada segmen UMKM, BRI konsisten menghadirkan berbagai program pemberdayaan desa yang terintegrasi. Hingga Desember 2025, program Desa BRILiaN telah memberdayakan 5.000 desa di seluruh Indonesia, yang dirancang untuk mendorong desa agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa, digitalisasi layanan dan transaksi, penerapan prinsip keberlanjutan, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan dan karakteristik desa.

Selain itu, BRI memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui perluasan jaringan BRILink Agen yang menghadirkan akses layanan keuangan hingga ke pelosok, pengembangan LinkUMKM sebagai platform digital yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pasar dan mitra usaha, hingga pelaksanaan program Klasterku Hidupku untuk mendorong produktivitas usaha berbasis komunitas, serta penguatan Rumah BUMN sebagai pusat pembinaan UMKM dalam membangun ekosistem ekonomi digital.

Berbagai inisiatif itu menjadi bagian dari strategi BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran desa sebagai penggerak ekonomi nasional.

Riko menambahkan, penghargaan yang diterima BRI pada momentum Hari Desa Nasional 2026 ini menggambarkan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN dan masyarakat dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Melalui kolaborasi lintas sektor, BRI optimistis penguatan desa akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia. Ke depan, BRI akan terus melanjutkan komitmen pemberdayaan desa melalui inovasi, digitalisasi, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan," pungkas Riko.

Puncak Hari Desa Nasional 2026 yang mengusung tema "Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia" turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali, asosiasi desa se-Indonesia, kepala desa, serta para pemangku kepentingan pembangunan desa.

BRI Group sebagai bagian dari ekosistem Danantara menggelar aksi kemanusiaan bertajuk "Satukan Langkah untuk Sumatra" guna membantu masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Kegiatan ini menjadi wujud solidaritas dan gotong royong perusahaan dalam mendukung pemulihan pascabencana.

Aksi kemanusiaan tersebut sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025. Peringatan dilakukan secara sederhana, namun sarat nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan.

Kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra" digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Minggu (21/12). Acara ini dihadiri Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI Group.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen jajaran manajemen BRI Group untuk turun langsung dan bergerak bersama dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Sebanyak 5.000 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat yang menempuh jarak sekitar 5 kilometer atau setara dengan 7.500 langkah. Setiap langkah peserta dikonversi menjadi donasi senilai Rp1.300.

Melalui mekanisme tersebut, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana hingga Rp50 miliar yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui program BRI Peduli dengan fokus pada wilayah terdampak bencana di Sumatra. Di Provinsi Aceh, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik, serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan Puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan.

Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra" merupakan inisiatif kolektif yang lahir dari semangat solidaritas dan kepedulian sosial seluruh elemen di BRI Group.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang bagi BRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

"Aksi sosial ini lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian sosial Insan BRILiaN. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kami percaya bahwa kolaborasi dan gotong royong mampu menjadi kekuatan dalam menghadirkan bantuan dan harapan bagi sesama," ujar Hery.

Selain penggalangan dana, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aksi sosial, antara lain penyaluran 1.300 paket sembako gratis, pemeriksaan kesehatan bagi 1.300 orang, serta pembagian 1.300 cangkir kopi khas Sumatra seperti Aceh Gayo, Sidikalang, dan Mandailing.

Selain itu, BRI melalui program Pangkalan Nutrisi yang menyalurkan 1.300 porsi makanan bergizi bagi para pengemudi ojek online, sebuah wujud apresiasi bagi para pejuang jalanan yang turut menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-130 BRI.

Sejalan dengan semangat solidaritas yang diusung melalui kegiatan tersebut, BRI sejak awal telah konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra yang meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group melalui berbagai aksi tanggap darurat bergerak cepat dan terkoordinasi untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Tercatat, hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana.

Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi relawan, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan pun difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, yang meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut.

Untuk mendukung aspek kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihan.

Sementara itu, guna memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak dengan total nilai bantuan mencapai Rp11,68 miliar.

"BRI yang menjadi bagian ekosistem dari Danantara berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menegaskan peran BRI yang senantiasa hadir, peduli dan berkontribusi nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, demi mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegas Hery.

Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli mengatakan para gubernur seluruh Indonesia harus menetapkan besaran kenaikan upah 2026 maksimal Rabu 24 Desember.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12) malam.

Yassierli menyebut perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Politikus PKS itu menjelaskan bahwa PP Pengupahan untuk ketentuan upah 2026 yang diteken Prabowo pada hari ini mengatur sejumlah hal.

Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk tahun 2026 pada hari ini, Selasa (16/12).

Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Ia mengungkapkan Prabowo menetapkan formula baru dalam menetapkan upah tahun 2026.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," kata politikus PKS tersebut menambahkan.

Pada tahun 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP.

Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen.