PEGUNUNGAN PAPUA - Kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di wilayah Pegunungan Papua . Karena itu, perluasan akses pendidikan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menyiapkan tenaga profesional dan calon pemimpin daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Program Beasiswa Puncak Cerdas. Pada tahap kedua program itu, sebanyak 317 mahasiswa diberangkatkan ke berbagai kota studi, termasuk Semarang dan sekitarnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Ketua Komisi III DPRK Kabupaten Puncak Talius Tabuni menilai program tersebut merupakan investasi strategis yang dampaknya tidak hanya dirasakan penerima beasiswa, tetapi juga oleh pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Saya selaku Ketua Komisi III memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Puncak Elvis Tabuni. Ini adalah langkah tepat dan sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yakni membangun daerah melalui sumber daya manusianya sendiri. Sebanyak 317 anak ini merupakan investasi jangka panjang yang kelak akan kembali mengabdi untuk membangun Kabupaten Puncak maupun Papua Tengah,” ujar Talius Tabuni, Selasa (30/6/2026).

Dia menegaskan pembangunan Papua tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan agar daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak karena Papua membutuhkan lebih banyak tenaga profesional di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Kehadiran program beasiswa dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Kita harus menyiapkan pemimpin masa depan Papua sejak sekarang. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan dan membawa perubahan bagi tanah Papua,” ucapnya.

Politikus Partai Perindo ini juga menekankan keberlanjutan program menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dia berharap Program Beasiswa Puncak Cerdas terus dilanjutkan dan mampu menjangkau lebih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik.

“Ke depan, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya peta kebutuhan tenaga kerja dan profesi strategis di Kabupaten Puncak. Dengan begitu, program beasiswa tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah baik di sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan maupun ekonomi masyarakat,” kata Talius.

Program Beasiswa Puncak Cerdas merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Puncak yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mencetak generasi unggul yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) kembali membuka Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2026. Kesempatan ini dibuka bagi lulusan lulusan S1 maupun D4 yang bercita-cita menjadi guru profesional.

Program ini menjadi salah satu jalur penting untuk mencetak tenaga pendidik profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga mampu membimbing, menginspirasi, serta mendampingi tumbuh kembang peserta didik di Indonesia. Pendaftaran seleksi dibuka mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap mengenai tahapan seleksi, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran melalui laman resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen.

"Segera cek informasi lengkap dan pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan ini melalui laman resmi https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/seleksi-pendidikan-profesi-guru-ppg-bagi-calon-guru-tahun-2026," dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, dikutipSenin (29/6/2026).

Persyaratan Utama PPG Calon Guru 2026

1. WNI

2. Tidak terdaftar sebagai guru/kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kpendidikan seperti data pokok pendidikan (Dapodik) dan Simpatika

3. Berusia paling tinggi 32 tahun [ada 31 Desember tahun pendaftaran

4. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri

5. Memiliki IPK paling rendah 3.00

6. Mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan pada saat lapor diri)

7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan pada saat lapor diri)

8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktf lainnya (diserahkan pada saat lapor diri)

9. Menandatangani pakta integritas

10. Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara

Bidang Studi yang Dibuka di PPG Calon Guru 2026

Bidang Studi Umum

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

3. Bimbingan dan Konseling

4. Informatika

5. Seni Budaya

6. Pendidikan Luar Biasa

7. Bahasa Indonesia

8. Pendidikan Pancasila

9. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

10. Sejarah

11. Sosiologi

12. Bahasa Inggris

13. Geografi

14. Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGAUD)

15. Ekonomi

16. Biologi

17. Kimia

18. Fisika

Bidang Studi Kejuruan

1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

4. Desain Komunikasi Visual

5. Perhotelan

6. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

7. Kuliner

8. Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

9. Teknik Elektronika

10. Teknik Ketenagalistrikan

11. Busana

12. Usaha Layanan Pariwisata

13. Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

14. Pemasaran

15. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.

Demikian informasi seleksi PPG Calon Guru 2026 yang sudah membuka pendaftaran. Semoga informasi ini bermanfaat.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konferensi pers telah menyampaikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih diam menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, masih terdapat sejumlah aspek yang layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi yang paling ingin diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan mengapa lima peserta dapat meninggal dunia dalam waktu yang relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.

Dalam komunikasi krisis modern, publik tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga kesediaan penyelenggara untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menjelaskan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

Lima Penyebab Berbeda

Berdasarkan penjelasan resmi, penyebab kematian kelima peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi, hingga satu kasus yang masih dalam pendalaman medis.

Perbedaan diagnosis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kejadian. Namun justru karena itulah diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, munculnya beberapa kasus kematian dalam periode yang berdekatan tetap merupakan sinyal yang harus diinvestigasi secara komprehensif, meskipun diagnosis medis masing-masing berbeda.

Pertanyaan yang layak dijawab antara lain apakah proses skrining kesehatan sudah cukup sensitif mendeteksi faktor risiko? Apakah intensitas aktivitas telah disesuaikan dengan kondisi peserta sipil? Apakah sistem deteksi dini berjalan efektif? Apakah fasilitas kesehatan mampu mengenali gejala yang berkembang sebelum kondisi menjadi kritis?

Program Sipil dengan Pendekatan Sipil

Pemerintah menegaskan bahwa peserta SPPI bukan calon prajurit. Mereka adalah calon pengelola koperasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desain pelatihan semestinya menyesuaikan karakteristik peserta.

Pembentukan disiplin, integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian memang penting sebagai bagian dari pembangunan karakter. Namun nilai-nilai tersebut tidak selalu harus dibangun melalui aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Berbagai negara telah mengembangkan model pembentukan karakter melalui simulasi kepemimpinan, penyelesaian masalah, pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan sosial, pendidikan antikorupsi, kesiapsiagaan bencana, hingga manajemen organisasi. Pendekatan seperti ini tetap mampu membangun disiplin sekaligus lebih adaptif terhadap keberagaman kondisi kesehatan peserta sipil.

Evaluasi Tidak Cukup Dilakukan Secara Internal

Arahan Menteri Pertahanan untuk memperkuat aspek kesehatan, melakukan pemeriksaan lanjutan, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan pengawasan medis merupakan langkah positif. Namun agar kepercayaan publik semakin kuat, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara internal.

Pemerintah dapat membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi kedokteran, ahli kesehatan masyarakat, dan akademisi. Pendekatan seperti ini bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar berbasis bukti ilmiah. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi pemerintah karena menunjukkan bahwa keselamatan peserta ditempatkan sebagai prioritas utama.

Momentum Penyempurnaan Program Nasional

Program SPPI memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa dan kampung nelayan. Tujuan tersebut tetap relevan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai alasan menghentikan program, melainkan momentum untuk menyempurnakannya.

Penguatan skrining kesehatan, klasifikasi risiko peserta, pemantauan kondisi fisik secara berkala, penyesuaian intensitas latihan, serta penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter menjadi langkah yang layak diprioritaskan. Keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga yang terlibat di dalamnya.

Lima peserta SPPI telah gugur dalam menjalani sebuah program pengabdian yang diniatkan untuk memperkuat pembangunan bangsa. Duka tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik ataupun sekadar polemik politik.

Yang lebih penting adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih aman, lebih profesional, dan lebih manusiawi. Negara yang kuat bukanlah negara yang menganggap evaluasi sebagai ancaman, melainkan negara yang berani belajar dari setiap peristiwa demi melindungi warganya.

Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen memperbaiki tata kelola akan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan Program SPPI maupun berbagai program strategis nasional lainnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan akan melakukan evaluasi terkait Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan hingga intensitas kegiatan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan rumah sakit, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko," ujar Ketut dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ketut juga menyebut kegiatan Latsarmil akan diarahkan untuk lebih adaptif dan edukatif. Selain itu, Latsarmil juga akan memperhatikan kondisi psikologis setiap peserta SPPI.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat, kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," imbuh dia.

Ketut juga menyampaikan penguatan aspek kesehatan peserta SPPI akan menjadi perhatian utama. Penyelenggara akan melaksanakan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

"Selain itu Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan," tutur Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter dalam Program SPPI yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat.

"Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian di tengah masyarakat," tandas Ketut.

5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kemhan menyebut terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

JAKARTA - Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

Tim Seleksi Pusat Bidang Kesehatan dari Kementerian Pertahanan(Kemhan) Letkol Ckm dr Ikhsan menjelaskan bahwa seluruh peserta sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen, hingga USG. Namun, saat pemeriksaan awal, Novia hanya terdeteksi mengalami infeksi paru-paru.

"Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC, tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena suatu situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru," jelas Ikhsan dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ia menegaskan bahwa TBC termasuk penyakit yang membuat peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu, peserta dengan TBC seharusnya tidak dapat mengikuti Latsarmil.

"TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada TBC yang lulus," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan mengatakan, pihaknya langsung melakukan penelusuran setelah Novia diketahui terdiagnosis TBC. Sejumlah peserta yang terindikasi terpapar juga telah dipisahkan melalui proses klasterisasi.

"Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali," ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus menurun hingga keesokan harinya dan dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif sehingga ia mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

Namun, pada pukul 15.00 WIB kondisi Novia mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, tetapi pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan Novia meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

JAKARTA - Lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaparkan kronologi masing-masing kasus.

1. Yonanda Muhammad Taufiq – Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja

Pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, Yonanda mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad Baturaja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 WIB, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran.

Yonanda kemudian dibawa ke Pos Kesehatan Satdik sebelum dokter memutuskan merujuknya ke RS dr Noesmir Baturaja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapat penanganan medis.

"Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 WIB dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest (henti jantung)," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan, Sabtu (27/6/2026).

2. Anisa Muyassaroh – Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan

Pada Kamis (18/6/2026), Anisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sekitar pukul 13.35 WITA, ia mengeluhkan sesak napas disertai mual.

Anisa sempat dievakuasi ke Pos Kesehatan Dodikjur sebelum dirujuk ke RST dr. Hardjanto Balikpapan pada pukul 14.05 WITA. Meski telah mendapat penanganan medis, kondisinya terus memburuk hingga hasil EKG pukul 18.51 WITA menunjukkan flat asystole.

"Pada pukul 19.00 WITA dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke," jelas Ketut.

3. Novia Rahmadhani Sihotang – Satdik Pusbahasa Kodiklatau

Pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB, Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus melemah hingga keesokan hari sehingga dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif. Ia kemudian mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

"Pada pukul 15.00 WIB kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat Tuberkulosis (TB)," jelas dia.

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan – Satdik Yon PARAKO 465

Pada Kamis (25/6/2026) pukul 14.30 WIB, Rifki datang ke Ruang Kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat diperiksa, kondisinya dinilai masih stabil sehingga diberikan terapi oksigen dan istirahat sebelum kembali mengikuti kegiatan.

Namun sekitar pukul 18.00 WIB, keluhan sesak napas kembali muncul. Rifki kembali dibawa ke Ruang Kesehatan dan dirujuk ke IGD RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 18.25 WIB.

Di rumah sakit, Rifki menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meski telah dilakukan penanganan intensif, kondisinya terus menurun.

"Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia (infeksi paru-paru) yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis," imbuh dia.

5. Nola Dya Sari – Satdik C Kalimantan

Pada Jumat (26/6), Nola mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan Teknik Perkebunan di dalam kelas tanpa mengeluhkan masalah kesehatan.

Sekitar pukul 18.45 WIB, ia mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik kemudian memberikan penanganan awal sebelum merujuknya ke IGD RS Singkawang.

Pukul 19.20 WIB, Nola tiba di IGD dan langsung mendapat penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi, ia dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk penanganan lebih lanjut.

Sekitar pukul 20.20 WIB, almarhumah tiba di rumah sakit rujukan dan segera menjalani penanganan lanjutan.

"Dalam proses perawatan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) dan tindakan kardioversi. Namun kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 WIB dinyatakan meninggal dunia," tutur Ketut.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia:

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Patra Jasa menerjunkan 53 perwira sebagai pengajar melalui program Patra Jasa Mengajar guna memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing.

Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay mengatakan program yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2024, setelah sebelumnya digelar di Bogor dan Bekasi, Jawa Barat.

"Pada tahun ini, sebanyak 53 Perwira Patra Jasa berpartisipasi sebagai pengajar dan fasilitator," kata Ray dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Program itu melibatkan Perwira Patra Jasa dari kantor pusat maupun unit bisnis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diharapkan dapat memperluas perspektif generasi muda.

Adapun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bertajuk Patra Jasa Mengajar itu diselenggarakan di SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Jakarta Selatan.

Ray menuturkan kegiatan sosial tersebut menjadi bagian peringatan HUT ke-51 Patra Jasa, yang dimaknai sebagai momentum memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

"Materi disampaikan melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan semangat belajar para siswa," ucap Ray.

Lebih lanjut, dia mengatakan program itu merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan.

Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan bisnis, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Kami ingin berbagi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman, inspirasi, serta nilai-nilai positif kepada generasi muda. Kami percaya pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa," tegasnya.

Selain kegiatan edukasi, PT Patra Jasa juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar kepada SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi.

Bantuan tersebut meliputi speaker aktif, tempat sampah, printer multifungsi (print, scan, dan fotokopi), misty fan, jaring gawang, terpal, matras, serta peralatan tulis bagi 249 siswa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan kondusif. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Melalui Patra Jasa Mengajar, Patra Jasa terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui bidang pendidikan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perwira untuk tumbuh bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Sri Restioningsih menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

"Kehadiran para perwira Patra Jasa sebagai pengajar serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan menghadirkan pengalaman baru dan menambah semangat belajar bagi anak-anak," kata Sri.

Dia berharap sinergi itu terus berlanjut sehingga semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat dan termotivasi untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut komitmen kucuran dana senilai USD17 miliar atau setara Rp303,04 triliun (asumsi kurs Rp17.826 per Dolar AS) dari lembaga keuangan multilateral, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), statusnya bukan merupakan utang negara, melainkan skema pembiayaan proyek (project financing).

Menurut Purbaya, dana tersebut akan dialokasikan secara selektif untuk mendanai berbagai proyek strategis nasional yang memiliki nilai komersial dan profitabilitas tinggi. Keunggulan dari kerja sama ini adalah struktur tingkat suku bunga yang dipatok jauh lebih miring ketimbang modal dari investor komersial biasa, serta kepemilikan aset yang mutlak jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

"AIIB itu kan ngasih USD17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," ujar Purbaya dalam acara media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menerangkan bahwa batas penyerapan komitmen dana tersebut memiliki masa transisi yang panjang hingga tahun 2029. Namun, jika kabinet telah mengunci target proyek spesifik yang membutuhkan injeksi modal, kas tersebut dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Cakupan pendanaan ini juga dipastikan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur fisik dasar. Pihak AIIB dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk masuk ke proyek jalan tol Trans-Sumatera serta lini bisnis lain yang menguntungkan.

"(Bukan cuma proyek infrastruktur), proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara membidik dana AIIB ini sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan makro. Purbaya bahkan membuka peluang memanfaatkan dana ini sebagai penopang likuiditas bagi investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Itu lebih bagus Nanti kalau misalnya Danantara yang gak punya uang, bisa lewat saya, saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk, mereka pinjam uang sana kan. Dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," ungkap Purbaya.

Sebagai langkah nyata penguatan kemitraan, AIIB berencana mendirikan kantor cabang representatif di Indonesia yang diorientasikan untuk melayani wilayah Asia Tenggara (ASEAN).

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kemenkeu berkomitmen menghibahkan aset-aset properti milik negara yang saat ini dalam status menganggur (idle) untuk disulap menjadi markas operasional AIIB di Jakarta dengan target operasional pada Juni tahun depan.

"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang nggak ke pakai. Gak apa-apa biar mereka punya kantor cabang disini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya.

Komitmen kerja sama jangka panjang ini merupakan salah satu hasil nyata (deliverables) dari rangkaian kunjungan kerja bilateral Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu. Pendanaan ini secara resmi diikat ke dalam skema Multi-Year Rolling Pipeline untuk periode pengawasan tahun 2025-2029.

Pemerintah optimistis masuknya institusi finansial sekelas AIIB ke dalam struktur pembiayaan domestik akan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional tanpa mengganggu keberlanjutan stabilitas fiskal APBN.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$ 17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," pungkas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendanaan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun kesepahaman yang diteken dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif mengenai berbagai peluang dan dukungan mobilisasi pendanaan iklim bagi upaya perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui FCPF maupun peluang pendanaan berbasis kinerja (results-based payments) serta skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.

Menhut menilai, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam perlindungan dan restorasi hutan.

Melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar 110 juta dolar AS.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menegaskan Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.

Pemerintah tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026