Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memulai layanan ekspor secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, sebagai langkah strategis memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Terminal Kijing, Senin, mengatakan ekspor perdana yang ditandai dengan pelepasan peti kemas itu menjadi momentum sekaligus tonggak baru pengembangan sektor logistik dan perdagangan internasional Kalimantan Barat.

Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.

PT Indonesia Chemical Alumina mengekspor 150 kontainer berisi alumina ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan PT Borneo Alumina Indonesia mengirimkan 12 kontainer alumina hydroxide dan PT Unicoc Industries Indonesia mengekspor dua kontainer desiccated coconut ke Pasir Gudang, Malaysia.

Untuk PT Ferrindo mengekspor 10 kontainer kelapa bulat menuju Yangpu, China.

Untuk mendukung distribusi internasional, ia mengatakan Terminal Kijing menerapkan dua skema pelayaran, yakni direct call menuju Pasir Gudang, Malaysia. Serta transshipment melalui Pasir Gudang sebelum diteruskan ke Yangpu, China, dan sejumlah negara tujuan lainnya di kawasan Asia.

Ria Norsan menambahkan keberhasilan ekspor perdana melalui Terminal Kijing melengkapi penguatan konektivitas internasional Kalimantan Barat setelah sebelumnya di hari yang sama diresmikan penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura.

Menurut dia, kombinasi konektivitas laut dan udara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti CPO beserta turunannya, karet, kelapa, kakao, hasil perikanan, produk kehutanan, alumina, hingga produk UMKM untuk menembus pasar global.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, operator pelayaran, hingga pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi agar Terminal Kijing berkembang menjadi hub logistik internasional yang efisien, aman, dan berdaya saing.

Serta mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia, ujar dia.

Ria Norsan mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ekspor Kalimantan Barat masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi sehingga menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.

"Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, operasional Terminal Kijing akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Terminal Kijing harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ketika biaya logistik semakin rendah, investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Pulau Laut Line Welter Ong mengatakan perusahaan pelayarannya memilih membuka layanan di Terminal Kijing karena pelabuhan tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pelayaran internasional.

"Terminal Kijing dibangun untuk kapal yang lebih besar dan pelayaran internasional. Kami fokus pada kargo internasional dan layanan feeder," katanya.

Ia mengaku optimistis kehadiran layanan tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan pelayaran internasional untuk beroperasi di Kalimantan Barat sehingga memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai pusat logistik baru di kawasan barat Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Golongan pokok 59 mengakomodasi konten kreator dan produksi secara modern, dimana untuk podcast juga memiliki kode di KBLI-nya sendiri di dalam subgolongan 5911 dan subgolongan 5920

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan masifnya perkembangan teknologi dan penyesuaian ruang lingkup sektor ekonomi kreatif yang semakin luas.

“Artinya yang dulu sulit sekali mendapatkan definisi dan nomor kode KBLI untuk kegiatan ekonomi kreatif sekarang punya tempatnya, punya rumahnya secara eksplisit dan secara jelas sehingga nantinya usaha Bapak dan Ibu itu memiliki rumah yang jelas,” kata Amelia dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bidang ekonomi kreatif telah menjadi bidang yang secara nyata mengubah perilaku cara melakukan transaksi dari aktivitas ekonomi. Penjualan produk kreatif kini bisa dijangkau lebih luas dengan kehadiran loka pasar dan sosial media, serta penggunaan perangkat lunak hingga kecerdasan buatan juga semakin mempermudah cara kerja pelaku usaha kreatif.

Amelia mengatakan perubahan cara produksi dan distribusi produk kreatif ini yang menuntut pembaruan dan penyesuaian KBLI 2025, dengan golongan pokok 59 yang mencakup aktivitas produksi film, video, dan program televisi, serta perekaman suara dan penerbitan musik melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan standar terkini.

“Golongan pokok 59 mengakomodasi konten kreator dan produksi secara modern, dimana untuk podcast juga memiliki kode di KBLI-nya sendiri di dalam subgolongan 5911 dan subgolongan 5920,” kata Amelia.

Amelia mengatakan pembaruan kode KBLI 2025 juga membantu kementerian terkait untuk menetapkan intervensi kebijakan dan usaha pelaku ekonomi kreatif juga akan terekam dengan baik sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Amelia mengatakan pencatatan cakupan kegiatan ekonomi kreatif saat ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) untuk periode 2018–2025.

Pada KBLI sebelumnya, sektor ekraf hanya mencakup lima kode antara lain aktivitas desain komunikasi visual dan aktivitas fotografi). Pada pencatatan yang baru, KBLI akan mencakup 16 kode bidang baru yakni aktivitas perekaman suara, penerbitan musik, taman budaya, aktivitas kehumasan, dan berbagai aktivitas seni pertunjukan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SUMUT - Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Terbuka (UT) melaksanakan pendampingan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah terdampak banjir bandang di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2026.

Mengusung tema "Model Penguatan Ketahanan Hukum dan Ekonomi UMKM Pascabencana melalui Literasi Kebencanaan dan Pencegahan Learning Loss Berbasis Legalitas Usaha", program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada para pelaku UMK hingga proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek.

Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui penguatan aspek hukum dan kelembagaan usaha.

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap di tiga wilayah sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, serta komunitas pelaku UMK yaitu di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.

Salah satu kegiatan utama berlangsung di Balai Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang dihadiri puluhan pelaku UMK dari berbagai sektor usaha. Pelaksanaan kegiatan lapangan di lokasi terdampak bencana dilaksanakan pada 25–28 Juni 2026.

Meskipun demikian, komitmen Tim PMKI 2026 tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses pendampingan dan fasilitasi pendaftaran legalitas usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek, akan terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang 2026 hingga seluruh tahapan pengajuan peserta memperoleh pendampingan yang optimal.

Ketua Tim PMKI 2026 Deviana Yuanitasari menjelaskan legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan UMK, terlebih bagi pelaku usaha yang sedang bangkit setelah terdampak bencana.

Lihat video: Nasib Ratusan Rumah yang Terdampak Banjir Sumatera, Akankah Relokasi?



"Banyak pelaku UMK yang sebenarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh akses pembiayaan, memperluas pasar, mengikuti pengadaan pemerintah, hingga memasuki ekosistem perdagangan digital. Karena itu, pendampingan yang kami lakukan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi sampai pada proses penerbitan legalitas usaha sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Deviana, penguatan legalitas usaha juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana. Ketika pelaku UMK memiliki NIB, Sertifikat Halal, maupun merek yang terlindungi secara hukum, maka peluang untuk berkembang menjadi lebih besar dan keberlanjutan usaha dapat lebih terjamin.

Program PMKI 2026 dipimpin oleh Deviana Yuanitasari dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan anggota tim Hazar Kusmayanti, Nun Harrieti, Agus Suwandono, dan Rafan Darodjat, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kolaborasi ini juga melibatkan dosen dari perguruan tinggi mitra, yaitu M. Hamidi Masykur, dan mahasiswa Pascasarjana, Amir Mahmud, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Meliza dan Madiha Dzakkiyah Chairunnisa, dosen dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Sinergi lintas perguruan tinggi tersebut menjadi kekuatan utama dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi mengenai strategi penguatan UMKM pascabencana, prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mekanisme pengajuan Sertifikasi Halal, serta pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Tim pengabdian juga membuka klinik konsultasi dan pendampingan sehingga peserta dapat langsung memproses dokumen legalitas usahanya. Pendekatan ini menjadi ciri khas PMKI, yakni menggabungkan edukasi dengan aksi nyata melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sejumlah pelaku UMK berhasil memperoleh NIB, sementara pelaku usaha lainnya telah didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal maupun pendaftaran merek sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan strategi menjaga keberlangsungan usaha setelah terjadi krisis.

Dengan demikian, UMK tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Program PMKI 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antarperguruan tinggi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi Universitas Padjadjaran sebagai host bersama Universitas Brawijaya dan Universitas Terbuka sebagai mitra, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha lengkap sehingga mampu tumbuh sebagai usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo di PN Jaksel Digelar Hari Ini

Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni, Roy Suryo digelar hari ini. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

Adapun, gugatan ini diajukan kubu Roy Suryo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jadwal sidang ini sebagaimana termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

"Senin, 29 Juni 2026 pembacaan permohonan. Sidang rencananya digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang 02," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Senin (29/6/2026).

Diketahui, gugatan ini diajukan Roy pada Senin (22/6) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemaren dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah, Senin 22 Juni 2026.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan melalui Festival Penyu Mampie diharapkan mampu mendorong penguatan sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis kearifan lokal.

"Pelaksanaan Festival Penyu Mampie ini sebagai instrumen edukasi pelestarian lingkungan sekaligus penguat daya saing sektor wisata bahari daerah," kata Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulbar Bau Akram Dai, di Polewali Mandar, Minggu.

Bau Akram menyampaikan itu, pada rangkaian pelaksanaan Festival Penyu Mampie, yang dilaksanakan di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Festival Penyu Mampie yang berlangsung mulai 24 hingga 28 Juni 2026 itu mengangkat tema 'Menjaga Jejak, Mewariskan Samudra'.

Bau Akram berharap, Festival Penyu Mampie tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata, melainkan mampu berevolusi menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan.

"Festival Penyu Mampie harus ditransformasikan menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya konservasi yang memberikan manfaat jangka panjang," ujar Bau Akram.

Bau Akram menegaskan pentingnya keselarasan pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

"Pariwisata dan pelestarian lingkungan kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi dua kutub yang saling menguatkan dalam paradigma pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), demi menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," jelasnya.

Bau Akram optimistis, kolaborasi yang terbangun akan semakin memperkuat posisi Sulbar sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Pemprov Sulbar lanjut dia, menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Sahabat Penyu Mampie, Pemkab Polewali Mandar, juga kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2026.

Sementara, Founder Sahabat Penyu Muhammad Yusri mengatakan, tema Festival Penyu Mampie tahun ini mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya menjaga jejak langkah dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mewariskan laut yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

Festival Penyu Mampie kata dia, bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut.

"Harapan kami, semangat ini terus tumbuh sehingga Mampie dapat dikenal sebagai destinasi wisata konservasi yang membanggakan Sulbar," kata Yusri.

Kegiatan Festival Penyu sendiri dikemas dalam berbagai kegiatan edukasi dan hiburan, juga kegiatan konservasi, aksi bersih pantai, penanaman pohon, susur Sungai Teluk Mampie dan pameran UMKM.

Antusiasme warga terlihat sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan.

Masyarakat Mampie mengaku senang karena festival tahunan tersebut kembali digelar setelah menjadi agenda yang selalu dinantikan. Selain menjadi hiburan, festival juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM.

Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mendorong pelaku usaha mempercepat pemasukan ternak sapi bakalan untuk memperkuat ketersediaan daging nasional, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan masih tersedia waktu hingga akhir September 2026 bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan.

"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi," kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal itu penting agar realisasi pemasukan tidak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan daging sapi nasional sekaligus menjadi salah satu indikator evaluasi pemerintah," ujarnya.

Agung menegaskan ketersediaan daging lembu nasional saat ini ditopang oleh tiga sumber utama, yaitu produksi dari pemotongan sapi/kerbau lokal yang masih menjadi kontributor terbesar, pemasukan sapi/kerbau hidup (ternak bakalan) yang digemukkan dan dipotong di dalam negeri, serta impor daging sapi/kerbau untuk melengkapi kebutuhan nasional.

Dia menegaskan prioritas pemerintah tetap meningkatkan produksi sapi/kerbau lokal sebagai tulang punggung penyediaan daging nasional. Namun, untuk menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga pemerintah juga mengelola pemasukan sapi/kerbau bakalan dan impor daging secara terukur sesuai kebutuhan," ujar Agung.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bersama para pelaku usaha importir secara daring, Jumat (26/6).

Menurut Agung, percepatan pemasukan ternak bakalan merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang pemerintah terus memperkuat program peningkatan populasi sapi dan kerbau melalui pembibitan, kesehatan hewan, investasi peternakan, serta pemberdayaan peternak rakyat sebagai fondasi menuju kemandirian pangan.

Berdasarkan data Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) dan konfirmasi pelaku usaha hingga 26 Juni 2026, realisasi pemasukan sapi bakalan mencapai 180.371 ekor atau sekitar 25,8 persen dari target nasional sebanyak 700.000 ekor. Angka tersebut akan bertambah mengingat periode realisasi berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Hendra Wibawa menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus mendampingi pelaku usaha agar target dapat dicapai sesuai jadwal.

"Masih tersedia waktu pada Juli, Agustus dan September untuk mempercepat realisasi pada Triwulan III," katanya.

Dia berharap seluruh pelaku usaha dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam memenuhi komitmen pemasukan yang telah ditetapkan.

"Mohon timnya terus didorong agar realisasinya meningkat," ujar Hendra.

Ia menambahkan capaian hingga September akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam evaluasi performa pelaku usaha sekaligus proyeksi kemampuan realisasi pemasukan pada tahun 2027.

Kementan menegaskan menjaga ketersediaan daging sapi nasional memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah akan terus memperkuat produksi sapi lokal melalui pembibitan, peningkatan produktivitas, investasi, dan pemberdayaan peternak rakyat, sekaligus memastikan pengelolaan pemasukan ternak bakalan dan impor daging dilakukan secara terukur untuk menjaga keseimbangan pasokan, stabilitas harga, dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju peternakan Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto memastikan anggotanya siap mempercepat realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami akan menggerakkan seluruh anggota Gapuspindo untuk merealisasikan komitmen ini sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Didiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian pola layanan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal long distance ferry (LDF) milik PT ALP, yang menjadi pemicu antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali.

Sekretaris ASDP Indonesia Ferry Windy Andale menyampaikan untuk mengurai antrean kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan feri reguler.

"Namun demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan," katanya dalam keterangannya di Banyuwangi, Jatim, Sabtu.

Hingga saat ini, lanjut Windy, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 unit kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Menurutnya, berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif dan ditandai dengan terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang.

Selain melakukan optimalisasi operasional, Windy juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah selama periode libur sekolah.

"Program ini berlaku di 14 pelabuhan di tujuh lintasan strategis nasional termasuk lintasan Ketapang-Gilimanuk," katanya.

Pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara dengan pengurangan sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Kami mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, melakukan pembelian tiket lebih awal melalui Ferizy, serta memastikan telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan," katanya.

"Pengguna jasa juga diharapkan datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket agar dapat meminimalisir kepadatan di area pelabuhan," kata Windy menambahkan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen perlu dibarengi dengan pengawasan pada pengusaha yang nakal.

"Setiap ada peraturan ya harus ada pengawasannya jalan. Tapi itu pun harus dibenahi sosialisasi masalah PP, sosialisasi tentang aturan, sosialisasi tentang program, terus ada pendampingan bagi pelaku usaha mikro itu sendiri," kata Hermawati ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Hermawati mengatakan dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu melihat praktik di lapangan di mana masih ada pelaku usaha PT Perseorangan yang memecah usahanya.

Ia juga berpendapat regulasi ini tidak bisa disamaratakan pada CV atau PT Non-perseorangan dengan skala usaha mikro. Ia menjelaskan definisi usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2021 jangan sampai berbenturan dengan regulasi PPh Final 0,5 persen.

"Nah seharusnya, negara ini fokusnya kepada yang nakal itu. Nggak terus semuanya digunakan regulasi yang seharusnya dipakai untuk mereka (PT Perseorangan). Karena kebanyakan membuat PT atau CV Perseorangan itu sebenarnya kan muncul baru-baru saja," katanya.

Ia mengatakan penerapan kebijakan ini jangan sampai mematikan peluang usaha dan produktivitas UMKM.

Hermawati mengatakan selain penerapan PPh final 0,5 persen, negara juga harus menyediakan pasar, pembatasan barang impor masuk ke Indonesia untuk meningkatkan daya beli produk lokal dan meningkatkan daya saing, akses kredit di perbankan, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro.

Pemerintah juga perlu melihat PPN yang tinggi yakni 11 persen yang cukup berpengaruh pada ongkos produksi pelaku UMKM.

"Misalnya akses perbankan, yang penting dia bisa tersalurkan kreditnya, tapi itu ada enggak edukasi, literasinya tentang keuangan, misalnya manajemen keuangan gitu. Kan itu enggak diajarin, sementara UMKM, setiap perusahaan itu enggak hanya pajak tapi retribusi di daerahnya masing-masing," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi memberlakukan aturan PPh Final 0,5 persen untuk memecahkan permasalahan ribuan wajib pajak UMKM yang terindikasi melakukan pemecahan usaha dan berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tersebut disusun untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian usaha bagi UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MALAYSIA - Capaian membanggakan ditorehkan SMP Islam Amalina Tangerang Selatan di ajang Education Sustainable Development (ESD) Symposium yang digelar di Malaysia 23-24 Juni 2026. Pada event internasional tahunan tersebut, SMP Islam Amalina mengirimkan dua tim dengan dua project unggulan.

Pertama, project Piezoelectric Shoes berupa inovasi pemanfaatan energi kinetik dari langkah kaki menjadi energi listrik ramah lingkungan. Kedua, project EcoSoap: Sustainable Soap from Used Cooking Oil yaitu daur ulang minyak jelantah menjadi sabun untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pada event yang diikuti 21 sekolah tingkat SMP -SMA dari 3 negara, Malaysia, India dan Indonesia tersebut, project Piezoelectric Shoes yang dibuat oleh Kevan Abrar Virendra, Keanu Arka Alfabian, Azka Aqilla Handiyana dan Fathar Albar Nugroho ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai Most Innovative Eco Project.

Sedangkan project EcoSoap dibuat oleh Alisha Zaila Pramudita, Aidil Cahyo Miftakhudin, Balqis Aqilah Defaniko, dan Maliq Maheswara P.I. Kedelapan partisipan ini adalah siswa kelas 7 SMP Islam Amalina, Tangerang Selatan.



Para siswa SMP Islam Amalina foto bersama bersama peserta ESD Symposium, para juri dan panitia

“Penghargaan Most Innovative Eco Project yang diraih oleh project Piezoelectric Shoes merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi SMP Islam Amalina dan Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Kepala Sekolah SMP Islam Amalina Fendra Kusnuryadi kepada SindoNews, Kamis (25/6/2026).

ESD Symposium adalah ajang internasional yang mempertemukan siswa, guru, praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk mempresentasikan project project inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Green Growth Asia Foundation sebagai bagian dari program Eco-Schools di Malaysia. Acara dilaksanakan di Menara Public Bank, Kuala Lumpur selama dua hari.

Puluhan partisipan dari berbagai sekolah memamerkan project masing masing di booth yang sudah disediakan panitia. Dewan Juri berkeliling ke setiap booth untuk melakukan tanya jawab kepada peserta terkait proyek unggulan masing masing. Tim project Piezoelectric Shoes mengusung tema Bali di booth. Sedangkan tim project EcoSoap mengenakan batik sebagai ciri khas Indonesia.



Tim project Eco-Soap SMP Islam Amalina foto bersama juri dan guru pembimbing di depan booth

Puncak acara awarding ceremony dihadiri oleh pejabat kementerian pendidikan Malaysia. Terdapat 7 penghargaan yang diberikan kepada pemenang ESD Symposiun. Yaitu Best Overall Eco Project, Most Innovative Eco Project (yang dimenangkan SMP Islam Amalina), Best Green Initiative, Best Presentation, Judges Choice Award, Best Community Engagement, dan terakhir Most Impactful Eco Project Award. Para pemenang di kategori ini berhak mendapatkan sertifikat, tropi dan uang tunai sebesar RM 500.

Panitia juga memberikan penghargaan kepada sekolah berupa Green Flag Award, Teacher Recognition Award dan JPN Recognition Award.

“Kami mengapresiasi kerja keras para murid, guru pembimbing dan orang tua yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh murid untuk terus berani bermimpi, berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tambah Fendra yang ikut mendampingi tim SMP Islam Amalina di Kuala Lumpur.

LAMPUNG - Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang, Bandar Lampung menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan throughput sebesar 7,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Daniel berasumsi, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH M Thohir Lampung, Bawa Alat Medis Paling Modern!



Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37%, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90%, nanas sebesar 22,93%, serta refined glycerine sebesar 21,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif. Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai USD504,59 juta atau meningkat 43,29% dibandingkan April 2025.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar USD172,40 juta atau naik 51,56% secara tahunan. Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

“Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta,” tambah Daniel.

TEUs atau meningkat 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,4%, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menegaskan kepada masyarakat bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang sedang dikumpulkan petugas bukan untuk mempengaruhi pajak.

“Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, namun perlu kami tegaskan bahwa tujuan SE bukan untuk penetapan maupun pengawasan pajak,” kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Rabu.

Hal ini disampaikan Agus Gede merespons banyaknya kekhawatiran masyarakat di media sosial bahwa pemerintah mengintip ekonomi masyarakat melalui data yang dikumpulkan SE 2026, untuk kemudian menaikkan pajak karena usaha mereka dinilai cukup baik hari ini.

Padahal, menurut dia data yang dikumpulkan oleh BPS Bali digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

Apalagi Sensus Ekonomi 2026 bukanlah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan, melainkan sudah kelima kalinya setiap 10 tahun sekali sejak 1986.

Praktiknya juga sama dengan sensus ekonomi di negara-negara dunia, sehingga BPS Bali meminta masyarakat tak perlu khawatir.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh semua sektor dan skala usaha tanpa terkecuali, data yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam memahami struktur perekonomian, memantau perkembangan dunia usaha, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data,” ujarnya.

Alih-alih mempengaruhi pajak yang ditagih negara, jawaban yang diberikan masyarakat justru akan digunakan pemerintah untuk memotret gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah, karakteristik, persebaran, dan struktur usaha di setiap wilayah.

Dengan data itu, pemerintah dapat menyusun berbagai indikator ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semakin lengkap dan akurat data usaha yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi, semakin baik pula kualitas statistik ekonomi yang dihasilkan, termasuk PDRB, dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi sektor unggulan, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bagi masyarakat pelaku usaha, hasil pengolahan dari sensus ini juga diyakini bisa digunakan untuk memperkuat perencanaan usaha, memahami struktur dan potensi pasar, serta mengidentifikasi peluang pengembangan usaha.

“Dengan demikian, Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi alat perencanaan pembangunan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan daya saing dunia usaha khususnya di Bali,” ucap Agus Gede.

Di luar itu, BPS Bali memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat ke petugas sensus, sebab perlindungan data responden dijamin
oleh dua lapis regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Bali berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 melalui terima petugas sensus, isi data dengan benar, dan rahasia data terjaga, sebagai upaya bersama mewujudkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026