Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu.

Adapun Budi mengatakan tujuan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

Sementara itu, Kementerian UMKM pun kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan pentingnya peran konsumen dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal Indonesia.

“Salah satu peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat, dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing,” kata Budi di sela perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

“Nah siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen, karena konsumen ini yang mengontrol, baik produk maupun jasa, semua bisa dikontrol oleh konsumen,” ujar dia menambahkan.

Dengan konsumen yang cerdas, ia menilai produsen lokal juga akan terpacu untuk membuat produk yang bagus. Selanjutnya, diharapkan dengan produk-produk yang berdaya saing, nantinya akan menekan laju masuknya produk impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti, ya, kita bisa menahan laju impor,” katanya.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu mengatakan perlindungan konsumen harus beriringan dengan perlindungan produsen lokal sehingga ekosistem perdagangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga pelaku usaha. Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga diperlukan untuk melindungi ekosistem tersebut.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen. Jadi dua-duanya berjalan, perlunya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan semua institusi yang terkait,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum.

Hal ini menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di sela acara perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

“Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan,” kata Budi Santoso menambahkan.

Pria yang akrab disapa Busan itu memastikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

“Tentu banyak, instrumen yang kita lihat kembali. Kita lihat kembali, kita olah semuanya,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kewajiban sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pembahasan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) untuk produk ekspor dan impor.

“Kewajiban (sertifikasi) halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangan bersama BPJPH di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan sertifikasi halal pun kini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu dan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Hal ini, lanjutnya, selaras dengan sektor perdagangan nasional yang saat ini berada dalam momentum percepatan.

“Penguatan ekosistem halal nasional harus mampu mendorong daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Mendag.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pertemuan dengan Mendag dilakukan guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi peningkatan arus perdagangan global sekaligus mendukung penerapan Wajib Halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Haikal mengatakan pertemuan ini sekaligus upaya untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar implementasi ekosistem halal berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Haikal.

Selain itu, ia mengatakan kedua pihak juga turut membahas kesiapan kebijakan, harmonisasi regulasi, tata kelola data produk ekspor dan impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal, hingga integrasi sistem dan percepatan layanan untuk mendukung kelancaran arus produk lintas negara.

Haikal mengatakan Kemendag dan BPJPH sepakat bahwa implementasi Wajib Halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan, melainkan harus memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar internasional.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan literasi pelaku usaha, percepatan layanan sertifikasi halal, serta penguatan pengawasan yang terintegrasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis ekosistem tekstil nasional tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global imbas situasi geopolitik saat ini.

“Ekosistemnya di Indonesia itu bagus, dari bahan baku sampai hilirnya ada, ya, berarti kita bisa bersaing. Kita tidak terlalu khawatir dengan produk asing,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Hal ini ia sampaikan merespons kekhawatiran adanya kendala produksi tekstil di dalam negeri dan potensi banjir produk tekstil impor menyusul dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel belakangan ini.

Mendag pun mengakui bahwa harga komoditas energi yang kini lebih fluktuatif sangat berdampak pada keberlangsungan produksi di berbagai sektor industri termasuk tekstil dalam negeri.

Namun, ia meyakini bahwa para pelaku industri tekstil nasional tangguh karena didukung ekosistem yang lengkap, mulai dari bahan baku, pabrik, distribusi, desainer, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam sektor ini.

“Ya, tapi kan kebanyakan kalau dari tekstil ini kan tadi disampaikan (bahwa) ekosistem di Indonesia sudah berjalan dengan bagus,” kata Budi.

“Sekarang ini kan (harga) minyak naik, ya. Jadi ya saya pikir wajar (berdampak ke industri tekstil), tapi ini kan memang krisis global. Semua (terpengaruh), tidak hanya Indonesia. Semua terdampak perang Timur Tengah ini. Ya, tapi ketika semua berdampak ya kita siap bersaing,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Budi, permintaan pasar domestik ia nilai juga masih tinggi untuk sektor tekstil.

“Jadi tidak perlu khawatir ya, industrinya jalan terus, pasar di dalam negeri itu sudah besar banget,” ujarnya.

Tak hanya permintaan yang besar di dalam negeri, tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menarik bagi pasar internasional.

Sektor ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan meskipun terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita imbas naiknya harga plastik, tapi tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Mendag Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya dilaporkan, harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp15.800-Rp15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp15.700 per liter.

Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Lebih lanjut, Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum.

Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Mendag.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya menambahkan.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Mendag Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekosistem tekstil Indonesia sangat lengkap sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kalau kita lihat ekosistem tekstil, produk tekstil sangat bagus, ya. Dari bahan baku kita banyak. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap (dari) bahan baku, kemudian pabriknya, distribusinya, desainernya, UMKM-nya, kita ada semua dan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, menyebutkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu menilai, dengan daya saing yang tinggi, maka produk tekstil Indonesia diharapkan mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sekaligus bersanding dengan produk-produk tekstil di pasar dunia.

Hal ini, lanjut dia, turut didukung dengan berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat hingga kawasan Uni Eropa.

“(Selain) Untuk mengisi pasar dalam negeri, biar tidak banyak produk impor yang masuk, dan juga untuk (produk Indonesia) masuk pasar ekspor. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak perjanjian dagang, ya,” ujar Mendag.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sepanjang Januari-Februari 2026 3,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai 2,63 miliar dolar AS.

Negeri Paman Sam juga merupakan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 43,53 miliar dolar AS, dengan produk ekspor utama elektronik, tekstil, dan alas kaki.

“Surplus terbesar Indonesia itu ke Amerika. Makanya kita kejar pasar Amerika, makanya kita membuat ART (Agreement On Reciprocal Trade) itu karena pangsa pasar kita, pasar ekspor kita itu 11 persen dari total ekspor kita ke dunia. Jadi harus dipertahankan,” kata Mendag.

Ia pun mengakui bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil.

“Secara global semua sama ya sekarang kena imbas perang di Timur Tengah. Tapi kalau saya lihat, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saingnya. Sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing, karena kita itu lebih lengkap dibanding negara lain ekosistemnya,” jelas Busan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan program Belanja Nasional seperti Belanja di Indonesia Aja (BINA) pada momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan upaya peningkatan daya beli masyarakat dan minat terhadap produk lokal.

“Ini sebenarnya sebuah instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan konsumsi domestik,” kata Mendag Budi di sela peluncuran program BINA Lebaran 2026 di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, program belanja seperti BINA Lebaran yang tahun ini digelar pada 6-30 Maret 2026 juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong konsumsi dan perputaran roda ekonomi dalam negeri.

“Ini adalah kolaborasi yang cukup bagus antara ritel modern, ada department store, mal, dan juga UMKM untuk saling menyediakan produk yang tujuannya adalah mendukung atau menyambut Lebaran,” ujar Mendag.

Pria yang akrab disapa Busan itu melanjutkan, momentum konsumsi ini harus terus dijaga bahkan setelah periode libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H usai. Terlebih, momen liburan penting seperti Natal, Tahun Baru 2026, dan Tahun Baru Imlek juga telah berlalu di awal tahun ini.

“Tadi disampaikan bahwa memang ini berdekatan Nataru (Natal dan Tahun Baru), Imlek, Lebaran. Tapi tadi disampaikan bahwa setelah Lebaran akan banyak event-event yang menarik dan ini akan terus kita lakukan kerja sama sehingga kesempatan untuk menjual produk-produk dalam negeri ataupun meningkatkan daya beli masyarakat akan terus meningkat,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pihaknya telah mempersiapkan program-program belanja lainnya yang bergulir mulai Juni mendatang bertepatan dengan momentum libur sekolah.

Kemudian pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun, akan ada Indonesia Shopping Festival, serta Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

“Jadi saya kira ini juga sebagai antisipasi untuk menyikapi ataupun mengantisipasi low season yang akan cukup panjang. Jadi kami mulai saat ini sudah bersiap untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan tersebut,” ujar Alphonzus.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjamin stabilisasi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Pemerintah akan menjamin stabilisasi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok terutama menjelang Lebaran,” kata Mendag Budi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang aktif diperbarui dan dipantau secara daring.

Berdasarkan pemantauan langsung dan daring, Mendag mengatakan sejauh ini harga dan stok bahan kebutuhan pokok relatif terjaga.

“Kami ada SP2KP, ya, Sistem Pemantauan Harga Pasar, dan kami lihat hampir setiap hari harga-harga relatif stabil dan pasokan juga terjamin,” ujar dia.

Melalui sistem tersebut, Kemendag dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah hingga pemasok guna mencegah harga dan stok pangan tetap dalam kondisi stabil.

Menurut dia, dengan pemantauan secara langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan integrasi data secara daring, diharapkan jika terdapat masalah di lapangan, bisa segera dicarikan solusinya.

Selain itu, Mendag mengatakan, kunjungan langsung ke pasar rakyat juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian tersendiri bagi masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok serta harganya tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET).

“Beberapa hari kami juga melakukan kunjungan ke pasar-pasar rakyat untuk melihat secara langsung, karena dengan kita datang ke pasar rakyat, sebenarnya secara psikologis bisa memengaruhi pedagang untuk tidak menaikkan harga," kata Mendag Busan.

"Dan setelah kami lihat ternyata harga-harga barang cukup bagus, kebanyakan masih di bawah HET atau mendekati HET,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tadi saya tanya, harga ayam 33 ribu per kilo, daging sapi 130 per kg, telur per kilo 27 ribu, bawang merah bawah putih 35 ribu per kilo, ada juga tadi harga bawang lokal harganya 32 ribu jadi semuanya stabil,

Tebing Tinggi (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, melakukan peninjauan ke Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi, Jumat, sebagai upaya memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok di daerah itu selama Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri.

Mulai dari harga cabai, bawang, tomat serta daging sapi menjadi bahan pertanyaan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat berdialog dengan sejumlah pedagang di pasar tersebut.

Meski tidak ada ditemukan kenaikan yang signifikan namun Budi Santoso mendapat masukan terkait transportasi pengangkutan bahan pangan, hingga harga pangan non lokal mengalami kenaikan harga.

Mendag dalam kesempatan tersebut menyampaikan kehadirannya untuk meninjau Pasar Gambir Tebing Tinggi yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu, hingga melihat kondisinya secara langsung juga sekaligus melihat ketersediaan bahan pangan serta lonjakan harga.

Dari peninjauannya, Pasar Gambir telah kembali normal, transaksi jual beli juga tampak aktif, begitu juga dengan harga serta stok pangan juga normal.

"Tadi saya tanya, harga ayam 33 ribu per kilo, daging sapi 130 per kg, telur per kilo 27 ribu, bawang merah bawah putih 35 ribu per kilo, ada juga tadi harga bawang lokal harganya 32 ribu jadi semuanya stabil," katanya.

Mentari Budi Santoso juga berterima kasih kepada Pemkot Tebing Tinggi dan juga Pemprov Sumatera Utara yang telah menjaga kestabilan harga dan stok pangan selama bulan Ramadhan.

Sementara dalam kesempatan itu Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan, stabilnya harga bahan pokok di Tebing Tinggi karena sering mengikuti rapat melalui zoom di beberapa kementerian terkait pengendalian inflasi.

Setiap pekan juga dilakukan kegiatan pasar murah hingga dapat mendorong meringankan beban masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

Pewarta: Juraidi dan Dermawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar mampu menembus pasar ekspor.

Saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis, Budi menyatakan bahwa pemerintah telah melepas ekspor perdana produk kakao olahan dari Kopdes Merah Putih di Jembrana, Bali, sebagai langkah awal koperasi desa masuk ke pasar global.

Ia menyebut ke depan pemerintah akan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pegawai dan anggota koperasi, termasuk pelatihan khusus agar mampu memenuhi standar ekspor.

“Kami ingin yang ekspor itu tidak hanya dari kota, tetapi sampai desa bisa ekspor. Sehingga yang bisa ekspor tidak hanya perusahaan besar, tetapi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan Koperasi Desa Merah Putih juga harus bisa ekspor,” katanya menambahkan.

Ia menuturkan Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar, karena selain berfungsi sebagai minimarket dan penyedia kebutuhan pertanian, koperasi ini juga dapat mengembangkan produk unggulan desa yang dapat diekspor ke pasar global.

Ia memastikan Kemendag akan memfasilitasi Kopdes Merah Putih melalui dukungan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri, termasuk program business matching, sehingga jaringan pemasaran ekspor dapat semakin luas.

Budi menambahkan strategi penguatan ekspor tidak hanya melalui fasilitasi koperasi desa, tetapi juga lewat perluasan perjanjian dagang internasional.

“Kita ingin ekspor kita naik. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan banyak perjanjian dagang yang bisa membuka akses pasar kita di luar negeri,” katanya.

Ia menyebut sejumlah perjanjian dagang yang telah diselesaikan tahun lalu, antara lain EU-CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa), Indonesia-Kanada CEPA, Peru-Asia FTA (Free Trade Agreement), Indonesia-Peru CEPA, serta Indonesia-Tunisia FTA, yang ditargetkan segera diimplementasikan tahun ini.

Selain itu, Kemendag juga menjalankan program from local to global dengan mendorong UMKM masuk pasar ekspor.

Budi menyampaikan pada tahun lalu pemerintah memfasilitasi sekitar 1.200 UMKM dengan nilai transaksi mencapai 134,8 juta dolar AS atau lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, 70 persen merupakan UMKM yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia berharap tarif nol persen untuk sejumlah komoditas ekspor ke pasar Amerika Serikat tetap berlaku, meski Mahkamah Agung (MA) setempat membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa saat ini masih ada masa konsultasi menyusul keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut.

“Tetapi yang sudah kita tandatangani, yang nol persen masuk ke Amerika, itu tetap kita harapkan berjalan,” ujar Budi ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal. Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Di hadapan Kongres, Trump menyatakan hampir semua negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif yang telah dibuat sebelum putusan MA AS keluar.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026