JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk memperkuat strategi efisiensi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tekanan biaya energi, tenaga kerja, dan fluktuasi nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas operasional industri ban yang sangat sensitif terhadap dinamika harga energi dan kurs mata uang.

"Kami terus meningkatkan efisiensi. Industri ini kan industri yang sangat peka terhadap nilai tukar dan kemudian harga energi," kata Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk Suryopratomo seperti dikutip Rabu (24/6/2026).

Suryopratomo mengatakan industri ban merupakan sektor padat karya yang beroperasi selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 17 ribu orang, kenaikan biaya energi dan upah menjadi faktor yang sangat memengaruhi struktur biaya perusahaan.

Meski menghadapi tekanan biaya, perusahaan tidak memilih langkah pengurangan tenaga kerja. Menurut Suryopratomo, Gajah Tunggal justru memperkuat investasi di bidang pengembangan SDM melalui Politeknik Gajah Tunggal yang dikelola perusahaan. "Bukan kepada pengurangan tenaga kerja. Kami Gajah Tunggal itu perusahaan yang punya politeknik," ujarnya.

Ia menjelaskan politeknik tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi tenaga kerja perusahaan. Lulusan dari lembaga pendidikan itu juga diserap langsung ke dalam grup usaha Gajah Tunggal untuk mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.



Selain penguatan SDM, perusahaan juga mendorong inovasi melalui tim Research and Development (R&D) guna mencari solusi efisiensi produksi tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. "Kami punya tim Research and Development yang baik dan ini salah satu hal lain yang kemudian bisa dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi," kata Suryopratomo.

Di tengah tantangan industri manufaktur dan situasi geopolitik global, Gajah Tunggal juga menilai pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, untuk membangun pemahaman publik mengenai peran industri nasional dalam perekonomian. Melalui kombinasi efisiensi operasional, pengembangan SDM, dan penguatan inovasi, perusahaan berupaya mempertahankan daya saing di industri ban nasional maupun global yang semakin kompetitif.

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memulihkan kepercayaan pasar (market confidence) di tengah berbagai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2027 . Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Podcast What’s on Economy bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia.

Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo menjadi momentum yang cukup mengejutkan bagi market karena biasanya arah kebijakan fiskal disampaikan menjelang pidato kenegaraan Agustus.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Namun demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5% masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61% masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti Lebaran dan tingginya belanja pemerintah. Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027



“Kalau melihat capaian hingga saat ini, saya masih mempertanyakan apakah triwulan berikutnya bisa mempertahankan posisi 5,6 persen itu. Kalau cenderung turun, maka baseline pertumbuhan tahun depan menjadi terlalu optimistis,” ujar Eko.

Pada sektor fiskal, Eko mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Hidup Kaya Raya, tapi Bisa Hidup Layak



Diskusi juga menyoroti meningkatnya belanja untuk program prioritas pemerintah, termasuk program MBG dan berbagai agenda strategis lainnya. Menurut Eko, struktur APBN saat ini mulai bergerak menjadi lebih program-driven dengan porsi anggaran yang besar diarahkan untuk program prioritas nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran program prioritas dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi alokasi bagi sektor lain, termasuk transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

“Concern ke depan adalah bagaimana memastikan program ini optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” jelasnya.

Dalam pembahasan mengenai market confidence, Eko menilai tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mencerminkan tingginya sensitivitas market terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian pasar adalah rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurutnya, secara semangat kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekspor nasional. Namun karena diumumkan secara mendadak dan belum dipahami sepenuhnya oleh market, kebijakan tersebut memunculkan efek kejut yang berdampak negatif terhadap pasar keuangan.

Eko juga menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang berubah-ubah atau bersifat trial and error. Menurutnya, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.

Pada sektor moneter, Eko menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow.

Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan growth,” ujar Eko.

Pada bagian akhir diskusi, Eko menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memulihkan trust atau kepercayaan publik dan market terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan baru pemerintah sebenarnya memiliki semangat perbaikan tata kelola dan kedaulatan ekonomi, tetapi perlu didukung komunikasi yang baik, strategi yang terencana, serta implementasi yang kredibel.

“Kalau trust-nya dapat, insyaallah mau bikin kebijakan apa saja bisa berjalan. Trust itu harus dibangun dari tata kelola yang baik, strategi yang terencana, dan komunikasi kebijakan yang cukup,” tutup Eko.

JAKARTA - Krisis tidak lagi dipandang semata sebagai ancaman, melainkan juga sebagai momentum untuk menemukan peluang dan mendorong transformasi. Perspektif ini mengemuka dalam forum “Prosperitea Vol. 4: Global Crisis and Its Opportunity” yang diselenggarakan Dhanavinya di Jakarta akhir April, yang mempertemukan sejumlah tokoh perempuan lintas sektor.

Seperti diketahui ketidakpastian ekonomi global masih membayangi berbagai negara di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta risiko inflasi yang belum sepenuhnya mereda. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat ke kisaran 3,1% pada 2026, di bawah rata-rata historis sebelum pandemi.

Sejumlah lembaga global hingga saat ini masih mempertahankan proyeksi tersebut di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berkembang. Di sisi lain, World Bank mengingatkan bahwa tekanan darisektor energi berpotensi tetap menjadi faktor signifikan yang memengaruhi inflasi, khususnya di negara berkembang, sertadapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi secara luas.

Perempuan Pengusaha Adalah Pahlawan Ekonomi Sektor KUKM



Dalam konteks krisis tersebut, Dhanavinya sebagai forum yang mewadahi para perempuan pengusaha dari berbagai bidang yang visinya menggalang kerja sama di antara pebisnis perempuan untuk berkembang dari sukses untuk dampak yang signifikan, mencoba melihat peluang.

“Secara berkala kami mengadakan dialog & kolaborasi untuk mengembangkan kapasitas diri. Kami juga menyediakan program mentoring, coaching & konsultasi bisnis” kata Esra Manurung didampingi dua sahabat pendiri Dhanavinya lainnya yakni Lanny Sutiarto dan Ailing Yang.

“Kami percaya berkolaborasi jalan untuk dampak signifikan, bukan bersaing,” sambungnya.

Ketiganya sudah lebih dari 2 dekade menggeluti dunia bisnis dan dikenal pembelajar yang berani menimba ilmu dari mentor-mentor berkelas internasional. Pembiayaan BRI Dukung Ernawati Jadi Pengusaha Sukses dan Berdayakan Kaum Perempuan



Ailing, penulis buku “Life is a gift” yang mengembangkan jaringan bisnisnya lintas benua menekankan “Krisis global bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dipahami. Di setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk bertumbuh bagi mereka yang mampu melihat peluang dengan cara yang berbeda”.

Ia menambahkan, kekuatan utama dalam menghadapi tekanan justru bersumber dari dalam diri. “Sering kali kita mencari jawaban ke luar, padahal kekuatan terbesar ada di dalam diri. Ketika seseorang memiliki kejelasan dan keberanian untuk melangkah, krisis justru dapat menjadi titik awal perubahan.”

Sementara itu, Esra Manurung, penulis buku “From Poverty to Wealth” menyoroti pentingnya transformasi mental dari kemauan menimba pengetahuan dari buku, seminar dan mentor-mentor bisnis terbaik.

“Transformasi tidak selalu nyaman, tapi justru dari sana lahir pemimpin tangguh, visioner, bisa menyesuaikan diri. Mental tidak boleh kalah dalam krisis dan tetap bergerak maju meskipun situasi tidak ideal,” katanya.

Dari sisi keuangan, Lanny Sutiarto, pebisnis, mentor di bidang kesehatan dan keuangan menegaskan, bahwa ketidakpastian global memperkuat urgensi kemandirian finansial, khususnya bagi perempuan. “Kemandirian finansial bukan hanya kemampuan menghasilkan, tapi tentang kebijaksanaan menata keuangan. Dalam situasi global yang tidak pasti, kemampuan ini semakin penting,” ujarnya.

Nara sumber utama, dalam Prosperitie volume 4 kali ini adalah Eksekutif senior di sektor energi Erita Yohan, menegaskan, “krisis global justru membuka berbagai peluang, khususnya bagi perempuan yang mampu beradaptasi dengan cepat.

Di tengah,tekanan ekonomi dunia, ia melihat pergeseran besar pada sektorpangan sehat, kesehatan dan wellness, energi, serta ekonomidigital sebagai ruang pertumbuhan yang semakin relevan. “Bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Di balik krisis, selalu ada peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Erita, perempuan memiliki keunggulan alami seperti kemampuan multitasking, ketelitian, dan intuisi yang kuat, yang menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian. Meski demikian, tantangan seperti kepercayaan diri, tekanan sosial, dan keterbatasan akses masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Ia menekankan, bahwa kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, termasuk membangun bisnis berbasis rumah tangga, memanfaatkan platform digital, hingga mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, digital skill, dan mindset yang adaptif.

Lebih lanjut, profesional yang banyak menangani berbagai project LNG, strategi korporasi, akusisi dan eksekusi proyek inimengajak perempuan untuk tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Ia menilai banyak peluang usaha yang dapat dijalankan dengan modal terbatas, mulai dari bisnis kuliner rumahan, edukasi online, hingga reseller dan konten digital.

“Tidak harus besar dan tidak harus langsung sempurna. Yang penting mulai dari apa yang ada, kelola dengan disiplin, dan terus belajar. Dalam situasi krisis, mereka yang bergerak lebih cepat akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh,” kata Erita

Para pembicara lainnya juga sepakat bahwa kondisi global saat ini menjadi momentum refleksi bagi individu maupun organisasi untuk kembali pada nilai dan tujuan jangka panjang. Dari sana, langkah yang lebih kuat dan bermakna dapat dibangun untuk menghadapi masa depan.

Dhanavinya yang didirikan April 2025, mendorong lahirnya perspektif baru bahwa di tengah perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan-tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk memimpin dan menciptakan peluang baru.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah yang Sudah Tembus Rp17 Ribu per Dolar AS



Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.BI

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," jelas Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

JAKARTA - Sinyal merah mulai menyala di sektor manufaktur Indonesia, ketika Indeks PMI (Purchasing Manager's Index) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari. Hal itu menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan, hingga memicu kekhawatiran besar mengenai ketahanan industri nasional di tengah badai ketidakpastian global yang kian memanas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengungkapkan, bahwa industri dalam negeri kini sedang terjepit oleh dua tekanan besar sekaligus, yakni anjloknya permintaan ekspor (demand shock) dan meroketnya biaya produksi (cost pressure).

Menurut Saleh Husin, penurunan PMI kali ini bukan tanpa alasan. Pelemahan pesanan ekspor baru menjadi pemicu utama, yang diperparah oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Industri Manufaktur RI Kena Pukulan Ganda, Terhimpit Krisis Gas hingga Konflik Timur Tengah



“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi di level 50,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Kenaikan harga energi global yang telah menembus angka kritis tidak hanya membebani operasional pabrik, tetapi juga memaksa pelaku industri melakukan efisiensi ketat guna menjaga margin keuntungan yang kian menipis.

"Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok turut menekan aktivitas industri," ungkapnya.

Buka IIMS 2026, Menperin Pamer Kinerja Sektor Manufaktur Nasional



Meskipun kondisi sedang sulit, Kadin memproyeksikan PMI Manufaktur Indonesia masih mampu bertahan di zona ekspansi, namun dalam posisi yang sangat rentan. Nasib industri Indonesia sepanjang kuartal kedua 2026 akan sangat bergantung pada tiga faktor kunci, pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri.

"Ke depan, kami cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Pelemahan pesanan ekspor tentu akan berdampak langsung pada sektor padat karya melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, dan potensi penyesuaian tenaga kerja," bebernya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai situasi krisis global , khususnya yang saat ini melanda Timur Tengah seiring pecahnya perang Amerika Serikat (AS) versus Iran justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk bangkit lebih kuat. Ia menyebut krisis sebagai blessing in disguise atau berkah yang tersembunyi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tasyakuran ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menilai kondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan ujian sekaligus momentum bagi setiap negara untuk memperkuat diri.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa krisis kerap melahirkan peluang baru bagi pihak yang mampu bertahan dan beradaptasi. Tasyakuran HUT ke-1 Danantara, Presiden Prabowo Ungkap Peran Pentingnya bagi Indonesia

"Saudara-saudara, ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian . Terjadi di mana-mana krisis. Tapi Saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan," ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa hanya negara yang kuat yang mampu melewati masa sulit, sementara negara yang tidak siap akan terus menghadapi penderitaan. Ia meyakini Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi situasi tersebut.

"Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini," ujarnya.

"Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise," ucapnya.

Perang di Timur Tengah, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan



Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa masa krisis selalu diwarnai berbagai kesulitan dan tantangan. Namun ia menilai kondisi tersebut justru mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda strategis nasional.

“Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung sejumlah program strategis yang tengah dijalankan pemerintah, salah satunya target swasembada pangan dan energi. “Kita sudah punya rencana swasembada pangan, alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengingatkan pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan ketidakpastian geopolitik global.

"Prasasti memperkirakan ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama dan membawa implikasi terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia," kata Gundy.

Menurut dia, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga energi.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” kata Gundy menjelaskan.

Harga minyak global yang kembali melonjak di atas 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel meningkatkan risiko terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.

"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Gundy.

Ia menekankan jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5 persen menjadi semakin besar.

"Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” katanya menambahkan.

Kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global juga terlihat dari sisi fiskal. Cadangan minyak strategis Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23–26 hari, jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari impor bersih.

Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Dalam simulasi pemerintah, kata dia, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar 92 dolar AS per barel, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,6–3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas defisit fiskal sebesar 3 persen.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” kata Gundy.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menambahkan kenaikan harga minyak global hampir pasti akan mendorong tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menurut dia, ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan yakni menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi yang lebih besar atau membiarkan harga domestik naik dengan konsekuensi meningkatnya inflasi.

“Kalau harga minyak naik tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.

Namun demikian, ruang fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi juga memiliki batas. Upaya menjaga harga BBM agar tidak naik terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi secara signifikan dalam APBN.

Di sisi lain, jika kenaikan harga BBM dilepas sepenuhnya ke pasar, dampaknya dapat langsung terasa pada inflasi. Harga BBM memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, baik secara langsung maupun melalui efek lanjutan terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga barang lainnya.

“Dengan kenaikan harga minyak ini, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat. Pada saat yang sama beban subsidi pemerintah juga bisa membesar, sehingga tekanan terhadap fiskal akan semakin kuat,” katanya.

Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal serta memastikan belanja negara diarahkan pada program yang paling strategis.

Tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi, volatilitas pasar global, serta potensi perlambatan ekonomi menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.

“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” ujar dia.

Ia menambahkan dalam situasi konflik geopolitik yang berpotensi berlangsung berkepanjangan, kebijakan fiskal tidak lagi dapat dijalankan secara business as usual.

Penajaman prioritas anggaran serta efisiensi belanja negara menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dunia yang bergerak dalam ketidakpastian berlapis, ekonomi Indonesia justru menghadirkan cerita yang berbeda.

Ketika banyak negara masih bergulat dengan perlambatan pertumbuhan, tekanan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan global, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga laju ekonomi secara stabil.

Gambaran ini mengemuka dalam pemaparan Economic Outlook 2026 yang disampaikan oleh Great Institute, sebuah lembaga kajian yang menilai perekonomian nasional tetap tangguh dan prospektif memasuki tahun 2026.

Dalam forum tersebut, ekonomi Indonesia bahkan disebut sebagai anomali positif di tengah turbulensi global.

Sejumlah periset menilai bahwa di saat perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian dan krisis, Indonesia masih mampu tumbuh sehat di kisaran 5 persen.

Ketahanan ini menjadi semakin relevan jika melihat konteks global yang sarat tekanan, mulai dari dinamika politik Amerika Serikat di Venezuela, ketegangan hubungan China–Taiwan, perang Rusia–Ukraina yang belum berakhir, hingga konflik di kawasan Laut China Selatan yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Asia.

Kondisi tersebut diperparah oleh fragmentasi perdagangan global, tren proteksionisme, serta meningkatnya risiko akibat perubahan iklim dan bencana.

Kombinasi faktor geopolitik dan geoekonomi ini menciptakan iklim dunia yang tidak ramah bagi pertumbuhan. Namun, di tengah tekanan berlapis tersebut, Indonesia masih mampu menjaga momentum.

Salah satu kunci utama terletak pada kepemimpinan nasional yang mampu menjaga arah, stabilitas, dan kesinambungan kebijakan di tengah situasi global yang bergejolak.

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipandang berperan sebagai penentu ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, keberanian mengambil keputusan strategis, serta fokus pada penguatan ekonomi rakyat menjadi fondasi agar perekonomian tidak terombang-ambing.

Dalam satu tahun terakhir, stabilitas arah kebijakan inilah yang menjaga ekonomi nasional tetap bergerak maju.

Program Prioritas

Optimisme terhadap 2026 juga bertumpu pada mulai berjalannya sejumlah program prioritas pemerintah yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh nyata. Hingga awal 2026, cakupan penerima program ini telah mencapai sekitar 53,4 juta orang.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda melalui penguatan rantai pasok pangan, peningkatan permintaan produksi lokal, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan diperluas melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pada 2026, jumlah koperasi ini ditargetkan mencapai sekitar 82.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Koperasi desa diposisikan sebagai penggerak ekonomi dari bawah, yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal.

Penguatan ekonomi desa ini dinilai memberi kontribusi penting, tidak hanya bagi ekonomi lokal, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, sekaligus mempertegas arah pemerataan pertumbuhan.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih membayangi. Dunia pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam rezim ketidakpastian tinggi.

Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju membuat dunia usaha global cenderung bersikap menunggu.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu titik terang stabilitas, dengan inflasi yang relatif terkendali dan prospek pertumbuhan yang masih menarik.

Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto. Sepanjang 2025, konsumsi tumbuh relatif stabil dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Namun, peneliti Desk Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra, mengingatkan adanya persoalan struktural yang tidak boleh diabaikan.

Stabilitas konsumsi agregat, menurutnya, cenderung menutupi kenyataan bahwa basis kelas menengah justru menyusut, sementara kelompok rentan dan kelas menengah rentan membesar.

Mobilitas sosial yang melambat menjadi tantangan serius, mengingat kelas menengah selama ini menjadi motor utama belanja dan pertumbuhan.

Kebijakan Presisi

Tantangan 2026, karena itu, adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekadar penyangga pertumbuhan menjadi mesin akselerasi ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Upaya ini menuntut kebijakan yang lebih presisi dalam memperkuat daya beli, produktivitas, dan kualitas lapangan kerja.

Dari sisi investasi, peneliti Great Institute Adamasky Pangeran menekankan pentingnya kepastian eksekusi kebijakan. Dalam iklim global yang penuh ketidakpastian, investasi menjadi sangat sensitif terhadap kejelasan arah dan implementasi kebijakan.

Tanpa kepastian tersebut, investasi berisiko bergerak dengan pola stop and go, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi tidak optimal.

Sementara itu, peneliti ekonomi, Yossie Martino, menilai 2026 sebagai tahun penentu arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Stabilitas makro yang relatif terjaga harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk melakukan transformasi struktural yang lebih produktif dan berkeadilan.

Transformasi ini mencakup penguatan sektor bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pertumbuhan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.

Proyeksi ini mencerminkan optimisme yang terukur, dengan prasyarat utama berupa sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga serta implementasi program prioritas yang berjalan efektif dan konsisten.

Ketidakpastian global tidak semestinya dijadikan alasan untuk bersikap pasif. Justru dalam situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia dituntut untuk terus melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang presisi, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.

Sebab ketahanan ekonomi bukan sekadar soal bertahan, melainkan tentang kemampuan memanfaatkan momentum untuk melangkah lebih jauh.

*) Dr. Sudarto adalah Direktur Eksekutif Great Institute.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan adanya permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga senilai Rp 43,35 triliun.

"Permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada BUMN dan badan lainnya dengan nilai sebesar Rp 43,35 triliun," ungkapnya saat menyampaikan laporan IHPS I 2025 dalam rapat Paripurna DPR RI di Gedung parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Isma dalam kesempatan ini juga menekankan peran sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun.

"Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan, IHPS juga mengungkapkan peran Sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 25,86 triliun," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa senilai Rp 1,04 triliun di antaranya telah berhasil dikembalikan ke kas negara atau daerah atau perusahaan saat pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara diantaranya melalui komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat penghitungan kerugian negara.

"Di antaranya melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 71,57 triliun," ucapnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Selandia Baru memutuskan bahwa sopir taksi online harus diperlakukan seperti pegawai. Putusan pengadilan tersebut adalah kelanjutan dari gugatan driver Uber di negara tetangga RI tersebut.

Mahkamah Agung Selandia Baru menolak banding Uber atas putusan Pengadilan Tenaga Kerja Selandia Baru. Putusan yang diterbitkan pada 2022 menyatakan bahwa empat driver Uber adalah karyawan bukan "kontraktor" atau mitra.

Setelah menang di pengadilan paling tinggi, driver Uber memiliki hak untuk membentuk serikat. Bahkan, putusan di Selandia Baru bisa memberikan hak serupa untuk driver online di negara lain yang menganut common law, termasuk Inggris.

Serikat pekerja yang mewakili empat driver Uber (Workers First Union) menyatakan, "putusan Mahkamah Agung membuka jalan untuk ribuan anggota kami untuk menuntut hak sebagai pekerja tetap, termasuk restitusi gaji dan benefit yang lama tidak dibayar."

Managing Director Uber Australia & Selandia Baru, Emma Foley, menyatakan bahwa Uber kecewa dengan putusan tersebut karena memicu ketidakpastian kontrak di seluruh penjuru Selandia Baru.

"Meskipun implikasi dari putusan ini sangat luas, untuk saat ini, putusan hanya mencakup empat driver dan mitra pengiriman. Uber dan Uber Eats terus beroperasi secara normal," kata Foley.

Dalam putusannya, hakim banding memberikan catatan yaitu status pekerja kini makin penting di tengah dunia kerja dan pekerja Selandia Baru yang makin ter-fragmentasi, berhubungan, dan global.

Pengadilan menyatakan status pekerja tetap adalah "gerbang yang harus dilalui pekerja sebelum mereka bisa mengakses hak pekerja minimum, termasuk upah minimum, jam kerja minimum, waktu istirahat dan makan siang, cuti liburan dan hamil, hingga duka cita."

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan ekonomi dan ketatnya persaingan kerja membuat banyak lulusan baru di China terjebak dalam kondisi sulit. Tak sedikit yang akhirnya bekerja di luar bidang kuliah atau menerima gaji jauh di bawah harapan.

Fenomena ini kini melahirkan istilah baru yang ramai dibahas yaitu "anak dengan ekor busuk", gambaran generasi muda yang menganggur lama dan bergantung pada orang tua. Istilah "anak dengan ekor busuk" diambil dari "gedung ekor busuk", proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi China sejak 2021.

Isu ini mencuat setelah sejumlah laporan media, termasuk Channel News Asia (CNA) menggambarkan betapa suramnya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi di negara tersebut. Banyak mahasiswa telah menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh pendidikan spesifik, namun tetap kesulitan mendapatkan posisi yang relevan.

Kondisi pasar kerja yang melemah dan persaingan yang semakin tajam membuat banyak anak muda kehilangan arah. Bahkan, sebagian mulai meragukan janji lama bahwa pendidikan tinggi otomatis memberi masa depan yang lebih stabil.

"Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi, akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu," kata Hu Die, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNA.

Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah delapan bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas.

Chen Yuyan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada 2022, bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir.

"Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman-orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan sangat rendah," ucap Chen.

Krisis Pasar Tenaga Kerja di China

Pendiri Young China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zak Dychtwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di China bagi para pemudanya, yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya.

"Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus," kata Zak Dychtwald.

Ancam Kepastian Ekonomi

Berbeda dengan generasi orangtua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis.

"Saat ini jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di China, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang," kata profesor Global Labor and Work di Cornell University, Eli Friedman.

Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah "merunduk" atau tangping dalam bahasa Mandarin, ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif. Beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apa pun yang tersedia karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir.

Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil.

"Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Tahun ini jumlah lulusan universitas di China akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang, naik dari 9 juta orang pada 2021. Pemerintah China telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak.

"Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia semakin mencolok," kata Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Wang Xiaoping.

Laporan Kerja Pemerintah China 2025 merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda dengan menekankan perluasan peluang kerja, bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan. Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, pemotongan pajak dan biaya, subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya.

China telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini. Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, China masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur.

Menurut laporan China Daily pada Juli lalu, yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta departemen terkait, China diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi ekonomi dunia saat ini masih dipenuhi ketidakpastian. Meski penutupan pemerintahan di Amerika Serikat telah berakhir, namun arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed juga masih menjadi sesuatu yang dicermati para pelaku pasar keuangan dan pengambil kebijakan ekonomi di berbagai negara.

Dan di dalam negeri, saat ini Pemerintah Ri telah melakukan berbagai manuver untuk memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menaruh dana senilai Rp 200 triliun di bank-bank milik negara.

Terkait berbagai fenomena tersebut, CNBC Indonesia akan mengulas lebih detil terkait risiko yang berpotensi ditransfer dari ketidakpastian ekonomi makro global ke perbankan di Indonesia serta evaluasi kondisi likuiditas di perbankan RI bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu dalam segmen khusus Money Talks, di program Power Lunch pada Jumat, 14 November 2025.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]