GRESIK - Anda mungkin sudah tidak asing dengan akun TikTok @mas.rushh. Di balik akun ini ada Makrus, yang akrab disapa Mas Rushh. Ia adalah suami dari Irine Yandi Sandrika, owner Sop Buah Irine. Nama Mas Rushh diambil dari nama panjangnya, Makrus.

Mas Rushh mulai aktif membuat konten di TikTok sejak 2023. Awalnya ia ingin meningkatkan penjualan dan membangun kepercayaan terhadap usaha keluarga . Ia juga melihat potensi besar TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membuat konten viral. Kisah Inspiratif Irine Yandri Sandrika, Sukses Bangun Bisnis Sop Buah

“Saya membangun akun ini untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan terhadap usaha. TikTok punya potensi besar untuk menjangkau lebih banyak orang,” kata Mas Rushh, pemilik akun @mas.rushh, beberapa waktu lalu.

Konten yang paling sering ia bagikan bertema kekeluargaan, dengan sedikit cuplikan tentang Warung Irine. Akun ini mulai dikenal luas sejak ia membuat konten bersama sang istri, Irine Yandi Sandrika. Respons positif paling banyak datang saat ia membuat konten bersama keluarga.

Ide konten Mas Rushh muncul secara spontan. Ia tidak terikat jadwal atau konsep khusus. Justru spontanitas itu yang membuat kontennya terasa natural dan dekat dengan penonton. Pendekatan ini terbukti efektif menarik perhatian ribuan hingga ratusan ribu penonton.

Membangun akun personal di TikTok bukan tanpa tantangan. Mas Rushh mengaku kendala terbesarnya adalah akun yang sering terkena pelanggaran. Meski begitu, ia tetap konsisten menghadirkan konten yang positif. “Saya selalu ingin mengujarkan hal positif lewat konten, supaya berdampak baik bagi audiens yang melihat,” ujarnya.

Sampai saat ini, Mas Rushh belum pernah bekerja sama dengan brand, komunitas, atau kreator lain. Ia fokus membangun kontennya sendiri secara organik. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk memperluas ke platform lain atau membangun bisnis dari personal branding ke depannya. Ruben Onsu Soroti Live TikTok Anak hingga Malam Hari, Hak Asuh Jadi Pertimbangan Serius

Dalam satu sampai tiga tahun ke depan, Mas Rushh berharap usahanya semakin maju dan berkembang, semakin dikenal banyak orang, dan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Untuk Anda yang ingin mulai membangun personal branding di TikTok, Mas Rushh berpesan agar menjadi diri sendiri, fokus pada keahlian, dan membangun konsistensi. Mulailah dari hal yang Anda suka dan terus evaluasi konten Anda.

JAKARTA - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial (medsos) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa. Menurutnya, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.

Amir mengatakan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan yang dilakukan terus-menerus, dengan narasi seragam dan timing yang hampir bersamaan, menurutnya bisa masuk dalam kategori operasi delegitimasi terhadap kekuasaan politik.

“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Ia menilai, salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. Narasi kemudian diperkuat oleh akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.

Dalam dunia intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital, yakni perang psikologis yang dilakukan untuk membentuk persepsi publik secara masif.

“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.

Amir menilai pola serangan terhadap Prabowo memiliki kemiripan dengan berbagai operasi digital yang pernah terjadi di sejumlah negara ketika pemerintah mulai digoyang melalui perang opini sebelum tekanan politik yang lebih besar muncul.

Ia menjelaskan, dalam teori geopolitik modern, perang saat ini tidak selalu menggunakan senjata konvensional. Serangan dapat dilakukan melalui ekonomi, informasi, media sosial, hingga manipulasi persepsi publik.

“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan hanya militer, tetapi juga media sosial. Kalau opini publik berhasil dikendalikan, maka stabilitas politik bisa diguncang tanpa harus mengerahkan pasukan,” katanya.

Menurut Amir, serangan digital yang terus diarahkan kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi tersebut. Ia menduga aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil karena dilakukan terus-menerus dan lintas platform.

“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.

Amir bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi. Ia menegaskan bahwa pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering kali terkait pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.

Ia juga menyoroti bagaimana isu-isu tertentu terus dimainkan untuk membentuk persepsi negatif terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagian isu sengaja diproduksi agar publik mengalami kelelahan psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” ujarnya.

Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng perang opini di media sosial. Menurutnya, destabilitas politik modern sering kali dimulai dari perang narasi yang tampak sederhana namun perlahan menggerus legitimasi pemerintah.

Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat deteksi dini terhadap operasi digital, termasuk memetakan pola jaringan penyebaran isu, aktor penggerak, hingga sumber pembiayaan. “Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Karena hari ini serangan terhadap negara bisa dimulai dari algoritma,” ujarnya.

JAKARTA - Kasus dicoretnya siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menuai polemik dan perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan peserta lain.

Peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Seleksi Paskibraka 2026 Resmi Dimulai, Ini Tahapan dan Persyaratan Lengkap yang Wajib Dipenuhi

“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (27/5)

Ia mengatakan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka semestinya menjaga profesionalitas dan objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.

Menurut dia, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda yang bebas dari kepentingan politik praktis. Ia meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara terang-benderang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” jelasnya.

Muslim Arbi juga menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional. “Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,” tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi dilakukan sesuai mekanisme dan melibatkan berbagai unsur dari pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul Arifin mengatakan, seleksi Paskibraka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat dan beberapa institusi lainnya. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota,” katanya dalam keterangan resmi di Makassar.

Sementara di laman Sulselprov.go.id, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi menegaskan proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat. “Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai satu aspek tertentu, seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata. Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan. BPIP: Kembalikan Koperasi ke Khitah Ekonomi Pancasila

Fuad mengatakan terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta. Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, kata dia, dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.

Dalam polemik yang berkembang, BPIP juga menepis munculnya narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu. Tidak ada unsur rasisme dan diskriminasi.

Terkait apakah penilaian seleksi mempertimbangkan latar belakang suku, agama, dan ras peserta, Fuad menegaskan seluruh peserta dinilai berdasarkan indikator seleksi nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu. “Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” tegasnya.

DEPOK - Pemerintah diminta perluas program literasi digital berbasis komunitas, dan mengintegrasikan ekosistem UMKM digital dengan jaringan pengaman sosial. Hal itu penting untuk mengubah fenomena ngemis online melalui akun media sosial (medsos).

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Vanessa Rizki Azhari mengatakan, setidaknya dua hal mendesak perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, mengubah paradigma pemberdayaan digital dari pelatihan teknis semata menjadi kurikulum ekonomi digital yang kontekstual yaitu, mengajari masyarakat bukan hanya mengoperasikan aplikasi, tetapi cara menghasilkan nilai dari aplikasi tersebut.

“Kedua mengintegrasikan bantuan sosial dengan ekosistem digital, sehingga penerima manfaat memiki sejalan menuju kemandirian ekonomi digital, bukan hanya transfer tunai,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, pilar keterampilan Digital masyarakat Indonesia berada di angka yang lumayan besar yaitu mencapai 58,25. Data tersebut berarti secara teknis masyarakat sudah mahir memegang gawai dan mengoperasikan aplikasi.

Pilar pemberdayaan yang merupakan indikator kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kualitas hidup hanya sebesar 25,66 saja. Selisih yang sangat besar ini merupakan cerminan adanya kesenjangan antara kemampuan menekan tombol dan kemampuan mengubah teknologi menjadi kekuatan ekonomi.

Lihat vide: Pemerintah Gencarkan Literasi Digital untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%



“Artinya data ini mengonfirmasi bahwa orang Indonesia bisa melakukan live streaming, tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkannya secara produktif,” ucapnya.

Menurut Vanessa, infrastruktur internet kini semakin merata dan pengguna medsos terutama TikTok di Indonesia telah mencapai 108 juta jiwa. Hal ini membuat Indonesia menempati posisi ke-2 sebagai pengguna Tiktok terbanyak sedunia. Sayangnya dengan populasi digital yang sebanyak dan semasif ini hanya terjebak sebagai pengguna pasif dan tidak bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang produktif.

“Fenomena ngemis online ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya tindakan yang tegas dalam melakukan perbaikan kualitas SDM dan perubahan strategi regulasi, digitalisasi hanya akan menjadi cara baru dalam mengeksploitasi manusia kelas bawah yang dapat menurunkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia,” katanya.

JAKARTA - Sebagai upaya meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar, khususnya dalam mendorong perubahan dari pengguna pasif menjadi kreator konten, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di SMKN 47 Jakarta Selatan.

Mengusung tema “Pemberdayaan Melalui Media Sosial: Dari Konsumen menjadi Kontributor”, kegiatan yang didanai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMB 2026 dengan pelaksana tim dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UMB bersama mahasiswa S1 Fikom ini menghadirkan akademisi dari Universiti Sains Islam Malaysia Muhammad Raqib Mohd Sofian bersama jajaran dosen Fikom UMB.

Dekan Fikom UMB Ahmad Mulyana mengatakan, pola konsumsi pasif di media sosial berisiko membentuk identitas digital yang dangkal. Transformasi menjadi kreator harus dimulai dari kesadaran kritis dalam berinteraksi.

“Selama ini banyak pengguna berhenti pada tahap menikmati konten. Padahal, setiap interaksi, komentar atau berbagi, sudah mencerminkan identitas digital. Dari situ seharusnya berkembang menjadi produksi konten yang lebih bermakna,” ujar Mulyana, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, produksi konten orisinal bukan sekadar tren melainkan kebutuhan membangun reputasi dan daya saing di era digital. Konten yang edukatif dan inspiratif dinilai mampu menggeser dominasi konten hiburan yang minim nilai.

Muhammad Raqib Mohd Sofian menyoroti sisi lain ekosistem digital yakni dorongan monetisasi yang kian kuat. Dia menilai algoritma platform tidak netral melainkan mengarahkan pengguna pada pola produksi konten yang mengejar keterlibatan.

Dalam forum yang sama, Afdal Makkuraga Putra menekankan munculnya generasi prosumer yakni individu yang sekaligus memproduksi dan mengonsumsi informasi. Batas antara audiens dan kreator kini semakin kabur.

“Jika siswa tidak didorong menjadi produsen, mereka akan terus berada di posisi pasif dan rentan terhadap arus informasi yang tidak terkontrol,” ungkapnya.

Kegiatan ini melibatkan 12 dosen Ilmu Komunikasi UMB di antaranya Rizki Briandana, Nur Kholisoh, Nurhayani Saragih, Heri Budianto, Rahman, Enjang Pera Irawan, Farid Hamid, Leila Mona Ganiem, Henni Gusfa, dan Achmad Jamil.

Melalui Abdimas ini, Fikom UMB menegaskan peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai penghasil wacana, tetapi juga sebagai aktor yang melakukan intervensi langsung untuk membentuk ekosistem digital yang lebih produktif di kalangan pelajar.

JAKARTA - Polri menerbitkan aturan larangan bagi seluruh personel untuk melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial (mendsos) saat sedang bertugas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa penegasan tersebut bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” kata Johnny kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024 yang menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota.

Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta profesionalitas dalam setiap tindakan, termasuk di media sosial.

Lebih lanjut, Johnny menyebut bahwa pemanfaatan media sosial tetap diperbolehkan, namun harus diarahkan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.

“Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas,” paparnya.

Dengan kebijakan ini, Polri berharap seluruh personel dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ( PP Tunas ). PP ini sebagai respons atas meningkatnya risiko penggunaan internet di kalangan anak-anak.

Kebijakan ini dinilai menjadi jawaban atas kondisi yang disebut sebagai alarm darurat penggunaan internet oleh anak seiring tingginya paparan risiko digital yang makin mengkhawatirkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan ancaman di ruang digital semakin nyata, mulai dari paparan konten berbahaya, eksploitasi seksual berbasis daring, hingga aktivitas ilegal yang menyasar anak-anak.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya kemampuan anak dalam memilah informasi di dunia maya. “Ancaman yang terlihat jelas adalah paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, hingga aktivitas ilegal yang membahayakan anak. Mereka belum bisa sepenuhnya membedakan mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak,” kata Arifah di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, mekanisme algoritma pada platform digital juga turut menjadi perhatian. Konten yang muncul secara berulang dinilai dapat mendorong rasa penasaran anak hingga akhirnya terpapar informasi yang tidak sesuai usia.

Data menunjukkan sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan, sebagian besar dari mereka mengakses internet setiap hari dengan durasi yang cukup tinggi yakni 7 jam dalam sehari.

Arifah menyebut angka tersebut menjadi sinyal kuat perlunya intervensi serius dari negara, terutama karena dampaknya berpotensi memengaruhi kesehatan mental anak.

Untuk itu, PP Tunas hadir sebagai wujud komitmen nyata negara dalam menghadirkan ruang digital yang aman dan sehat. “Ini sudah menjadi alarm bagi kita semua. Jumlahnya besar, sehingga perlu langkah mendasar dan berkelanjutan, tidak hanya untuk anak, tetapi juga orang tua, dunia pendidikan, dan penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian PPPA mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning kementerian. Materi tersebut mencakup manajemen kasus, peningkatan kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, hingga perlindungan anak di ruang digital.

Modul ini dapat diakses masyarakat luas sebagai bagian dari upaya edukatif dalam mendukung implementasi regulasi. Kunci keberhasilan implementasi PP Tunas terletak pada pendekatan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga edukatif.

Pemahaman yang utuh kepada anak, orang tua, dan masyarakat luas dinilai penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap PP Tunas tidak hanya menjadi regulasi, tetapi juga fondasi dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak di Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan menyampaikan bahwa ruang digital bak dua sisi mata uang, di satu sisi memberikan manfaat bagi anak, namun di sisi lain membawa risiko yang tidak kecil.

Karena itu, PP Tunas dinilai penting sebagai penyeimbang antara akses dan perlindungan. Berdasarkan data KPAI, kasus anak yang menjadi korban di ranah digital menempati posisi ketiga dalam beberapa tahun terakhir setelah kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Bentuknya pun beragam, mulai dari perundungan siber, kecanduan game daring, hingga paparan pornografi. Menurut Kawiyan, penerapan PP Tunas diharapkan mampu menekan berbagai risiko tersebut, salah satunya melalui pembatasan usia dalam penggunaan media sosial.

Anak-anak di bawah usia tertentu akan dibatasi aksesnya hingga dinilai lebih siap menggunakan platform digital secara bijak. “Dengan PP Tunas, anak tetap bisa memanfaatkan ruang digital untuk belajar, tetapi dengan pengawasan dan pembatasan yang jelas. Ini penting agar mereka lebih siap saat menggunakan media sosial,” katanya.

KPAI juga mendorong pemerintah memastikan pengawasan berjalan optimal, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan terukur bagi platform digital yang tidak patuh terhadap ketentuan.

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei menjadi momentum untuk menghargai perjuangan para pekerja di seluruh dunia.

Hari Buruh bukan hanya tentang sejarah perjuangan kaum pekerja, tetapi juga menjadi ajang untuk menyebarkan semangat, motivasi, dan apresiasi kepada para buruh yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa.

Di era media sosial saat ini, banyak masyarakat membagikan ucapan Hari Buruh Internasional dalam bentuk caption, status WhatsApp, hingga unggahan Instagram dan Facebook. Kata-kata yang penuh semangat dan inspiratif dapat menjadi bentuk dukungan sekaligus penghormatan bagi para pekerja.

25 Kata-Kata Hari Buruh 2026

1. Selamat Hari Buruh 2026! Terima kasih untuk setiap kerja keras yang membangun negeri.

2. Buruh kuat, Indonesia hebat. Selamat May Day 2026!

3. Kerja keras hari ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.

4. Hari Buruh menjadi pengingat bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan kehormatan.

5. Tetap semangat berkarya, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.

6. Selamat Hari Buruh! Mari terus bergerak maju demi kesejahteraan bersama.

7. Pekerja bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa.

8. Hormat untuk semua pekerja yang terus berjuang demi keluarga dan masa depan.

9. Kerja keras, disiplin, dan semangat adalah kunci kesuksesan.

10. Selamat May Day 2026! Saatnya menghargai setiap keringat perjuangan para pekerja.

11. Tidak ada pekerjaan kecil selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

12. Buruh sejahtera, Indonesia semakin kuat. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2026

13. Semoga Hari Buruh membawa harapan baru dan semangat baru bagi semua pekerja.

14. Selamat Hari Buruh. Kesuksesan bangsa lahir dari kerja keras para pekerjanya.

15. Tetap optimistis dan terus melangkah meski tantangan datang silih berganti.

16. Hari Buruh adalah hari untuk menghormati dedikasi dan perjuangan tanpa lelah.

17. Mari jadikan kerja sebagai bentuk pengabdian terbaik untuk masa depan.

18. Pekerja hebat adalah mereka yang tetap kuat dalam segala keadaan.

19. Selamat Hari Buruh Internasional! Terus berkarya dan jangan pernah menyerah.

20. Semangat para pekerja adalah energi besar bagi kemajuan Indonesia.

21. Setiap tetes keringat pekerja memiliki arti besar bagi kehidupan banyak orang.

22. Kerja keras hari ini adalah investasi terbaik untuk hari esok.

23. Selamat Hari Buruh 2026! Semoga kesejahteraan pekerja semakin meningkat.

24. Teruslah bekerja dengan hati, karena hasil terbaik lahir dari ketulusan.

25. May Day bukan sekadar peringatan, tetapi penghormatan untuk semua pejuang kehidupan.

Kumpulan kata-kata Hari Buruh 2026 ini bisa dijadikan caption media sosial, status WhatsApp, hingga ucapan untuk rekan kerja dan keluarga. Selain penuh motivasi, ucapan tersebut juga dapat menjadi bentuk apresiasi kepada para pekerja yang terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan perkembangan terbaru kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak (PP Tunas). TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan langkah konkret secara terbuka.

Dia mengatakan, TikTok tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan data nyata terkait penindakan akun. Sejak 28 Maret 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

“TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan angka penonaktifan dan menunjukkan bahwa komitmen dibarengi langkah nyata secara transparan,” ujar Meutya, Selasa (28/4/2026).

Angka ini meningkat signifikan dibanding laporan sebelumnya pada 10 April yang masih berada di kisaran 780 ribu akun. Tak hanya soal akun anak, Komdigi juga menyoroti upaya penanganan kejahatan digital di platform, termasuk praktik judi online.

Pemerintah meminta platform memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengakui sempat mengalami kendala saat proses penertiban.

Beberapa akun dewasa ikut terdampak. Namun, dia mengimbau untuk segera melaporkan agar bisa dinormalisasi dengan cepat.

“Kalau ada akun yang tidak sengaja ternonaktifkan bisa dilaporkan untuk normalisasi dan akan diproses cepat,” ucapnya.

Menurut dia, aturan ini tidak hanya berlaku untuk TikTok. Seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia diimbau mematuhi komitmen dan memberikan implementasi nyata.

Komdigi juga mengingatkan platform lain untuk segera melakukan self assessment terkait kepatuhan dengan batas waktu hingga 6 Juni 2026. “Silakan segera disampaikan agar tidak menumpuk di akhir dan bisa segera kami evaluasi,” katanya.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) pada tanggal 28 Maret 2026. Pembatasan yang menyasar delapan platform media sosial sejatinya bertujuan baik untuk melindungi anak dan remaja Indonesia dari potensi bahaya di jagad digital.

Australia menjadi salah satu referensi utama Indonesia dalam penerapan PP TUNAS ini karena sudah terlebih dahulu menerapkan kebijakan yang serupa. Dalam fase implementasi, terdapat beberapa catatan dari Australia yang perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia agar kebijakan yang baik tidak hanya berada di atas kertas dan justru membuka potensi bahaya yang lebih besar bagi generasi penerus bangsa.

Pengalaman Australia menunjukkan pendekatan pelarangan (banning) tidak efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak di ruang digital. Pada awal April 2026, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, mengakui peraturan ini telah gagal dalam arti tidak menjauhkan anak dan remaja di Australia dari bahaya yang mengintai di jagad digital.

Lebih dari 4,7 juta akun yang dinilai milik pengguna di bawah 16 tahun telah dihapus, dinonaktifkan, atau dibatasi per awal tahun 2026. Namun, regulator melaporkan tidak ada penurunan yang jelas dalam pengaduan dari pengguna di bawah 16 tahun terkait perundungan siber atau penyalahgunaan berbasis gambar sejak undang-undang tersebut berlaku.

Samantha Floreani, advokat hak-hak digital yang berbasis di Melbourne, mencatat 7 dari 10 anak-anak di Australia tetap bisa berada di platform media sosial arus utama bahkan setelah aturan ini ditegakkan.

“Ini adalah kegagalan kebijakan besar yang menghabiskan dana besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Australia ingin melakukan sesuatu. Namun di antara banyak pilihan yang tersedia, mereka memilih untuk mengutamakan tindakan yang mengabaikan para ahli, menciptakan risiko baru, dan seperti yang sudah dapat diprediksi, tidak membuahkan hasil,” kata Samantha.

Menurutnya, sistem verifikasi usia mudah ditembus dan tidak konsisten diterapkan. Kebijakan pelarangan tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menciptakan ilusi kontrol, karena masalah utamanya jauh lebih kompleks dari yang kita perkirakan. Singkatnya, risiko digital bagi anak tidak semata berasal dari akses ke media sosial.

Selain tidak efektif, pendekatan berbasis pelarangan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi baru, yaitu mendorong anak mengakses platform secara sembunyi-sembunyi sehingga lebih sulit diawasi.

Risiko privasi juga masih menjadi pertanyaan besar akibat penggunaan teknologi verifikasi usia. Selanjutnya, potensi meminggirkan anak dari ruang digital yang juga memiliki fungsi edukatif dan sosial juga sudah terjadi di Australia.

Di lain pihak, Profesor Psikologi dari University of New South Wales, Jillian Griffiths, menyampaikan pelarangan total tanpa strategi pendampingan dapat memperburuk rasa isolasi sosial pada remaja.

“Bagi sebagian anak, media sosial adalah ruang untuk mencari dukungan sebaya, terutama ketika mereka tidak mendapatkannya di lingkungan offline. Kebijakan yang memutus akses secara tiba-tiba berisiko meningkatkan kecemasan dan rasa terasing,” ujarnya.

Sejumlah penelitian di Australia juga menunjukkan pembatasan yang tidak diimbangi literasi digital dan dukungan psikososial mendorong sebagian remaja mencari celah dengan menggunakan akun anonim atau platform alternatif yang justru lebih sulit diawasi. Situasi ini berpotensi menambah risiko paparan konten yang lebih ekstrem.

“Dan untuk negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak Australia yang penuh masalah ini: jadikanlah pengalaman kami sebagai peringatan. Melarang anak-anak dari media sosial adalah tindakan yang terlalu kasar dan berisiko merusak tujuan utama minimalisasi dampak buruk yang justru ingin dicapai oleh kebijakan tersebut,” tutup Samantha.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis admin akun Instagram @bekasi_menggugat, Wawan Hermawan dengan hukuman pidana tujuh bulan penjara. Wawan dinilai terbukti memanipulasi konten di media sosial terkait demo akhir Agustus 2025 lalu.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan," kata Hakim Ketua membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Hukuman yang diterima Wawan itu akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Wawan.

Adapun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa meminta Wawan dihukum selama satu tahun penjara.

Sebelumnya, Wawan Hermawan didakwa memanipulasi konten di media sosial berupa ajakan anarkis saat demo akhir Agustus 2025 lalu. Jaksa menjelaskan, manipulasi itu dilakukan Wawan dengan menggunakan akun Instagram miliknya bernama @bekasi_menggugat.

"Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik," kata Jaksa Triyanti Merlyn di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Jaksa menyebutkan, akun @bekasi_menggugat telah dikuasai Wawan sejak 27 Maret 2025 dengan jumlah pengikut sebanyak 826 akun. Jaksa mengatakan, Wawan mengunggah postingan berupa ajakan mengikuti aksi unjuk rasa pada Agustus lalu di akun tersebut.

"Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025, terdakwa melalui akun media sosial instagram dengan username @bekasi_menggugat menyebarkan beberapa informasi elektronik berupa gambar pada postingan feed maupun story, yang pada pokoknya mengajak masyarakat luas untuk melakukan aksi unjuk rasa," ucap jaksa.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2025 itu, akun @bekasi_menggugat ditandai oleh salah satu akun bernama @kepolu1397. Jaksa mengatakan Wawan secara sadar melakukan repost terhadap postingan yang ditandai tersebut dengan mengubah narasinya.

Adapun narasi dalam konten yang diunggah Wawan berjudul 'Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Segera Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia'. Jaksa mengatakan, unggahan itu tidak sesuai narasi aslinya yakni tidak ada ajakan agar pelajar dan BEM ikut melakukan unjuk rasa.