REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa menyampaikan terkait masalah underinvoicing dalam sejumlah ekspor. Pun Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengangkat isu itu sebagai dasar terbentuknya Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Praktik underinvoicing disebut membuat negara kehilangan pendapatan Rp 500 triliun-Rp 600 triliun per tahun. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) pun mempertanyakan metode perhitungan terkait underinvoicing agar tidak hanya berdasarkan asumsi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, memperkuat tata kelola perdagangan internasional, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti berdasarkan hukum. Namun, setiap kebijakan strategis yang berpotensi mengubah tata niaga ekspor sawit harus dibangun di atas bukti yang kuat dan metodologi yang transparan.

"Kami mendukung peningkatan penerimaan negara dan penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, apabila suatu klaim dijadikan dasar perubahan besar dalam tata kelola ekspor, maka metodologi, sumber data, dan proses pembuktiannya harus disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Mansuetus dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menilai, klaim mengenai potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik underinvoicing, transfermispricing, atau bentuk penyimpangan lainnya, perlu disertai penjelasan lanjutan. Hal itu mengenai metodologi perhitungan, sumber data, asumsi ekonomi, proses validasi, serta dasar hukum yang digunakan.

Mansuetus menyebut, transparansi tersebut penting agar publik dapat menilai secara objektif urgensi perubahan kebijakan yang diusulkan. POPSI pun mengingatkan bahwa transfer pricing, transfer mispricing, dan trade misinvoicing merupakan konsep yang berbeda.

Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menggandeng tiga mitra strategis yakni PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ) sebagai upaya memperkuat kolaborasi bisnis sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi di Jawa Barat.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Bank BJB sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung berbagai sektor usaha.

“Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif,” kata Ayi di Bandung, Rabu.

Melalui kerja sama itu, kata Ayi, Bank BJB menghadirkan berbagai layanan mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Kerja sama dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol) mencakup pemanfaatan produk dan jasa perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk layanan pembayaran gaji (payroll), penggunaan dompet digital DigiCash bank Bjnk, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 71.000 mitra pengemudi Whuush Ojol diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan transaksi digital,” kata Ayi.

Sementara itu, kerja sama dengan Kadin Jawa Barat difokuskan pada pengembangan dunia usaha dan investasi melalui edukasi bisnis, literasi keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Selain program edukasi, kerja sama tersebut juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan bagi anggota Kadin Jawa Barat.

Bank BJB juga membuka peluang pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis.

Adapun kerja sama dengan PT Migas Utama Jabar (MUJ) diarahkan pada pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung operasional perusahaan, meliputi pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran lainnya.

Bank BJB menilai ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha, hingga industri energi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menjalin kerja sama dengan PT Primajasa Perdanarayautama untuk memperluas pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sebagai upaya memperkuat sinergi bisnis sekaligus mendukung pengembangan sektor transportasi dan dunia usaha.

Divisi Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi kedua perusahaan untuk membangun kolaborasi yang memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka berbagai peluang pengembangan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan kedua perusahaan,” kata Irwan di Bandung, Rabu.

Irwan mengatakan ruang lingkup kerja sama meliputi pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti penempatan dana, pengembangan kolaborasi business to business (B2B), sinergi ekosistem bisnis, serta layanan transaksi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kedua perusahaan.

Melalui kerja sama tersebut, kata dia, Bank BJB memperluas ekosistem layanan keuangan di sektor transportasi, sementara Primajasa memperoleh akses terhadap berbagai solusi perbankan untuk mendukung pengelolaan bisnis yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

“Sebagai salah satu perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia, Primajasa memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, selain layanan pengelolaan kas, Bank BJB juga menyediakan layanan transaksi digital, sistem pembayaran, hingga solusi pembiayaan korporasi yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Primajasa.

“Di sisi lain, Primajasa memperoleh akses yang lebih luas terhadap solusi keuangan yang dapat mendukung pengelolaan bisnis secara modern, efisien, dan terintegrasi,” kata dia.

Bank BJB menyatakan kolaborasi tersebut juga membuka peluang pengembangan kerja sama baru pada masa mendatang seiring kebutuhan bisnis kedua belah pihak.

“Sebagai bank pembangunan daerah, bank BJB terus mendorong pemanfaatan layanan keuangan inovatif guna mendukung produktivitas dunia usaha, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hangzhou (ANTARA) - Rute pelayaran nol karbon antarmoda laut-sungai pertama di China resmi mulai beroperasi pada Selasa (30/6), ditandai dengan keberangkatan kapal peti kemas listrik murni kelas 10.000 ton dari Pelabuhan Jiaxing menuju Pelabuhan Ningbo-Zhoushan, yang sama-sama berada di Provinsi Zhejiang, China.

Dioperasikan oleh Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd., kapal tersebut memiliki panjang 127,8 meter dan lebar 21,6 meter, dengan kapasitas 742 TEU (twenty-foot equivalent unit).

Ditenagai 10 baterai dalam kontainer dengan total kapasitas penyimpanan energi sekitar 20.000 kilowatt-jam (kWh), kapal itu diperkirakan mampu menghemat sekitar 800 ton bahan bakar dan mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 2.000 ton setiap tahun.

Pelabuhan Jiaxing merupakan pusat penting yang menghubungkan sistem jalur air pedalaman Zhejiang dengan jaringan pelayaran pesisirnya, sementara Pelabuhan Ningbo-Zhoushan merupakan pelabuhan tersibuk di dunia berdasarkan throughput kargo.

Menurut administrasi keselamatan maritim Jiaxing, rute baru ini beroperasi tanpa konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, memangkas karbon dioksida sekitar 60 kg per TEU yang dikirim. Rute ini menawarkan opsi rendah karbon bagi para pengekspor di Delta Sungai Yangtze untuk mengangkut barang ke pasar global.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai Rp73,5 triliun per tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin mengatakan angka tersebut baru sekitar 3 persen dari total APBN.

"Saat ini, belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun," katanya dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Berdasarkan paparan Herman, rata-rata belanja tersebut merupakan pengeluaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim sepanjang 2018-2024.

Namun, pembiayaan dari APBN itu masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim nasional yang tercantum dalam Third Biennial Update Report. Belanja pemerintah baru memenuhi sekitar 12,9 persen dari total kebutuhan.

Herman pun meminta agar sektor swasta dapat berkontribusi lebih besar lagi agar kebutuhan pendanaan iklim nasional bisa terpenuhi.

[Gambas:Youtube]

"Belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujar Herman.

Ia mengatakan Indonesia telah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT) untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja pemerintah yang berkaitan dengan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, pertimbangan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran agar selaras dengan target iklim nasional.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman.

Herman menegaskan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta ke sektor iklim.

Menurut dia, Indonesia juga telah membangun berbagai instrumen pembiayaan iklim, mulai dari APBN, anggaran pemerintah daerah, insentif fiskal, Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds.

Di luar APBN, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral.

"Tujuan kami sangat jelas. Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman.

"Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta," pungkasnya.

Jakarta: Harapan ribuan penyintas bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk segera menempati hunian tetap (huntap) mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencapai sejumlah kesepakatan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) guna mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan huntap.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelepasan Lahan HGU yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, perusahaan pemegang HGU, serta Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan itu difokuskan untuk menyelesaikan berbagai kendala penyediaan lahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah lahan milik perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti sebagai lokasi pembangunan huntap. Lahan milik PTPN, PT Socfindo, PT Betami, PT Bahruni, dan PT Evan Group dinyatakan telah menyelesaikan pembahasan, sementara beberapa perusahaan lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi maupun penyiapan lahan pengganti. Perkembangan ini membuka peluang percepatan pembangunan 2.212 unit huntap yang direncanakan.

Wakil Kepala Bidang Data Posko Satgas PRR Brigjen TNI Andre Julian mengatakan, Satgas PRR terus memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemegang HGU agar kebutuhan lahan dapat segera dipenuhi tanpa menghambat proses pembangunan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan merupakan tahapan penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.

“Hasil rapat tadi memadukan atau mensinkronkan antara pemilik lahan yang lahannya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai calon lahan pembangunan huntap. Pada intinya, telah tercapai kata sepakat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan beberapa pemilik lahan, untuk segera melaksanakan pembangunan huntap ini secara paralel," kata Andre.

Ia menjelaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan huntap oleh Kementerian PKP yang berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi pelepasan lahan. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak perlu menunggu seluruh proses administrasi selesai sebelum pembangunan dimulai.

"Dalam konteks percepatan rehab rekon, memang harus dilaksanakan kegiatan secara paralel antara pembangunan huntap itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP dengan proses administrasi. Kami mengupayakan ini cepat. Supaya masyarakat segera merasakan manfaatnya. Segera masyarakat dapat menempati huntap tersebut sebagai tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Kepala II Bidang Data Posko Satgas PRR Kolonel Tamimi Hendra Kesuma memastikan setiap komitmen perusahaan akan terus dipantau bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PKP, Kantor Wilayah BPN Aceh, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Apabila dalam waktu satu minggu masih terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan komitmennya, penyelesaiannya akan difasilitasi di tingkat pusat agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR dan Kementerian PKP yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam mencari solusi penyediaan lahan bagi masyarakat terdampak.

"Terima kasih untuk Satgas dan Kementerian PKP. Sudah bisa dieksekusi lahan-lahannya, tinggal kami mengecek lagi lahan-lahannya yang sudah oke dan A1. Sehingga kita bisa langsung merapikan dan segera melaporkan ke Kementerian PKP untuk dilakukan pembangunan," kata Armia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Kecelakaan kapal dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kapal, lingkungan, permesinan dan kelistrikan, faktor manusia, hingga manajemen.

Surabaya (ANTARA) - Guru Besar ke-244 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Dr Eng Muhammad Badrus Zaman ST MT menggagas integrasi sistem keselamatan navigasi kapal yang memadukan teknologi navigasi dan faktor manusia untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional di Indonesia.

"Kecelakaan kapal dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kapal, lingkungan, permesinan dan kelistrikan, faktor manusia, hingga manajemen," kata Badrus, di Surabaya, Rabu.

Menurutnya, faktor manusia menjadi penyebab dominan, sehingga penguatan keselamatan pelayaran tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

"Penguatan keselamatan navigasi tidak hanya dilakukan melalui perangkat teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan pengambilan keputusan kru kapal," ujarnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Guru Besar Bidang Sistem Keselamatan Navigasi Kapal itu menggagas integrasi sistem navigasi dengan faktor manusia.

Melalui pendekatan tersebut, perangkat navigasi tidak hanya berfungsi memantau posisi kapal, tetapi juga membantu kru membaca risiko pelayaran secara lebih akurat sehingga pengambilan keputusan di atas kapal menjadi lebih terukur sesuai kondisi operasional.

Dalam orasi ilmiahnya bertajuk Sistem Keselamatan Navigasi Kapal sebagai Pilar untuk Memperkuat Poros Maritim Nasional dan Global, Badrus memanfaatkan Automatic Identification System (AIS) untuk menganalisis kepadatan lalu lintas kapal secara real time.

Data AIS kemudian dipadukan dengan model M-SHEL, yakni kerangka analisis yang mengkaji interaksi manusia dengan lima komponen sistem, meliputi manajemen, perangkat lunak, perangkat keras, lingkungan, dan awak kapal.

Integrasi AIS dan model M-SHEL tersebut menghasilkan penilaian risiko tabrakan dalam tiga tingkatan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Sistem itu juga memberikan rekomendasi tindakan keselamatan yang dapat langsung diterapkan nakhoda saat menghadapi berbagai kondisi pelayaran.

“Rekayasa sistem ini memberikan panduan berbasis data kepada kru dalam merespons situasi pelayaran,” kata guru besar asal Banyuwangi itu.

Peneliti yang tergabung dalam Science Techno Park (STP) Maritim ITS itu mengatakan, riset tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kobe University Jepang, Universiti Teknologi Malaysia, dan Wismar University of Applied Sciences Jerman. Di dalam negeri, penelitian dilakukan bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Menurut Badrus, penelitian tersebut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta tujuan ke-14 tentang Ekosistem Lautan. Ke depan, ia berharap kolaborasi antardisiplin ilmu bersama industri dan pemerintah terus diperkuat agar hasil riset dapat diterapkan secara luas.

“Kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan agar riset keselamatan navigasi ini dapat diimplementasikan secara nyata untuk kemajuan maritim Indonesia,” katanya pula.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - Guna menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) laksanakan kegiatan Opening Ceremony Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel Tahun 2026 yang digabung dengan pelaksanaan Gathering Anggota Rumah BUMN Sumsel.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembukaan festival dilaksanakan di Teras Rumah BUMN Sumsel dan diresmikan oleh VP TJSL Pusri, Rahmawati serta dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ilir Timur II, para stakeholder (24/6).

Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026 menghadirkan sebanyak 20 tenant UMKM binaan Rumah BUMN Sumsel dan Pusri yang menyajikan beragam produk kuliner unggulan khas daerah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 8 Juli 2026, setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB,sebagai wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi para pelaku UMKM binaan.

Selain menghadirkan ruang promosi produk, festival ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan, di antaranya workshop peningkatan kompetensi,talkshowpenguatanmindsetbisnis, kompetisi kreatif dan produktif, serta cooking demo. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Pusri turut memfasilitasi penguatan aspek legalitas dan kualitas usaha UMKM melalui bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Sertifikasi Halal, Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta pendampingan pengembangan branding dan kemasan produk agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Festival ini juga mengusung kampanyeeco-friendly productsebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui kampanye tersebut, Pusri mendorong para pelaku UMKM untuk mulai menerapkan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, mulai dari penggunaan kemasan hingga pengelolaan produk yang berorientasi pada keberlanjutan.

VP TJSL Pusri,Rahmawati, mengatakan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu fokus program TJSL perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pusri meyakini bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan atau promosi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, penguatan legalitas usaha, pengembangan kualitas produk, serta perluasan akses pasar”,ujar Rahmawati.

Lebih lanjut, Rahmawati menambahkan bahwa sinergi antara BUMN, pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi selama festival berlangsung, tetapi juga menjadi momentum bagi UMKM binaan untuk memperluas jejaring usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat kepercayaan diri dalam memasuki pasar yang lebih kompetitif. Sejalan dengan komitmen Pusri terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDGs), kami akan terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tambahnya.

Melalui Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026, Pusri berharap dapat terus memperkuat peran Rumah BUMN Sumsel sebagai pusat pembinaan dan pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Masyarakat juga diundang untuk mengunjungi Teras Rumah BUMN Sumsel selama pelaksanaan festival, menikmati berbagai sajian kuliner unggulan dari UMKM binaan, serta mendukung pertumbuhan usaha lokal agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Bisnis.com, SEMARANG - Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang menawarkan menu hidangan anyar yang menggabungkan identitas serta cita rasa Nusantara dengan tampilan yang lebih segar. Menu yang dikemas dalam tajuk "Gastronomi Nusantara" itu mulai diperkenalkan di Little by More Gastro Cafe pada 1 Juni 2026.
"Kami percaya bahwa makanan mampu menjadi medium untuk memperkenalkan budaya. Melalui Gastronomi Nusantara, kami ingin mengajak setiap tamu menikmati cerita yang tersimpan di balik setiap hidangan—cerita tentang Indonesia yang kaya, hangat, dan selalu memiliki ruang untuk berinovasi," tutur Director of Sales & Marketing Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang, Intan Anggraeni, pada Selasa (30/6/2026) malam.
Aneka hidangan anyar tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Semarang Bites, Nusantara Treasure, Semarang Signature, Western Selection, dan Wedang Fusion Series. Setiap kategori tersebut berangkat dari proses kreasi baru yang memadukan teknik memasak kontemporer, estetika penyajian, dengan penghormatan terhadap kekayaan rempah Tanah Air.
Pada kategori Semarang Bites, Little by More Gastro Cafe memiliki Singkong Keju Sambal Roa yang memadukan singkong yang lekat dengan keseharian masyarakat Jawa dengan sambal roa khas pesisir timur Indonesia. Pada kategori Nusantara Treasure, ada Iga Penyet Sambal Kecombrang serta Bebek Goreng Rempah Sambal Ijo yang menghadirkan rempah-rempah yang menjadi identitas khas hidangan Nusantara.
Sebagai penghormatan kepada kota tempat hotel ini bertumbuh, hadir kategori Semarang Signature melalui Bandeng Presto Sambal Mangga. Hidangan yang telah lama menjadi ikon Semarang itu ditampilkan kembali dengan pendekatan yang lebih modern, tanpa kehilangan jiwa yang membuatnya dicintai lintas generasi. Pilihan internasional tetap memperoleh ruang melalui Western Selection, termasuk Chicken Roulade with Cream Sauce, sementara Pasta Selection menawarkan Spaghetti, Fettuccine, dan Penne dengan pilihan saus yang dapat disesuaikan menurut selera setiap tamu.
Timur Nugrahatama, General Manager Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang, menuturkan bahwa inovasi kuliner merupakan bagian penting dari perjalanan hotel dalam membangun pengalaman tamu yang utuh.

"Kami ingin Little by More Gastro Cafe tumbuh sebagai ruang perjumpaan. Tempat keluarga berbagi waktu, rekan bisnis menemukan suasana yang nyaman untuk berdiskusi, komunitas saling terhubung, dan para pelancong mengenal Semarang melalui cita rasanya. Gastronomi, pada akhirnya, bukan hanya tentang makanan. Ia adalah cara sebuah tempat memperkenalkan dirinya kepada dunia," tuturnya.
Untuk merayakan peluncuran konsep gastronomi ini, Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang menghadirkan promo potongan harga 17% untuk seluruh menu pilihan yang berlaku mulai 1 Juli-17 Agustus 2026. Melalui langkah ini, Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang kembali menegaskan keyakinannya bahwa industri perhotelan tidak hanya berbicara tentang tempat untuk singgah, tetapi juga tentang bagaimana setiap tamu pulang dengan membawa pengalaman, cerita, dan kenangan yang terus hidup jauh setelah meja makan ditinggalkan.

Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memastikan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sejak Selasa (30/6) tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di bandar udara terbesar itu.

"Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa," kata Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan, di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, sejak terjadinya kebakaran pada Selasa, 30 Juni 2026, operasional penerbangan hingga aktivitas penumpang di Bandara Soetta masih berjalan aman dan lancar.

Lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu (runway) Bandara Soekarno-Hatta.

Dampaknya, asap pekat pun masih menyelimuti area TPA Jatiwaringin, namun tidak memiliki dampak pada jalur penerbangan. "Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdampak," kata dia lagi.

Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi melakukan monitoring kebakaran yang masih terjadi dan berpotensi meluas.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan jajaran segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan memperkuat upaya pemadaman.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.

Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu, sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi tersebut diperparah dengan embusan angin yang cukup kencang serta cuaca panas yang menyebabkan api cepat menjalar ke berbagai arah.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, ia menginstruksikan pengerahan helikopter pengebom air guna mendukung operasi pemadaman dari udara.

"Kita datangkan dua helikopter water bombing (pengebom air) dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca," katanya pula.

Selain itu, upaya pemadaman di darat terus dilakukan dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran berasal dari berbagai instansi.

Petugas memfokuskan pemadaman pada area yang dapat dijangkau untuk menahan laju penyebaran api.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.